TOKOH ADAT KOMORO BENGONG, DANA APBD MIMIKA Rp 4,3 T PEMBANGUNAN NOL.

NusanTaRa.Com

byMuhammaDBakkaranG,                                                                                                    24   J u l i   2020

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian saat mengunjungi Papua.

Tokoh adat Kamoro, Mimika, Papua  terkaget setelah mendapatkan bahwa APBD Mimika yang mencapai Rp 4,3 triliun,  sebagaimana  diungkapkan Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro, Georgorius Okoare.    "  Saya baru tahu bahwa APBD Mimika Rp 4,5 triliun (Rp 4,3 triliun).   Saya hampir mau pingsan ini, Bapak. Uang ini ke mana, saya balik tanya  ",  Ujar SiDin Gery sapaan  saat pertemuan antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan para tokoh masyarakat Kabupaten Mimika bertempat di Hotel Rimba Papua Timika, Rabu (22/7/2020) malam.

Gery menyoroti ketimpangan pembangunan di Kabupaten Mimika, terutama antara warga lokal dengan warga dari luar Papua meski dengan alokasi anggaran yang sangat fantastis untuk sebuah kabupaten dengan jumlah penduduk tidak lebih dari sekitar 300 ribu jiwa,   "  Pembangunan ini nol bulat. Tidak ada, semua harus tahu itu  ",   Ujar SiDin Gery dengan Plabomoranya (hebatnya).   Ia menilai Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran dalam jumlah yang sangat besar ke Provinsi Papua dan Papua Barat selama masa Otonomi Khusus (Otsus) hingga kini.

Hanya saja anggaran yang besar itu,  katanya  justru banyak disalahgunakan oleh para pejabat di Papua sendiri, bukan dipakai untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.   “  Pemerintah Pusat itu sudah kasih uang untuk Papua dan Papua Barat,  yang salah kita orang Papua sendiri.   Pejabat Papua sendiri yang korupsi. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kenapa tidak tangkap orang-orang ini. Mau tuntut terima uang Otsus terus, sama saja, pembangunan tidak ada, nol  ",   Ujar SiDin Laji.

Tidak itu saja, Gery meminta Mendagri Tito Karnavian agar memberikan teguran keras kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang disebutnya kerap berangkat ke Jakarta.   "  Bapak Mendagri, tolong bapak bupati kami ini jangan ke Jakarta terus, tapi tinggal di tempat untuk mengurus dan memperhatikan rakyat.   Jangan-jangan bapak mereka yang panggil bapak bupati kami untuk pergi ke Jakarta membantu tugas-tugas bapak  ",   Ujar SiDin Gery.

Tokoh masyarakat Suku Kamoro lainnya, Marianus Maknaipeku, meminta Pemerintah Pusat memperhatikan peningkatan kualitas SDM generasi muda Suku Kamoro sebagai suku asli di Mimika.     "  Sekarang ini hak-hak politik kami diambil alih oleh orang lain. Kami menjadi penonton di tanah kami sendiri. Bahkan saat penempatan pegawai, anak-anak Kamoro dibuang ke wilayah pesisir, bahkan ada yang di-nonjob-kan. Tolong angkat anak-anak Kamoro menjadi ASN di Kabupaten Mimika  ",  Ujar SiDin Marianus. 

Menko polhukam,  Machpud MD

Marianus yang juga merupakan pengurus Lemasko itu mengajak Menko Polhukam Mahfud MD bersama rombongan agar menyempatkan diri melihat dari dekat pemukiman warga Suku Kamoro di sekitaran Pelabuhan Pomako yang hingga kini masih tinggal di gubuk-gubuk darurat dan kumuh, sebelum bertolak menuju Provinsi Maluku pada Kamis (24/7) pagi.   "  Esok pagi sebelum Bapak berangkat, tolong kunjungi kampung-kampung kami di pesisir, nanti lihat rumah-rumah kumuh. Padahal APBD Mimika mencapai Rp 4,3 triliun, tapi kami tidak tahu dan tidak pernah merasakan uang sebanyak itu dikemanakan  ",  Ujar SiDin Marianus.

Terkait sejumlah kritikan para tokoh masyarakat tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng agar benar-benar mengelola APBD secara baik dan transparan, terutama menyangkut pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua.   "  Mengenai banyak masyarakat masih tinggal di perumahan kumuh, ini tugasnya bapak bupati. Anggaran agar betul-betul dikelola dengan baik. Kemudian lebih transparan  ",   Ujar SiDin  Tito Karnavian.

Meski Dana Otsus akan berakhir 2021, pemerintah pusat memberi sinyal kuat bahwa Dana Otsus akan diperpanjang lagi selama 20 tahun ke depan.   DPD RI juga sebagai representasi daerah berjuang agar Otsus Papua tetap berlanjut,   "  Kami DPD pasang badan untuk Otsus tetap berjalan untuk Papua. Kami DPD pertaruhkan ini tetap berlanjut, karena ini masih sangat kita butuhkan  ",   Ujar SiDin  Nono Sampono  Wakil Ketua DPD RI.

Pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dengan para tokoh masyarakat Mimika itu juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto.

Bupati MIMIKA, Eltinus Omaleng

Dana Otsus untuk memacu pembangunan Papua,

APBD Mimika milliaran tapi pembangunan  hampa.