ISLAM HARUS MEWUJUTKAN PERADABAN IDEAL DUNIA, UJAR SIDIN GUS YAHYA DI MU PBB

 NusanTaRa.Com                                                                        byMuhammaDBakkaranG,                                           24    S e p t e m b e r    2020 

KH Yahya Cholil Staquf / CakGus Yahya

KH Yahya Cholil Staquf,  Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,  menyebutkan bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw mengemban aspirasi peradaban,  sebuah nilai yang seharusnya  terus kita upayakan bagi peradaban manusia di dunia.   “  Islam juga sudah semestinya menjadi pelopor menuju peradaban universal tersebut  ”,  Ujar SiDin Gus Yahya, sapaan akrabnya, saat berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (23/9/2020) malam.

 “  Kita harus dapat mewujudkan peradaban ideal dunia dengan dasar tiga nilai, yakni ketuhanan, kemanusiaan dan rahmah (kasih sayang)  ”,  Ujarnya  melanjutkan.

Menurut  Gus Yahya, aspirasi peradaban yang dibawa Islam sudah terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun, tambahnya, pergulatan dunia selama ini begitu sangat dinamis.   “  Dan tujuan utama saat ini adalah bagaimana tercipta tatanan global yang harmonis sehingga diperlukan nilai-nilai yang disepakati dan menjadi konsensus bersama  ”,  Ujar SiDin Gus Yahya.

  Kini, tegas Gus Yahya, saatnya umat manusia di seluruh dunia memperhatikan kebutuhan untuk menerima Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebagai nilai untuk mewujudkan peradaban bersama.   “  Saat ini kita masuk pada fase di mana umat manusia berproses bersama untuk mewujudkan peradaban global yang tunggal, tak terpisah satu sama lain  ”,  Ujar SiDin kiai kelahiran di Rembang, Jawa Tengah, 54 tahun lalu ini.

Kemudian ia mengungkapkan bahwa dunia telah mengalami sejarah yang sangat panjang, sejak era awal Islam sampai abad ke-20. Hubungan dunia Islam dengan Barat sangat problematik.   Ada konflik yang berkepanjangan sehingga persepsi ini mengendap dalam benak umat Islam. 

“  Saya kira lahirnya Deklarasi Kairo pada 1990 dilatarbelakangi oleh persepsi semacam ini. Namun, jika kita baca dalam Deklarasi Kairo, sebetulnya tidak yang bertentangan secara substansial dengan UDHR. Semua yang dinyatakan dalam deklarasi tersebut cukup sesuai dengan UDHR  ”,  Ujar SiDin Gus Yahya.   Pada tatanan global, Gus Yahya misalnya menyebutkan peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketika Munas Alim Ulama pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 yang dihadiri 20 ribu ulama NU, menetapkan kategori kafir yang tidak lagi relevan dalam konteks negara bangsa modern.   “  Ini penegasan yang bersifat yurisprudensi tentang satu norma yang harus diterima sekarang  ”,  Ujar SiDin GusYahya.

“  Itu sudah menjadi kesepakatan bersama bagi bangsa Indonesia. Namun sampai 2019, ketika NU menyelenggarakan pertemuan nasional para ulama itu, belum pernah ada penegasan untuk menghapuskan norma diskriminatif yang ada di dalam Islam terkait status non-muslim itu  ”,  Ujar SiDin Gus Yahya.    Gus Yahya menyebut di Majelis Umum PBB yang dilangsungkan secara virtual itu, bahwa yang dilakukan NU satu contoh langkah yang harus berani ditempuh  dunia Islam,  sehingga Islam sungguh-sungguh bisa berintegrasi dengan seluruh umat manusia di dunia.

Pertemuan Majelis PBB yang dilakukan secara daring dengan tema Hak Asasi Manusia itu hadir selain Yahya adalah Profesor Bidang Hukum dari Universitas Harvard Amerika Serikat Mary Ann Glendon dan Aktivis Demokrasi asal Tiongkok.    Panel ini dimaksudkan untuk mendialogkan pandangan-pandangan komisi tersebut dengan tradisi-tradisi yang berbeda. Dalam hal ini dengan Islam (Nahdlatul Ulama) dan Konfusianisme.

Hidup manusia bukan hanya di dunia, 

Islam harus wujutkan peradaban ideal dunia.