ORGANISASI KERAJAAN NUSANTARA INGIN DILIBATKAN DALAM URUSAN NEGARA.

NusanTaRa.Com

byPunGKadA,  14/02/2020

Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan perhatian nyata kepada keraton dan kerajaan yang keberadaannya masih ada tersebar diseluruh daerah  Indonesia.   MAKN menilai dalam pembangunan negara, selama ini pemerintah pusat dinilai belum memberikan peran yang lebih nyata kepada keraton maupun kerajaan yang notabene justru sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri.

Ketua harian musyawarah agung, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Eddy Wirabhumi menegaskan, pihaknya berharap MAKN dapat bersinergi bersama pemerintah dalam penataan negara kedepan.   Kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut menjelaskan harapan dapat bersinergi bersama pemerintah karena merujuk terhadap adanya amanat undang-undang. 

Karena bagaimanapun bahwa base dari Kebudayaan bangsa Indonesia tumbuh dari kehidupan kerajaan Nusantara yang menjadi perekat bangsa.    "  Makanya sekarang kita istilahnya bersinergi dengan pemerintah, karena amanat undang-undang seperti itu. Dalam undang-undang pemerintahan daerah diwajibkan untuk menjaga nilai-nilai tradisi  ",  Ujar SiDin  KPH Eddy Wirabhumi, saat menggelar konferensi pers di Swiss Bellhotel, Intermark, Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (29/1/2020) malam. 

Pihaknya meyakini keterlibatan merekaa akan berhasil dalam memperkuat negara jika keturunan raja terdahulu dapat dirangkul untuk menata negara kedepan, apabila pemerintah pusat serius ingin mandiri dibidang ekonomi.   Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) merupakan sebuah organisasi kerajaan-kerajaan yang sudah ada sebelum berdirinya negara Indonesia.

Menurut KPH Eddy Wirabhumi, apabila pemerintah pusat ingin berjati diri didalam kebudayaan, pihaknya sangat berharap kepada pemerintah pusat agar dapat merangkul keturunan-keturunan raja yang terdahulu.   Keturunan raja dalam hal ini keraton maupun kerajaannya masih ada dapat menjadi pusat-pusat pelestarian budaya untuk membangun negara di bidang kebudayaan, dan beberapa penyelengaraan negara sangat efektip dan mudah dipahami oleh masyarakat.

"  Beliau-beliau ini komit, karena beliau juga berjuang budaya. Keturunan-keturunan dari raja-raja yang terdahulu sehingga komit untuk tetap menjaga tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mestinya beliau-beliau yang memang pusat-pusat pelestarian budaya ini harus diajak kembali untuk membangun negara, setidaknya di bidang kebudayaan  ", Ujar SiDin  KPH Eddy Wirabhumi.

Keterlibatan Keraton atau kerajaan dalam kesatuan sinergitas pembangunan daerah tentu akan melahirkan satu pembangunan yang selaras dengan kebutuhan hidup daerah tersebut dalam hal ini peran masyarakat dan Kerajaan di daerah akan menjadi sumber inspirasi bagi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.   KPH Eddy Wirabhumi menjelaskan, selain keberadaan keraton maupun kerajaan menjadi pusat pelestarian budaya, keberadaan keraton tersebut dinilai punya potensi luar biasa dari sumber daya alamnya di wilayah masing-masing.

          
Ketua Harian Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) KPH Eddy Wirabumi (kiri).     

Kerajaan Pusat budaya daerah Nusantara,
MAKN ingin dilibatkan dalam urusan negara.