Minggu, 01 Januari 2017

GESITS, MOTOR LISTRIK PRODUK LOKAL INDONESIA

NusanTaRa.Com



GESITS, Satu jenama Motor listrik produksi Lokal Indonesia, hasil kerja sama Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) dengan perusahaan distribusi  kendaraan Indonesia  GARANSINDO, PADA 12 November 2016 berhasil menempuh uji coba  jalan dari Jakarta menuju Denpasar Bali berjarak 1.400 km selama lima hari tanpa mengalami masalah yang berarti.     Keberhasilan itu tentu saja membuat optimisme akan kemampuan anak-anak Indonesia untuk memproduksi kendaraan listrik semakin membuncah dan mendukung pertumbuhan ekonomi otomotiv dalam semakin mandiri.    Pengembaangan Motor Listrik Gesits  yang  mendapat bantuan dana riset Rp5 miliar dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), menjadi bukti bahwa para ahli otomotif di Indonesia sudah siap dalam mengantisipasi perubahan arah industri kendaraan di dunia, dari penggunaan mesin berbahan bakar minyak menjadi mesin listrik.

Pengembang Gesits (Garansindo Electric Scooter ITS) mengatakan  akan memproduksi motor tersebut mulai pertengahan 2017, sementara pemasarannya akan dilakukan paling lambat pada 2018.   Peredaraan kendaraan listrik saat ini masih sangat  jarang sementara  kendaraan yang beredar terus meningkat  sejak 1980-an, meski Garansindo sudah memulai menjual motor listrik “ Zero Motorcycles “ di Indonesia sejak 2015.

Pengembangan kendaraan Listrik  diera  sekarang menjadi sangat  penting  mengingat  mesin listrik dipandang lebih efisien dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang,  akibatnya tingkat polusi udara bisa semakin ditekan.   Bahkan Juni 2016 Volkswagen produsen terbesar dunia kendaraan roda empat akan focus pada pengembangan kendaraan bertenaga listrik melalui    Strategy 2025  “.

Untuk mendukung regulasi  sepeda motor listrik  pihak  Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin),  akan bekerja sama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).    Selain itu, akan ditentukan komponen apa saja yang akan masuk standardisasi nasional motor listrik.    "  Kami bisa mulai memikirkannya, panitia teknisnya  bersama dengan kawan-kawan di Kemenristekdikti.   Nanti yang akan distandarkan apanya ?,  Apakah baterainya, motornya, rangkanya.   Itu akan disesuaikan dengan kebijakan pengembangan kendaraan bermotor  ", Ujar Sidin  I Gusti Putu Suryawirawan.

Setidaknya ada tiga hal positif yang dapat dihasilkan dari penerapan produksi dan pengembangan motor listrik secara massal ;  Pertama,  mesin listrik dianggap lebih bersih karena tidak menghasilkan polusi dari emisi gas buang seperti pada kendaraan bermesin BBM,    Kedua,  mesin motor listrik diklaim lebih tenang, tidak bising seperti banyak motor konvensional bermesin konvensional dan   Ketiga,  perawatannya relatif lebih mudah karena mekanisme kerja mesin listrik lebih sederhana, tak serumit mesin bensin.

Keran pemesanan telah dibuka,  pra pemesanan (pre-order) saat ini  sejak 28 Mei 2016 melalui laman resmi Gesits, hingga kini hingga 18 November 2016 telah lebih dari 30 ribu unit terpesankan dari berbagai pihak yang tertarik untuk memesan motor listrik karya anak bangsa.    Diantaranya  oleh pemerintah Bali sebanyak 10 ribu unit, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) sebanyak 5.000 unit, dan sisanya dari perusahaan lain.   Chief Executive Officer (CEO) Garansindo Group Muhammad Al Abdullah mengungkapkan Gesits akan dijual dengan harga di bawah Rp20 juta per unit (Rp 15-18 juta)  dan  Sebagai awal tahun  2017 akan diproduksi sebanyak 50.000 unit Gesits.

Produsen kendaraan roda dua yang cukup besar di tanah air yaitu Yamaha jenama berlogo Garputala telah diketahui  juga memproduksi motor skuter listrik E-Vino untuk pasar domestik Taiwan.    "  Terkait dengan pengembangan, Yamaha sendiri sudah memiliki skuter listrik, namun kapan itu diperkenalkan di Indonesia masih tidak tahu saya  ",  Ujar Sidin Abidin San GM  Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Gesits, Motor listrik yang dilengkapi baterai lima kwh, baterai bisa di-charge selama 1,5–2 jam dan digunakan untuk jarak tempuh 80–100 kilometer.   Harga jual bsa lebih murah karena menggunakan komponen lokal, satu-satunya komponen import adalah Baterai dari Jepang,    Teknologi dibuat mirip-mirip motor Zero (motor listrik asal Amerika). Kalau itu dijual Rp 200 juta, kita bisa Rp 20 juta  ”, Ujar Sidin Muhammad  Nur  Yuniarto Kepala Laboratorium ITS, Rabu (4/5/16).

Data Spesifikasi Gesits Motor :

Sasis : Tubular
Panjang : 1910 mm
Lebar : 695 mm                                                      
Tinggi : 1.110 mm
Jarak Tempuh : 85 – 100 km
Motor listrik : 5 KW
Baterai : 50 V, 40 AH
Kapasitas angkut : 150 kg
Max speed : 110 km/jam
Berat total : 120 kg
Daya  :  5 KW
Konsumsi energi : 50 km/kwh
byBakuiNunukaN


Transportasi melancarkan komunikasi sosial,
Gesit Motor listrik produk lokal membantu rakyat kecil.

Selasa, 06 Desember 2016

KRONIK PERSOALAN TAPAL BATAS TERLUAR INDONESIA

NusanTaRa.Com











      Indonesia punya 92 pulau terluar. Pulau-pulau ini jadi titik awal patok 12 mil wilayah teritorial yang berhadapan dengan pekarangan negara lain. Sayangnya, pembangunan di pulau-pulau terluar ini sangat minim. Pendekatan militer masih jadi cara utama pemerintah menjaga pulau terluar. Jika tidak ada terobosan dari pemerintah, pulau-pulau ini terancam diambil alih negara tetangga. Keputusan Mahkamah Internasional soal Pulau Sipadan dan Ligitan 2002 harus jadi pelajaran yang berharga.


Pernahkah Anda terpikir tinggal dan tidur di sebuah rumah yang lokasinya berada di dua negara? Mappanggara, warga Desa Aji Kuning, Nunukan, Kalimantan Timur ini mengalaminya. Ia mendiami sebuah rumah berdesain Bugis, tepat di garis patok antara Indonesia-Malaysia. Lokasinya di Pulau Sebatik, yang merupakan satu-satunya pulau terluar Indonesia yang harus berbagi tanah dengan negeri jiran.



Rumah Mappanggara yang didominasi material kayu dan seng, ruang tamunya menapak di wilayah Indonesia, tapi bagian dapurnya masuk teritorial Kerajaan Malaysia. Otomatis, Mappanggara dan sang istri hampir setiap hari mondar-mandir di wilayah kedua negara. Tentu saja tanpa repot-repot menggunakan paspor.     Meski hidup melintas dua negara, Mappanggara menetapkan pilihannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan mencari nafkah di Indonesia. Sementara sebagian keluarganya lebih memilih mencari nafkah dan tinggal di Tawau, Malaysia untuk hidup lebih sejahtera.


Di luar cerita Mappanggara, masih banyak warga negara yang memilih setia kepada “merah putih” meski hidup di perbatasan dua negara. Mereka adalah para penduduk pulau-pulau terluar di Indonesia.



Celah di Patok Negara



Saat ini, Indonesia tercatat memiliki 92 pulau terluar, dengan luas rata-rata 0,02 hingga 200 km persegi. Lokasinya membujur dari Pulau Rondo di Aceh hingga Pulau Liki Papua, dan di utara Pulau Miangas Sulut hingga Pulau Ndana Rote di NTT. Tercatat 31 pulau berpenghuni, 13 pulau berpenghuni musiman, dan 48 pulau tak berpenghuni.



Ada 12 pulau terluar berbatasan langsung dengan negara tetangga,  sebagian besar pulau-pulau itu tak berpenghuni sehingga rawan dari penetrasi negara lain sebagaimana kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan 2002 lalu memberikan kesadaran soal pentingnya menjaga pulau-pulau terluar agar tidak diklaim negara tentangga. Tak hanya itu, lepasnya dua pulau itu menjadi sebuah pembuktian bagaimana lemahnya posisi Indonesia dalam mempertahankan pulau-pulau terluar.    Wilayah Indonesia berbatasan dengan 10 negara, di darat maupun lautan. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Di laut, Indonesia berbatasan dengan Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, dan Australia.


Terdapat 187 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang tersebar di 41 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas untuk pengembangan daerah perbatasan. Sebanyak 56 kecamatan berbatasan laut, 79 kecamatan berbatasan dengan darat, dan 4 kecamatan berbatasan dengan darat dan laut. Jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah lebih dari 1.700 desa/kelurahan.



Di Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, terdapat beberapa pulau terluar yaitu Pulau Batek yang bersinggungan dengan Timor Leste, Pulau Ndana Rote yang berbatasan dengan Australia. Kedua pulau ini sudah dijaga oleh pasukan pengamanan dari TNI, sedangkan sisanya belum ada yaitu Pulau Dana Sabu, Pulau Salura, Pulau Mengudu yang tak berpenghuni.



“  Penempatan sejumlah mercusuar atau pasukan pengaman perbatasan tidak akan efektif sebab bisa saja diklaim oleh negara tetangga  ”,  kata Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr. DW. Tadeus  dikutip dari Antara.    Kondisi serupa terjadi di Natuna, Kepulauan Riau. Hingga pertengahan 2014, tercatat ada tujuh pulau di wilayah Kabupaten Natuna yang belum ada penduduknya. Persoalan penduduk ini menjadi hal pelik dan krusial bagi sebuah pulau terluar.


Penjagaan Militer Versus Infrastruktur



P Samiun, Natuna

















Salah satu upaya untuk menjaga pulau-pulau terluar adalah dengan kekuatan militer. Belakangan ini bahkan muncul gagasan pembangunan “kapal induk” di pulau-pulau terluar sebagai basis kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Program membangun kekuatan di pulau terluar ini merupakan bagian dari pengamanan di kawasan perbatasan dengan 10 negara tetangga.    "  Itu merupakan salah satu sasaran kebijakan pertahanan negara 2016   ",  kata Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dikutip dari Antara.


Di Pulau Natuna misalnya, akan ada penempatan sistem rudal canggih. Pesawat-pesawat tempur Su-27, Su-30, F-16 dan fasilitas skuadron kendaraan udara tak berawak (UAV) juga akan ditempatkan di sana. Semua kebutuhan alutsista itu diperkirakan akan menelan dana 91 juta dolar AS atau sekitar Rp1,2 triliun hingga 2019. Selain anggaran, Markas Besar TNI AD akan menambah jumlah personel dan peralatan senjata untuk menjaga perbatasan, pulau-pulau terluar.



Sayangnya, penjagaan secara militer ini terkadang terhambat oleh buruknya infrastruktur. Seperti diketahui, kebanyakan pulau-pulau terluar itu sampai saat ini tidak memiliki infrastruktur yang mumpuni. Misalnya di Natuna. Di kawasan tersebut, infrastruktur dasar seperti listrik masih jadi isu utama. Jaringan internet di Natuna masih sulit. Ironisnya, di kawasan ini ada jalur serat optik Semenanjung Malaya dan Sabah-Sarawak yang memiliki kapasitas tinggi. Kebutuhan logistik di Natuna masih bergantung dengan Pontianak, Kalimantan Barat.



Pemerintah tampaknya mulai menyadari pentingnya infrastruktur di pulau-pulau terluar. Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan mulai diprioritaskan, termasuk di sebagian pulau terluar. Tahun ini, pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara menyedot biaya sekitar Rp9,2 triliun naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp3 triliun. Anggaran ini disebar untuk 23 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang dianggarkan khusus untuk daerah perbatasan. Alokasinya untuk membiayai 5.929 paket pekerjaan proyek pembangunan di daerah perbatasan.



Memberdayakan Pulau Terluar



Upaya pemerintah dalam menjaga pulau-pulau terluar tidak hanya dilakukan melalui militer. Pendekatan kepada warga juga dilakukan, sehingga mereka tidak lagi merasa terabaikan. Akhir tahun lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan berjanji akan mempercepat sertifikasi lahan di wilayah pulau terluar. Hingga Maret tahun lalu, baru 43 pulau dari 92 pulau terluar yang baru disertifikasi tanahnya.



Ada juga program sertifikasi gratis tanah bagi warga pulau terluar. Pemerintah juga sudah memberi nama pulau-pulau terluar yang sebelumnya tak bernama seperti di NTT. Beberapa pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sudah menjadi program sejak tahun lalu. PLTD ini untuk menjawab masalah kelistrikan yang banyak mendera masyarakat di pulau-pulau terluar.   Dari sisi pemberdayaan ekonomi, Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti menyiapkan anggaran sebesar Rp305 miliar untuk investasi di lokasi pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan. Ada 15 lokasi pulau terluar yang berpenghuni yang akan diprioritaskan untuk pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu.


Bagaimana dengan pulau yang tak berpenghuni  ?  Untuk mengatasi masalah pulau terluar yang tak ada penduduknya justru persoalan paling krusial. Adanya gagasan membangun Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus napi teroris, korupsi, dan narkoba layak jadi pertimbangan. Gagasan ini barangkali bisa membantu mengatasi persoalan kapasitas LP. Sejak akhir tahun lalu, Kementerian Hukum dan HAM dan BNN memang sudah berencana membangun LP khusus bagi narapidana narkoba di pulau terluar. Namun, hingga kini belum ada kabarnya lagi.



Kesadaran mengisi pulau-pulau tak berpenghuni ini bukan hanya ranah pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga tak ingin patok-patok negara diambil oleh negara lain. Belum lama ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana membuat program transmigrasi nelayan untuk menempati pulau-pulau kecil dan terluar di pesisir wilayah Kaltim. Tujuannya agar pulau terpencil tidak dikuasai atau diakui oleh asing. Ide mulia ini hanya akan menjadi gigit jari semata bila tak ada dukungan infrastruktur.    "  Banyak pulau-pulau kecil di Kaltim, namun tidak berpenghuni, sehingga sangat rentan dikuasai oleh orang-orang atau pihak asing. Yang penting ada penghuninya dulu, sehingga pihak asing atau negara tetangga tidak berani mengklaim  ",  kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dikutip Antara.


Upaya membangun pulau-pulau terluar memang sedang digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Secara khusus, Presiden Jokowi juga sudah memerintahkan pengetatan penjagaan untuk pulau-pulau terluar. Sudah saatnya pulau-pulau terluar ini mendapat perhatian. Kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara harus sama-sama ditegakkan di patok-patok terluar tanah air. Dengan demikian, Mappanggara dan WNI lainnya tidak salah memilih “merah putih” sebagai tanah air kebanggaannya.

bySuhendra. Tirto.Id.Com

Sukiyo menatap jauh ke pulau seberang,
Pulau kecil berjauhan perlu satu jaring keamanang.

Sabtu, 03 Desember 2016

BLUNDER JOKOWI DI AKSI DEMO ABI III MONAS

NusanTaRa.Com


Pengamat Politik yang juga mantan Menteri Muhammad AS Hikam membuat analisa brilian. Menurutnya, kehadiran Jokowi di demo 'Aksi Bela Islam (ABI) III menunjukkan Jokowi mengakui kepemimpinan Habib Rizieq atas Umat Islam Indonesia.   Saya setuju. Karena itu, saya berpendapat secara politis, Jokowi melakukan blunder. Mestinya dia tidak usah hadir.   Kalau mau solat Jum'at juga carilah tempat lain seperti di ABI II di mana dia shoat Jum'at di Bandara Soetta.

Selama ini, Jokowi tidak menganggap Habib Rizieq sebagai pemimpin dari perlawanan terhadap Ahok.  Jokowi selalu menolak bertemu, walaupun ada beberapa ulama mengusulkan dia bertemu karena mereka tahu Habib adalah salah orang pemimpin de facto Islam saat ini. Dia juga tidak meminta Habib ke Istana ketika dia mengundang para tokoh ormas Islam. Dia jelas menegaskan peran dan ketokohan Habib.

Tetapi kemarin pada acara ABI III, Jokowi membuat keputusan yang " aneh ".   Secara mendadak dia hadir di Monas dan datang berhujan-hujan saat sholat Jum'at mau dimulai.  Padahal kehadirannya bagai tidak diharapkan. Dua hari sebelumnya, salah seorang pemrakarsa ABI III, Ustad Bachtiar Nasir menyatakan, aksi ini bukan untuk mengetuk pintu Istana tapi untuk mengetuk pintu langit. Ungkapan Ustad Bachtiar itu menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak lagi menganggap Jokowi sebagai tumpuan harapan mereka.

Acara ABI III itu jelas sekali diprakarsai oleh Habib.  Kehadiran Jokowi itu seakan-akan mengakui peran penting Habib selaku pemimpin umat Islam dalam perlawanan terhadap Ahok.    Tidak hanya sampai di sana, Jokowi pun duduk diam menyimak khutbah Jum'at yang disampaikan Habib selaku khotib. Dia dipaksa harus mendengarkan kata-kata orang yang dia sendiri tidak mau menyalaminya.

Usai Jum'at,  Jokowi memberikan sambutan singkat sekitar satu menit yang, saya pikir, mengambang dan tidak menjawab permasalahan yang menjadi tuntutan ummat.   Seusai memberi sambutan dia seakan-akan " kabur " karena bergegas kembali ke istana.   Saat itulah, Habib kembali menunjukkan " dominasi "nya dengan ancaman yang pasti didengar oleh Jokowi  : " Jika Ahok bebas maka akan terjadi revolusi ".   Dan itu diamini oleh jutaan massa yang mendengar kata-kata Habib.

Bayangkan, seorang Presiden yang masih berkuasa diancam revolusi oleh orang yang tidak dianggapnya. Dahsyatnya lagi diamini oleh jutaan massa. Itu sebuah tamparan politis yang sangat keras.

Makanya saya merasa aneh jika para cebong (ungkapan sarkasme untuk pendukung fanatik Jokowi-Ahok) menyatakan bahwa kehadiran Jokowi di Monas pada 212 itu sebagai " manuver politik tingkat tinggi Jokowi ".  Bagi saya itu adalah Blunder.
byRamadhaniAkrom  dr Andi Aisyah Lamboge (FB4/12/2016)


Demo Aksi Bela Islam III di Monas,
Keinginan Ummat Islam untuk hidup Harmonis.