Rabu, 22 November 2017

RUMAH SAKIT GAJAH ASIA PERTAMA DI DUNIA AKAN DI TUTUP.

NusanTaRa.Com
byBakuINunukaN, 5/11/2017



Rumah sakit Gajah pertama di dunia berdiri di  Kota Lampang Negara Thailand hal ini sangat wajar sebagai Negara yang masyarakatnya sangat akrab dengan kehidupan satwa tersebut,  keyakinan masyarakat Thailand yang sangat terkait dengan Gajah serta populasi satwa Gajah yang terbilang banyak.     Soraida Salwala membuka Rumah Sakit Gajah Asia Pertama di Dunia  pada tahun 1993 untuk mengobati gajah yang sakit atau cedera akibat kerja, penyalahgunaan,  penelantaran hingga rehabilitas untuk dikembalikan ke alam.

Bagi Soraida Salwa pendirian Rumah sakit Gajah bukan sesuatu yang kebetulan saja tapi suatu itikad yang telah tumbuh sejak muda maklum dia adalah penganut agama dan pencinta Gajah sejak kecil sehingga hubungan emosional dengannya sangat kuat.   Alkisah ketika Soraida Solwa masih muda,  ia dan ayahnya menemukan seekor gajah yang tertabrak Mobil dan ketika ia ingin mengantar “ Gajah “ kerumah sakit ayahnya memberitahukan bahwa tidak ada rumah sakit untuk Gajah sehingga kala itu ia sangat sedih dan kecewa.   Hinggalah tahun 1993 ia tersadar akan Obsesinya sejak kecil untuk mendirikan Rumah Gajah hingga ia  mewujutkannya menjadi Rumah sakit Gajah Asia “ The Friends of the Asian Elephant Hospital “ di Lampang.

Friends of the Asian Elephant Hospital yang dibangunnya berfungsi  membantu dalam memberikan dukungan  perawatan medis,   membantu untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang fisiologi gajah dan  pentingnya memberikan  memberikan  pengobatan  untuk penyakit Gajah.   Sejak dahulu kala  gajah telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Thailand,  meskipun saat ini gajah Thailand sebagian besar adalah hewan peliharaan saja,  Gajah di Thailand kini tidak seperti dulu yang banyak digunakan untuk dipekerjakan di sektor pertanian dan angkutan berat,  karena Gajah  sekarang banyak digunakan di sector Pariwisata dan hiburan  atau peliaharaan khusus  seperti kebun binatang  untuk aktraksi atau sebagai tontonan dalam bermain polo.

Namun Rumah sakit Gajah yang hingga saat ini telah merawat 6.000  Gajah  dari berbagai penyakit seperti  masalah infeksi mata ,luka pisau, luka tembak, patah tulang, kecanduan obat,  sakit organ dalam dan bahkan membuat kaki palsu untuk gajah yang menjadi korban kecelakaan ranjau darat ini terancam di tutup karena kurangnya dana dalam pengoperasian Rumah sakit ini.    Meski pihak Lembaga nonpemerintah yang mengelola rumah sakit ini   Friends of the Asian Elephant Foundation   sudah menggalang dana serta meminta bantuan dari pemerintah untuk mencegah kebangkrutan tersebut, belum mampu menutupi biaya pengoperasian Rumah sakit yang reelatp masih lebih tinggi.

Soraida Salwala  sebagai Kepala Friends of the Asian Elephant Foundation  mengatakan dana yang tersedia saat ini hanya  hingga akhir tahun, dengan jumlah bantuan yang masuk per bulan sebesar US$12.000 atau Rp160 juta, sementara pengeluaran sampai dua kali lipat mencapai US$28.000 per bulan.     Jika kami tidak menemukan lebih banyak orang dan sumber daya, ya kami akan tutup. Yang paling saya harapkan adalah pemerintah mendirikan Dana Gajah, yang sudah saya perjuangkan selama 20 tahun lebih",  Ujar SiGaluh Soraida di berita Associated Press, Jumat (17/03/2017).

Tahun 2008 lalu, rumah sakit yang terletak di Lampang -kawasan perbukitan di sebelah utara Thailand- menjadi perhatian internasional karena berhasil mengembangkan kaki palsu untuk gajah sehingga Gajah yang kehilangan kaki terkena ranjau atau penyakit saat itu masih bisa menikmati hidup dengan berjalan menggunakan temuan tersebut.   Gajah merupakan salah satu hewan yang penting di Thailand, sehingga pihak Kerajaan telah menetapkan satu "  Hari Gajah Nasional  " pada  setiap tanggal 13 Maret untuk memberikan kehormatan dan keistimewan baginya dengan berbagai perlakuan yang menyenangkan dan pada satu masa pernah masuk dalam bendera nasionalnya.


Soraida Salwala, pendiri RS Gajah pertama di Thailand
Gajah satwa berhidung Belalai,
Di Thailand Gajah satwa Dewa yang dihormati.

Kamis, 16 November 2017

KISRUH SENJATA DI BANDARA SOEKARNO-HATTA SATU MISKOMUNIKASI.

NusanTaRa.Com



Polemik penemuan senjata oleh pihak TNI di bandara soekarno-Hatta sekitar 20 September 2019  sempat menghebohkan Tanah air terlebih kepemilikan Senjata  yang dianggap dapat mematikan tersebut  masih simpang siur, ada yang mengatakan BNN, BIN atau Polri Sabara.   Pengadaan persenjataan tersebut  dianggap mencatut nama presiden  sebagai pengesahan dalam import pengadaan yang ternyata belum bahkan ada yang menyebut pesanan dari pindat semua berita itu meresahkan tentang kepastiannya.         Keresahan tersebut bertepatan dengan semakin menguatnya isu PKI ditanah air yang sebagian kalangan menganggap akan kembali bangkit, semuanya  menimbulkan berbagai prasangka di kalangan masyarakat awam diantaranya seakan akan ada pergerakan penentangan sebagai mana G30S PKI dulu yang pepuler dengan  angkatan kelimanya  atau rayat yang dipersenjatai.

Seiring waktu demi waktu akhirnya kisruh tersebut semakin terkuak dengan adanya kroscek antara instansi terkait dan semakin membaiknya informasi yang di sampaikan para pejabat seperti Pressiden Jokowi, Menkopolhukam, Menhan, Kapolri  dan BIN.  Seperti pernyataan  Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo mengungkapkan adanya suatu institusi tidak resmi akan mendatangkan 5 ribu pucuk senpi secara ilegal ke Tanah Air di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Jumat 22September2017 dan Jendral Gatot menambahkan bahwa  nama Presiden dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut,     Memakai nama Presiden, seolah-olah itu dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan Presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan disini  ”, Ujar SiDin  Jenderal Gatot.

"  Banyak orang ngomong dari pemikiran masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu ada aturannya. Ini hanya dibesar-besarkan saja. Pembelian senjata atau menjual senjata atau apapun alat pertahanan keamanan itu harus disetujui menhan. Tentara, polisi, bakamla, bagian lapas atau kumham, bea cukai, kehutanan itu harus minta kepada menhan. Menentukan ini enggak boleh, itu boleh, ini-itu, dan lain-lain.  Kalau melanggar itu ada hukumannya  kalau enggak salah 5 tahun dan denda 10 miliar. Kalau keadaan darurat jual-jual begitu hukumannya 3 kali lipat jadi 15 tahun penjara dan 30 miliar  ", Ujar SiDin Ryamizard Menhankam.
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengemukakan pembelian senjata dari Badan Intelijen Negara (BIN) sebagian  adalah legal atau sah  sesuai mekanisme dan prosedur yang ada menanggapi  keraguan akan senjata tersebut dan sebagian merupakan pesanan Polri,   "  Sudah ada (ijin Menhan, red). Sudah tandatangan ‎Mei 2017. Yang tandatangan ada wakil kepala BIN. Sudah disampaikan 521 pucuk dan 72.750 peluru  ",  Ujar SiDin Ryamizard dalam konferensi pers di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Selasa (26/9).

Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai bisa dengan cepat menetralisir polemik tentang pengadaan 5.000 senjata yang dihembuskan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat pertemuan dengan para purnawirawan TNI.   "  Sebagai Kepala Negara, Presiden Jokowi sudah sangat bijaksana mendinginkan suasana yang nyaris membawa kegaduhan tersebut. Apalagi, Presiden sudah mendengar langsung keterangan dari Panglima TNI dan Menko Polhukam Wiranto  ", Ujar SiDin Gandi Parapat Koordinator PMPHI, Kamis (28/9) malam.

Polemik pengadaan senjata  sebanyak 5.000  pucuk yang berawal dari pernyataan Panglima TNI dan sempat menjadi keresahan masyarakat dengan berbagai anggapan meski pernyataan itu tidak terlalu salah karena diungkapkan dalam kapasitas internal  bukan publik, kemudian setelah ada klarifikasi-klaraifikasi yang semakin menjelaskan keadaan tersebut.     "  Yang menjadi persoalan, ketika informasi itu sampai ke tengah publik, justru ada pihak-pihak tertentu yang diduga ingin memanfaatkan situasi. Ada kesan untuk melakukan politik adu domba. Jokowi dengan begitu cepat mendinginkan suasana sehingga tidak perlu lagi ada masalah  ",  Ujar SiDin G Parapat. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengatakan, Panglima TNI akan segera mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan senjata impor milik Polri  untuk satuan Brimob berupa Amunisi Tajam yang saat ini masih tertahan di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang  akan dititipkan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, agar tidak tertahan.     Wiranto menjelaskan, senjata yang tertahan bertipe Stand-Alone Grenade Launcher (SAGL) dengan kaliber 40 x 46 mm,  "  Berkaitan dengan SAGL, masih tertahan di Bea Cukai Bandara Soetta, dan akan dikeluarkan rekomendasi (untuk tidak menahan senjata) dari Panglima TNI  ",  Ujar SiDin Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jumat (6oktober2017). 

Dankor Brimob Polri Irjen Murad Ismail mengatakan, Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) senjata yang tertahan di bandara Soekarno Hatta bukanlah senjata antitank. Menurut dia, senjata tersebut hanyalah senjata kejut dan  Senjata tersebut memiliki peluru bulat dengan pelbagai jenis seperti peluru karet, peluru hampa, peluru gas, air mata, dan peluru asap.   Senjata SAGL yang akan didistribusikan ke Brimob Polri yang di import PT. Mustika Duta Mas masih tertahan di Bandara Soekarno-Hatta karena belum mendapat izin dari BAIS TNI dan Panglima TNI.

Persenjataan menyempurnakan tugas,
Tapi hendaklah semua sesuai prosedurs.