NusanTaRa.Com
Meski Pemerintah
Indonesia menuntut agar pemerintah Myanmar mengambil tidakan bijak atas nasib
Rohingya dari perlakuan yang tidak manusiawi
namun melalui Kementerian Luar Negeri RI juga mengecam serangan militan
minoritas Muslim Rohingya terhadap sejumlah pos polisi pekan lalu yang berujung pada bentrokan baru di Rakhine
dengan pihak Militer Myanmar. "
Indonesia mengecam serangan kelompok bersenjata kepada pos polisi dan
fasilitas penampungan pengungsi di Maungtaw Rakhine State pada 25 Agustus 2017
yang berakibat ratusan mengungsi dan menyebabkan putaran kekerasan
baru ", Ujar pernyataan Kemlu RI, Selasa (29/8).
Disisi lain Pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi menuding pihak militan Rohingya membakar rumah suku Mro minoritas di Rakhien dan merekrut tentara anak dalam rangkaian kekerasan di negara bagian Rakhine yang mayoritas penduduknya bangsa Rohingya. " Teroris menyerang pasukan keamanan menggunakan anak-anak di garda depan dan membakar desa-desa etnis minoritas ", Ujar pernyataan Kantor Konselor Negara pimpin langsung Suu Kyi.
Situasi Rakhine kembali memburuk di awal Agustus ketika Militan Rohingya melakukan kekacauan di sana yang membuat Militer Myanmar melakukan " operasi pembersihan " sehingga ketegangan bergeser hingga ke kota Rathetaung di mana masyarakat Buddha dan Rohingya tinggal berdampingan. Sistem perlawanan Militan Rohingya yang cenderung melibatkan masyarakat dalam perlawanan membuat tindak balas Persuasip militer Myanmar yang tak terkontrol berakibat buruk bagi masyarakat Rohingya. Sejak kejadian tersebut pembunuhan terhadap Warga Rohingya sekitar 400 orang, Pengungsian warga Rohingya diduga mencapai 3.000 orang dan Ribuan warga Non-Muslim dievakuasi pemerintah dan pembakaran rumah perkampungan yang tak terbilang jumlahnya.
Disisi lain Pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi menuding pihak militan Rohingya membakar rumah suku Mro minoritas di Rakhien dan merekrut tentara anak dalam rangkaian kekerasan di negara bagian Rakhine yang mayoritas penduduknya bangsa Rohingya. " Teroris menyerang pasukan keamanan menggunakan anak-anak di garda depan dan membakar desa-desa etnis minoritas ", Ujar pernyataan Kantor Konselor Negara pimpin langsung Suu Kyi.
Situasi Rakhine kembali memburuk di awal Agustus ketika Militan Rohingya melakukan kekacauan di sana yang membuat Militer Myanmar melakukan " operasi pembersihan " sehingga ketegangan bergeser hingga ke kota Rathetaung di mana masyarakat Buddha dan Rohingya tinggal berdampingan. Sistem perlawanan Militan Rohingya yang cenderung melibatkan masyarakat dalam perlawanan membuat tindak balas Persuasip militer Myanmar yang tak terkontrol berakibat buruk bagi masyarakat Rohingya. Sejak kejadian tersebut pembunuhan terhadap Warga Rohingya sekitar 400 orang, Pengungsian warga Rohingya diduga mencapai 3.000 orang dan Ribuan warga Non-Muslim dievakuasi pemerintah dan pembakaran rumah perkampungan yang tak terbilang jumlahnya.
Ribuan pengungsian mengalir keperbatasan Banglades untuk mendapatkan perlindungan dari kekejaman militer Myanmar sebagai tindak balas atas penyerangan Militan Rohingya yang dianggap sebagai puncak kembalinya persoalan ini. Menanggapi
pernyataan tersebut Kelompok Militan atau Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan
(ARSA) di balik pertempuran ini, mengatakan
bahwa pasukan pemerintahlah yang melakukan serangan terlebih dulu. "
Ketika menyerbu desa-desa Rohingya, tentara militer brutal Myanmar
membawa serta kelompok ekstremis Buddha untuk menyerang desa Rohingya, menjarah
properti Rohingya, kemudian membakar rumah Rohingya ", Ujar ARSA di akun Twitter mereka.
Sebagai Negara serantau Asean Indonesia selama ini aktif memantau perkembangan situasi keamanan di Myanmar dan terus mendorong pemerintahan Aung San Suu Kyi untuk melindungi hak asasi manusia seluruh masyarakat di Rakhine termasuk minoritas Muslim Rohingya yang selama ini tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar dengan lebih bijak. Bantuan Pemerintah dalam kasus Rohingya selama ini berupa bantuan materil dan non-materil untuk meringankan kehidupan bangsa Rohingya dalam pengungsian dan bantuan diplomatik berupa mengajak Negara di dunia, Lembaga Dunia dan Pemerintahan Aung San Suu Kyi untuk bersama – sama mengakhiri penderitaan bangsa Rohingya yang sebagian kalangan menyebutnya sebagai suatu Genasoid kaum.
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal penyerangan Rakhien state melalui Kementerian Luar Negeri menegluarkan pernyataan 7 Sikap Indonesia : 1. Mengecam serangan kelompok bersenjata pada 25 Agustus 2017, 2. Menyesalkan jatuhnya Korban, baik korban jiwa maupun luka-luka, 3, Mengharapkan pemerintah Myanmar mengambil langkah untuk memulihkan keamanan dan memberikan perlindungan Kemanusian, 4. Mendorong semua pihak untuk menghentikan aksi kekerasan di Rakhien State, 5. Adanya kerjasama semua pemangku kepentingan untuk perdamaian, keamanan, stabilitas dan pembangunan inklusif di Rakhien state, 6. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan kerjasama dengan Myanmar dalam proses rekonsilisasi demokratisasi dan pembangunan Inklusif dan 7. Kondisi yang kondusif di Myanmar, termasuk Rakhien State, mendukung terjaganya stabilitas di ASEAN.
Menurut Kemlu RI, kerja sama seluruh pemangku kepentingan Myanmar sangat diperlukan guna menangani situasi konflik yang sangat kompleks di Rakhine sehingga dapat mengembalikan dan menjaga stabilitas keamanan di negara Asia Tenggara itu. "Sebab, situasi damai, aman, dan stabil di Myanmar, termasuk di Rakhine penting untuk mendukung terjaganya stabilitas di ASEAN dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan ". " Indonesia akan melanjutkan kerjasama dengan Myanmar dalam proses rekonsiliasi, demokratisasi dan pembangunan inklusif di sana, termasuk upaya implementasi rekomendasi laporan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Rakhine Kofi Annan ", Ujar Pernyataan Kemlu RI.
Pengamat keamanan Kancil Legendari mengatakan, keadaan ini bisa lebih cepat terselesaikan jika kedua belah pihak di Myanmar bisa menahan diri dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan kaum Rohingya. " Sekretaris Jenderal, yang mengecam serangan-serangan itu, menegaskan pentingnya menyelesaikan akar masalah dari kekerasan itu dan pemerintah Myanmar mesti menyediakan perlindungan dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan ", Ujar SiDin Stephane Dujarric, juru bicara Guterres, Selasa (29/8).
PBB Meminta pada pemerintah Bangladesh untuk membuka pintu bagi pengungsi pelarian Rohingya dari Myanmar memasuki daerahnya dan memberikan perlindungan keamanan, karena kondisi mereka sekarang yang terancam dan terkatung dalam pelarian. Selain itu Sekjen PBB juga meminta agar Banglades membuka pintu masuknya badan-badan dunia kesana dalam rangka membantu masyarakat pengungsi Rohingya dan berharap lebih banyak lagi keterlibatan Negara-negara dan lembaga Dunia untuk mengurangi penderitaan Pengungsi Rohingya.
Sebagai Negara serantau Asean Indonesia selama ini aktif memantau perkembangan situasi keamanan di Myanmar dan terus mendorong pemerintahan Aung San Suu Kyi untuk melindungi hak asasi manusia seluruh masyarakat di Rakhine termasuk minoritas Muslim Rohingya yang selama ini tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar dengan lebih bijak. Bantuan Pemerintah dalam kasus Rohingya selama ini berupa bantuan materil dan non-materil untuk meringankan kehidupan bangsa Rohingya dalam pengungsian dan bantuan diplomatik berupa mengajak Negara di dunia, Lembaga Dunia dan Pemerintahan Aung San Suu Kyi untuk bersama – sama mengakhiri penderitaan bangsa Rohingya yang sebagian kalangan menyebutnya sebagai suatu Genasoid kaum.
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal penyerangan Rakhien state melalui Kementerian Luar Negeri menegluarkan pernyataan 7 Sikap Indonesia : 1. Mengecam serangan kelompok bersenjata pada 25 Agustus 2017, 2. Menyesalkan jatuhnya Korban, baik korban jiwa maupun luka-luka, 3, Mengharapkan pemerintah Myanmar mengambil langkah untuk memulihkan keamanan dan memberikan perlindungan Kemanusian, 4. Mendorong semua pihak untuk menghentikan aksi kekerasan di Rakhien State, 5. Adanya kerjasama semua pemangku kepentingan untuk perdamaian, keamanan, stabilitas dan pembangunan inklusif di Rakhien state, 6. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan kerjasama dengan Myanmar dalam proses rekonsilisasi demokratisasi dan pembangunan Inklusif dan 7. Kondisi yang kondusif di Myanmar, termasuk Rakhien State, mendukung terjaganya stabilitas di ASEAN.
Menurut Kemlu RI, kerja sama seluruh pemangku kepentingan Myanmar sangat diperlukan guna menangani situasi konflik yang sangat kompleks di Rakhine sehingga dapat mengembalikan dan menjaga stabilitas keamanan di negara Asia Tenggara itu. "Sebab, situasi damai, aman, dan stabil di Myanmar, termasuk di Rakhine penting untuk mendukung terjaganya stabilitas di ASEAN dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan ". " Indonesia akan melanjutkan kerjasama dengan Myanmar dalam proses rekonsiliasi, demokratisasi dan pembangunan inklusif di sana, termasuk upaya implementasi rekomendasi laporan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Rakhine Kofi Annan ", Ujar Pernyataan Kemlu RI.
Pengamat keamanan Kancil Legendari mengatakan, keadaan ini bisa lebih cepat terselesaikan jika kedua belah pihak di Myanmar bisa menahan diri dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan kaum Rohingya. " Sekretaris Jenderal, yang mengecam serangan-serangan itu, menegaskan pentingnya menyelesaikan akar masalah dari kekerasan itu dan pemerintah Myanmar mesti menyediakan perlindungan dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan ", Ujar SiDin Stephane Dujarric, juru bicara Guterres, Selasa (29/8).
PBB Meminta pada pemerintah Bangladesh untuk membuka pintu bagi pengungsi pelarian Rohingya dari Myanmar memasuki daerahnya dan memberikan perlindungan keamanan, karena kondisi mereka sekarang yang terancam dan terkatung dalam pelarian. Selain itu Sekjen PBB juga meminta agar Banglades membuka pintu masuknya badan-badan dunia kesana dalam rangka membantu masyarakat pengungsi Rohingya dan berharap lebih banyak lagi keterlibatan Negara-negara dan lembaga Dunia untuk mengurangi penderitaan Pengungsi Rohingya.
byMcDonalDBiunG,6/9/2017.
ARSA Kelompok Militan Rohingya,
Bangsa Rohingya mendapat diskriminasi di negaranya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar