DUA PENGHARGAAN PEMDA DKI DI BIDANG KEUANGAN DARI UGM.

NusanTaRa.Com
byMcDonalDBakuI,30/9/2017

Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai satu lembaga pendidikan dan Riset yang menggelar pemberian penghargaan diantaranya bagi peningkatan kinerja keuangan Negara dan daerah, telah  memberikan dua penghargaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.   Pemprov DKI Jakarta menyabet peringkat terbaik pertama dalam Indeks Kondisi Keuangan Daerah dan Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberian penghargaan ini diberikan berdasarkan riset dari Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM.

Bersamaan dengan itu 81 Pemeritah Daerah (Pemda) juga mendapat penghargaan indeks transparansi dan kondisi keuangan daerah terbaik dari Universitas Gadjah Mada. Pemberian penghargaan tersebut meliputi 28 pemda yang mendapat penghargaan indeks transparansi keuangan daerah terbaik serta 53 pemda yang mendapat penghargaan indeks kondisi keuangan daerah terbaik.   Beberapa kepala daerah yang hadir menerima penghargaan tersebut, diantanya Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, dan Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, yang mendapat penghargaan untuk kategori indeks kondisi keuangan daerah terbaik dan Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano, yang mendapat penghargaan pengelolaan transparansi keuangan daerah terbaik.

Prof. Dr.  Abdul Halim  MBa Fakar Akuntansi FEB UGM mengatakan pengelolaan keuangan daerah sudah saatnya  mengutamakan prinsip transpransi, akuntabel dan sehat. Namun, kenyataannya APBD yang dianggarkan defisit tapi pada kenyataannya selalu surplus. “  Akibatnya SiLPA (Sisa lebih Pembiayaan Anggaran) menjadi masalah nasional  ”, Ujar.    Kepala SKPD beserta anggota legislataif lebih memahami secara mendalam terkait pembiayaan pemnbangunan daerah serta mampu menerapkan teknologi informasi untuk penggunaan teknologi e-government system, e-planning dan e-budgeting agar pengelolaan keuangan lebih transparan  dan  untuk mencapai pengelolaan keuangan yang dapat menyejahterakan masyarakat, semua prosedur dan aturan yang berlaku harus berjalan dan sesuai dengan kriteria pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan, penghargaan diberikan karena inovasi dalam akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi anggaran.   “  Kami publish semua. Nggak ada yang kami tutupi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan alokasi penyerapan  ”, Ujar Michael Rolandi, Jumat, 8 September 2017.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemprov DKI melakukan berbagai inovasi pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.   "  Kami berkomitmen melakukan pembenahan pengelolaan keuangan  ", Ujar SiDin Michael,  Kamis (8/9).    Michael menjelaskan, Indeks Kondisi Keuangan Daerah dalam penelitian ini meliputi tujuh dimensi, diantaranya kemandirian keuangan dan fleksibilitas anggaran yang tersaji dalam anggaran pembangunan DKI selama setahun.  Sementara Indeks Transparansi Keuangan Daerah meliputi empat dimensi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban.

Staf ahli Kemendagri  Hamdani, mengatakan pemahaman daerah dalam memahami peraturan dan implementasi pengelolaan keuangan masih sangat rendah.  “  Pemahaman peraturan masih rendah dan masih banyak yang ragu dengan impelementasi peraturannya.   Banyak sekali teman daerah berkonsultasi terkait regulasi yang ada  ”, Ujar SiDin Hamdani.  Penghargaan tersebut diberikan oleh Rektor UGM Panut Mulyono dan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri di Graha Sabha Pramana (GSP) UGM, Yogyakarta, pada Kamis, 7 September 2017. Pemberian penghargaan ini bersamaan dengan Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ke-62 dan Dies Natalis Magister Akuntansi ke-15.

Michael menyatakan, masih seputar latar pemberian penghargaan, semua proses penganggaran dapat dilihat masyarakat melalui website pemerintah provinsi. Selain itu, DKI Jakarta juga memiliki pelbagai sistem informasi berbasis teknologi dalam proses penganggaran seperti e-budgeting dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Pemerintahan satu pelayan publik,

Transparansi meningkatkan kepercayaan Publik.