KABINET ZAKEN PRABOWO DAN HARAPANNYA PADA KABINET TERSEBUT

NusaNTaRa.Com      

byBambanGNunukaN,      S   e   n   i   n,    1   6     S  e  p  t  e  m  b  e  r     2   0   2   4

 Menhan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers
di Sumbu Kebangsaan IKN, Kalimantan Timur pada Senin (12/08/2024).

Presiden terpilih Prabowo Subibanta  kembali menegaskan keinginannya membentuk Kabinet Zaken setelah polantkannya nanti  menjadi presiden.   Juru bicara Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan Prabowo berharap kabinetnya kelak diisi oleh para menteri yang ahli di bidangnya masing-masing, bukan sekadar representasi partai politik (parpol).    "  Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan Zaken Kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol  ",   Cakap Besar SiDin Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (09/09/2024) lalu. 

Muzani mengatakan, langkah itu diambil supaya sebuah kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang ahli dan relevan dengan kementerian tersebut.    Muzani melanjutkan, partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju sudah mengajukan nama yang dicalonkan sebagai menteri. Menurut dia, nama-nama yang diajukan oleh partai politik sudah mulai disaring dan dipilah sebelum diputuskan sebagai menteri. "Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama, dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan," ujar Muzani. 

Jejak Kabinet Zaken di Indonesia 

Kabinet Zaken dikenal sebagai kabinet yang anggotanya terdiri dari para profesional dan ahli. Anggota kabinet ini dipilih berdasarkan kompetensi individu dan bukan hubungan politik dengan partai, guna memastikan pemerintahan berjalan efektif dan efisien.   Konsep zaken kabinet di Indonesia pertama kali muncul dalam sejarah pemerintahan negara ini pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Kabinet ini diusulkan sebagai solusi atas kegagalan kabinet yang sering terjadi akibat adanya tekanan atau perselisihan politik dan kepentingan partai. 

Terdapat 3 Kabinet Zaken yang sempat terbentuk setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali ke Republik Indonesia. Kabinet itu adalah Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Djuanda. Terbentuknya Kabinet Zaken berawal dari ketidakstabilan partai politik pada 1950 sampai pasca-Pemilu 1955, yang saat itu dianggap sebagai pemilu paling demokratis.  Besarnya jumlah partai menyebabkan munculnya kerawanan politik, sehingga setiap kabinet pun bersandar pada koalisi yang menghimpun berbagai partai. 

Keadaan seperti ini  yang sangat bertumpu pada politik partainya kemudian membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi rusak. Partai-partai politik dan parlemen dianggap mengutakaman kepentingannya ketimbang kepentingan umum. Soekarno kemudian  mengangkat Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri pada 6 September 1950. Dia kemudian menunjuk para menteri dari kalangan profesional. 

Akan tetapi, selama Kabinet Natsir berjalan, banyak terjadi pemberontakan, seperti Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Gerakan Andi Azis,  Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), dan Republik Maluku Selatan (RMS).   Karena banyaknya masalah pemberontakan yang muncul, Natsir pun memutuskan untuk mundur dari jabatannya  21 Maret 1951.   Hal itu juga menandai berakhirnya Kabinet Natsir.   Sebelum Kabinet Natsir berakhir, Soekarno menunjuk Wilopo membentuk kabinet pada 19 Maret 1952. Senasib dengan Kabinet Natsir, pemerintahan Kabinet Wilopo pun dirundung berbagai persoalan gerakan separatisme. Alhasil dia menyerahkan kembali mandat kepada Presiden Soekarno  pada 2 Juni 1953.

Untuk melanjutkan pemerintahannya, Presiden Soekarno kemudian memberikan mandat kepada Perdana Menteri Ir. Djuanda Kartawidjaja buat membentuk kabinet pada 9 April 1957.   Djuanda juga menerapkan konsep Kabinet Zaken,    dengan  tujuan pembentukannya adalah menghindari terjadinya malfungsi kabinet,  menghindari terjadinya praktik korupsi di kabinet, memaksimalkan kinerja dari para menteri anggota kabinet. Akan tetapi, poros-poros politik di parlemen saat itu tidak seluruhnya mendukung Kabinet Djuanda. 

Selain itu pada masa Kabinet Djuanda diliputi ketidakstabilan politik dengan munculnya pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia-Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI-Permesta).  Selain itu terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini, Jakarta Pusat, pada 30 November 1957.    Masa pemerintahan Kabinet Djuanda berakhir ketika Presiden Soekarno menerbitkan dekrit pada 9 Juli 1959.   Dekrit Presiden Soekarno berisi mengenai penghapusan Konstituante dan pemberlakuan kembali Undang Undang Dasar 1945.   Hal itu mengakhiri era Demokrasi Liberal di Indonesia.

Prabowo-Gibran memerintah 2024 - 2029
dengan Kabinet Zaken

Prabowo beharap pemerintannya nanti terbentuk Kabinet Zaken.

Kabinet Zaken,  Kabinet yang terisi kalangan ahli dibidangnya.