NusaNTaRa.Com
byKariTaLa LA, R a b u, 2 1 D e s e m b e r 2 0 2 2
Presiden Jokowi mengumumkan larangan eksport Bijih Bouksit mulai Juni 2023
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ihwal pelarangan ekspor bijih
bauksit yang akan berlaku mulai Juni 2023,
kebijakan ini diambil sebagai komitmen pemerintah untuk terus melakukan
hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah juga dinikmati di dalam negeri. "
Mulai Juni 2023, pemerintah bakal melarang ekspor bijih bauksit. Saya ulang, pemerintah akan memberlakukan
pelarangan ekspor bijih bauksit di Juni 2023
", Ujar SiDin Jokowi dalam
Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Sebelumnya pemerintahpun telah melarang ekspor beberapa jenis
bijih, sambung Jokowi, namun
disamping itu pemerintah juga akan mendorong industri pengolahan dan pemurnian
bauksit di dalam negeri, “ Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri
ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi
sekitar Rp62 triliun ”, Tutur
SiDin Jokowi dengan Plabomoranya (hebatnya). Jokowi juga membeberkan beberapa pertimbangan
lain dari keputusan pemerintah untuk pelarangan ekspor ini.
Terkait larangan
ekspor beberapa sumber daya mineral
membuat Indonesia digugat ke WTO (World Trade Organization) atau
organisasi perdagangan dunia, karena
kebijakan tersebut banyak negara yang
merasa dirugikan, akibat dari larangan ekspor bahan mentah Indonesia.
Menteri Invetasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil
Lahadalia mengatakan, pada tahun ini
pemerintah mulai melakukan pelarangan ekspor bauksit, timah, hingga
tembaga. Menurutnya hal ini demi
menciptakan hilirisasi pada sumber daya mineral dan menghadirkan nilai
tambah, " Kita juga memberlakukan hal yang sama
(larangan ekspor timah) seperti nikel, biarkan saja orang membawa kita ke WTO,
tidak usah pusing ", Ujar SiDin
Bahlil Lahadalia di ITS Surabaya, Selasa (04/10/2022).
Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia setelah
China tetapi Indonesia justru menjadi
eksportir terbesar untuk nikel di dunia mengalahkan China, "
Indonesia menjadi penghasil timah terbesar kedua setelah China, tetapi
China melakukan hilirasi 60-70%, di Indonesia tidak lebih 5% ",
Ujar SiDin Bahlil Laji. Sehingga saat ini fokus pemerintah menurut
Bahlil membangun hilirisasi timah, dengan melakukan
pelarangan ekspor terlebih dahulu agar negara lain bisa masuk ke
Indonesia, " Kita penghasil timah tetapi negara lain yang
menentukan harga timah, saya sampai bingung. Ini kita yang pintar atau
pintar-pintar bodoh atau kita yang di tipu-tipu
", Ujarnya Menambahkan.
Bagi Jokowi pelarangan
ekspor Bouksit dan bijih lainnya, "
Pertama, saya ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.
bDan yang kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru ",
Ujar SiDin Jokowi dengan Plabomoranya (hebatnya). Pertimbangan ketiga adalah meningkatkan
penerimaan devisa dan yang
keempat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.
Jokowi menyontohkan bahwa dulu saat ekspor bahan mentah
nikel yang menghasilkan USD1,1 miliar, tahun ini perkiraannya sudah melebihi
USD30 miliar, " Betapa lompatan nilai tambah itu, yang kita
dirugikan berpuluh-puluh tahun. Pajak
gak kita dapat, kalau kita ikut memiliki dividen juga gak dapet, royalti juga
gak dapet. Bea ekspor juga ga dapet, pembukaan lapangan kerja kita juga gak
dapet. Nggak dapet apa-apa, ini yang harus dihentikan ”,
Ujarnya lebih tegas. “ Dan
hari ini akan kita tambah lagi, kalau kemarin stop nikel, hari ini akan kita
umumkan satu komoditas yang kita miliki ", Ujar SiDin Jokowi.
Dia mengatakan bahwa ekspor bahan mentah RI tidak bisa
lagi dibiarkan. Bahkan, selain bijih bauksit, tahun depan akan ada lagi entah 1
atau 2 komoditas yang dihentikan ekspornya. "
Karena jelas, USD1,1 miliar yang melompat jadi lebih dari USD30 miliar,
dari Rp18 triliun menjadi Rp460 triliun, kalau kita teruskan, rugi besar kita
meskipun kita digugat. Gak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan
digugat lagi. Gapapa. Suruh gugati terus. Yang kedua digugat belum rampung,
yang ketiga kita stop, digugat lagi nggak apa-apa. Tugas kita adalah mencari
nilai tambah yang sebesar-besarnya ", Ujar SiDin Jokowi dengan Soppengernya (Jumawanya).
Bahlil menceritakan, adanya larangan ekspor nikel yang
dilakukan sebelumnya memang membuat Indonesia di gugat WTO, namun kita
berhasil membangun hilirisasi dengan masuknya investor yang menggarap
nikel di Indonesia. Mulai dari
perusahaan asal Korea Selatan LG dan
CATL perusahaan asal China yang akan membangun ekosistem nikel mulai dari
mining (penambangan), pembangunan smelter, prekusor, katoda, baterai sel hingga
mobil listrik.
Hal tersebut memberikan nilai tambah untuk pendapatan nikel. Jika sebelum dilakukan hilirasi atau hanya melakukan ekspor nikel, negara hanya mendapatkan USD3,4 miliar pada tahun 2018 serta nilai itu menukik pada tahun 2021 angkanya naik menjadi USD20,5 miliar, " Tahun 2022, saya target bisa mencapai USD30 miliar supaya naik menjadi 10 kali lipat " Pungkas Bahlil Lahadalia dengan Plabomoranya (hebatnya).
Bahlil Lahadalia Menteri Investasi dan BKPM
Industrialisasi
dan hilirisasi tingkatkan pendapatan.
Jokowiv
larang eksport Bouksit untuk tingkatkan
pendapatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar