NusaNTaRa.Com
byDannYAsmorO, R a b u, 1 7 M e i 2 0 2 3
 |
| Polisi RW yang akan dijadikan Program Nasional |
Rencana Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam)
Polri Komjen Fadil Imran yang menjadikan
program Polisi RW secara nasional dinilai terlalu bombastis dan tidak
realistis karena Penerapan program tersebut dianggap bisa makin
membebani anggaran negara. Awal pekan
ini, Fadil meluncurkan program Polisi RW untuk bertugas di wilayah hukum Polda
Jawa Barat. Ia mengatakan program Polisi RW diadakan untuk mengatasi
permasalahan keamanan yang berpotensi muncul dari basis komunitas terendah,
yakni lingkungan rukun warga (RW).
Polisi RW ditempatkan di setiap wilayah dan diharapkan
dapat mencegah gangguan keamanan dan Kantibmas dan bekerja sama dengan seluruh elemen
masyarakat, " Sebenarnya Polisi RW itu tugasnya bagaimana mewujudkan RW yang sejuk dan aman
dengan security assessment, polisi akan lakukan itu dengan ketua RW setempat
dan elemen masyarakat ", Ujar SiDim Fadil Imran, Senin (15/05/2023). Program Polisi RW juga mewujudkan polisi
sebagai pengayom bagi masyarakat karena Polisi RW perlu memahami permasalahan masyarakat di
tingkat RW mulai dari soal ekonomi masyarakat hingga kasus stunting, "
Bukan mengutamakan penegakan hukum, tapi mencegah itu lebih murah, lebih
efektif. Kalau RW aman, kelurahan aman, dan seterusnya juga bakal aman ",
Ujar Fadil Imran.
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and
Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai rencana program Polisi RW
untuk diterapkan hingga tingkat nasional terlalu bombastis dan tidak
realistis. Pembentukan program itu
berkaitan dengan peningkatan jumlah personel. Menurutnya, anggaran negara tidak
akan mampu memenuhi kebutuhan peningkatan personel kepolisian terus
menerus, " Tidak realistis bila melihat anggaran negara
yang sudah sangat besar untuk kepolisian
", Ujar SiDin Bambang dengan Soppenger
(Jumawanya), Rabu (17/05/2023).
Bambang Rukminto pesimis
program itu bisa terlaksana because program sebelumnya yang menjadi prioritas,
yakni satu desa satu bhabinkamtibmas hingga kini sulit terealisasi, "
Satu desa satu bhabinkamtibmas sampai sekarang belum terpenuhi, apalagi
untuk memenuhi satu RW satu polisi ", Ujar Bambang R. Fadil I, kata Bambang, seharusnya tidak
menjadikan kondisi di Polda Metro Jaya sebagai landasan program nasional
sehingga sebelum merencanakan program sebaiknya
keliling terlebih dahulu ke berbagai polsek di daerah-daerah terpencil.
" Polisi RW
itu bisa saja efektif bila dilakukan di perkotaan dengan rasio penduduk yang
sangat tinggi. Tapi untuk jadi program nasional masih akan sulit ",
Ujar Bambang R. Menurutnya, Fadil lebih baik mengoptimalkan
program pemolisian komunitas (community of policing) atau pemolisian masyarakat
serta meningkatkan kinerja bhabinkamtibmas,
" Kabaharkam lebih baik
membuat program-program yang lebih membumi, menyesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat saat ini maupun membuat pondasi yang kuat terkait pembangunan
partisipasi publik di bidang keamanan ", Ucap Fadil Imran menjelaskan.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS) menilai program Polisi RW untuk melakukan pantauan keamanan dalam
lingkup terkecil tak perlu karena menurut Ahmad Sajali fungsi keberadaan Polisi
RW tersebut bisa digantikan dengan teknologi seperti CCTV. "
Sebenarnya kalo sampe satuan RW mah enggak perlu ya, kalo emang
alasannya jangkauan kan harusnya udah bisa masifin penggunaan teknologi kayak
CCTV ", Ujar SiDim
Ahmad Sajali Anggota Div Pemantauan Kontras, Senin (15/05/2023).
" Sebenarnya
kalo sampe satuan RW mah enggak perlu ya, kalo emang alasannya jangkauan kan
harusnya udah bisa masifin penggunaan teknologi kayak CCTV ",
Ujar Ahmad Sajali, Senin (15/05/2023). Apalagi, kata Sajali, sudah ada Pos Polisi
sub Sektor (Polsub Sektor) di setiap kecamatan yang bisa memantau sampai
tingkatan terkecil, " Toh existing sekarang, polisi juga udah ada
di satuan yang lebih kecil dari kecamatan jadinya Polsubsek ",
Ujar Ahmad Sajali dengan Soppengernya (Jumawanya).
Sementara itu, Ketua Indonesian Police Watch (IPW)
Sugeng Teguh Santoso menilai program Polisi RW bisa jadi solusi agar kehadiran
polisi sebagai pelindung, pelayan dan
pengayom masyarakat terlaksana dengan baik.
Menurutnya, rasio ideal untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut yaitu 1:400. Artinya, ada satu personel untuk
tiap 400 warga. Namun, kata dia, rasio saat ini yaitu 1:1.300, "
Dengan rasio sekarang 1:1.300, maka linyanyom belum dapat dicover dengan
baik ", Cakap SUGENG Teguh S.
Namun, Sugeng menegaskan konsep Polisi RW akan berimplikasi pada tambahan anggaran kepolisian. Sebab, dibutuhkan lebih banyak personel serta peningkatan profesionalisme. " Konsep ini membutuhkan penambahan personel yang berimplikasi pada anggaran dan juga peningkatan profesionalisme, agar keberadaan polisi di tengah masyarakat efektif dan diterima masyarakat " dan " Bisa diakali dengan personel yang ada, tanpa penambahan personel, tetapi beban kerja makin berat. Nah, apakah akan rela anggota Polri tambah beban kerja ? Kemudian secara bertahap ada penambahan personel dan tambahan anggaran ", Ucap Sugeng Teguh S tegas.
Komjen Padil Imran meresmikan Polisi RW UTK wilayah Jabar
Peningkatan
kapasitas Polisi untuk efektipitas tugas.
Rencana
pembentukan Polisi RW terasa tidak
Realistis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar