KISAH ADUAN SEPUTAR DUGAAN KELOLOSAN PARTAI GELORA MENGIKUTI PEMILU 2024

NusaNTaRa.Com

byBakuINunukaN,     R   a   b   u,    1   0     J  a  n  u  a  r  i     2   0   2   4

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari saat acara penandatanganan MoU antara
Emtek dengan KPU di SCTV Tower, Jakarta, Selasa (30/8/2022) 

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay, melapor ke Komisi II RI dengan sejumlah bukti dugaan kecurangan KPU RI untuk meloloskan Partai Gelora di Pemilu 2024.   Hadar menyebut Ketua KPU Hasyim Asyari diduga memberi instruksi ke KPUD untuk meloloskan Partai Gelora,   "  Pada sistem di Sipol karena diperintahkan pada masa itu perintahnya adalah untuk membantu partai politik yaitu Partai Gelora. Dan pada saat itu dibutuhkan untuk dilakukan di 24 provinsi. Dan di situ ada, masing-masing provinsi itu masih berapa kabupaten kota lagi yang harus memenuhi syarat dari partai tersebut  ",   Ujar SiDin Hadar N Gumay,  Rabu   (11/01/2023).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah membantah tudingan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Perwakilan Koalisi, Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), membawa empat bukti kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Komisi II DPR pada Rabu (12/1/2023).   Bukti kecurangan itu adalah perintah Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan komisioner KPU pusat lainnya yang menginstruksikan KPU provinsi untuk meloloskan Partai Gelora dalam verifikasi faktual. Hadar membawa bukti chat Whatsapp berupa perintah KPU pusat agar Partai Gelora bisa ikut Pemilu 2024, karena permintaan Istana.

Fahri Hamzah  balik menuding Hadar pernah melakukan perbuatan curang ketika menjadi komisioner KPU periode 2012-2017. Dia curiga dengan motivasi Hadar yang sengaja ingin menjatuhkan Partai Gelora,  "  Sasaran mereka bukan penyelenggara pemilu sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang mimpin sekarang. Jadi sasaran mereka adalah Partai Gelora. Dugaan saya mereka semua takut kami menang. Sangat takut," ujar Fahri ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Di rapat terpisah, Hasyim Asy’ari menjelaskan kepada Komisi II bahwa laporan koalisi masyarakat sipil akan menjadi catatan dan evaluasi bagi KPU,   "  Walaupun mungkin tadi sidangnya tertutup, tapi ketika diinformasikan kepada kami, jadi catatan-catatan penting bagi kami untuk sekali lagi melakukan evaluasi. Untuk perbaikan ke depan supaya kemudian hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi  ",   Ujar SiDin Hasyim Ast’ari dengan  Plabomoranya (Hebatnya).

Hasyim A juga membantah tudingan adanya paksaan KPU Pusat kepada KPU di daerah untuk meloloskan Gelora,   "  Tentu kami menyadari bahwa kalau ada apa istilahnya ya, ada paksaan, ada intimidasi tentu kami tidak sampai ke sana karena KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota kan bagian dari keluarga besar kami. Jadi menjadi perhatianlah, tidak sampai kepada arah itu  ",  Cakap Hasyim A Laji.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah membantah tudingan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Perwakilan Koalisi, Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), membawa empat bukti kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Komisi II DPR pada Rabu (12/1/2023).   Bukti kecurangan itu adalah perintah Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan komisioner KPU pusat lainnya yang menginstruksikan KPU provinsi untuk meloloskan Partai Gelora dalam verifikasi faktual. Hadar membawa bukti chat Whatsapp berupa perintah KPU pusat agar Partai Gelora bisa ikut Pemilu 2024, karena permintaan Istana.

Fahri Hamzah  balik menuding Hadar pernah melakukan perbuatan curang ketika menjadi komisioner KPU periode 2012-2017. Dia curiga dengan motivasi Hadar yang sengaja ingin menjatuhkan Partai Gelora,  "  Sasaran mereka bukan penyelenggara pemilu sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang mimpin sekarang. Jadi sasaran mereka adalah Partai Gelora. Dugaan saya mereka semua takut kami menang. Sangat takut," ujar Fahri ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (12/1/2023).  

Menurut Hasyim, tidak ada paksaan dari KPU Pusat melainkan adanya arahan dan hal itu tidak melanggar aturan,   “  Ada arahan, ada perintah juga tentu tidak dalam konteks yang melanggar aturan atau SOP yang telah ditentukan  ”,  Ungkapnya.

Selain itu, Hasyim Asy’ari  juga menyinggung soal laporan wanita emas pada DKPP terkait pelecehan seksual. Ia menegaskan tak pernah melakukan hal yang menjadi tuduhan tersebut,   "  Soal tuduhan yang kemudian disampaikan kepada, katakanlah, saya ya, soal tuduhan pernah diadukan ke DKPP. Saya Insyaallah masih tahu batas-batas kewajaran dan batas-batas kepantasan dalam pergaulan. Sehingga, Insyaallah apa yang dituduhkan itu tidak dalam posisi yang saya lakukan  ",   Pungkas SiDin Hasyim A.  (dr Berita2,   12 Januari 2023).

WaKetum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah usai menerima Penganugerahan Tanda Kehormatan
di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/08/2020).

 

Pemilu 2024 diramaikan dengan Partai peserta.

Partai Gelora diisukan lolos di 2024 desakan Istana.