Senin, 19 Februari 2018

PENETAPAN UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN PENDATANG ILEGAL DI USA OLEH DONALD TRUMP ATAS WNI

NusanTaRa.Com
byBakkaranGNunukaN, 2/2/2018



Sejak Presiden Amerika Serikat    “ Donald Trump “  di lantik banyak kebijakan-kebijakannya yang kontroversi  yang menjadi janji  saat kampanye mulai diterapkan  hingga banyak menimbulkan polemik di masyarakat USA, diantaranya kebijakannya terkait pengamanan atas semua pendatang ilegal yang bermukim di sana.    Kebijakan  Pemulangan pendatang Ilegal  yang menetap di USA berlaku bagi semua pendatang dan ini tentunya juga menyerempet kebanyak pendatang Ilegal dari Indonesia yang datang kesana  baik karena Politik maupun karena keinginan untuk menjadi warga USA.

Sejak kampanye tahun lalu, Trump memang berjanji akan membersihkan AS dari jutaan imigran ilegal melalui pengetatan keimigrasia  dan   Sejak presiden ke-45 itu dilantik 20 Januari  2017  penangkapan imigrasi pun melonjak pesat tiga kali lipat  dengan 142 kasus setiap harinya.    Para Imigran yang selama ini mendapat penangguhan sanksi dan telah mendapat izin tinggalpun, sejak Agusstus 2017  tak luput dari  kejaran si Trump karena berangsur-angsur diminta oleh pihak Imigrasi untuk segera kembali kenegara asal masing-masing.   

"  Aturan eksekutif yang Presiden Trump teken pada Januari lalu telah mengubah segalanya  ",  Ujar SiDin Shawn Neudauer,  juru bicara kantor imigrasi dan bea cukai,  saat ini setidaknya ada 41.854 imigran ilegal (data 11/2017) di AS yang terancam dideportasi akibat peraturan baru Trump ini.  Termasuk di dalamnya  Keluarga Lumangkun  dari Indonesia satu di antara sekitar 2.000 orang Indonesia-China di New Hampshire yang melarikan diri dari kericuhan pada 1998 lalu paska Reformasi,

Demonstrasi warga imigran di Amerika
Eva Lumangkun dan Meldy pasutri  warga Indonesia keturunan  China  meninggalkan tanah air akibat kerusuhan  1998  menuju  pinggiran New Hamsphire Amerika Serikat  untuk membangun kehidupan baru bersama empat buah hati mereka.   Berkat  kesepakatan  tahun  2012  yang dinegosiasikan secara independen dengan kantor imigrasi AS  bersama dengan beberapa imigran illegal lainnya di AS,  mereka masih diberi kesempatan menetap di negeri  Paman Sam berupa  penangguhan sanksi keimigrasian dan izin tinggal dengan syarat penahanan paspor dan kewajiban melapor rutin ke kantor imigrasi dan bea cukai sesuai jadwal.

Keadaan  menjadi lain ketika Meldy dan Eva Lumangkun  datang kembali ke kantor imigrasi bulan Agustus 2017 di Manchester, New Hampshire  lalu untuk pelaporan rutin,  saat ini petugas   imigrasi meminta mereka membeli tiket pulang ke Indonesia dan keluar dari AS paling lambat dalam waktu dua bulan.   Pihak imigrasi terpaksa meminta pasutri itu untuk kembali ke Indonesia berdasarkan peraturan eksekutif yang diteken Donald Trump pada Januari 2017,   "  Kami takut pulang ke rumah [Indonesia]. Kami takut keamanan anak-anak kami terancam.   Di AS, anak-anak kami bisa hidup dengan aman  ",  Ujar SiDin Meldy. 

Gunawan  Liem dan Roby Sanger  dua WNI tanpa dokumen itu ditangkap otoritas imigrasi Amerika Serikat (ICE), Jumat (26/1/2018) siang, di sebuah sekolah setelah keduanya mengantar anak-anaknya,  penangkapan tersebut dianggap satu tindakan yang tidak terpuji.    Bersamaan pada hari itu dua WNI pencari suaka lainnya yaitu Harry Pangemanan (Asal  Makassar)  di Highland Park  dan Arthur Jemmy di Edison Park,  rumahnya  dirusak pihak tidak bertanggung jawab dibobol secara terpisah pada Jumat malam dan Sabtu pagi, diduga pelakunya ICE  (Immigration and Customs Enforcement) US sebagai mana ungkapan pihak gereja melalui akun FaceBooknya.   

Pastor Kaper-Dale  dalam Gerejanya  yang dihadiri  “  Gubernur New Jersey Phil Murphy  " bersama jemaat gereja menggelar doa bersama sekelompok WNI tanpa dokumen lainnya yang tengah mencari perlindungan dari ancaman deportasi.    "  Kami menolak hidup dalam ketakutan sebagai sebuah komunitas.   Bukan tugas kita untuk takluk pada ketakutan dan kekuatan jahat  ",  Ujarnya  (Minggu,  28/1/2018).    Juru bicara ICE, Jennifer D Elzea menampik bahwa lembaganya berada dibalik insiden pengerusakan rumah kedua WNI tersebut.   "  Jika laporan pengerusakan itu benar, kami sangat menyayangkannya.  Namun, menuding ICE terlibat dalam insiden seperti itu adalah sepenuhnya salah  ",  Ujar  SiGaluH  Elzea.

Pihak  Imigrasi Amerika Serikat akan menghalangi upaya perintah hakim federal yang menunda perintah deportasi 51 warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal secara ilegal di New Hampshire,   Pejabat imigrasi Amerika Serikat yakin bahwa ke-51 orang yang datang  ke Amerika paska Repormasi  tahun 1998 tersebut tidak terancam jiwanya jika dipulangkan ke Indonesia.   Pemerintah AS mengajukan mosi kepengadilan Federal  Kamis 21/12/2017  sebagai respon atas perintah hakim sebelumnya.

Menurut hakim federal saat itu, para WNI itu harus diberi waktu hingga kondisi di Indonesia berubah dan tidak mengancam jiwa mereka setibanya di kampung halaman,   namun pihak imigrasi AS menilai tak ada bukti bahwa situasi di Indonesia mengancam jiwa ke-51 WNI.   Undang-undang  federal memberi kewenangan soal imigrasi kepada pemerintah dan bukan pengadilan.    ICE bersikeras mereka berwenang mendeportasi ke-51 WNI,   mosi pemerintah AS menyatakan pengadilan tidak punya yurisdiksi atas klaim tersebut dan para imigran tidak memiliki alasan yang masuk akal.

Warga imigran Indonesia di USA
Warga ilegal hadir tanpa prosedur,
Untuk hidup damai harus sesuai aturan  yang benar.

Jumat, 16 Februari 2018

DUA PENGUSAHA NTB MENITI SUKSES DENGAN MENGUASAI SAHAM PERUSAHAN BESAR

NusanTaRa.Com
byDannYAsmorO, 30/1/2018

Pengusaha sukses Indonesia menambahkan satu lagi sejarah sukses dalam kiprahnya di luar negeri,  karena Imam Sofian, SH., MH. dan Lalu Hariadi Sopian  kini resmi menjadi penguasa bagi kepemilikan sebagian besar saham salah satu perusahaan bergengsi di Polandia.  Setelah  kedua putra asli Indonesia asal NTB itu berhasil menandatangani pembelian 52 persen saham Lachmann Sp.Zoo perusahaan yang bergerak dibidang outsource yang cukup ternama di sana, pada  Senin 30/1/2018.
Imam yang dikonfirmasi kicknews via telepon genggamnya mengaku atas kiprahnya tersebut, bahwa  ada beberapa hal  penting yang membuatnya mengambil keputusan untuk menguasai perusahaan tersebut,   diantaranya adalah memenuhi ambisinya yang telah tumbuh sejak lama untuk bisa berbuat lebih bagi warga NTB dalam berbagai peluang dan tentunya juga untuk Tanah Air.  Sisi lain yang ia akui bahwa pengambilan keputusan tersebut diyakini akan menguatkan usahanya di luar negeri dan menciptakan dimensi usaha yang bermasa depan.

“  Dengan ini saya bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat NTB yang ingin punya kesempatan bekerja di Eropa. Karena masalah lapangan pekerjaan ini saya lihat masih menjadi kendala yang cukup pelik di NTB  ”,  Ujar SiDin Imam Sofian yang  sehari-hari juga dikenal publik dalam kapasitasnya sebagai pengacara kawakan tersebut.    Bagi Imam, masalah penyerapan SDM memang kerap menjadi kendala di banyak daerah masih lemahnya kemampuan bagi daerah untuk membuka peluang tersebut sesuai dengan angka pertumbuhan kebutuhan pangan kerja,  keadaan ini tentunya akan diikuti dengan semakin banyak permasalahan lain yang muncul sebagai efek dari sulitnya lapangan pekerjaan, termasuk kasus-kasus kriminalitas.

Sebagai pengusaha yang juga akrab berkiprah dalam dunia hukum, ia merasa berkewajiban untuk berbuat lebih banyak untuk membantu daerahnya,  yang salah satunya dituangkan dengan membuka akses lapangan pekerjaan ke Eropa bagi warga NTB ini, terutama yang punya minat berkiprah diluar negeri.   “  Setelah beberapa kali kerjasama, lalu kami putuskan untuk membeli saham. Sehingga bisa langsung terlibat untuk menentukan kebijakan perusahaan. Negosiasi dilakukan langsung oleh kami pada owner dengan manajemen pabrik di sini  ”, jelas SiDin lagi.

Pria yang juga dipercaya mengemban tugas sebagai Ketua DPD Projo NTB ini, memilih Eropa sebagai destinasi kerjasama usaha, selain iklim usahanya yang lebih sehat dan juga merasa cocok dengannya,   juga karena keinginannya untuk mengangkat standarisasi pola kerja masyarakat di daerah ini agar lebih baik dan sesuai dengan standar kerja dimana saja syukur-syukur akan lebih baik.   Karena seperti yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat dunia, bahwa standarisasi SDM negara-negara di Eropa kerap kali menjadi referensi standar yang dipakai oleh banyak negara di dunia, semoga iklim tersebut akan mempengaruhi standar kerja warga NTB kelak jika bekerja disana.  

Sementara di sisi lain Lalu Hariadi Sopian berharap pemerintah bisa memberi perhatian lebih untuk upaya yang telah dilakukannya tersebut selain akan mendukung keberadaan usaha putra daerah di Luuar negeri juga di harapkan dapat berimbas agar lebih banyak pengusaha Nasional atau daerah yang berhijrah keluar negeri.  “  Saya berharap pemerintah juga akan memberi dukungan dan akses kemudahan untuk para pekerja yang akan berangkat bekerja ke Eropa ini  ”,  Ujar SiDin Lalu H Sopian. 
drKickNews.today



NTB Sunda Kelapa Kecil yang Kaya,
Penduduk kuat dengan semangat Jiwa Wiraswasta.

MAHATHIR MOHAMAD BACK TO POLITIK MALAYSIA, SPORTING BY OPPOSITION PARTIES

NusanTaRa.Com
byRaisALembuduT, 25/1/2018.


Mahathir Mohamad Mantan Perdana Menteri Malaysia,  pria berusia 92 tahun ditunjuk  calon Perdana Menteri Malaysia untuk pilihan Raya 2018 dari kelompok partai oposisi  pada  07 Januari 2018,  untuk memimpin Kubu Oposisi tersebut beliau  telah mengalahkan seteru Politiknya yang sekarang mendekam di penjara karena kasus Sodomi, Datuk Anwar Ibrahim.  Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ditunjuk sebagai Calon Wakil Perdana Menteri Malaysia beliau adalah Mantan Pemimpin Oposisi Malaysia 29 November 1999 hingga 28 Agustus 2008,  kedua tokoh ini cukup popular dikalangan politisi Malaysia,  Mahathir Mohamad mantan Perdaana menteri selama 22 tahun dan Wan Azizah politisi yang cukup lasak menantang kerajaan di zaman Old.

Meski  pemilu Malaysia  digadang akan di laksanakan pada bulan Agustus 2018, Namun  penyelenggaraan tersebut dipercepat  24 Juni  2018, sebagaimana ramai pengamat politik Malaysia  telah memperkirakan  bahwa pemilu  akan digelar lebih cepat lagi yang akan ditetapkan pihak kerajaan demi memudahkan kejayaan Partai Kerajaan BN (Barisan Nasional) yang saat ini lagi berkuasa.   Keputusan untuk memilih Mahathir sebagai kandidat dari oposisi, disahkan oleh para pemimpin senior koalisi empat partai, Pact of Hope, di Kuala Lumpur  yang disambut dengan sorak sorai ratusan pendukungnya setia mereka.

Terbilang Unik Bagi Mahathir Mohamad terpilih sebagai Calon Perdana Menteri Malaysia 2018 dari pihak oposisi karena semasa menjabat dulu ia adalah seteru terkuat  mereka   dan beliau  dikenal dengan gaya kepemimpin  otoriternya,   penglibatannya kali ini di kehidupan politik setelah mengundurkan dirinya yang cukup lama yaitu 15 tahun lalu dan dalam usia yang cukup tua.  "  Tidak mudah bagi pihak-pihak yang dahulunya menjadi musuh saya sebelum akhirnya menerima saya, tapi mereka sadar akan pentingnya menjatuhkan pemerintahan saat ini  ",  Ujar SiDin Mahathir serta mengatakan,    "  Fokus kami adalah menyelamatkan negara kita tercinta  ".

Kembalinya Mahathir ke dunia   politik tentunya akan menjadi  ancaman signifikan bagi PM Nazib Razak yang akhir-akhir ini  namanya dikaitkan dalam kasus korupsi yang melibatkan dana investasi negara   1Malaysia Development Berhad (1MDB)  “ dan Mahathir sangat berpengaruh saat berkuasa dulu yang berhasil mensukseskan program " Dasar Ekonomi baru Malaysia  ".   1MDB merupakan perusahaan yang dibentuk pada tahun 2009, untuk merubah Kuala Lumpur menjadi pusat keuangan dunia oleh Datuk Nazib, naasnya perusahaan tersebut tak memenuhi pembayaran utang alias kolap.

Departemen Kehakiman AS dalam tuntutan hukum perdatanya  menyebut bahwa sekitar US$ 4,5 miliar telah disalahgunakan dari 1MDB untuk membiayai kehidupan mewah sejumlah orang termasuk pejabat publik atas dana harta kekayaan perusahaan tersebut yang tersimpan di lembaga keuangan di Amerika.  Dalam hal tersebut Najib  melalui kuat kuasa hukumnya menolak semua tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan penyalahgunaan dana perusahaan  dan perseteruan tersebut   berakhir manakala  Jaksa agung Malaysia telah  membebaskannya dari semua tuduhan yang dianggap tidak berdasar.

Mahathir yang dikenal otoriter dulunya bagi pihak kerajaan,  kini telah berubah menjadi politisi yang aktip mengkritik terpokal untuk rezim Najib Razak selama ini dengan  menyebut pemerintahan Najib dipenuhi  dengan  kegiatan korup  tetapi sampai  kini belum tersentuh hukum.   Bahkan beliau telah menyerukan berkali-kali  agar Najib segera dipenjara karena bukti-bukti korupnya sang PM sudah sangat jelas,  untuk membersihkan kerajaan dari siakp tidak terpuji dan menyelamatkan keuangan kerajaan.   Kendati sosok Mahathir populer, sebuah survei independen menunjukkan bahwa pihak oposisi akan sulit mengalahkan Najib, karena adanya perpecahan di kubu oposisi sendiri dan perubahan batas pemilihan yang tidak menguntungkan.

Jika dahulu  Mahathir Mohamad menjadi perdana menteri  dari  Partai UMNO  komponen utama di dalam koalisi yang memerintah sejak kemerdekaan Malaysia   yaitu  Barisan Nasional (BN), kali ini ia ditunjuk untuk mewakili kubu oposisi " Pakatan Harapan " yang terdiri dari empat partai, Partai Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Malaysia (Pimpinan Mahathir),  Partai Keadilan Rakyat (Pimpinan Wan Azizah Wan Ismail istri Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim), Partai DAP dan Amanah.  Akankah Mahathir dapat merubah peta perpolitikan Malaysia selama ini sejak merdeka yang selalu dikuasi Koalisi Barisan Nasional dengan Partai pendukung utamanya UMNO, jawabannya tentunya ada di hasil bilik suara pemilu depan.



Mahathir Muhamad Pencetus Dasar Ekonomi Baru Malaysia,
Meski politisi sudah Gaek  ikut pemilu  mewujutkan Kerajaan Berwibawa.

Kamis, 15 Februari 2018

SRI MULYANI INDRAWATI MENTERI TERBAIK SEDUNIA 2018 SEMUA ITU KERJA KERAS BANGSA

NusanTaRa.Com
byIndaHPalloranG, 15/2/2018


Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  mendapatkan  penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang berlangsung di Dubai, Uni Arab Emirates,  penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.    Selama beliau menjabat sebagai  Menteri Keuangan  berbagai upaya reformasi kebijakan keuangan telah  ia  canangkan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil.

World Government Summit merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Dubai, UAE, dan melibatkan segenap pemimpin pemerintahan dari seluruh dunia dalam suatu forum dialog global tentang proses pemerintahan dan kebijakan publik serta kaitannya dengan teknologi, inovasi, dan topik lain.     Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar, dan pimpinan sektor swasta untuk melihat tren masa depan dan implikasinya bagi kemanusiaan.    World Government Summit dihadiri lebih dari oleh lebih dari  4000 peserta dan 90 pembicara dari 150 negara dan lembaga internasional.

Penghargaan ini saya dedikasikan kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan 257 juta rakyat Indonesia serta 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menuju bangsa Indonesia yang bermartabat,  berkeadil  dan makmur.

Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan satu penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri  yang memenuhi persyaratan dan dianggap terbaik setiap tahunnya dari semua negara di dunia   yang mulai diberikan pada 2016.   Melalui dukungan pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum,  World Government Summit dimulai oleh sekelompok ahli dari berbagai bidang sebagai upaya untuk membawa segenap pemimpin pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam satu forum bersama dengan  tujuan untuk memperbaiki kehidupan 7 miliar penduduk dunia.     Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh World Government Summit  dan bekerjasama  dengaan berbagai lembaga independen Ernst & Young.  

Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya menjadi menteri penerima pertama dari Asia yang menerima penghargaan tersebut dan  dia mengatakan penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya dibidang ekonomi.    "  Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil  ",  Ujar SiGaluh  Sri Mulyani di Jakarta, Minggu (11/2/2018).

World Government Summit  2018 dihadiri lebih dari oleh lebih dari 4000 peserta dan 90 pembicara dari  150 negara  dan  lembaga  internasional  di Dubai  untuk  mendapatkan  solusi  persoalan kemasyarakat   yang dihadapi  di  setiap negara  dalam  mewujutkan  dunia  damai  dan  sejahtera.   Forum  tersebut  menjadi  ajang  pertukaran  pengalaman  dan  pengetahuan  antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar, dan pimpinan sektor swasta untuk melihat tren masa depan dan implikasinya bagi kemanusiaan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan tetap menjaga kondisi makro ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan selama ini. Hal tersebut diharapkan mampu membuat ekonomi Indonesia tahan terhadap guncangan.    Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan terus melakukan reformasi di berbagai bidang seperti investasi yang  diharapkan memperkecil potensi guncangan pada perekonomian Indonesia akibat ketidakstabilan ekonomi global.    "   Serta fokus kepada reform. Hal tersebut akan menyebabkan apa yang disebut vurnelabilty atau kerawanan dan kepekaan Indonesia terhadap berbagai shocks jadi lebih mengecil  ",  Ujar SiGaluh Sri Mulyani. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika akan membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2)  untuk  Membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.    Dalam sambutannya  menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang baru saja mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates.   "  Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan ibu Sri Mulyani Indrawati yang mendapatkan sebuah kepercayaan menjadi menteri terbaik, satu-satunya menteri terbaik dunia  ",  Ujar SiDin Presiden Jokowi.



Penghargaan Suatu Prestasi Kerja,
Sri Mulyani 2018 jadi Menteri terbaik sedunia.

KEPUTUSAN PARA RAJA DI TAPAL BATAS RI - TIMOR LESTE MEMBERIKAN SOLUSI TERBAIK


NusanTaRa.Com
byMcDonalDBiunG, 26/1/2018.



Tiga kerajaan yang masuk wilayah Indonesia dan Kerajaan Ambenu di Timor Leste pun mengakui batas-batas wilayah adat sesuai dengan sumpah mereka, yang tertuang dalam kesepakatan mengenai sengketa Tapal Batas  Indonsia – Timor Leste yang diselenggarakan di Kecamatan Amfoaang Timur Kabupaten Kupang pada  Senin 14 November 2017.    Raja Amfoang, Robby G.J. Manoh, pun berharap pemerintah pusat menindaklanjuti kesepakatan para raja yang menghasilkan beberapa butir penting tentang lahan perbatasan yang jadi sengketa tersebut sejak dahulu.

Meski lahan tersebut secara yuridis telah ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste namun hingga sekarang  belasan tahun berlalu, ternyata penyelesaian sengketa batas wilayah antara Republik Indonesia dan Timor Leste di Naktuka (Noel Besi-Citrana), secara resmi belum tuntas karena masyarakat adat (kerajaan dikedua wilayah belum mengakui) . Wilayah yang dipersengketkan kedua  wilayahadat tersebut meliputi areal pertanian yang  cukup luas 1.069 ha, terletak di antara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Distrik Oecusse, Timor Leste.   "Padahal, ada batas alam berupa Noel Besi (sungai besar). Namun, mereka warga Timor Leste tetap menyeberang ke wilayah kita (Indonesia)," ucap Raja Amfoang, Robby G.J. Manoh di Jakarta, Senin, 22 Januari 2018.

Menurut  Robby G.J, Manoh  Raja  ke-18 Kerajaan Amfoang  bahwa  batas Kerajaan Amfoang  dengan Kerajaan Ambenu di Oekusi Timor Leste I Sungai Noel Besi dan Bukan di Nonomna (Sungai kecil) sebagaimana di akui Timor leste dan sengketa batas wilayah itu bermula sejak jajak pendapat tahun 1999 yang berujung provinsi ke-27 RI yang berujung dengan terbentuknya negara sendiri  yakni Republik Demokratik Timor Leste atau Timor Lorosa'e.

Beberapa tahun kemudian  ratusan warga Timor Leste mulai menggarap lahan dan membangun permukiman di luar batas  Patok  hingga kini  luas 1.069 ha, hal menimbulkan perselisihan antara kedua masyarakat wilayah tersebut.  Untuk mengatasi sengketa batas tersebut  kedua negara melakukan berbagai langkah diplomasi untuk menyelesaikan masalah,   termasuk pertemuan dua delegasi di Jakarta, pada 16-17 April 2003.    Menurut Robby Manoh, Indonesia yang diwakili Kerajaan Amfoang dan Pemerintah Provinsi NTT terlibat dalam perundingan  yang   intinya  menyepakati batas antara Kerajaan Amfoang dan Kerajaan Ambenu di Timor Leste secara adat mengakui  batas negara yang sudah ada patok daerah steril.

Sejak tahun 2003, penyelesaian sengketa perbatasan oleh Kementerian Luar Negeri RI belum ada titik terangnya,   "  Dengan adanya kesepakatan raja itu, republik ini bisa membuka mata, sehingga permasalahan tidak berlarut-larut  ",  Ujar SiDin Robby Manoh.  Bila tidak akan berdampak  kepada masyarakat seperti kecemburuaan Sosial.   Raja Amfoang juga mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar memantau jalannya hasil kesepakatan  untuk menyelesaikan sengketa tapal batas antara Indonesia dan Timor Leste,   kenyataan di lapangan saat ini sekitar 163 kepala keluarga dari Timor Leste menggarap lahan sengketa di Naktuka.   

 Di hadiri  sekitar 350 orang dari perwakilan pemerintah serta tokoh adat kedua negara,  Pertemuan  14  November  2017  tahun lalu menghasilkan pernyataan bersama yang dituangkan dalam bentuk tertulis   yang ditandatangani oleh keempat raja, yaitu Raja Liurai, Raja Sonbait, Raja Amfoang dari Indonesia dan Raja Ambenu dari Timor Leste.

Isi kesepakatannya antara lain:

1. Memperkokoh tali persaudaraan dalam rangka melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang telah ditanamkan oleh para leluhur dalam filosofi Nekaf Mese Ansaof Mese Atoni Pah Meto.

2. Mendukung tegaknya perdamaian di tapal batas sebagaimana telah ditetapkan dalam sumpah adat oleh para leluhur dan diharapkan kedua negara.

3. Menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di bidang sosial, budaya, dan ekonomi.

4. Mengakui dan memperteguh batas-batas adat antar Kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila, dan Afo Sila sesuai dengan sumpah mereka.

5. Garis batas antarnegara tidak menjadi titik sengketa sebagaimana terjadi selama ini, melainkan menjadi titik sosial dan titik persaudaraan.

6. Hasil pertemuan perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kedua negara.

7. Mendorong pemerintah kedua negara agar memfasilitasi pertemuan serupa pada tahun 2018 di Ambenu, hal-hal teknis terkait kehadiran peserta agar tidak dipersulit.

8. Mendorong dan mendesak pemerintah kedua negara agar segera menyelesaikan titik-titik batas yang belum diselesaikan.

Delapan poin pernyataan bersama hasil pertemuan tokoh adat RI-RDTL, telah disetujui oleh keempat raja yang disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat kedua Negara, yang tentunya akan memberikan satu jalan dukungan bagi penyelesaian secara tuntas persoalan di wilayah tersebut.    Kesepakatan ini akan menjadi acuan dalam perundingan diplomasi antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Polhukam dengan Pemerintah RDTL. Dengan demikian, masalah batas wilayah antara kedua negara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak terjadi permasalahan pada masa yang akan datang.


Dimana Bumi disitu ada langit,
Kearifan tokoh adat petunjuk bagi masyarakat adat.