PGRI MUNDUR DARI POP KEMENDIKBUD MENYUSUL NU DAN MUHAMMADIYAH.

NusanTaRa.Com

byMuhammaDBakaranG,                                                                          26  Juli  2020

Pengunduran diri Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menambah jumlah organisasi yang  mengundurkan diri meski  telah terdaftar sebagai anggota.   Sebelumnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah menyatakan pengunduran diri mereka dari keanggotaan pada POP tersebut. 

Pengunduran Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama dan Majelis Pendidikan Dasar-Menengah PP Muhammadiyah   dari kepesertaan di program POP,   Padahal, kata Huda, PP Muhammadiyah dan PBNU adalah dua entitas dengan rekam jejak panjang di dunia pendidikan Indonesia kata Syaiful Huda Ketua Komisi X (bidang pendidikan) DPR RI.   "  Pengunduran diri NU dan Muhammadiyah dari program ini menunjukkan ada ketidakberesan dalam proses rekrutmen POP  ",   Ujar SiDin Syaiful Huda, Kamis, 23 Juli 2020.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengungkapkan adanya kejanggalan terhadap sejumlah organisasi kemasyarakatan yang lolos seleksi Program Organisasi Penggerak (POP).    “  Kami melihat organisasi masyarakat yang terpilih itu indikasinya tidak jelas  ”  Ujar SiDin Kasiyarno Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah,  Kamis, 23 Juli 2020.    Ormas-ormas tersebut akan mendapatkan bantuan yang dibagi berdasarkan tiga kategori,  Gajah memperoleh bantuan maksimal Rp 20 miliar per tahun. Lalu Macan memperoleh bantuan maksimal Rp 5 miliar per tahun. Kemudian Kijang memperoleh bantuan maksimal Rp 1 miliar per tahun.

Menurut Kasiyarno, ada ormas yang levelnya hanya bimbingan belajar, paguyuban  dan forum yang lolos untuk melaksanakan POP.   Kebanyakan organisasi ini juga tidak memiliki kantor dan rekam jejak yang jelas di bidang pendidikan sehingga bagi mereka kelembagaan POP ini sangat meragukan dapat melaksanakan misinya dan mencapai tujuan pengembangan duni pendidikan tanah air yang bertanggung jawab.

Unifah Rosyidi   ketua Umum Pengurus Besar PGRI,  mengatakan ada sejumlah pertimbangan mengapa PGRI mundur sebagai peserta Organisasi Penggerak Kemendikbud meski telah menjadi organisasi penggerak terpilih.    Banyak aspirasi dari bawah dari pengurus PGRI pusat sampai daerah seluruh Indonesia yang menyuarakan untuk tidak bergabung dalam POP Kemendikbud.

Salah satu pertimbangan PGRI untuk mundur ialah PGRI memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3 T, dalam menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi.    PGRI juga memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

“  Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari  ”,   Ujar SiDin Unifah Rosyidi, Jumat (24/7/2020).    Meski begitu, sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah, PGRI menyatakan berkomitmen terus membantu dan mendukung program pemerintah dalam memajukan Pendidikan Nasional.

Berikut 5 (lima) poin pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta Organisasi Penggerak Kemendikbud:

1. Pandemi Covid-19 datang meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua. Sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI bahwa semua pihak harus memiliki sense of crisis, maka kami memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3 T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini.

2. PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari.

3. Kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas. PGRI memandang bahwa perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan (Continuing Professional Development).

4. PGRI sebagai mitra strategis Pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen terus membantu dan mendukung program pemerintah dalam memajukan Pendidikan Nasional. Saat ini PGRI melalui PGRI Smart Learning & Character Center (PGSLCC) dari pusat hingga daerah berkonsentrasi melakukan berbagai program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dilakukan secara masif dan terus menerus khususnya dalam mempersiapkan dan melaksanakan PJJ yang berkualitas.

5. PGRI mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekrutmen selama 10 tahun terakhir, memprioritaskan penuntasan penerbitan SK Guru Honorer yang telah lulus seleksi PPPK sejak awal 2019, membuka rekrutmen guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat, dan perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang selama ini mengisi kekurangan guru dan sangat terdampak di era pandemi ini.

“  Demikian pernyataan sikap PGRI, dan dengan pertimbangan di atas kami mengharapkan kiranya program POP untuk tahun ini ditunda dulu. Dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua dalam pengabdian memajukan pendidikan  ”,   Ujar SiDin Unifah Rosyidi.

Tak Efektip Fungsi POP Kemendikbud,

PGRI Keluar dari keanggotaan POP Kemendikbud.