KOMITMEN KKP UNTUK MENGAWASI LAUT DARI ATAS KAPAL PERIKANAN BARAKUDA DAN KERJASAMA TERKAIT

NusaNTaRa.Com  

byBahrIHasupiaN,       S  e  l  a  s  a,    0   2     J  a  n  u  a  r  i     2   0   2   4

KP. Barakuda 01, satu dari dua Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan  yang diresmikan Menteri Kelautan dan Perikanan di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (28/12). Dua kapal terbaru ini dilengkapi fasilitas seperti senapan mesin (SM) 5 berkaliber 12,57 x 99 mm, teknologi fin stabilizer,
water canon, towing hook dan peluncur sea rider.

Dua kapal baru pengawas kelautan dan perikanan Indonesia baru saja diluncurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Batam, Kamis, 28 Desember 2023  dan  ini menambah jumlah kapal pengawas KKP menjadi 34 unit yang  idealnya laut Indonesia  harus  dijaga lebih dari 100 unit kapal pengawas.   Peresmian kapal berlangsung di PT. Palindo Marine, Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di perusahaan galangan itu juga, kedua kapal dibangun selama dua tahun terakhir dengan anggaran Rp250,6 miliar.

“  Kedua kapal ini merupakan karya anak bangsa, dengan desain kerjasama KKP dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) tahun 2020 lalu  ”,  Ujar SiDin  Adin Nurawaluddin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP dalam sambutannya di acara itu.   Dua kapal ini diberi nama Barakuda 01 dan Barakuda 02.   Barakuda merupakan nama ikan yang terkenal lincah dan menyeramkan di laut dan  ini tentunya  diharapkan kedua kapal tersebut bisa berfungsi seperti namanya.

Kapal Barakuda memiliki panjang 50 meter, lebar 7,8 meter, tinggi 4,7 meter, daya jelajah 2552 mil laut (Kelas II),   “  Kedua kapal pengawas yang baru dibangun ini merupakan kapal pertama dengan kecepatan 30 knot per jam  ”,   Cakap Tegas SiDin Adin Nurawaluddin.   Tidak hanya cepat, seperti karakter ikan Barakuda, kedua kapal ini juga sangat lincah. Karena memiliki teknologi fin stabilizer untuk mendukung manuver dan stabilitas kapal serta membantu mencegat kapal target.    Kapal juga dilengkapi  water canon  melumpuhkan kapal illegal fishing, serta digunakan membantu kebakaran di laut. Terdapat juga, road cutting berfungsi memotong tali jaring yang membelit saat melakukan pengejaran kapal illegal fishing.

Ruang kemudi kapal didesain bisa melihat laut 360 derajat. Kapal juga dipersenjatai SM 5 (senapan mesin) berkaliber 12,57×99 mm. Juga ada towing hook, untuk menarik kapal ilegal yang telah dilumpuhkan.   “  Tidak hanya itu kapal ini juga menggunakan sistem peluncur sea rider, agar mempercepat naik turun ke atas air  ”,  Ujar SiDin Adin Nurawaluddin dengan Soppengernya (Jumawanya).   Dalam sambutanya Menteri Kelautan Dan Perikanan (MKP) Wahyu Sakti Trenggono mengatakan, kapal pengawas baru ini hadir sebagai komitmen peningkatan armada pengawasan pelaksanaan kebijakan ekonomi biru pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2023 dan PP No.26/2023.

PP No.11/2023 yaitu mengatur tentang Pengelolaan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota. Kemudian, PP No.26/2023 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Sedimentasi di Laut,   “  Saya baru pulang dari Jepang dan China, mereka betul-betul sudah menerapkan penangkapan ikan ini secara beradab, mengedepankan keberlanjutan dan menjaga populasi, (hasil ikan) kita belum bisa masuk (pasar ekspor) ke Eropa, dikarenakan cara penangkapan kita yang masih belum beradab  ”,  Cakap SiDin Laji.

Kedua PP tersebut, lanjutnya, diyakini bisa menjaga sektor perikanan kita agar populasi tidak hancur,   “  (Ruang laut) bisa dijaga dengan baik, melalui PP 11 dan PP 26  ”,  Ujar SiDin Laji  dan menambahkan   “  Kepri masuk zona 1, berbatasan dengan laut China Solata,  sangat diperlukan kapal pengawasan ini. Apalagi kapal ini termasuk cepat. Ini luar biasa  ”.   Trenggono melanjutkan, di Kepri tidak hanya menjadi lokasi implementasi PP 11 soal penangkapan ikan terukur, tetapi juga menjadi lokasi implementasi PP 23 tentang pembersihan sedimentasi laut. Di sekitar Kepri potensi itu begitu besar.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melihat
senapan mesin (SM) 5  fasilitas dari kapal pengawas KKP Baracuda
yang baru diresmikan di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (28/12/2023). 

“  (Hasil pembersihan sedimentasi laut) tidak hanya untuk kepentingan dalam negeri, tetapi juga bisa diekspor ke luar, yang bisa menghasilkan devisa negara bukan pajak.  Tentu potensi ini bisa membangun Kepri dan begitu juga daerah lainnya  ”,  Cakap Besar Trenggono dengan Plabomoranya (Hebatnya).   Tidak hanya untuk mengawasi dua PP tersebut, tetapi kapal pengawas  nantinya  bekerja mengawasi pesisir laut Indonesia.   Misalnya dari ancaman kerusakan desakan perkembangan ekonomi, seperti pembangunan pariwisata hingga reklamasi,   “  Juga kerusakan pesisir kerusakan terumbu karang, mangrove, ini desakan perkembangan ekonomi, yang masif terjadi, tetun ini juga kita awasi  ”,  Ujar Si Trenggono.

Demikian  kejahatan penyelundupan  di perairan Indonesia,   operasi bersama harus dilakukan secara rutin  dengan armada yang sudah dimiliki,   “  Banyak hasil laut kita yang bernilai lolos ke negara tetangga  ”,  Tandasnya Laji.   Salah satunya  benih2 lobster (BBL) yang diselundupkan ke negara tetangga dengan nilai lebih dari Rp.2 triliun setiap tahunnyak,  “  Saya sudah pernah ke Vietnam, itu (BBL) sekitar Rp.2 triliun yang lolos ke negara tetangga. Kita sebagai penghasil (BBL) tidak dapat satu perak pun. Ini perlu secara intens melakukan operasi bersama, TNI AL dan kepolisian, agar seluruh kekayaan laut kita bisa terjaga baik  “,  Ujarnya Laji.

Direncanakan tahun 2024 ini juga akan hadir 10 unit kapal bantuan Negara Spanyol, enam didatangkan langsung, sedangkan empat lagi dibangun di Kota Batam. Semuanya akan memiliki teknologi lebih canggih, salah satunya kapal tersebut nanti memiliki underwater memantau karang yang rusak di bawah laut.   Saat ini KKP sudah memiliki 34 unit kapal pengawasan untuk bekerja mengawasi laut seluruh Indonesia.   Trenggono mengatakan, idealnya kapal pengawasan  lebih dari 100 kapal,  karena yang harus dilindungi tidak hanya sektor perikanan laut tetapi juga semua ruang laut di tanah air ini.

Salah satu kendala patroli laut di Indonesia khususnya di Laut Natuna Utara saat ini  adalah jarak tempuh yang cukup jauh,   yang membutuhkan  biaya besar untuk patroli, terutama keperluan bahan bakar minyak (BBM).   Di balik itu Trenggono menegaskan tidak perlu khawatir dengan pasokan BBM atau anggaran pengawasan patroli di laut,  pengawasan tidak semata-mata mengandalkan patroli menggunakan kapal pengawas,  akan tetapi dapat  juga menggunakan  bantuan pengawasan satelit.

“  Tahun 2024 kita akan luncurkan satelit yang 24 jam melakukan monitor, dari pemantauan satelit kita bisa juga melakukan penegakan hukum, jadi tidak melulu berharap kepada kapal pengawas  ”,  Ungkap SiDin Trenggono dengan Plabomoranya (Hebatnya).   Selain itu, beberapa waktu belakangan pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk saling menghargai melindungi ruang laut secara bersama.   “  Sebanyak apapun kapal (pengawas), tanpa teknologi tidak bisa juga, kita tidak khawatir dengan bahan bakar minyak  ”Cakap SiDin Trenggono Laji.

Trenggono bercakap bahwa  Refleksi tahun 2023,   KKP akan memperbaiki semua tata kelola yang ada pada tahun 2024 mendatang,   “  Kampung nelayan salah satunya menjadi target, seperti di daerah Biak (Papua). Kampung nelayan modern harus dibangun semua.   Semoga Indonesia lebih baik kedepannya  ”,  Ujar SiDin Trenggono  melanjutkan.   Dalam wawancara bersama awak media, Trenggono juga mengatakan, pada tahun 2024 ini KKP sudah berhasil menangkap 14 kapal asing yang melakukan IUUF di Indonesia,  kapal tersebut berasal dari  negara Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono meresmikan dua unit
Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan KP. Barakuda 01 dan KP. Barakuda 02
di Galangan PT. Palindo Marine, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (28/12/2023). 

 

KKP Bertugas mengamankan Sumber Daya Perikanan.

Peresmian Kapal Barakuda  meningkatkan pengawasan Perikanan.