NusaanTaRa.Com
byKariTaLa LA, 28/03/2019
Adriana Elisabeth, Peneliti Politik Internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menilai kontribusi Indonesia selama 3 bulan tersebut belum optimal dan ia menambahkan Indonesia masih bisa mengambil peran lebih dalam dari sekedar isu denuklirisasi antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M. Fachir dalam sidang DK PBB di New York, Selasa, 26 Maret 2019, mengecam kekerasan yang dilakukan Israel di Jalur.
" Menurut saya Indonesia bisa ikut berperan dalam isu tersebut. Dalam arti bagaimana Indonesia menjadi fasilitator dalam proses perdamaian tersebut. Saya sebenarnya sudah sejak awal, ketika pertemuan mau direncakan di Singapura. Saya sebenarnya berharap Indonesia menawarkan diri, tapi kemudian terlambat sudah diputuskan di Singapura dan Hanoi ", Ujar SiDin Elisabeth kepada VOA.
Mladenov, mewakili Sekjen PBB Antonio Guterres, juga menyampaikan berbagai perkembangan negatif di wilayah pendudukan Palestina, antara lain penutupan misi pengawas asing pada akhir Februari lalu, pemotongan penerimaan pajak milik Palestina sebesar $139 juta, penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa, perluasan pendudukan, pengusiran warga Palestina dari rumahnya, hingga kekerasan dan teror oleh pendatang (settlers) yang didukung oleh petugas keamanan Israel.
Wamenlu Fachir mengatakan berbagai hal yang dilakukan pemerintah Israel menunjukkan kecenderungan pengambil alihan wilayah Palestina atau yang disebut dengan aneksasi. Hal ini membuat “ solusi dua Negara ” yang selama ini diperjuangkan dan disepakati oleh dunia internasional, termasuk Palestina dan Israel sendiri, menjadi semakin jauh dari kenyataan. Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya memprioritaskan kondisi ekonomi dan kemanusiaan rakyat Palestina. Februari lalu Indonesia telah menambah jumlah bantuan pada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan bantuan proyek desalinasi di Gaza menjadi $1 juta.
byKariTaLa LA, 28/03/2019
Indonesia
akan menjadi Presiden DK PBB pada Mei 2019 dan Agustus 2020, kata Direktur Jenderal Kerja
Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard dan untuk itu Indonesia telah menyiapkan sejumlah kegiatan
yang akan dilakukan saat Indonesia menjadi Presiden DK PBB saat itu. Menurutnya, Indonesia akan mengusung tema
penjagaan perdamaian pada kepemimpinan Mei 2019, sementara pada Agustus 2019, Indonesia akan
mengusung tema penanggulangan terorisme.
Indonesia telah resmi menjadi menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB sejak 1 Januari 2019. Selama kurun waktu 3 bulan tersebut, Indonesia telah berkontribusi dalam pembahasan isu perdamaian di Palestina, tentang terorisme dan krisis Venezuela. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi dalam perumusan resolusi tentang kerjasama PBB dan organisasi kawasan dalam memelihara perdamaian di Afrika.
Indonesia telah resmi menjadi menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB sejak 1 Januari 2019. Selama kurun waktu 3 bulan tersebut, Indonesia telah berkontribusi dalam pembahasan isu perdamaian di Palestina, tentang terorisme dan krisis Venezuela. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi dalam perumusan resolusi tentang kerjasama PBB dan organisasi kawasan dalam memelihara perdamaian di Afrika.
Adriana Elisabeth, Peneliti Politik Internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menilai kontribusi Indonesia selama 3 bulan tersebut belum optimal dan ia menambahkan Indonesia masih bisa mengambil peran lebih dalam dari sekedar isu denuklirisasi antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M. Fachir dalam sidang DK PBB di New York, Selasa, 26 Maret 2019, mengecam kekerasan yang dilakukan Israel di Jalur.
" Menurut saya Indonesia bisa ikut berperan dalam isu tersebut. Dalam arti bagaimana Indonesia menjadi fasilitator dalam proses perdamaian tersebut. Saya sebenarnya sudah sejak awal, ketika pertemuan mau direncakan di Singapura. Saya sebenarnya berharap Indonesia menawarkan diri, tapi kemudian terlambat sudah diputuskan di Singapura dan Hanoi ", Ujar SiDin Elisabeth kepada VOA.
"
Ada beberapa kegiatan, yang pertama adalah debat terbuka. Kita akan
selenggarakan open debate pada 7 Mei dengan tema Peace Keeping Operation. Nah ini
merupakan signature event kita. Jadi tanggal 7 Mei ini adalah hari penting kita
di Dewan Keamanan ", Ujar
SiDin Febrian saat berjumpa dengan
sejumlah jurnalis di Jakarta, Kamis
(28/3/2019). Febrian menambahkan
Indonesia juga akan menginisiasi debat terbuka tentang perlindungan warga sipil
dari konflik bersenjata dan menggelar diskusi informal tentang pendudukan
ilegal Israel di Palestina. Di samping
itu juga akan ada pameran foto di Markas Besar PBB dengan tema Investing in
Peace dari tanggal 6-17 Mei 2019.
Indonesia mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, “ yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional ”, Ujar pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir dalam sidang Dewan Keamanan PBB di markas besar PBB di New York, Selasa (26/3) dan menyesalkan sikap Israel yang tidak menerapkan resolusi itu. Penegasan ini disampaikan untuk menanggapi penjelasan Koordinator Khusus PBB Untuk Perdamaian di Timur Tengah Nicolay Mladenov mengenai implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang ditetapkan pada 2016.
Indonesia mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, “ yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional ”, Ujar pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir dalam sidang Dewan Keamanan PBB di markas besar PBB di New York, Selasa (26/3) dan menyesalkan sikap Israel yang tidak menerapkan resolusi itu. Penegasan ini disampaikan untuk menanggapi penjelasan Koordinator Khusus PBB Untuk Perdamaian di Timur Tengah Nicolay Mladenov mengenai implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang ditetapkan pada 2016.
Mladenov, mewakili Sekjen PBB Antonio Guterres, juga menyampaikan berbagai perkembangan negatif di wilayah pendudukan Palestina, antara lain penutupan misi pengawas asing pada akhir Februari lalu, pemotongan penerimaan pajak milik Palestina sebesar $139 juta, penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa, perluasan pendudukan, pengusiran warga Palestina dari rumahnya, hingga kekerasan dan teror oleh pendatang (settlers) yang didukung oleh petugas keamanan Israel.
Wamenlu Fachir mengatakan berbagai hal yang dilakukan pemerintah Israel menunjukkan kecenderungan pengambil alihan wilayah Palestina atau yang disebut dengan aneksasi. Hal ini membuat “ solusi dua Negara ” yang selama ini diperjuangkan dan disepakati oleh dunia internasional, termasuk Palestina dan Israel sendiri, menjadi semakin jauh dari kenyataan. Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya memprioritaskan kondisi ekonomi dan kemanusiaan rakyat Palestina. Februari lalu Indonesia telah menambah jumlah bantuan pada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan bantuan proyek desalinasi di Gaza menjadi $1 juta.
 |
| Nicolay Mladenov, Koordinator PBB Untuk Perdamaian di TimTeng |
Memang
asik makan Kebab,
Terlebih
Indonesia penjadi Ketua DK PBB.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar