KAPAL PERANG RI DIKERAHKAN KE PERBATASAN INDONESIA-AUSTRALIA

Arogansi negara Australia yang sangat menghargai Demokrasi tersebut ternyata tidak lebih sebuah topeng yang pada akhirnya hanya mementingkan kebijakan negaranya sendiri,  sehingga sering tidak menghargai demokrasi dinegara lain tak terkecuali negara tetangganya seperti Indonesia.    Kesombongan tersebut dirasakan Indonesia saat mereka melakukan penyadapa terhadap beberapa kepentingan negara termasuk Telepon para pejabat Indonesia dalam hal ini termasuk telepon milik Presiden SBY dan mereka berkilah bahwa negara manapun tidak boleh mendikte  kebijakan setiap negara yang menjaga keamanannya.  Dalam hal Pelanggaran kapal Perang mereka yang memasuki wilayah perairan di P Rote mereka berkilah bahwa demi menjega imigran ilegal masuk kedaerah mereka tindakan apapun akan mereka lakukan agar mereka kembali.  Luar biasa negara besar tersebut demi kepentingan negaranya ia lupa kepentingan negara tetangganya dan itupun ia anggap sebagai demokrasi.

Pembekuan beberapa kerjasama oleh Indonesia terhadap Australia akibat penyadapan memalukan yang dilakukan Australia, membuat Australia blingsatan seperti cacing kepanasan. Tidak hanya Julie Bishop Menteri Luar Negeri negara kanguru, bahkan Tonny Abbott juga menunjukkan hal yang serupa.  Pembekuan tiga kerjasama dengan Austrlia salah satunya patroli bersama mencegah imigran gelap yang mencari suaka ke Australia.

Kebijakan Australia terhadap imigran gelap perahu, kini menuai masalah Australia dituduh melakukan penyiksaan dan penghinaan terhadap beberapa pencari suaka.  Tuduhan yang dilaporkan VIVANews (2/2/2014) media milik Asutralia bahwa patroli Angkatan Laut Australia menggiring kapal pencari suaka ke pulau Rote di Indonesia sementara pencari suaka yang diwawancara ABC News mengaku dipukuli dan dihinakan selama dalam penggiringan tersebut.

Merke Abdullah Ahmed seorang pencari suaka asal Somalia, mengatakan telah dianiaya tentara Angkatan Laut Australia yang menggiring boat mereka dengan dipaksa memegang pipa panas mesin perahu yang membawanya menyeberangi perairan Indonesia ke Australia dan saat ini para imigran tersebut menjalani pengobatan. Kesaksian Merke itu direkam lewat video dan dipublikasikan oleh media Australia, ABC News. 

Julie Bishop Menteri Luar Negeri Australia selain curhat dalam mencari simpati atas kasus tersebut juga melempiaskan keberangannya dengan membantah pemberitaan tersebut di acara pertemuan perdagangan di Washington DC sebagai mana kutipan ABC NEWs.  Kemarahannya kepada Edward J. Snowden selaku pimpinan ABC NEWs dengan berkata,   “Dia terus mengkhianati negaranya sendiri secara memalukan, namun di saat yang bersamaan bersembunyi di Rusia. Ini jelas mencerminkan sebuah pengkhianatan yang tidak terduga,”. 

Sementara Perdana Menteri Australia Tonny Abbott juga naik pitam dan kembali menegur stasiun berita Australia, ABC NEWs, lantaran kerap membuat pemberitaan yang memojokkan pemerintahnya. Padahal mereka didanai oleh pemerintah.  Unik Juga negara tetangga kita yang selalu mengelukan negaranya penegak demokrasi ternyata juga mengekang kebebasan media massa sebagai satu napas demokrasi dengan menghubungkan pemberitaan dengan pendanaan, yang selayaknya tidak perlu dikonfrontirkan terlebih suatu informasi yang benar, terlebih Pemberitaan ABC NEWs  tersebut berbuah pemotongan anggaran TV Nasional tersebut, sungguh memalukan.   Pemberitaan yang dimaksud Tonny Abbott adalah soal penyadapan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan tuduhan penyiksaan tentara Australia terhadap pencari suaka.

Pernyataan Petinggi Negara Kangguru tersebut tentunya bertentangan dengan Wakil Ketua Partai Buruh Tanya Plibersek yang mengungkapkan bahwa tayangan ABC NEWs merupakan cermin refleksi dari kebudayaan Australia yang kritis, terkait pemberitaan penyadapan juga masalah imigran pencari  suaka adalah ranah publik yang harus diinformasikan. Tanya Plibersek pada kesempatan tersebut juga mengingatkan Abbott, bahwa saat kampanye sempat berjanji tidak akan memotong anggaran TV nasional.

Pemerintah RI akhirnya harus merealisasikan kebijakannya untuk memperketat wilayah perairan yang berbatasan dengan Australia, setelah melihat keputusan Australia yang tidak menanggapi dengan baik protes Indonesia.  Sebagaimana laporan Wartawan Jonathan Swan dari  Sidney Morning Herald  terkait pencari suaka, Abbot menegaskan ketika menjawab pertanyaan media di Davos Swiss,  agar Indonesia memahami bahwa kedaulatan suatu negara adalah isu yang serius. Karena itu Abbot akan tetap menghentikan perahu pencari suaka dan melanjutkan operasi perbatasan. Menghentikan perahu pencari suaka itu menyangkut kedaulatan Australia dan Australia tidak akan memberi jalan bagi imigran ilegal, walaupun kerjasama dengan Indonesia dihentikan.

Chris Bowen anggota perlemen Australia mengatakn kebijakan yang dibuat Perdana Menteri Tonny Abbott, Menteri Imigrasi Scott Morrison dan Menteri luar Negeri Julie Bishop terhadap Indonesia membuat Pemerintah RI menentukan kebijakan menjaga Perbatasan yang lebih ketat, meski tak mengejutkan Australia tapi terlihat ada ke khawatiran akan langkah dan sikap pemerintah RI tersebut.  

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Untung Suropati menjelaskan terkait dengan memperkuat wilayah perairan diperbatasan kedua negara diantaranya penempatan Kapal dan pesawat Tempur RI yang dapat mengkaper daerah perairan tersebut, diantaranya penempatan  beberapa kapal peluncur rudal dan torpedo, kapal perang corvette dan pesawat perbatasan air dikerahkan ke wilayah perbatasan itu.  Bahkan Menurut Juru Bicara TNI AU  Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto, Pangkalan Udara di Makassar siap membantu dan mendukung operasional pengamanan wilayah perairan perbatasan tersebut.  

Karena semut Gajah kuatpun mati,

Meski bijaksana untuk kuat negara harus bernyali.