JOKOWI MEMINTA RESTU MASYARAKAT DAYAK UNTUK MEMBANGUN IKN DI PENAJAM

NusaNTaRa.Com

byBambanGBiunG,      S  e  l  a  s  a,      2   9      N  o  v  e  m  b  e  r       2  0  2  2

Presiden Joko Widodo saat berkemah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Selasa (15/3/2022) malam.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta restu kepada masyarakat suku Dayak untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,  permintaan restu itu dilakukan pada pembukaan Bahaupm Bide Bahana Tariu Borneo Bangkulerajakng  dan  berbicara langsung dengan pimpinan dan masyarakat suku Dayak.   "  Kita akan membangun Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan, tentu saja dukungan dari masyarakat suku Dayak sangat-sangat dibutuhkan  ",  Ujar SiDin Jokowi di Pontianak, Selasa  (29/11/2022)  dan  "  Apakah saudara betul-betul mendukung, benar ?  ", Ujarnya  Jokowi  menambahkan   yang  disambut teriakan persetujuan masyarakat suku Dayak.

Jokowi pun berterima kasih atas respons positif yang diberikan masyarakat suku Dayak  dan  menilai dukungan itu sangat berarti.   Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat Dayak hadir pada acara itu,  sebagian orang yang hadir di acara itu berasal dari berbagai penjuru Kalimantan,   "  Izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari suku Dayak, terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan  ",  Ujar SiDin Jokowi  dengan Plabomoranya (hebat).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022,   "  Kegiatan yang telah terkontrak sampai dengan minggu keempat November 2022 sebanyak 22 kegiatan senilai Rp15,01 triliun  ",   Ujar Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022).   Rincian proyek tersebut, antara lain 4 proyek sumber daya air (SDA) senilai Rp1,08 triliun, 12 bina marga sebesar Rp8,71 triliun, 5 kegiatan cipta karya Rp4,66 triliun, dan 1 kegiatan perumahan senilai Rp570 miliar.

Lalu, kegiatan yang akan terkontrak pada November sampai Desember 2022 ada 18 kegiatan senilai Rp9,68 triliun. Mulai dari 1 kegiatan SDA senilai Rp500 miliar, 4 kegiatan bina marga sebesar Rp1,59 triliun, 12 cipta karya senilai Rp7,08 triliun, dan 1 kegiatan perumahan sebesar Rp510 miliar.   "Cipta karya ada 12 kegiatan senilai Rp7,08 triliun, yaitu pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) dan Bangunan Pendukung SPAM Sepaku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I, serta Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator. Ada 4 Kantor Kemenko yang dibangun pada 2020-2024," jelas Basuki.

Pemerintah belum lama ini berniat merevisi UU No.3 tahun 2022 tentang IKN,   kerja  DPR pun telah memasukkannya dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) 2023 mendatang dalam melancarkan pembangunan Kawasan IKN.    Upaya pembangunan IKN sejauh ini masih dalam proses alot, baik dalam hal regulasi dan pendanaan,   rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan perubahan  UU  IKN  ditujukan untuk mempercepat proses pemindahan ibu kota negara,   revisi  UU  IKN   juga berisi  perubahan mengenai pendanaan  dan  pengelolaan  barang milik negara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan
IKN Nusantara hingga November 2022

UU IKN akan ditunjang pula oleh peraturan khusus yang mengatur soal pembiayaan, penanaman modal atau investasi serta jaminan kelangsungan pembangunan IKN,  "  Pengaturan itu juga terkait pengolahan kekayaan IKN  ",  Ujar SiDin Yasonna dengan Soppenger (Jumawanya) di Gedung DPR, Rabu (23/11/2022).   Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengaku telah menyetujui usulan pemerintah agar UU IKN masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023  dengan  mengatakan ada enam fraksi yang menerima revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023 yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.

Terkait revisi UU  IKN,  Partai Demokrat dan PKS menolak revisi yang diajukan pemerintah  sementara itu, fraksi NasDem belum mengambil keputusan,   "  Perubahan UU IKN dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023  ",  Ujar SiDin Supratman.    UU IKN  yang diajukan pemerintah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 18 Januari 2022 lalu kemudian selang sebulan kemudian  atau  topatnya 15 Februari, Presiden Jokowi menandatangani UU IKN yang telah disahkan DPR tersebut.

UU tersebut merupakan landasan hukum proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah Penajam Paser Utara  Kalimantan Timur.   Lalu pada 10 Maret 2022, pemerintah membentuk Otorita Ibu Kota Nusantara.   Lembaga itu setingkat kementerian yang bertugas mempersiapkan pembangunan serta pemindahan ibu kota Negara,   Kepala Otorita Ibu Kota Negara dipimpin oleh Bambang Susantono didampingi Dhony Rahajoe sebagai wakil.

Truk di proyek pembangunan jln lingkar Sepaku segmen 2 di Lokasi IKN Nusantara  

    di  Sepaku, Kab Penajam Paser Utara, KalTim, Rabu (17/08/2022

 

Jokowi memohon ijim Sujku Dayak untuk membangun IKN.

Setuju ujar Suku Dayak serentak dengan Teriakan.