SELAMATKAN INDONESIA JOKOWI HARUS MUNDUR UJAR KALANGAN APIB DAN RUSLAN BUTON.

NusanTaRa.Com

byLaSikUAgaY,                21/05/2020

“  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin harus mundur agar Indonesia terselamatkan dari kepentingan asing dan penghianatan terhadap Pancasila  “,  demikian beberapa kalimat yang terlontar dari beberapa tokah di Tanah air yang melihat di akhir-akhir ini keadaan bangsa terancam seperti dari kalangan APIB dan Ruslan Buton Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, di awal bulan mei ini yang tentunya sangat mengagetkan dan mencuri perhatian  publik Indonesia.

“  Kami mohon kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk dengan hormat segera mengundurkan diri  ”, Ujar kalangan Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB) dalam pernyataannya,  Rabu (20/5/2020).    APIB merupakan kumpulan purnawiran TNI dan tokoh masyarakat.    D i dalamnya terdapat barisan Kolonel (Purn) Sugeng Waras,  Letjen TNI Purn Yayat Sudradjay, Mayjen TNI Purn Soenarko, Mayjen TNI Purn Deddi S Budiman dan Brigjen KadirJanggo LegendS.

Desakan mundur  terhadap Jokowi dan KH Ma’ruf Amin karena kebijakan tidak berpihak kepada rakyat menurut APIB.   “  RUU Omnibuslaw sangat menguntungkan kapitalis komunis, tetapi sangat merugikan rakyat, melanggar UUD 1945. RUU no 1/2020 menjadi UU, sangat menguntungkan koruptor dan kapitalis komunis, tetapi merugikan rakyat, melanggar UUD 1945. RUU Minerba menjadi UU sangat menguntungkan kapitalis komunis, tetapi sangat merugikan rakyat dan anak cucunya  ”, Ujar Kalangan APIB ungkapnya.

Sebelumnya, Ruslan Buton  Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara telah mengatakan,  “  Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat  ”, senin 18 mei 2020.    Tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mundur dari jabatannya karena adanya  keresahan masyarakat.

Jokowi mundur dari jabatannya untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Ruslan Buton.   “  Sebelum kedaulatan negara benar benar runtuh dan dikuasai asing terutama Cina Komunis  ”, Ujar SiDin Ruslan Buton dengan Plabomoranya (hebatnya).    Ruslan Buton mengatakan, berbagai kebijakan Presiden Jokowi selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih menghawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini.

Bahkan mantan Wakil presiden Indonesia Yusup Kalla sempat turun kejalan menyikapi beberapa polemik kebijakan pemerintahan Jokowi yang tak pro Rakyat seperti Penggunaan TKA, Harga BBM,  Pelonggaran kebijakan PSBB Corona, Kebijakan infrastruktur yang kurang klop.    JK melihat keadaan ini sebagai tanda perlunya ada perombakan dalam pemerintahan agar terjadi geliat pembangunan yang sehat dan akan memunculkan pemerintahan  yang kompak.

Bagi APIB,  sangat riskan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tidak memasukkan ketetapan MPRS no XXV / 1966 dalam konsideran.   “  Pancasila di peras jadi Trisila, diperas lagi menjadi ekasila, diduga akan diperas lagi, maka Pancasila jadi tidak ada akhirnya menjadi sosialis dan komunis.   Artinya anggota DPR patut diduga akan menghidupkan kembali faham komunis di NKRI  ”, Ungkap APIB.

Beberapa hal belakangan yang cukup menarik perhatian khalayak umum terkait kebijakan pemerintahan Jokowi seperti kebijakan pemerintah mengimpor TKA Cina diduga pembawa faham komunis dan Covid-19, TKI pulang dikarantina, sementara buruh di dalam negeri lagi musim di PHK dan juga banyak pengangguran.    “  Harga BBM rakyat minta diturunkan, pemerintah tak pernah menurunkan, malah iuran BPJS dinaikkan, disaat musim covid 19 dan musim PHK dan banyak pengangguran, adalah kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat  ”, Ujar APIB.

“Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudaralah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara, atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara fahami atau mungkin karena saudara telah tersandera oleh kepentingan elit politik  “, Ujar SiDin Ruslan Buton.   Menurut Ruslan Buton, lengsernya Jenderal Besar Suharto, bisa menjadi sebuah acuan atau referensi Presiden Jokowi mengundurkan diri untuk keselamatan bangsa.

Kebijakan negara dan rakyat tidak sejalan,

Demi  bangsa Jokowi didesak  mundur dari Presiden