PENYANDERAAN PILOT SUSI AIR OLEH TPNPB-OPM BAK SENJATA MAKAN TUAN BAGI PERJUANGAN MEREKA

NusaNTaRa.Com

byBahrIHasupiaN,    J  u  m  a  t,    0  3    M  a  r  e  t    2  0  2  3

Gambar Philip Mark Mehrtens Pilot SusiAir dan penyandera dari TPNPB - OPM

Tapi,  Aksi penyanderaan ini seakan menjadi senjata makan tuan bagi Tentara OPM  bila dikaitkan dengan salah satu tujuan politiknya dalam menarik dukungan lebih dari komunitas internasional untuk mendukung  perjuangan mereka  untuk mencapai  kemerdekaan bagi  negara mereka yang berdaulat,  Mengapa demikian  ?.   Setidaknya, saat ini terdapat sembilan negara yang diketahui mendukung gerakan OPM  yaitu Selandia Baru,  Inggris,  Australia,  Vanuatu,  Tuvalu,  Nauru,  Kepulauan Solomon,  Pulau Marshall  dan  Republik Palau.

Dukungan bagi gerakan-gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM ini sebenarnya tidak hanya berasal dari berbagai pihak di internal masyarakat,  tapi  dukungan juga datang dari dunia internasional atas dasar perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua  serta beberapa negara yang simpati tersebut.    Dua pekan sejak Kapten Philip disandera oleh OPM,  Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengonfirmasi bahwa pihak pemerintah Selandia Baru telah mengirimkan perwakilan ke Timika, Papua,  untuk memantau perkembangan kondisi pilot Susi Air tersebut.

Perwakilan tersebut terdiri atas tiga diplomat Selandia Baru, yaitu wakil Kepala Misi Diplomatik Selandia Baru untuk ASEAN Brendan Andrew Stanbury, serta Patrick John Fitzgibbon dan Alexander Mcsporran dari Kedutaan Besar Selandia Baru.   Selain itu, mereka juga didampingi staf Kementerian Luar Negeri Dionisius Elvan Swasono dan Nicolas Hendrik Theodorus,  sehingga  tak ayal lagi  kalau  penyanderaan yang dilakukan terhadap pilot berkebangsaan Selandia Baru ini justru berpotensi menjadi backfire bagi kelompok OPM itu sendiri.

Berkembangnya kasus penyanderaan ini menjadi urusan diplomatik berpotensi menghasilkan preseden dan narasi yang buruk bagi OPM di mata negara pendukungnya, khususnya Selandia Baru,  dan tentunya menjadi angin segar bagi Indonesia dalam membuka mata dunia terkait tindakan OPM yang justru mengancam keselamatan masyarakat, tak peduli apapun latar belakangnya.   Selain itu, Presiden Sementara Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP), Benny Wenda, justru menjadi sorotan setelah pernyataannya yang tidak mendukung gerakan penyanderaan yang dilakukan OPM terhadap Pilot Susi Air tersebut.

Benny Wenda  justru meminta kepada TPNPB-OPM agar Kapten Philip dibebaskan,  karena menilai bahwa Selandia Baru bukanlah ancaman bagi Papua Barat,  sayangnya  seruan itu  justru tidak diindahkan sama sekali oleh kelompok TPNPB-OPM, dengan menyebut bahwa mereka tidak mengakui Benny Wenda sebagai bagian dari mereka.   Ketidakpaduan gerakan separatis ini juga dapat diamati dari banyaknya faksi-faksi dari OPM, yang meskipun arah perjuangannya sama, akan tetapi berbeda dalam hal pendekatan yang dilakukan.

Benny Wenda diketahui sebagai salah satu tokoh yang sangat memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua Barat melalui metode-metode diplomatis, seperti melakukan seruan-seruan kepada dunia internasional akan isu HAM Papua.    Akan tetapi, selain perjuangan melalui jalur diplomatik dan propaganda media, gerakan pembebasan Papua Barat diketahui memiliki beberapa sayap kelompok militer yang dipimpin oleh panglima yang berbeda-beda.

Pada Januari 2023 lalu, juru bicara TPNPB-OPM menyebut bahwa pihaknya menolak eksistensi dari kelompok Benny Wenda, Damianus Yogi, dan Manaseh Tabuni, serta menegaskan bahwa pihaknya bukan bagian dari mereka,  bahkan menyebut   Damianus Yogi, Panglima West Papua Army, telah melakukan manipulasi dokumen yang menjadi dasar arah perjuangan mereka.    Hal ini seakan menegaskan bahwa sesungguhnya gerakan perjuangan OPM tidaklah sentralistis   dan bahkan terkesan egosentris.

SusiAir yang disandera pasukan TPNPB-OPM di Nduga

Ketidaksepahaman antarpemimpin masing-masing kelompok inilah yang seharusnya menjadi bukti bahwa gerakan pembebasan Papua Barat sangat sporadis dan terpecah, layaknya konflik antaretnis yang saling berebut kekuasaan.    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, sempat menyampaikan bahwa titik lokasi penyanderaan Kapten Philip sebenarnya sudah ditemukan dan dikepung oleh pasukan TNI-Polri,  belum ada reaksi terlebih  Pemerintah Selandia Baru justru datang dan memohon agar tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan.

 Permohonan ini didasarkan atas kekhawatiran Pemerintah Selandia Baru pada keselamatan jiwa pilot tersebut.   Sudah seharusnya pemerintah dapat menggunakan momen penyanderaan ini, dengan tentunya tambahan justifikasi yang tepat, sebagai momentum untuk dapat membuka mata dunia bahwa gerakan OPM tidaklah didasari atas keinginan kolektif masyarakat Papua untuk merdeka, melainkan oleh ketidakpuasan sebagian kelompok saja.

Stabilitas wilayah Papua harus tetap dikedepankan, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah di wilayah timur Indonesia tersebut.

Utusan Pemerintah Selandia Baru datang untuk cari tahu
persoalan Pilot SusiAir yang disandera TPNPB-OPM

Untuk kemerdekaan OPM berjuang politis dan militere.

Penyanderaan Pilot SusiAir bagi OPM bak  BackFire.