LIMA LEGENDA KEBERADAAN SEJARAH KEBESARAN MAJAPAHIT SEBAGAI TERBESAR DI NUSANTARA.

NusanTaRa.Com
byJoneDPringgoNDandI,  04/01/2020.

Saat mendengar kata Majapahit, ingatan kita mungkin akan kembali ke guru sejarah yang menerangkan bahwa Majapahit adalah kerajaan besar yang berpusat di Jawa Timur.   Beberapa sumber terpercaya menyebut kerajaan Majapahit berkuasa cukup lama, sekitar tahun 1293 sampai 1500 M.

Sehingga tak ayal lagi hanya sedikit bukti sejarah tentang Majapahit yang bisa dijadikan jadi perhatian kita, karna ia bagai sirna ditengah sejarah kehidupan.  Pusat kerajaannya pun hingga kinipun lokasinya masih menjadi misteri, sehingga Majapahit yang berkembang  lebih kearah kisah  mitos dan cerita folklore.    5 fakta tentang kerajaan Hindu-Budha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap yang terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu  :

1. Pendiri Majapahit

Majapahit tak akan ada jika Raden Wijaya tidak membangunnya. Dia adalah pendiri sekaligus raja pertama Majapahit yang lihai dalam berstrategi,   Siapakah Raden Wijaya dan dari mana dia berasal ?.    Raden Wijaya lazim digunakan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit oleh para sejarawan,  saat dia hidup sekitar abad ke-13, istilah Raden belum ada,  nama Wijaya sendiri ada di kitab Paraton yang ditulis sekitar abad ke-15.

Pendiri kerajaan Majapahit dalam kitab Nagarakertagama  tertulis  adalah Dyah Wijaya.  Dyah adalah gelar kebangsawanan dan merupakan cikal bakal gelar " Raden ",  tapi nama aslinya adalah Nararya Singgramawijaya sesuai dalam prasasti Kudadu yang dibuat Wijaya pada 1294.  Menurut kitab Pararaton, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Cempaka yang merupakan pangeran Singasari. Dia tumbuh di istana kerajaan Singasari.  Namun, ada banyak informasi berbeda terkait asal usul Raden Wijaya.

2. Masa kejayaan dan peran Hayam Wuruk

Kerajaan yang berdiri sekitar 1293 hingga 1500 M ini mencapai puncak kejayaan saat dipimpin Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350 sampai 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, daerah kekuasaan mencakup seluruh nusantara, yakni meluas sampai ke Sumatra, semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik (Singapura) dan sebagian kepulauan Filipina. Sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada di genggaman Majapahit.

Hayam Wuruk menjadi pemimpin saat usianya 16 tahun. Meski sangat muda, tindak tanduknya memimpin kerajaan tertuang dalam  Nagarakertagama. Tertulis bahwa tidak ada satu pun yang mampu mengganggu kedamaian pemerintahannya. Dia adalah raja keempat kerajaan Majapahit setelah mewarisi tahta ibunya, Tribhuwana Tunggadewi atau putri Raden Wijaya.

3. Panglima tertinggi Gajah Mada

Keberhasilan Hayam Wuruk tak lepas dari pengaruh Gajah Mada sebagai mana dalam  Negarakertagama mengungkapkan bahwa ia  panglima tertinggi, mahapatih, sekaligus tangan kanan Hayam Wuruk.   Gajah Mada lahir sekitar awal abad ke-14 dari kalangan rakyat biasa ketika menjadi pasukan kerajaan, dia harus menempa diri melebihi orang lain dan menjadi Maha Patih tidak didapat dengan cuma-cuma.

Gajah Mada diyakini sebagai Lembu Muksa atau titisan dari Dewa Wisnu menurut keyakinan masyarakat sehingga Gajah Mada mendapat legitimasi sangat kuat dari rakyat Majapahit dengan wujut  kepatuhan yang kuat dari rakyat dan kepercayaan yang besar dari Raja.   Awal kariernya dimulai sebagai anggota prajurit Bhayangkara,  kemudian menjadi Bekel atau Kepala Prajurit Bhayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal Raja.

Pada 1321, dia dipromosikan menjadi Patih di Daha, wilayah yang lebih luas dibanding sebelumnya menggantikan Arya Tilam. Di sana, Gajah Mada mendapat pendidikan, pelatihan, dan bimbingan dari Maha Patih Maja Patih saat itu  Arya Tadah.   Melihat kemampuan Gajah Mada yang luar biasa tampaknya membuat Arya Tadah sengaja mengkader Gajah Mada untuk menggantikan posisinya kelak.

4. Sumpah Palapa

Sumpah Palapa sebenarnya adalah janji politik yang diucapkan Gajah Mada ketika dilantik sebagai Maha Patih,   sebuah janji yang sangat melegenda hingga kini dan akan selalu dikenang,  Janji politik yang benar-benar diwujudkannya untuk menyatukan Nusantara, yaitu kawasan yang lebih besar dari Indonesia tapi meliputi seluruh semenanjung Malaya (Malaysia dan Singapura), Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin (Australia).  Berikut Sumpah Palapa seperti dimuat dalam kitab Pararaton  :

" Sira Gajah Mada Pepatih amangkubumi tan ayun amukti palapa, sira Gajah Mada : “  Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, saman ingsun amukti palapa  ”.   Battoanna  :  Beliau Gajah Mada menjabat Patih Mangkubumi tidak ingin menikmati palapa, beliau Gajah Mada berkata : “  Kalau sudah kalah seluruh Nusantara, saya akan menikmati palapa :  "  Kalau sudah kalah Gurun, Seram, Tanjungpura, Haru, Pahang (Semenanjung), Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik (Singapura), pada waktu itulah saya menikmati palapa  ".

5. Runtuhnya Majapahit

Kematian Gajah Mada pada 1364 menjadi awal redupnya kejayaan Majapahit, meski belum ada yang dapat memastikan penyebab kematian sang Maha Patih.   Sepeninggal Gajah Mada,  Hayam Wuruk sangat terpukul dan menolak menunjuk Maha Pahit lain dengan  alasan Hayam Wuruk melakukan itu karena dia berutang budi pada Gajah Mada yang membawa puncak keemasan dan sangat menghormatinya.

drNGI,GloriaSetyvaniPutri,  16maret2019.

NusanTaRa bumi mejik di Khatulistiwa,
Majapahit kerajaan terbesar di NusanTaRa.

UNDERPASS YIA 1,4 KM TERPANJANG DI INDONESIA RESMI DIBUKA

NusanTaRa.Com
byDannYAsmorO. 25/01/2020

"  Underpass ini sudah selesai dibangun sejak Desember lalu, dan hari ini mulai kita buka  ", Ujar SiDin Ahmad Cahyadi  Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 7, disela pembukaan sekaligus Uji Coba underpass di Desa Glagah, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta,  Jumat (24/01/2020).

Terowongan atau underpass terpanjang di Indonesia yang terletak di bawah areal terminal bandara internasional Yogyakarta (Yogyakarta International Airpot/YIA) resmi dibuka. Underpass YIA dengan panjang mencapai 1,4 kilometer ini menghubungkan Desa Glagah dan Desa Palihan di Panewon, Temon, Kulonprogo.   Underpass ini merupakan hasil pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di bawah Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat. Konstruksi jalan ini berada di jalur pantai selatan jawa (Pansela) yang berada tepat di bawah bandara YIA.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku telah merampungkan pengerjaan underpas atau jalur bawah tanah terpanjang di Indonesia dan dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, Underpass NYIA memiliki panjang hingga 1,4 km yang terdiri dari Konstruksi terowongan (slab tertutup} sepanjang 1.095 meter serta  jalan pendekat arah timur dab barat masing-masing sepanjang 110 meter dan 100 meter.    Selain itu jalur yang bertujuan menghubungkan Purwokerto dengan Yogyakarta ini memiliki lebar 7,85 meter, clearance atas 5,2 meter, dan samping 18,4 meter dan 1,1  km merupakan bagian tertutup (terowongan).

Underpass ini memiliki panjang 1,05 yang tertutup dari panjang keseluruhan 1,406 km. Underpass ini dibangun dengan dua lajur dengan dilengkapi pembatas jalan di sisi tengah.   Setiap lajurnya ada dua jalur dengan lebar 7,85 meter dan ketinggian 5,1 meter. selain itu juga dilengkapi dengan beberapa unsur keselamatan, seperti lampu flip-flop, emergency exit 8 unit, dan 34 unit exhaust fan. Di kedua pintu masuk juga dilengkapi dengan speaker untuk menghimbau pengguna jalan lebih hati-hati. Dari speaker ini akan menggunakan himbauan keselamatan berlalu-lintas dan kehati-hatian dalam tiga bahasa.

"  Konstruksinya sudah sesuai dengan desain dan sesuai ketentuan dan aturan yang ada  ", dan  "  Kita syaratkan kecepatan maksimal 40 km/jam dan tidak boleh berhenti di dalam  ", Ujar SiDin Ahmad C menjelaskan.    Ahmad memastikan kondisi jalan sudah layak untuk dioperasionalkan dan  sudahpun  mendapatkan rekomendasi kelaikan jalan dari komite keselamatan jembatan dan terowongan jalan. Namun untuk sementara waktu akan ditempatkan petugas keamanan, karena ini akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang.

Di kedua sisi jalan juga ada dipasang orname budaya lokal,  diantaranya ornamen tari Angguk yang menjadi tarian khas Kulon Progo dan Tari Jathilan yang menjadi kesenian khas di DIY.    Kepala Dinas Perhubungan DIY, Sigit Sapto Raharjo mengatakan underpass terpanjang di Indonesia. Untuk itu masyarakat harus ikut menjaga keamanan underpass ini,  khususnya di kedua mulut underpass yang langsung berhubungan dengan persimpangan yang akan rawan dengan kecelakaan yang memerlukan satu  kewaspadaan dari masyarakat atau penggunnanya.

Jalur yang dibangun sejak November 2018 ini juga memiliki 8 pintu darurat sebagai penunjang keamanan dan keselamatan jalan tersebut.    Tak hanya menghubungkan Yogyakarta dengan Purwokerto, adanya underpass ini juga diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas warga Kulon Progo dan diharapkan jalur ringkas ini daapat menyokong laju perekonomian warga sekitar dan Yokyakarta umumnya, "  Konstruksinya sudah sesuai dengan desain dan sesuai ketentuan dan aturan yang ada  ",  Ujar SiDin Ahmad C.   

"  Sampai bulan Maret ini kita akan uji cobakan dengan menempatkan petugas untuk nanti dievaluasi  ", Ujar SiDin Sigit Sapto.  Sigit memastikan ini akan menjadi destinasi baru. Banyak warga akan berdatangan untuk melihat kondisi jembatan. Ini akan menjadi potensi ekonomi baru bagi masyarakat.    Proyek ini menghabiskan anggaran dari APBN 293 miliar dengan waktu pekerjaan mulai November 2018 sampai dengan Desember 2019.

Tempat gelap pakai penerangan pelita,
UnderPass YIA, Jalan terowongan terpanjang di Indonesia.

PERTAMA KALI WNI DITUNJUK PEMERINTAHAN JEPANG SEBAGAI DUTA LUAR NEGERI PREFEKTUR OITA.

NusanTaRa.Com
byAsnISamandaK,  27/01/2020

Ananda Setiyo Ivannanto seorang Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Pemerintah Jepang ditunjuk sebagai Duta Luar Negeri Prefektur Oita dan ini menjadikannya WNI pertama yang ditunjuk dalam sejarah prefektur di timur Pulau Kyushu itu, Januari 2020.   Misi khususnya antara lain membantu pertukaran informasi dari luar negeri, mempromosikan pariwisata, kuliner, berinteraksi dengan asosiasi pemerintah, dan mendorong kerja sama bisnis dengan perusahaan di Oita. Sebanyak 76 orang dari 2 benua sudah pernah ditunjuk dan pemilihan ke-77 kali ini jatuh ke Ivannanto.    

Prefektur merupakan wilayah administrasi dan yurisdiksi tingkat satu (setara dengan provinsi di Indonesia) yang dibawahi seorang Gubernur yang terpilih,  mulai terbentuk tahun 1871 menggantikan sistem administrasi pemerintahan lama  yang feodal sebelumnya dan dibawahi seorang shogun.   Prefektur berasal dari bahasa Portugis yang datang kesana pada abad ke-16 yang artinya lebih kemakna  " Kota " dari pada " Provinsi ", meski pemerintah pusat banyak memberikan kebebasan Prefektur tapi Pemerintah masih memegang kendali kesemua pemerintahan.

Sejak 2011, prefektur Oita menetapkan kebijakan untuk menunjuk Duta Luar Negeri, yang dinamakan Mejiron Overseas Supporter (Mejiron nama burung disana) untuk menjadi jembatan antara negaranya (pemerintahan pusat)  dengan prefektur Oita dalam mencari keselarasan atau persesuaian pemerintahan.     Duta Luar negeri ini fungsinya  antara lain membantu berbagi informasi dari luar negeri, mempromosikan pariwisata, kuliner, dan budaya Oita, berinteraksi dengan asosiasi-asosiasi dan pemerintah prefektur Oita, dan mendorong kerja sama bisnis dengan perusahaan di Oita.

Prefektur Oita, salah satu prefektur di Jepang berlokasi di timur pulau Kyushu, berpopulasi 1,1 juta orang,  menunjuk  Ananda Setiyo Ivannanto, warga negara Indonesia untuk menjadi Duta Luar Negeri prefektur Oita melalui sebuah upacara resmi.   Ananda merupakan warga negara Indonesia pertama yang ditunjuk sebagai Duta Luar Negeri dalam sejarah prefektur yang terkenal dengan pariwisata air panas, kuliner, sejarah, dan pendidikan internasionalnya itu.   

Dalam audiensinya, Ivannanto menyampaikan beberapa usulan untuk meningkatkan kerja sama dengan banyak negara. Khusus Indonesia, ia mengusulkan pengembangan pariwisata air panas, pembukaan restoran kuliner, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan monozukuri (manufaktur Jepang) dan  Ivannanto juga mengusulkan Oita bekerja sama dengan Pemda di Indonesia, salah satunya provinsi Jawa Timur,   terlebih Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, merupakan mahasiswa S2 dan S3 di Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) di Oita. Usulan ini disambut baik oleh prefektur Oita dan akan ditindaklanjuti. 

Ivannanto pernah tinggal di kota Beppu, prefektur Oita untuk menyelesaikan S1 dan S2-nya dari tahun 2004 hingga 2010 di APU, salah satu universitas internasional terkemuka di Jepang yang berlokasi di Beppu, Oita dan saat ini di APU ada 410 mahasiswa Indonesia atau terbanyak kedua setelah Korea Selatan.   Setelah menyelesaikan S2-nya, Ivannanto diterima bekerja di A-Wing Group yang bergerak di bisnis energi terbarukan. Mitra usaha patungan A-Wing Group di Indonesia bernama PT Awina Sinergi International juga memiliki anak usaha di bidang lingkungan, dan kesehatan. 

Setelah upacara resmi penunjukan Duta Luar Negeri, Ivannanto juga diundang oleh pemerintah prefektur Oita untuk memberikan kuliah umum terkait melakukan bisnis di Indonesia yang dihadiri 30 peserta dari latar belakang politisi, pengusaha, peneliti, dan  aktifis di prefektur Oita.   Kuliah umum tersebut disimak secara antusias dan setelah kuliah selesai pada saat jamuan makan malam, banyak yang mengutarakan untuk meningkatkan kegiatan dalam berbagai bidang dengan Indonesia.

                             
Prefektur Oita permandian air panasnya,
A S Ivannanto jadi Duta Luar Negeri prefektur Oita.

RAJA PATANI MEMPAWAH PANGERAN ABDULLAH ALI CHANDRARUPPA WIBOWO KRITISI MASALAH ISTILAH KERAJAAN DALAM UU SEKARANG.

NusanTaRa.Com
byMuhammaDBakkaranG,  20/01/2020

Pangeran Raja Patani Mempawah, Kepangeranan Agung Chandrarupawiyah Patani Shri Mempawah, yang juga merupakan Pangeran Perbawa Budaya Kerajaan Mempawah, Tengku Pangeran Abdullah Ali Chandrarupa Wibowo, akhirnya angkat bicara menyikapi Munculnya Kerajaan Agung Sejagad Raya. Sebab, hal tersebut, ternyata menjadi polemik dikalangan Kerajaan di Republik Indonesia, saat ini.

“  Hemat kami, kalau kita memang mau konsisten menjaga kewibawaan bangsa kita melalui jalur budaya, maka seharusnya kita  para Raja/Sultan/Pangeran Adipati Agung/Pangeran Adipati dan bangsawan lainya sepakat meminta kepada Republik Indonesia mesti membuat Undan – Undang (UU); yang mengatur tentang kerajaan dan bagaimana syarat utama adanya kerajaan adat diera republik ini? Jadi, tidak hanya memprotes kepada pribadi –  pribadi para raja abal abal saja  ”,  Ujar SiDin Tengku Pangeran Abdullah Ali Chandrarupa Wibowo, Rabu (17/1/2020).

Menurutnya, kalau belum bisa ada Undang Undang, minimal Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) merevisi Permendagri Nomor 39 Tahun 2007, pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan keraton adalah organisasi kekerabatan dan seterusnya.  Definisi kerajaan yang lebih rasional sangat penting  sebab bila tidak  dikhawatirkan akan  disalahgunakan sembarang orang untuk mengaku raja  keraton a, b, c dan d, dengan dalih keraton adalah organisasi kekerabatan, yang sangat amat mudah dalam membentuk organisasi tersebut.

“  Tentu lucu, bagaimana mungkin di era republik  ada kerajaan baru? Sebabnya lagi, Keraton bukanlah organisasi kekerabatan, tetapi keraton adalah istana pusat kerajaan/ monarki. Dengan adanya keraton hendaknya disertai dengan bukti ada kerajaan disitu yang masih aktif pra republik/kerajaan adat yang masih berfungsi sebagai kerajaan adatnya walaupun sudah tidak aktif memerintah pra republik  ”, Ujar SiDin Tengku Pangeran Abdullah Ali Chandrarupa Wibowog.   “  Kalaupun ada yang baru, mestinya menjadi cabang adat dan cabang dinasti yang kedudukannya lebih rendah dari kerajaan – kerajaan tersebut dan harus memiliki kaitan serta persetujuan /pengakuan dari kerajaan – kerajaan yang bersangkutan  " Ujar SiDin dengan Plabomoranya (hebatnya). 

Lebih lanjut Tengku Pangeran Abdullah Ali Chandrarupa Wibowo menjelaskan, bahwa jika memandang idealnya, mestinya lahir UU, karena tidak cukup dengan Permendagri lagi. Kerana kerajaan – kerajaan dulu adalah intitusi kenegeraan yg melebur, kemudian membentuk negara Republik, bukan membentuk lembaga pemerintahan. Lebih jelasnya lagi, UU adalah konstitusi kenegaraan, Permendagri adalah konstitusi  kepemeritahan, maka jelas  peraturan yang layak mengatur tentang kerajaan adalah Undan – Undang (UU).

Mirisnya lagi, tidak hanya memprotes pada pribadi – pribadi saja; jangan sampai ujung – ujungnya nanti ada oknum asli yang mengakui abal abal A yang bisa menghasilkan uang dan menolak abal abal b yang tidak bisa menghasilkan uang. Tentu sangat tidak bijak dan tidak sesuai dengan tatanan kerajaan/monarki, hal tersebut sehingga terjadi.

“  Kalau yang asli – asli itu tidak berani mengusulkan ke Republik Indonesia untuk adanya peraturan atau revisi Permendagri Nomor 39 tersebut, maka minimal jangan undang/mengakui abal – abal diacara acara kerajaan asli/organisasi kerajaan. Kalau tidak ada yang mau mengusulkan  dan tetap mengundang/mengakui abal abal maka artinya kita semua sepakat mengakui; bahwa tidak ada abal – abal = Semua yang ngaku Raja Sah /asal mendirikan  organisasi kekerabatan dan seterusnya  ”, Ujar SiDin Laji dan menambahkan,  “  Nah, bagaimana kalau ada orang yang bukan keturunan kerajaan; apakah kita terus mengaku raja dikerajaan kita? Sedangkan kita keturunan raja dikerajaan tersebut, apakah mereka jadi sah juga ya?. Lalu, apakah itu bukan suatu hal yang tidak rasional bahkan konyol ya?  ”.

“Kadang saya liat ada beberapa oknum asli ,yang gemar memberitahu bahwa si A si B abal – abal. Tapi, pada kenyataannya dia juga yang mengundang si abal – abal itu? Ini bagaimana logikanya kalau ada oknum asli yang begitu? Kadang ada oknum asli setelah bicara A jadi B, tidak konsisten atas ucapanya sendiri, asal bisa dapat uang entah dengan menjual abal abal sebagai ‘dagangan’ mengajukan prosopal dana kebudayaan atau meminta setoran dari para abal – abal tersebut,” pungkasnya.

“  Mari kita  introspeksi diri, karena adanya abal – abal adalah effect  pembiaran oleh para oknum bangsawan asli yang hanya memikir kepentingan dirinya sendiri  ”, Ujar SiDin  Tengku Pangeran Abdullah Ali Chandrarupa Wibowo.

dr.SiberNews, RicoAdiUtama, 19/01/2020

                    
 
Aturan dasar pijakan sikap,
P Abdullah Ali Ketetapan ttg Kerajaan harus mantap.

PENCAK SILAT INDONESIA-MALAYSIA DIAKUI UNESCO " WARISAN TAK BENDA DUNIA ".

NusanTaRa.Com
byMuhammaDBakrI,   15/12/2019

PENCAK  SILAT salah satu budaya ilmu beladiri  Indonesia telah diakui UNESCO sebagai  " warisan Tak Benda Dunia ".  Begitu pun dengan ilmu beladiri pencak silat Malaysia, di saat yang bersamaan  diakui Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan  (UNESCO) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), pada Kamis, 12 Desember 2019.

Menurut tanggapan Hilmar Farid Dirjen Kebudayaan  bahwa pencak silat Indonesia dan silat Malaysia adalah dua hal yang berbeda.   Dia menjelaskan bahwa pencak silat yang diusulkan Indonesia lebih kepada nilai-nilai kebudayaan yang luas seperti seni, filosofi hidup, nilai spiritual dan juga pendidikan karakter.  Sedang silat Malaysia lebih kepada silat sebagai tujuan olahraga bela diri. Bela diri juga menjadi salah satu komponen dalam tradisi pencak silat Indonesia.

Kementerian Luar Negeri RI mengungkapkan bahwa Sidang ke-14 Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO di Bogota, Kolombia, pada Kamis, 12 Desember 2019 jam 10.00 pagi waktu setempat atau pukull 22.00 WIB telah menetapkan nominasi Indonesia,  yaitu Tradisi Pencak Silat (Traditions of Pencak Silat), ke dalam UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

“  Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO memandang bahwa pelestarian Tradisi Pencak Silat telah menunjukkan aspek yang mendorong penghormatan dan persaudaraan serta mendorong kohesi sosial, tidak hanya di satu wilayah, tetapi juga secara nasional bahkan di dunia internasional  ”, Ujar SiDin Prof. Surya Rosa Putra dari Kemenlu.

Dia pun menanggapi bahwa pengakuan pencak silat oleh UNESCO bukan untuk tujuan komersial.  "  Pengakuan ini adalah atas usulan yang disampaikan masyarakat kita. Jadi bukan bentuk pengakuan hak cipta atas pencak silat. Karena pencak silat nggak ada hak ciptanya  ",  Ujar SiDin Hilmar di gedung A lantai 3 Kemendikbud, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Menurut Hilmar, hal ini karena pencak silat adalah tradisi yang berkembang secara turun-temurun dari generasi ke generasi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia.   "  Dia adalah sebuah tradisi yang berkembang selama berabad-abad dan kita sudah tidak bisa lagi mengembalikan itu siapa pencipta awalnya. Jadi nggak ada urusan nanti komersialisasi  ",  Ujar SiDin Hilmar Laji.  Walaupun Pencak Silat asal Malaysia juga diakui UNESCO, Hilmar berharap masyarakat menghilangkan fanatisme karena  Indonesia dan Malaysia masih satu rumpun yang sama.

Penetapan UNESCO atas Tradisi Pencak Silat dalam Warisan Budaya Takbenda  Dunia  dinilai satu bentuk pengakuan dunia internasional terhadap arti penting tradisi seni bela diri yang dimiliki nenek moyang bangsa Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi.   Indonesia berkomitmen senantiasa menjaga kelestarian pencak silat, diantaranya melalui pendidikan pencak silat yang tidak hanya fokus pada aspek olah raga/bela diri, namun sebagai bagian dari seni dan budaya.

Dengan penetapan  atas  Pencak  Silat tersebut,   maka  Indonesia hingga kini  memiliki 11 warisan budaya tak benda UNESCO, antara lain Wayang, Batik, Pelatihan Batik, Angklung, Tari Saman, Noken, Tiga Genre Tradisi Tari Bali, dan Kapal Pinisi.   Secara keseluruhan Indonesia memiliki 9 situs warisan budaya dan alam, dan 15 cagar biosfer Indonesia. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar di antara negara-negara ASEAN lainnya.

Jawara sejati Putra Konjo,
Pencak Silat Warisan Budaya tak benda dunio.

WARGA KOKOS DI SELATAN PULAU JAWA MENUNTUT SEBAGAI INDIGENEOUS AUSTRALIA

NusanTaRa.Com
byRyaNSyaHPutrA, 25/04/2019  

ALEXANDER HARE seorang pedagan dari Inggris tahun 1826 membawa sekelompok orang dari Malaysia, Indonesia,  Afrika Selatan dan New Guinea ke sebuah kepulauan yang terletak di sekitar 1300 km di barat daya Jakarta.   Dia membawa mereka ke Kepulauan Kokos atau Cocos (Keeling) Islands di Australia sebagai pekerja paksa dan/atau budak disertai dengan narapidana, namun setahun kemudian wilayah kepulauan tersebut diambil alih oleh  seorang saingan usahanya Clunies Ross dari Scodlandia.    

Perjalanan sejarah akhirnya menjadikan Kepulauan Kokos bagian dari Australia hingga kini dan Penduduknya dikenal sebagai Cocos Malays atau Orang Kokos masuk warga negara Australia.  Dalam kekuasaan Dinasti Clunies Ross  selama 150 tahun  membuat Warga Kokos memiliki budaya dan dialek yang unik  seperti kesenian yang mengadopsi tarian dan musik Skotlandia, saat ini mereka sedang berjuang untuk diakui sebagai “ Warga Asli “ atau Indigenous oleh pemerintah Australia.   Sebuah dokumenter menampilkan anak dari “ Raja ” terakhir Pulau Kokos dan beberapa warga benua Australia (mainland) yang mendukung upaya Orang Kokos untuk mendapatkan status Indigenous.

Defenisi tentang Siapa dan Apa itu “ Orang Asli “ tidak ada yang dapat diterima secara universal sehingga berbeda dalam penetapannya.   Biasanya kelompok lokal  merupakan minoritas yang kebudayaannya berhadapan dengan mayoritas dalam sebuah Negara,  status Warga Asli merupakan upaya untuk melindungi hak-hak mereka,  termasuk dalam hak-hak mempertahankan lingkungan hidup dan kepentingan suara politik.    

  

Beberapa kenyataan penuntutan sebagai “ Warga Asli ” berhasil berdasarkan status seperti  “ penghuni pertama “ (kelompok “First Nations” di Amerika) ada juga yang berdasarkan keadaan mereka sebagai penghuni yang hidup terus menerus di daerah itu (contohnya, keturunan orang-orang Kepulauan Pitcairn di Pulau Norfolk).  Kelompok lokal atau kecil yang menuntut status “Orang Asli” biasanya diharuskan menyediakan bukti memiliki bahasa dan tradisi budaya yang unik dan bertahan lama.  

Banyak penuntutan identitas sebagai “ Warga Asli ”  yang muncul di tempat-tempat yang pernah atau sedang dijajah.  Legitimasi sebagai status “ Orang Asli ” dapat membantu sebuah kelompok untuk memperkuat terhadap tuntutan mereka, terutama ketika berhubungan dengan pemerintah dan industri ekstraktif (industri kehutanan, penambangan, dll), sebagai mana Warga Kokos ingin diakui sebagai Orang Asli di Negeri Australia sesuai sejarah mereka. 

Di bawah kekuasaan Clunies Ross, Orang Kokos bekerja memanen kelapa dan kerja lainnya untuk mendapat bayaran mata uang buatan. Mata uang ini dapat dipakai untuk membeli nasi, tepung, gula dan lain-lain di toko milik perusahaan Clunies Ross.  Untuk menambah pendapatan mereka menangkap ikan dan burung-burung serta memelihara ayam.  Dinasti Clunies Ross tidak turut campur urusan agama sehingga Orang Kokos mempertahankan budaya Islam Melayu yang bermakna mereka komunitas Muslim tertua di Australia.

Budaya dan bahasa Orang Kokos juga menyebar dari pulau tersebut. Emigrasi besar-besaran pada tahun 1940an membuat terjadinya sebuah komunitas Orang Kokos di Sabah, Malaysia, yang sekarang diakui sebagai salah satu kelompok etnis Malaysia.   Orang Kokos juga telah beremigrasi ke Pulau Christmas, Singapura dan beberapa lokasi di Australia Barat dan pernah menjadi perhatian Internasional sehingga PB melakukan investigasi atas dugaan adanya perbudakan di sana.

Sejak transfer kedaulatan Inggris ke Australia pada tahun 1955, pemerintah Australia semakin menyoroti situasi ketidakadilan di “ kerajaan ” Kokos, dan membeli sebagian besar kepulauan tersebut secara paksa dari dinasti Clunies Ross pada 1978.   Dalam sebuah pemungutan suara yang diawasi PBB pada tahun 1984, mayoritas penghuni kepulauan tersebut memilih integrasi dengan Australia. Dengan pemungutan suara ini Orang Kokos berhasil mengikat nasibnya dengan negara Australia untuk kepentingan Kokos sendiri.

Istilah “ Indigenous “ (orang asli) semakin digunakan untuk membahas kejahatan kolonialisme di Australia sejak tahun 1990an.  Penilaian rendah terhadap kelompok Indigeneous di Australia juga dihadapi penghuni pertama Benua Australia “ Australo-Melanesians “ yang tiba disana 50.000 tahun lalu.   Keturunan mereka dirampas hak-haknya dan kehilangan tempat tinggal mereka sejak 1788 oleh kolonialis Eropa,  serta beberapa sebutan yang merendahkan, istilah “native”, “Aborigine”, dan “Aboriginal” muncul untuk menggambarkan kelompok ini.

Beberapa orang menolak istilah ini serta memilih istilah seperti “ Koori ” atau “ Nyungar ”, yang merupakan istilah dari bahasa mereka sendiri untuk merunjuk pada diri mereka.  Kini banyak yang mengidentifikasi diri sebagai “ Orang Asli ” (Indigenous),  istilah ini dianggap lebih menghubungkan aspirasi diri dengan perjuangan global  “ Orang Asli ”. Sesungguhnya istilah “Orang Asli” lebih dari sekadar alat politis; bagi mereka itu adalah suatu identitas.

Orang Kokos dapat memperkuat tuntutan sebagai “ Orang Asli ” Australia dengan merujuk pada beberapa fakta. Pulau-pulau tersebut tidak dihuni manusia sebelum kedatangan Orang Kokos dan penguasa mereka dari Eropa.   Lebih dari itu, Orang Kokos mempertahankan tradisi budaya yang panjang; ada yang merasa dikolonisasi; dan ada yang merasa dilupakan oleh negara Australia.

Beberapa kelompok lain di wilayah Australia berhasil menuntut sebagai Orang Asli melalui prinsip-prinsip ini –penghuni pertama, kolonisasi, tradisi yang berlanjut, dan peminggiran (marjinalisasi).   “  Cara hidup dan adat istiadat penghuni Melayu dalam wilayah [Australia] dapat, berdasarkan peraturan dalam wilayah [Australia] dari waktu ke waktu, diizinkan terus hidup  ”. 

Reff, NGI, 25Juni2018.

Tarian Scodland dalam rentak Kokos

 

Batang pisang hanyut ke muara,

Warga Kokos "  Indigenous  " di Australia.

SYAHRUL YASIN LIMPO DI FORUM MENTAN SEDUNIA BERLIN BAWA TIGA MISI PANGAN.

NusanTaRa.Com

byIrkaBPiranhA,  11/01/2020

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo saat menghadiri Global Forum Food and Agriculture (GFFA) 2020  di Berlin, Jerman,  sebuah forum pertemuan dua tahunan menteri pertanian sedunia.   Dalam forum tersebut  Syahrul YL dan delegasi Pemerintah Republik Indonesia, membawa tiga misi penting dalam kegiatan yang berlangsung 16-18 Januari 2020 ini dalam rangkah menguatkan peran pertanian di kancah pembangunan dunia.

GFFA, yang diselenggarakan oleh Kementerian Federal Pangan dan Pertanian (BMEL) Jerman, bekerja sama dengan Senat Berlin, Messe Berlin GmbH, dan GFFA Berlin eV, memberikan peluang bagi perwakilan dari politik, bisnis, dan masyarakat sipil untuk berbagi ide, dan meningkatkan pemahaman politik tentang topik kebijakan pertanian saat ini dalam konteks ketahanan pangan.  “  Pemerintah Indonesia setidaknya membawa 3 misi tentang pangan untuk kemanusiaan. Selain itu mendorong transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju  ”, Ujar SiDin Mentan SYL, di Berlin (18/01/2020).

Tiga misi penting yang dilontarkan kontijen Kementan RI diforum tersebut   :

Pertama, menghilangkan batasan yang menghambat intervensi bantuan pangan bagi kemanusiaan.

Kedua, negara-negara maju harus memiliki komitmen yang kuat untuk membantu negara-negara berkembang dan terbelakang untuk dapat maju bersama melalui transfer ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, keahlian, dan pengalaman.

Ketiga, menjadikan pangan sebagai instrumen penting dan strategis sebagai bahasa perdamaian dunia.

Forum global ke-11 untuk pangan dan pertanian tersebut mengangkat topik "  Pertanian Menjadi Digital; Solusi Cerdas untuk Pertanian Masa Depan  ".    GFFA adalah konferensi internasional yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan sentral mengenai masa depan industri pertanian-pangan global.  "  Misi tersebut kita diusulkan untuk dideklarasikan dalam forum sebagai bagian dari kesepahaman bersama antara menteri pertanian sedunia. Itu misi yang diperjuangkan delegasi Indonesia dalam forum global tersebut  ",  Ujar Sidin mantan gubernur Sulsel dua periode itu disana.

Selama tiga hari peserta di GFFA, yang diperkirakan 2.000 pengunjung internasional dari bidang politik, industri, ilmu pengetahuan dan masyarakat sipil mendiskusikan topik utama.  Puncak GFFA adalah Konferensi Menteri Pertanian informal terbesar di dunia.   Konferensi ini memberikan kesempatan bagi perwakilan dari dunia politik, bisnis, ilmu pengetahuan, dan masyarakat sipil untuk berbagi ide. Meningkatkan pemahaman tentang topik pilihan kebijakan pertanian saat ini.

Tak kurang dari 70 menteri pertanian dari seluruh dunia dan perwakilan tingkat tinggi dari organisasi internasional mengadopsi komunike politik bersama tentang topik utama masing-masing peserta yang memasukkan usulannya. GFFA diadakan di Berlin bersamaan dengan International Green Week.  Kebijakan tersebut bila bias diterapkan setiap Negara di dunia di harapkan pencapaian ketahanan pangan dunia dan bisnis pertanian akan  mampu meujutkan kemajuan pembangunan dunia.

Misi Kementan RI tersebut untuk  diusulkan dan  dideklarasikan dalam forum GFFA sebagai bagian dari kesepahaman bersama antara menteri pertanian sedunia,   "  Itu misi yang diperjuangkan delegasi Indonesia dalam forum global tersebut  ", Ujar SiDin Mentan Syahrul di Berlin Jerman.   Forum global ke-11 untuk pangan dan pertanian tersebut mengangkat topic  " Pertanian Menjadi Digital; Solusi Cerdas untuk Pertanian Masa Depan ".

Pertanian sektor utama pembangunan manusia,

Syahrul YL Mentan RI di GFFA bawa tiga misi utama.