ANTARA JOKOWI, AIRLANGGA DAN PUAN MAHARANI

NusanTaRa.Com
byHersubenOArieF, 18/1/2018

Bagi Presiden Jokowi  apalagi Wapres Jusuf Kalla (JK)  Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto adalah makhluk istimewa,   manusia di atas rata-rata  sangat jauh kualitasnya bila dibandingkan dengan figur sekelas Wiranto, Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, apalagi Sekjen Golkar Idrus Marham.    Airlangga boleh rangkap jabatan sebagai menteri di kabinet Jokowi sementara yang lain tidak boleh,   Airlangga dipandang bisa membagi waktunya dengan baik  sementara yang lain tidak.

Meminjam pernyataan JK  Airlangga bisa membagi waktunya 90% di siang hari untuk aktivitasnya sebagai Menteri Perindustrian sementara 10% di malam harinya untuk kegiatan partai.   Jadi posisi Airlangga dipastikan tetap aman,  tetap menjadi pembantu presiden, sekaligus mengendalikan Golkar yang menjadi partai pendukung Jokowi,   da kabinet siang dan kabinet malam.

Bagaimana dengan Idrus Marham ? Tidak ada tawar menawar  harus melepas posisinya sebagai Sekjen Golkar.  Sebab menurut JK pekerjaan Sekjen sangat berat  harus full time.   Beda dengan ketua umum yang relatif lebih ringan,  Benarkah  ?.   Publik tentu belum lupa bagaimana sikap tegas Jokowi ketika membentuk Kabinet Kerja,  tidak ada kompromi rangkap jabatan di partai  termasuk bagi partai PDIP yang nota bene partai pendukung utama dan juga partai Jokowi.

Tjahjo Kumolo harus rela melepas jabatan prestisius dan sangat penting sebagai Sekjen PDIP  demi menduduki jabatan baru sebagai Mendagri,   Puan Maharani yang diangkat sebagai Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan harus menghadapi kritik keras di media karena tak segera melepas jabatannya sebagai Ketua DPP PDIP.   Nasib yang sama juga harus dialami oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar,   dia terpaksa harus memilih  mendapatkan pos sebagai menteri  atau tetap bertahan sebagai ketum PKB dan Muhaimin memilih  bertahan di luar dengan  menempatkan sejumlah personilnya menjadi menteri Jokowi.

Cerita Menko Polhukam Wiranto agak berbeda,  pada awal pembentukan kabinet  Wiranto memilih menempatkan kader Hanura Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi  namun ketika Yuddy dicopot oleh Jokowi, Wiranto kemudian masuk ke kabinet.   Sama seperti para menteri yang lain  Wiranto harus taat mengikuti aturan main yang tegas digariskan Jokowi.  Dia terpaksa melepas posisinya sebagai Ketum Hanura  dan menyerahkannya kepada Osman Sapta Odang.   

Kini partai yang didirikan oleh Wiranto itu mengalami gonjang-ganjing,  Osman Sapta dikudeta bawahannya.    Sebagai Ketua Dewan Pembina Hanura  Wiranto punya tugas berat untuk menyelesaikan konflik internal partainya. Situasi yang dihadapi Wiranto sangat krusial  karena tengah menghadapi pilkada serentak  dan tentu saja konsolidasi menuju Pilpres 2019.

Sikap Jokowi tegas soal rangkap jabatan ini merupakan implementasi dari janji kampanyenya. Jokowi ingin para menterinya fokus pada pekerjaannya.  “ Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua  ”, Ujar SiDin Jokowi. Jejak digital janji Jokowi ini bisa dengan mudah ditelusuri.   Kala itu banyak yang memuji sikap tegas Jokowi,  sikapnya memang agak berbeda dengan JK yang pernah merangkap jabatan sebagai Ketua umum Golkar dan wapres semasa mendampingi SBY.

JK sejak awal menegaskan bahwa rangkap jabatan dalam pemerintahan dan partai  tidak harus dipersoalkan.  Sudah banyak contohnya,  Megawati maupun SBY merupakan contoh yang sering dikemukakan JK untuk membela argumentasinya.  Megawati saat menjadi presiden  dia adalah ketum PDIP  sementara Presiden SBY juga merangkap sebagai ketum Demokrat.

Bahwa sikap JK berbeda dalam soal posisi Idrus Marham  nampaknya lebih karena preferensi pribadinya yang sejak awal tidak menghendaki Idrus masuk di kabinet.  Kendati sama-sama orang Bugis dan Golkar  namun JK dan Idrus secara politik tidak berada di kubu yang sama.  Sebaliknya Airlangga adalah tokoh kompromi antara JK dan Jokowi,   jadi preferensi pribadi menentukan posisi dan opini.

Pengamanan tiket 2019

Mengapa Jokowi berubah sikapnya dan terkesan menganak-emaskan Airlangga ? Mengapa Jokowi bersedia melanggar janji politiknya demi seorang Airlangga ?.   Mengapa dia bersedia menanggung hujatan yang dalam  bahasa Jawa sering disebut sebagai  “  isuk dele, sore tempe  ”.   Pagi masih kedelai, tapi sore harinya berubah menjadi tempe,  Sebuah metafora menggambarkan sikap yang tidak konsisten, Mencla-mencle atau ndal - ndul.

Tampaknya ini bukanlah persoalan Airlangga semata wayang golek, tapi lebih merupakan persoalan masa depan politik Jokowi, khususnya pengamanan tiketnya untuk Pilpres 2019.

Pertama,   Posisi Airlangga sebagai ketum Golkar  bukanlah keinginan pribadi  tapi lebih sebagai penugasan dari Jokowi untuk mengamankan Golkar,  tugas ini tidak mudah di tengah perkubuan yang begitu kuat di tubuh Golkar.    Bila harus memilih antara jabatan sebagai Menteri Perindustrian  atau sebagai ketum Golkar, tampaknya Airlangga akan lebih memilih yang pertama.  Jabatan menteri bukan hanya sangat prestisius namun secara personal posisi sebagai Menteri Perindustrian sangat spesial baginya.   Bapak Airlangga  almarhum Ir Hartarto juga pernah menjabat posisi ini pada masa Orde Baru sehingga ini dapat semacam legacy dan kehormatan keluarga.

Kedua,  Airlangga adalah figur kompromi antara Jokowi dan JK,  selama ini JK kesulitan mengendalikan dan mengakses Golkar semasa di bawah kepemimpinan Setnov.   Penangkapan Setnov oleh KPK merupakan momentum baik yang tidak akan disia-siakan JK,  Dia bisa menempatkan orangnya atau setidaknya figur yang bisa diajaknya bicara.   Cara pandang dan penyikapan JK dan Jokowi yang berbeda dalam soal rangkap jabatan, menjelaskan mengapa Airlangga akhirnya tetap dipertahankan di kabinet,  Posisi tawar JK terhadap Jokowi menguat.

Ketiga,   Pasca Setnov ditangkap KPK  Jokowi membutuhkan figur yang bisa dipercaya untuk mengamankan kepentingannya di Golkar,  Partai berlambang pohon beringin ini sangat penting bagi Jokowi di tengah ketidakpastian  apakah PDIP akan mencalonkan kembali dirinya sebagai capres 2019.   Posisi Airlangga sama dengan posisi JK ketika dia mengambil alih Golkar dari tangan Akbar Tandjung   yakni untuk pengamanan pemerintahan SBY.

Dibandingkan dengan opini publik yang mengungkit-ungkit konsistensi janji kampanyenya  pengamanan tiket dari Golkar  jauh lebih penting.  Toh Jokowi sangat paham bahwa publik kita mempunyai ingatan jangka pendek.   Dengan berbagai program pencitraan (permanent campaign) yang terus menerus dilakukan, publik, pengamat, maupun media akan segera lupa bahwa Jokowi telah mengingkari janji kampanyenya.

Pengalaman Jokowi sebagai gubernur DKI telah membuktikan hal itu,  mereka bahkan ramai-ramai mendorongnya menjadi capres 2014.   Publik mungkin juga sudah lupa bahwa Jokowi pernah mengatakan penanganan banjir dan kemacetan di Jakarta  akan lebih mudah diatasi bila dia menjadi presiden,  janji itu disampaikan di Balaikota DKI   saat dia menjadi Gubernur DKI (23/4/2014).

Sampai gubernur DKI berganti tiga kali Ahok, Djarot, dan sekarang Anies Baswedan, toh Jakarta tetap macet dan berbanjir ria. Sekarang kesalahan itu malah ramai-ramai dinisbahkan kepada Anies-Sandi. Beres kan ? Publik, pengamat, dan media lupa menagih janji Jokowi.  Dengan realitas semacam itu  Jokowi juga tidak perlu khawatir publik akan terlampau jauh mempersoalkan rangkap jabatan Airlangga.  Hanya soal waktu  Publik akan lupa, amnesia.

Seperti sebuah judul film klasik  Gone with the wind,   Terbang bersama angin yang akan membawa Jokowi kembali ke tampuk kursi kepresidenan untuk kedua kalinya.

drNgopiBarenG

Gone with the Wind, man,

Janji akan terlupakan bagai terbawa angin.

KTT INDIA-ASEAN KE 25 - 2018 DI NEW DELHI, KERJASAMA MARITIM DAN KEAMANAN PENTING

NusanTaRa.Com
byBakuINunukaN, 26/1/2018

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan Udara Palam  New Delhi, Kamis (25/1/2018) sekitar  13.45 WIB,  untuk mengikuti KTT Peringatan kerjasama ASEAN-India 2018 ke 25 yang dihadiri 10 kepala Negara di Hotel Taj Diplomatic Enclave.  Sebelum menghadiri KTT ASEAN-India 2018 Presiden Jokowi dan Ibu Negara bersama Presiden India Ram Nath Kovind dan Ibu Savita Kovind di Istana Rashtrapati Bhavan melakukan jamuan makan siang dilanjutkan mengikuti sesi “Retreat” bertema “Kerja Sama Maritim dan Keamanan” dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

Sejumlah kepala negara/pemerintahan yang turut serta dalam acara itu adalah Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Singapore Lee Hsien Long, Perdana Menteri Thailand Prayut Can-o-cha, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Laos Thongloun Sisoulith, Pemimpin Myanmar Da Au Aung San Suu Kyi, residen Filipina Rodrigo Duterte, Perdana Menteri Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah.

Dalam pertemuan  tersebut  Presiden RI Jokowi mengajak ASEAN dan India memperkuat kerja sama maritim di kawasan Indo-Pasifik,  "  Dengan penguatan building blocks akan tercipta pula kawasan Indo-Pasifik, yang menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan, dan industri dunia  ", Ujar SiDin  Jokowi dalam sesi retreat KTT.    Negara-negara yang masuk kawasan Indo-Pasifik adalah yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan Jokowi menekankan pentingnya ASEAN sebagai sentral dari kawasan tersebut.

Jokowi mengatakan bahwa,  "  Pengembangan konsep Indo-Pasifik juga harus dilakukan secara terbuka  Transparan, inklusif didasarkan pada habit of dialogue,  dilandasi keinginan untuk bekerja sama serta menjunjung tinggi hukum internasional   “  dan  “   Saya percaya melalui ASEAN-Led Mechanism dan melalui kemitraan ASEAN-India kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera dapat tercapai ".   Keyakinan tersebut bukanlah tanpa sebab, melihat banyaknya potensi yang dimiliki ASEAN dan India. Salah satunya jumlah penduduk yang mencapai hampir dua miliar jiwa dengan 1,5 miliar penduduk usia produktip dan   optimisme pertumbuhan ekonomi dunia cukup penting di mana diperkirakan naik 3,7 persen  tahun 2018 dari 3,6 persen  tahun 2017.

Sejumlah kondisi global yang belum stabil yang harus dihadapai ASEAN dan India dalam memantapkan pembangunan di kawasan tersebut,    mulai dari pesimisme pelemahan ekonomi global pada jangka panjang hingga meningkatnya kecenderungan proteksionisme di berbagai Negara,  sehingga  Presiden mengajak ASEAN bersama-sama dengan India untuk melanjutkan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan mewakili hampir setengah populasi dunia, 31,6% dari GDP global, dan 28,5% perdagangan dunia.

Presiden Joko Widodo pada kesempatan tersebut melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri  Vietnam  Nguyen Xuan Phuc Jumat (26/1/2018), untuk mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia dan Vietnam dalam dua hal yang sangat  perlu.    Pertama,   menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi zona ekonomi eksklusif (ZEE),  diharapkan dapat menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara seperti mencegah terjadinya insiden atau ketegangan di perairan  dan  fokus kedua yang coba diangkat   Presiden ialah mengenai kebijakan di sektor otomotif yang diberlakukan Vietnam  pengaturan  standar dan persyaratan kendaraan yang diimpor ke negara tersebut.

Kepala Negara juga menyatakan kesiapan Indonesia dan ASEAN untuk bekerja sama dengan India dalam rangka menemukan landing zones yang pragmatik agar upaya perluasan dan pendalaman supply chain di kawasan RCEP dapat terwujud dan  perlunya mengintensifkan upaya menyelesaikan perundingan RCEP pada tahun 2018 sehingga ditemukan  pertemuan dalam memecahkan persoalan Negara-negara dikawasan  kemaritiman tersebut. 

KTT Asean-India 2018 di New Delhi,

Zaman Now Kerjasama Kemaritiman penting di kawasan ini.

TIGA PNS PENGGUGAT, KEMBALI DILANTIK ASMIN LAURA HAFID SESUAI PUTUSAN PTUN

NusanTaRa.Com

byBambanGBiunG, 22/1/2018

Polemik perseteruan antara tiga pejabat PNS Kabupaten Nunukan  dengan Bupati Nunukan  Hj. Asmin Laura Hafid SE MM,  yang telah berlangsung lebih dari setahun akhirnya  dapat berakhir dengan senyum dan damai, setelah  Senin 22 Januari 2018 ketiga Pejabat PNS tersebut dilantik Bupati Nunukan  di Lantai IV Kantor Bupati.  Perseteruan tersebut  sebelumnya  telah melibatkan  Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN) Samarinda,  Gubernur Kalimantan Utara dan Pihak Mendagri untuk penyelesaian atas perbedaan tersebut.

Tiga pejabat Nonjob di lantik hari ini (Senin 22 januari 2018), masing-masing mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Joko Santosa kembali menempati jabatan yang ditinggalkannya,   mantan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Muhammad Firnanda menempati posisi baru sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan  mantan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nunukan Budi Prasetya menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.  Pelantikan tersebut di lakukan setelah mereka memenangkan gugatan melawaan Bupati Nunukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda terkait pelantikan sebelumnya tidak sesuai dengan Putusan PTUN.

Ke tiga pejabat nonjob ini sebelumnya sempat meninggalkan tempat pelantikan di Ruang Pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan  Oktober 2017 lalu, karena menolak pelantikan mereka.      Ketiganya menolak dilantik karena jabatan yang diberikan tidak sesuai dengan Putusan PTUN Samarinda,    dengan menempatkan Joko pada jabatan Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan,  Budi Prasetya ditempatkan sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nunukan dan  Firnanda menempati jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.

Tidak terima dinonjobkan Bupati Nunukan, ketiga pejabat Pemerintah Kabupaten Nunukan itu mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda.   Majelis Hakim PTUN Samarinda mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Firnanda diantaranya, menyatakan batal atau tidak sahnya pelaksanaan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017 atas nama Muhammad Firnanda.  Sehingga diperintahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusannya.   Hakim juga mewajibkan tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak penggugat yaitu rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, jabatan, pangkat/golongan dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja.  Selain itu, tergugat dibebankan membayar seluruh biaya perkara.

Sedangkan pada perkara dengan register Nomor 17/G/2017/PTUN.SMD, penggugat Joko Santosa, hakim menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-59/BKPSDM-III/II/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017 atas nama penggugat.  Hakim juga memerintahkan tergugat untuk mencabut Keputusannya serta mewajibkan tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak penggugat, yaitu rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, jabatan, pangkat/golongan dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja.

Sementara pada perkara dengan register 15/G/2017/PTUN.SMD, penggugat Budi Prasetya hakimmenyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-06/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017.    Hakim memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusannya serta mewajibkan melakukan pemenuhan hak-hak penggugat, yaitu rehabilitasi berupa pemulihan nama baik jabatan pangkat/golongan dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja.

Sebelumnya  Sabri  MSi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia  Kabupaten Nuunukan, mempertanyakan dasar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda memerintahkan Gubernut Kalimanatan Utara  untuk memberikan sanksi kepada Bupati Nunukan selaku pihak tergugat,  "  Kalau perintah itu, dasarnya darimana memerintahkan Gubernur? Karena putusan yang kemarin tidak ada itu. Ini kan penetapan ? Apa putusan baru atau bagaimana ? Tidak ngerti juga kan kami. Kok bisa ada yang seperti itu ?  ”,  Ujar SiDin Sabri, Jumat (19/1/2018).    “  Kami memaknai itu kan kalau tidak melaksanakan? Nah kita kan melaksanakan ?  ",  Ujar SiDin lagi. 

Keadilan jalan menuju damai,

Ketidak adilan lahir dari adanya realita tak sesuai.

BANDA ACEH 13 TAHUN PASKA GELOMBANG TSUNAMI DI MATAKU

NusanTaRa.Com
byKariTaLa  LA, 12/01/20018

Pertama kali mendarat di Bandara Syiah Kuala Banda Aceh aku cukup kagum melihat Bandar Udara   yang menurutku cukup megah dan pelayanannya yang  memuaskan dan ketika  melewati jalan-jalan sepanjang  kota cukup ramai  ditumbuhi bangunan pertokoan dan Warung Kopi  yang menjadi ciri khas Banda Aceh  serta  wilayah sepanjang pantai yang ditutupi bronjong-bronjong batu gunung setinggi  2,5 meter sebagai penahan Ombak.     Kesan tersebut bagiku  sudah cukup  untuk menutup masa kelam  Banda Aceh 13 tahun silam ketika tragedi  Gelombang Tsunami dari Samudera Hindia menyapu  hancur hampir 70 % bangunan di kota Banda Aceh, meski  aku belum pernah ke sini tapi keadaan kota  ini sekarang  telah pulih dari keadaan sebelumnya dan telah  bergerak dengan dinamis sebagaimana biasanya meski keadaan kota ini tidak sebesar kota lain di Indonesia. 

Tragedi Tsunami yang terjadi 26 Desember 2004 telah menjadi  "  Tragedi Bencana Kemanusian terbesar  " setidaknya demikian kata Sekjen PBB Kopi Annam kala memberikan pernyataan tekait Tsunami dan menggalang Negara dunia untuk turun langsung membantu membangun kembali daerah-daerah terkena Tsunami.   Sebagaimana diketahui  bahwa tragedi Gelombang Tsunami 2004 yang disebabkan Gempa Seismik di Samudera Hindia sekitar 20-25 km dari pantai dengan kecepatan arus mencapai  sekitar 600 km/jam dan ketinggian gelombang  mencapai  30 meter  ini masuk dan menghantam kota Banda Aceh sejauh 50 km ini meluluh lantakkan bangunan dan menelan korban sekita   132.000 jiwa.

Tragedi tersebut menghancurkan berbagai infrastruktur pemerintah dan masyarakat seperti  Jembatan putus (Jembatan Ulee Lhuee dll), jalan-jalan utama, Bangunan Perkantoran,  Pertokoan, Perumahan dan berbagai pasilitas lain.   Sebagai gambaran yang dapat saya saksikan kala itu adalah kapal PLTD Apung yang tadinya parkir di Pantai atau muara sungai Ulee Lhue sebagai markas PLTD sekarang telah berada 5 km dari tenpat semula terbawa oleh Gelombang dan  Arus dengan kecepatan 600 km/jam melebihi kecepatan posawat.   Dari berbagai media yang dapatku saksikan ketika itu Mesjid Baiturrahman Banda Aceh  meski  aman  tapi disekitarnya berserakan puing-puing  bangunan dan pertokoan disekitarnya banyak yang rusak karena posisinya di tengah kota tapi sekarang telah baik dan mendapat bangunan payung penadah hujan sebanyak 12 payung.

Pembangunan kembali Kota Banda Aceh paska Gelombang Tsunami  mulai tahun 2005 yang di Instruskikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  selaku Presiden Indonesia dan di Bantu  35 Negra dunia yang bekerja  siang malam,  telah berhasil membangun kembali menjadi lebih baik sebagaimana sekarang.   Sekarang jika anda mengunjungi kota Banda Aceh InsyaAllah suasana kesedihan tersebut sudah nampak pulih dengan terlihatnya hasil rehabilitas beberapa bangunan rusak  dan berdirinya bangunan baru serta semangat masyarakat yang bergairah kembali.

“  Secara ekonomi, kita terus mengalami pertumbuhan yang tinggi setelah bencana. Secara sosial, kemasyarakatan, dan kesehatan, dampak bencana besar itu juga telah dapat diatasi dengan cukup baik sehingga Aceh, khususnya Banda Aceh sering menjadi tempat pembelajaran pasca-bencana  ",  Ujar SiGaluh Hj. Illizah Sa’aduddin Djamal SE Walikota Banda Aceh 2014 dalam sambutannya.    Respon terhadap bencana  yang dilakukan Pemerintah bersama beberapa Negara dunia dan lembaga Dunia saat itu dipuji sebagai contoh sukses kerjasama internasional dengan capaian  lebih dari 130.000 rumah, 250 km jalan, 18 rumah sakit baru, 363 jembatan, 13  Airport,  dan infrastruktur lainnya yang telah dibangun,  serta menurut pemerintah kota lebih dari 80.000 hektar lahan pertanian dan 15.000 hektar kolam ikan telah direhabilitasi atau dibersihkan untuk digunakan kombali. 

Sepanjang jalan dalam kota telah berdiri bangunan baru baik pertokoan maupun perkantoran  seperti  pusat perbelanjaan Simpang Lima, Pasar Aceh, Pusat perbelanjaan  Jalan KH Ahmad Dahlan, Pasar Peneyeum, Pasar Lambrie,  Jalan Tgk. Chik Pante, Jalan Diponegoro, Kampung Baru telah ramai dipenuhi dengan pertokoan dan diramain dengan pengunjung yang datang.  Satu yang menjadi ciri khas kota Aceh yaitu Kopi sehingga  kata orang  “  Tak Sempurna ke Banda Aceh kalau belum minum Kopi Aceh  “,   Gerai-gerai makan dan Kopi tersebut juga bertumbuhan hampir disetiap jalan-jalan kota memberi satu semangat Kota Serambi Mekkah, mulai dari  tengah kota hingga di pinggiran kota seperti di Pantai  Ulee Lhuee.  Jika anda berjalan di sekitar Gampong Syiah Kuala dan daerah pantai lainnya akan terlihat banyak tambak yang telah berjalan dengan baik bagi kehidupan petambak. 

Melintasi  jalan Nyak Arief maka terlihat suasana Perkantoran sebagai mana di Nusantara  sangat  disibukkan para pegawai maupun Kondisi Bangunan Perkantoran Pemerintah yang tumbuh disini serta beberapa Hotel  besar.   Bangunan Pemerintah lain  yang juga memberi napas kehidupan kota ini seperti Keberadaan Museum dan Monumen bersejarah telah pulih kembali dan ramai dikunjungi masyarakat serta para turis baik Luar Negeri maupun Domistik.  Museum Aceh, Museum Tsunami, Museum PLTD Apung dan Museum Cuk Nya Dien diantaranya museum yang cukup ramai dikunjungi serta beberapa  monument seperti Monumen Pesawat Blang Padang, Makam Korban Tsunami, Mesjid  Agung Baiturrahman, Makam Siah Kuala, Stadion Harapan Bangsa dll.

.Pemulihan Banda Aceh paska Tsunami yang dikoordinir lembaga  “ Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh “ atas anjuran Susilo Bambang Yudoyon melibatkan 900 lembaga termasuk Dunia dan Negara lain dengan kucuran dana tahun 2007 US$ 7,2 milliar dan 2009  US$ 6,7 milliar, 2/3 berasal dari dana Luar negeri,  menjadi satu kerja sama dunia yang sukses karena berhasil memulihkan kondisi pisik dan bathin Aceh.   “  Dulu waktu baru Tsunami saya itu putus asah melihat kehidupan di Aceh ini, entah mau berbuat apa semua sudah hancur.  Tapi sekarang pemulihan Banda Aceh telah membuat kami jadi lebih bersemangat untuk terus membangun  “,  Ujar SiDin Aad pengemudi Bentor kota Banda Aceh.

Bencana Tsunami 2004 terbesar di dunia,

Kerja sama yang baik Banda Aceh kembali Ceria.
 

NusanTaRa.Com melayani pemasangan Iklan 
sila hubungi Nomor talian 08125856599 
atas nama JoeLorenT