KOTA-KOTA PALING MAKMUR DI INDONESIA PADA TAHUN 2018

NusanTaRa.Com

byDwiSetyOIrawantO,                                                              01    O k t o b e r    2020

Kalau dunia punya G-20, kami coba perkenalkan C-20. Jika G-20 (group of twenty) merupakan forum 19 menteri keuangan atau gubernur bank sentral dari negara-negara dengan perekonomian terbesar plus Uni Eropa, maka C-20 (club of twenty) kami maksudkan sebagai 20 kota atau kabupaten paling makmur di Indonesia.

Tingkat kemakmuran sebuah kota/kabupaten diukur melalui indikator pendapatan per kapita. Ini merupakan kalkulasi dari produk-domestik-regional-bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk.

Dengan ukuran itu, kota-kota dengan skala ekonomi besar, dan PDRB yang juga besar, seperti Medan, Makassar, Palembang atau Bandung, tidak selalu tergolong sebagai kota makmur. Soalnya, jumlah penduduk yang menjadi faktor pembagi, juga cukup besar.

Apa pentingnya ukuran kota/kabupaten termakmur? Indikator ini penting sebagai patokan kinerja perekonomian di suatu daerah. Selain itu, tolak ukur ini juga bisa digunakan untuk membandingkan standar kehidupan atau tingkat kesejahteraan antardaerah.

Satu hal harus dicatat: pendapatan per kapita tak menunjukkan distribusi pendapatan. Artinya, kota paling makmur tak berarti hanya dihuni orang-orang kaya. Boleh jadi, kemakmuran itu terkonsentrasi hanya pada satu lapisan kecil dari populasi – sebagian besar yang lain justru hidup di bawah garis kemiskinan.

Kabupaten/Kota dengan PDRB per kapita tertinggi. Lokadata / Lokadata

Kota Kediri masuk tiga besar

Pengolahan Lokadata.id atas data Sensus Sosial dan Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan sejumlah fakta menarik. C-20 didominasi kota/kabupaten di Pulau Jawa dan Kalimantan. Kedua pulau ini masing-masing menyumbangkan tujuh kota/kabupaten.

Sisanya, empat kota/kabupaten berasal dari Sumatera, dan dua dari Pulau Papua. Tak satu pun wilayah di Sulawesi, tidak Manado, tidak pula Makassar, yang masuk dalam kelompok 20 kota paling makmur di Indonesia.

Predikat kota termakmur Indonesia 2018 jatuh pada, mungkin mudah ditebak, Jakarta Pusat, dengan tingkat pendapatan per kapita Rp370 juta. Artinya, total produksi barang dan jasa di jantung ibukota RI itu mencapai Rp30 juta lebih per penduduk, per bulan. Ini hampir sepuluh kali lipat tingkat kemakmuran di Kabupaten Penajam Paser Utara, calon ibukota yang baru.

Namun tak semua wilayah di ibukota RI masuk dalam C-20. Selain Jakpus, hanya ada dua kota lain: Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Jakarta Timur dan Jakarta Barat berada di luar daftar – kalah makmur dari daerah lain yang mungkin tidak pernah kita dengar, seperti Tana Tidung (Kalimantan Utara), Anambas (Kepulauan Riau), Bengkalis dan Siak (keduanya di Provinsi Riau).

Urutan kedua kota termakmur Indonesia 2018 ditempati oleh Bintuni, Provinsi Papua Barat. Kota yang menjadi markas BP Petroleum, pengelola tambang gas alam terbesar Indonesia itu, mencatat pendapatan per kapita senilai Rp328 juta (2018). Ini hampir sembilan kali lipat pendapatan per kapita Kota Manokwari, ibukota Papua Barat.

Yang mengejutkan, Kota Kediri, satu wilayah kecil di Jawa Timur, muncul di urutan ketiga kota termakmur 2018 dengan pendapatan per kapita Rp291 juta, atau dua kali tingkat kemakmuran di ibukota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya.

 

PDRB tertinggi Kutai Barat dan Kota Surabaya 

menurut sektor, 2014 dan 2018. 

Kutai Barat terpental, Surabaya merangsek masuk

Yang juga menarik, anggota C-20 ini praktis tidak berubah dalam empat tahun terakhir (2014-2018), kecuali satu: Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur, terpental dari daftar dan digantikan oleh Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kutai Barat (Kubar) melorot dari posisi 19 ke urutan 22 besar. Dalam periode empat tahun, sumbangan sektor andalan, yaitu pertambangan tampak melorot. Beberapa sektor lain memang meningkat sangat pesat.

Misalnya, sektor pengadaan listrik dan gas; jasa informasi dan komunikasi; jasa pendidikan dan kegiatan sosial; yang tumbuh 30 persen lebih. Sayang, nilainya terlalu kecil untuk bisa mendongkrak perekonomian Kubar.

Sementara itu, Kota Surabaya melonjak lima tingkat dari posisi 21 ke urutan 16. Selama kurun 2014-2018, tiga sektor utama penopang perekonomian Surabaya, yakni perdagangan, industri pengolahan dan akomodasi, tumbuh pesat. Pertumbuhan tertinggi, 37,5 persen, terjadi pada sektor akomodasi.

Jawa didorong sektor jasa, luar Jawa oleh tambang

Apa yang membuat kota-kota itu menjadi makmur? Jakarta dan Surabaya didorong oleh sektor jasa, terutama perdagangan, transportasi, akomodasi dan keuangan. Sedangkan dua kota makmur lain di Jawa, yakni Cilegon dan Kediri tumbuh dengan mesin utama industri pengolahan.

Selain kompleks industri baja Krakatau Steel, Cilegon penuh dengan pabrik-pabrik kelas berat seperti kompleks petrokimia Chandra Asri dan Asahimas Chemical. Seperti Cilegon, Kediri yang merupakan markas pabrik rokok terbesar Indonesia, Gudang Garam, juga hidup dari industri pengolahan.

Dalam daftar 20 besar terdapat Kepulauan Seribu. Mungkin kita menduga, kota kepulauan dengan wilayah laut yang luas di utara Jakarta itu hidup dari perikanan dan pariwisata. Dugaan ini ternyata meleset. Lebih dari 80 persen perekonomian Kepulauan Seribu berasal dari sektor tambang galian.

Untuk daerah di luar Jawa, bensin terbesar perekonomian datang dari industri ekstraktif. Tambang batu bara tetap menjadi sumber hidup bagi kota/kabupaten di Kalimantan, seperti Berau, Kutai Kartanegara, Tana Tinggi, juga Paser dan Kutai Timur.

Industri pengolahan yang mesin terbesar di Balikpapan, Bontang, Bintuni, Mimika, Natuna dan Anambas juga bersumber dari kegiatan penambangan, terutama migas. Peran industri pengolahan minyak sawit mulai tampak nyata di Kabupaten Siak.               dr.Lokadata,31/10/2019

 

 

 

Kalau dunia G-20 Group of twenty,

Di Indonesia C-20 negara Group of Twenty. 

 

 

 

 

 

NusanTaRa.Com 

melayani Adverstetment

Sila dail nomor 0812 5856 599 

PINTU PERDAGANGAN DUA NEGARA DI KRAYAN BELUM DIBUKA, MASYARAKAT PERBATASAN KESULITAN BARANG.

 NusanTaRa.Com                                                                                         byRaisALembudut,                                                               30     S e p t e m b e r    2020                 

 

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Budi Harsono Laksono mengatakan, pihaknya belum menerima informasi lanjutan perihal upaya diplomasi yang dilakukan sebelumnya.   Baik dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching maupun Kementerian Perdagangan,  “  Sampai sekarang belum ada berita lagi. Baik dari Konjen di Sarawak maupun Kemendag belum ada informasi  ”,  Ujar SiDin Budi Harsono Laksono, Selasa (29/9/2020).

Sehingga hingga kini  masyarakat Krayan di Kabupaten Nunukan, masih perlu bersabar dalam menanti upaya pemerintah membujuk Otoritas Sarawak membuka keran perdagangan dalam memajukan perekonomian daerah pedalaman, meski  berbagai langkah diplomasi yang telah dilakukan hingga kini belum membuahkan hasil yang manis.   Buntut kebuntuan tersebut,  aktivitas perdagangan di titik Krayan dengan Sarawak masih lumpuh total. Kondisi ini berdampak pada pasokan sejumlah kebutuhan masyarakat di sana.   “  Sampai sekarang masih ditutup karena ada lockdown. Belum juga boleh yang sifatnya perdagangan lintas batas. Jadi tidak bisa masuk barang dari sana  ”,  Ujar SiDin  Budi Laksono.

Sejauh ini, Budi menyampaikan, KJRI di Kuching, Malaysia, baru meminta daftar kebutuhan yang diperlukan melalui Tim Sosekmalindo Kaltara.   Secara teknis, pihaknya sudah memenuhi, berikut dengan skema perdagangan yang sudah disiapkan,  “  Kemarin kan kita memang difasilitasi dan didukung Konjen Sarawak. Mereka minta data melalui Sosekmalindo. Waktu itu lewat Pak Jufri saya dihubungi. Tapi sekarang tidak tahu lagi sampai di mana prosesnya  ”,  Ujar SiDin Budi.   Kendati belum ada titik terang, Budi menyampaikan jika pemerintah sudah menempuh langkah alternatif untuk mengatasi kelangkaan barang di Krayan. Yaitu dengan penambahan jumlah program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang,   “  Kemarin ada alternatifnya dari penambahan SOA. Jadi agak sedikit terbantu. Itu yang ngurusi bidang PDN (Perdagangan Dalam Negeri)  ”,  Ujar SiDin Budi Laksono.

Heberly Camat Krayan Induk, mengungkapkan pentupan pintu perdagangan dari Serawak membuat sejumlah barang semakin langka, seperti masyarakat terpaksa memasak dengan dengan menggunakan kayu bakar karena stok Gas sebagai bahan bakar kosong.  "  Sekarang Tong Gas  sudah habis total karena sejak Maret tidak ada pasokan .  Sehingga masyarakat kita saat ini untuk memasak menggunakan kayu api (kayu bakar).  Hampir semua sekarang menggunakan itu  ",  Ujar SiDin Heberly.

Pembukaan pintu lintas batas di titik Long Midang – Ba’kelalan oleh otoritas Serawak belum ada kabar pasti hingga kini kondisi saat ini masyarakat sangat bergantung pada distribusi kebutuhan dalam negeri yang terbatas.   “  Sampai hari ini untuk pintu perbatasan Long Midang Ba’kelalan masih belum buka. Jadi pasokan kebutuhan masih besar didatangkan dari wilayah kita  ”,   Ujar SiDin Heberly Laji,  kendati demikian  tidak semua kebutuhan dapat didatangkan dari dalam negeri hanya umumnya berupa barang kebutuhan pokok.

Pasokan barang pokok dari dalam negeri juga masih menyisahkan persoalan, yakni terkait harga jual yang terasa mahal oleh sebagian besar masyarakat,  "  Harga barang masih cukup   tinggi  ",  Ujar Camat KamiTu Haberly.  Penutupan pintu lintas perbatasan juga berdampak pada terhambatnya kegiatan pembangunan fisik, dikarenakan Krayan juga mengandalkan material bangunan dari Malaysia.

Kita memaklumi karena memang ongkos untuk mendaatangkan barang ke sini cukup mahal.  Sangat beratkan masyarakat.  Apalagi kita terbiasa beli bbarang dari Malaysia yang lebih murah“  Dengan penutupan ini, aktivitas pembangunan di wilayah Krayan terhenti total. Terutama untuk pembangunan yang menggunakan material semen. Tidak ada aktivitas sama sekali. Baik pembangunan infrastruktur dari dana desa, APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN. Semua tidak berjalan  ”,  Ujar SiDin  Heberly.

Dia berharap ada upaya lebih masif dari pihak pemerintah,   dalam hal ini pemerintah pusat yang memiliki kewenangan lebih luas di daerah perbatasan.   “  Dengan situasi seperti ini, kita berharap kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah lebih cepat dalam mengatasi kesulitan masyarakat  ”,  Ujar SiDin Budi berharap.   Sekretaris Tim Sosekmalindo Kaltara, Jufri, belum memberi penjelasan lanjutan terkait upaya pemerintah meminta Sarawak mengirim pasokan kebutuhan ke Krayan. Namun pada wawancara terakhir pertengahan bulan ini, Jufri menjelaskan, Pemerintah Sarawak belum memberi keputusan perihal kerja sama perdagangan dengan Kaltara.

“  Sebenarnya mereka sudah melakukan pertemuan kabinet Minggu awal bulan ini. Tapi mereka juga melempar ke pemerintah pusat di Kuala Lumpur karena menyangkut covid-19  ”,  Ujar SiDin Jufri.   Perundingan kerja sama dijadwalkan kembali ditindaklanjuti kementerian terkait dari Pemerintah Indonesia. Sehingga pertemuan selanjutnya akan menghadirkan perwakilan dari masing-masing pemerintah pusat kedua negara,   “  Lagi akan dibahas antara Jakarta dan Kuala lumpur.  Kami pun lagi menunggu juga ini bagaimana kesepakatannya  ”,  Ujar SiDin Jufri.

  Barang  sulit di tapal batas pedalaman,

Perdagangan dua negara belum terbuka di Krayan.

PIDATO LENGKAP “JOKOWI DI SIDANG MAJELIS UMUM PBB”, DI HUT KE-75

 NusanTaRa.Com                                                                               byKariTaLa  LA,                                                             23   S e p t e m b e r    2020

Yang Mulia Presiden Majelis Umum PBB,Yang Mulia Sekretaris Jenderal PBB,Yang Mulia Para Pemimpin Negara Anggota PBBTahun ini, genap 75 tahun usia PBB. Tujuh puluh lima tahun yang lalu PBB dibentuk agar perang besar, Perang Dunia II, tidak terulang kembali. Tujuh puluh lima tahun yang lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun.

 

Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam.   Pimpinan Sidang yang terhormat, 

Di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita akan sama, Belum.Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan.Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.   Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi covid-19 ini.Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam.

Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win, pola hubungan antar negara yang saling menguntungkan.Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan, maupun sosial ekonomi. Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is.

Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil dan sejahtera semakin sulit diwujudkan.Yang MuliaTahun ini Indonesia juga merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Sudah menjadi tekad kami, Indonesia terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi.   Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi.   Secara konsisten, komitmen ini terus dijalankan Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Spirit kerja sama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind.

Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia Soekarno (Bung Karno) saat Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasa Sila Bandung.Hingga kini prinsip Dasa Sila Bandung masih sangat relevan termasuk penyelesaian perselisihan secara damai pemajuan kerja sama dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konperensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya.   Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Di kawasan kami sendiri, bersama negara ASEAN lainnya, Indonesia akan terus menjaga Asia Tenggara… sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.    Pada hari jadinya yang ke-53, 8 Agustus 2020 yang lalu ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.Spirit kerja sama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Yang MuliaMelihat situasi dunia saat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran  : 

Pertama,  PBB harus senantiasa berbenah diri melakukan reformasi, revitalisasi dan efisiensi. PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers termasuk pada saat terjadinya krisis.   PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman.PBB bukanlah sekedar sebuah gedung di kota New York tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus.   Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan

Kedua,   collective global leadership harus diperkuat. Kita paham bahwa dalam hubungan antar negara, dalam hubungan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya.   Namun jangan lupa, kita semua memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia.Di sinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh collective global leadership. Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.

 Ketiga, kerja sama dalam penanganan COVID-19 harus kita perkuat, baik dari sisi kesehatan, maupun dampak sosial ekonominya. Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi.Kita harus bekerja sama untuk memastikan, bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Untuk jangka panjang tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat.

 Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia.   Dari sisi ekonomi. reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan global supply chain yang ada saat ini.   Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia,   dunia yang sehat dunia yang produktif… harus menjadi prioritas kita.   Semua itu dapat tercapai jika semua bekerja sama bekerja sama dan bekerja sama.  (Pidato Presiden Jokowi di Majelis Umum PBB, ulang tahun ke-75 PBB, Rabu 23/09/2020) 

Pidato Jokowi di Majelis Umum PBB, HUT KE - 75 PBB

Pidato Jokowi  di MU PBB usia ke – 75 sip,   

PBB hendaklah memperkokoh collective global leadership.

ISLAM HARUS MEWUJUTKAN PERADABAN IDEAL DUNIA, UJAR SIDIN GUS YAHYA DI MU PBB

 NusanTaRa.Com                                                                        byMuhammaDBakkaranG,                                           24    S e p t e m b e r    2020 

KH Yahya Cholil Staquf / CakGus Yahya

KH Yahya Cholil Staquf,  Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,  menyebutkan bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw mengemban aspirasi peradaban,  sebuah nilai yang seharusnya  terus kita upayakan bagi peradaban manusia di dunia.   “  Islam juga sudah semestinya menjadi pelopor menuju peradaban universal tersebut  ”,  Ujar SiDin Gus Yahya, sapaan akrabnya, saat berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (23/9/2020) malam.

 “  Kita harus dapat mewujudkan peradaban ideal dunia dengan dasar tiga nilai, yakni ketuhanan, kemanusiaan dan rahmah (kasih sayang)  ”,  Ujarnya  melanjutkan.

Menurut  Gus Yahya, aspirasi peradaban yang dibawa Islam sudah terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun, tambahnya, pergulatan dunia selama ini begitu sangat dinamis.   “  Dan tujuan utama saat ini adalah bagaimana tercipta tatanan global yang harmonis sehingga diperlukan nilai-nilai yang disepakati dan menjadi konsensus bersama  ”,  Ujar SiDin Gus Yahya.

  Kini, tegas Gus Yahya, saatnya umat manusia di seluruh dunia memperhatikan kebutuhan untuk menerima Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebagai nilai untuk mewujudkan peradaban bersama.   “  Saat ini kita masuk pada fase di mana umat manusia berproses bersama untuk mewujudkan peradaban global yang tunggal, tak terpisah satu sama lain  ”,  Ujar SiDin kiai kelahiran di Rembang, Jawa Tengah, 54 tahun lalu ini.

Kemudian ia mengungkapkan bahwa dunia telah mengalami sejarah yang sangat panjang, sejak era awal Islam sampai abad ke-20. Hubungan dunia Islam dengan Barat sangat problematik.   Ada konflik yang berkepanjangan sehingga persepsi ini mengendap dalam benak umat Islam. 

“  Saya kira lahirnya Deklarasi Kairo pada 1990 dilatarbelakangi oleh persepsi semacam ini. Namun, jika kita baca dalam Deklarasi Kairo, sebetulnya tidak yang bertentangan secara substansial dengan UDHR. Semua yang dinyatakan dalam deklarasi tersebut cukup sesuai dengan UDHR  ”,  Ujar SiDin Gus Yahya.   Pada tatanan global, Gus Yahya misalnya menyebutkan peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketika Munas Alim Ulama pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 yang dihadiri 20 ribu ulama NU, menetapkan kategori kafir yang tidak lagi relevan dalam konteks negara bangsa modern.   “  Ini penegasan yang bersifat yurisprudensi tentang satu norma yang harus diterima sekarang  ”,  Ujar SiDin GusYahya.

“  Itu sudah menjadi kesepakatan bersama bagi bangsa Indonesia. Namun sampai 2019, ketika NU menyelenggarakan pertemuan nasional para ulama itu, belum pernah ada penegasan untuk menghapuskan norma diskriminatif yang ada di dalam Islam terkait status non-muslim itu  ”,  Ujar SiDin Gus Yahya.    Gus Yahya menyebut di Majelis Umum PBB yang dilangsungkan secara virtual itu, bahwa yang dilakukan NU satu contoh langkah yang harus berani ditempuh  dunia Islam,  sehingga Islam sungguh-sungguh bisa berintegrasi dengan seluruh umat manusia di dunia.

Pertemuan Majelis PBB yang dilakukan secara daring dengan tema Hak Asasi Manusia itu hadir selain Yahya adalah Profesor Bidang Hukum dari Universitas Harvard Amerika Serikat Mary Ann Glendon dan Aktivis Demokrasi asal Tiongkok.    Panel ini dimaksudkan untuk mendialogkan pandangan-pandangan komisi tersebut dengan tradisi-tradisi yang berbeda. Dalam hal ini dengan Islam (Nahdlatul Ulama) dan Konfusianisme.

Hidup manusia bukan hanya di dunia, 

Islam harus wujutkan peradaban ideal dunia.

SILVANY AUSTIN PASARIBU DENGAN ELEGAN MENJAWAB TUDUHAN VANUATU ATAS PELANGGARAN HAM RI DI PAPUA.

 NusanTaRa.Com                                                                                   byIndaHPalloranG,                                                                  27    S e p t e m b e r    2020         

 

Diplomat muda Indonesia di PBB,  Silvany Austin Pasaribu

“  Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB  ”,  Ujar SiGaluh Austin Silvany dalam pidato tanggapannya seperti dikutip dari akun resmi PBB.     Dalam pidatonya di sidang umum PBB, Silvany meminta negara Pasifik Vanuatu tersebut untuk berhenti mencoba mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Karena tanggapan Silvany Austin Pasaribu diplomat muda Indonesia tersebut, menjadikannya perhatian dunia  karena memberikan tanggapan yang elegan saat ia menjawab tuduhan Vanuatu terkait pelanggaran HAM di Indonesia dalam Sidang Umum PBB.    Delegasi Vanuatu dalam sidang tersebut  menyoroti soal pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, khususnya terkait penembakan seorang pendeta yang baru-baru ini terjadi.

 Indonesia menolak tegas tuduhan tak berdasar delegasi Vanuatu pada sesi Dialog Interaktif (Interactive Dialogue) dengan Pelapor Khusus PBB (Special Rapporteur) bertema “Indigenous People” yang berlangsung pada 25 September 2020. Sebagaimana rilis PJTRI, diplomat muda Indonesia Vani Pasaribu berbicara tegas merespons tuduhan Vanuatu soal HAM Papua Barat yang dianggap tak memiliki dasar kuat.

"  Terkait dengan tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani, Indonesia menolak tegas tuduhan tidak berdasar Vanuatu yang tanpa didukung fakta terverifikasi. Aparat penegak hukum Indonesia dengan serius sedang dan masih melakukan penyelidikan menyeluruh atas tindak kejahatan tersebut  ",  Ujar Kutipan dari  PTRI Jenewa.   Pemerintah Indonesia telah menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga Pendeta Yeremias Zanambani serta sanak keluarga yang ditinggalkannya. Delegasi Indonesia kemudian sesuai prosedur yang berlaku telah menyampaikan tanggapan resmi atas tuduhan tidak berdasar Vanuatu tersebut pada kesempatan pertama dalam sesi Dewan HAM ke-45.

 “  Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya  ”,  Ujar SiGaluh Silvany Austin Pasaribu, mewakili Indonesia menggunakan hak jawab, di SU PBB, Sabtu (26/9).  Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya karena hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua  sebuah tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

Dalam forum Sidang Umum PBB ke 75 di New York, delegasi RI (Delri) mengatakan pernyataan Vanuatu merupakan hal yang manipulatif.  RI menyayangkan delegasi Vanuatu yang berulang kali berusaha menyudutkan Indonesia perihal Papua dan Papua Barat.   Dalam forum tersebut, Indonesia menggunakan hak jawab terkait pidato yang disampaikan PM Vanuatu, Bob Loughman saat pidato virtual di sesi debat terbuka.

 "  Penting untuk diketahui, pada pembukaan sesi Dewan HAM ke-45, 8 September 2020, KTHAM Michelle Bachelet dalam Oral Update mengenai perkembangan situasi HAM di seluruh dunia yang perlu menjadi perhatian masyarakat internasional, sama sekali tidak mengangkat situasi HAM di Indonesia. Termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat  ".     Untuk diketahui tren yang menyinggung isu Papua sejak tahun 2016 di PBB terus menurun. Pada tahun 2016 ada 7 negara, tahun 2017 ada 4 negara, tahun 2018 ada 4 negara, tahun 2019 ada 3 negara dan tahun 2020 hanya 1 negara yakni Vanuatu.

 Silvany mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai budaya, ratusan kelompok etnis, suku, dan bahasa, berkomitmen pada isu HAM dan terus akan menyelesaikan semuanya dengan norma-norma hukum dan kemanusian yang asasi.  Terkait undangan Pemerintah Indonesia kepada Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) yang akan diwakili oleh kantor regional KTHAM di Bangkok untuk berkunjung ke Provinsi Papua dan Papua Barat masih terus dikoordinasikan antara pemerintah Indonesia dengan kantor regional KTHAM.

 

 

Papua Negeri pulau Cenderawasi,

Silvany Pasaribu, tuduhan Vanuatu tidak asasi.