NusanTaRa.Com
byMcDonalDNunukaN, 07/12/2019
Ganti pimpinan ganti kebijakan mungkin suatu yang tidak terlalu salah, setidaknya ini terjadi di Kementerian Pendidikaan dan Kebudayaan RI yang baru saja ditempati mentei baru, Nadiem Makarim. Nadiem Makarim mengeluarkan pernyataan dan akan berusaha menerapkan yaitu akan meninjau pelaksanaan Ujian Nasional disekolah yang mendapat dukungan dari pegiat pendidikan bagi mereka menilai kualitas pendidikan tidak hanya melalui ujian nasional.
Beliau telah menegaskan bahwa pihaknya belum memutuskan menghapus UN namun sudah pasti ialah melakukan evaluasi dan pengkajian sebab esensi UN sebagai tolok ukur efektivitas sistem pendidikan dinilai sudah melenceng. Akibatnya, siswa dirugikan. Jika mendapat nilai tidak memadai, siswa merasa gagal dan sulit bagi siswa memahami dan menguasai banyak mata pelajaran (mapel). Begitu pula guru yang kerepotan dengan Kurikulum 2013 yang saat ini diterapkan.
Menurut Nadiem, UN sejatinya adalah instrumen untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Mulai sekolah, letak geografis, hingga kinerja dinas pendidikan. Tujuan utamanya ialah menunjang prestasi siswa. ”Tapi kenyataan di lapangan justru menjadi tolok ukur prestasi siswa. Ini kesalahan ”, Ujar SiDin Nadiem dalam acara Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin.Pakar pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis, Indra Charismiadji, berpendapat, hingga saat ini, ujian nasional gagal menjadi tolok ukur untuk melihat kualitas murid. " Ujian nasional itu seperti timbangan yang rusak karena tidak mengukur kualitas anak ", Ujar SiDin Indra, Rabu, 27 November 2019.
Ujian Nasional untuk 2020 tetap dilaksanakan, namun setelah itu akan berubah. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Ade Erlangga Masdiana, mengatakan Ujian Nasional 2021 akan berbeda dengan saat ini. Tapi ia masih merahasiakan perbedaan tersebut. “ Belum bisa disampaikan. Tunggu saja ”, Ujar SiDin Ade.
Beliau telah menegaskan bahwa pihaknya belum memutuskan menghapus UN namun sudah pasti ialah melakukan evaluasi dan pengkajian sebab esensi UN sebagai tolok ukur efektivitas sistem pendidikan dinilai sudah melenceng. UN sejatinya adalah instrumen untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Mulai sekolah, letak geografis, hingga kinerja dinas pendidikan. Tujuan utamanya ialah menunjang prestasi siswa. ” Tapi kenyataan di lapangan justru menjadi tolok ukur prestasi siswa. Ini kesalahan ”, Ujar SiDin Nadiem dalam acara Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Persoalan ujian nasional sudah lama menuai polemik, ujian nasional di sekolah dasar dan menengah berkali-kali berganti format dan nama dalam tujuh dekade terakhir. Saat Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015, misalnya, Kementerian Pendidikan membuat kebijakan bahwa ujian nasional bukan lagi satu-satunya penentu kelulusan murid, selain berdasarkan hasil ujian nasional, sekolah melalui rapat dewan guru berwenang menentukan kelulusan siswa.
Satu tahun berikutnya, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy berikhtiar mengembalikan posisi ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa. Keinginan Muhadjir menuai penolakan dari berbagai kalangan. Hingga Nadiem Makarim menggantikan posisinya pada Oktober lalu, Muhadjir tak berhasil mengubah format ujian nasional tersebut.
Dua pekan setelah menjabat Menteri Pendidikan, Nadiem berencana mengevaluasi ujian nasional. Rencana ini sebagai jawaban atas arahan Presiden Joko Widodo, yang meminta Nadiem merombak kurikulum pendidikan saat ini. " Fungsi dan penyelenggaraan ujian nasional dan zonasi sedang kami kaji ", Ujar SiDin Nadiem. Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Satriwan Salim, mengatakan ujian nasional tidak menjadi standar kelulusan yang adil bagi semua murid. Sebab, kata dia, siswa yang berada di daerah pelosok tidak memiliki fasilitas belajar-mengajar yang memadai, selayaknya sarana pendidikan di perkotaan.
Itje Chodidjah anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah, Itje Chodidjah, menolak penghapusan ujian nasional. Ia mengatakan ujian nasional harus tetap ada, tapi tidak menjadi satu-satunya alat ukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan kurikulum. " Ada aspek keterampilan dan non-kognisi yang tidak bisa diukur lewat ujian, harus lewat assessment guru setiap hari ", Ujar SiGaluh Itje. Ia menyarankan ujian nasional digelar pada pertengahan tahun ajaran, sehingga hasil ujian itu menjadi bahan evaluasi di sekolah.
Ganti menteri ganti kebijakan lol,
Nadiem Makarim akan menghapuskan Ujian Nasional.
Dua pekan setelah menjabat Menteri Pendidikan, Nadiem berencana mengevaluasi ujian nasional. Rencana ini sebagai jawaban atas arahan Presiden Joko Widodo, yang meminta Nadiem merombak kurikulum pendidikan saat ini. " Fungsi dan penyelenggaraan ujian nasional dan zonasi sedang kami kaji ", Ujar SiDin Nadiem. Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Satriwan Salim, mengatakan ujian nasional tidak menjadi standar kelulusan yang adil bagi semua murid. Sebab, kata dia, siswa yang berada di daerah pelosok tidak memiliki fasilitas belajar-mengajar yang memadai, selayaknya sarana pendidikan di perkotaan.
Itje Chodidjah anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah, Itje Chodidjah, menolak penghapusan ujian nasional. Ia mengatakan ujian nasional harus tetap ada, tapi tidak menjadi satu-satunya alat ukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan kurikulum. " Ada aspek keterampilan dan non-kognisi yang tidak bisa diukur lewat ujian, harus lewat assessment guru setiap hari ", Ujar SiGaluh Itje. Ia menyarankan ujian nasional digelar pada pertengahan tahun ajaran, sehingga hasil ujian itu menjadi bahan evaluasi di sekolah.
Ganti menteri ganti kebijakan lol,
Nadiem Makarim akan menghapuskan Ujian Nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar