MASYARAKAT ADAT PASER TERANCAM DENGAN IBUKOTA NEGARA BARU DI PANAJAM-SAMBOJA.

NusanTaRa.Com

byMuhammaDBakkaranG, 07/10/2019

Jika Samboja benar-benar telah menjadi ibukota Negara maka pertumbuhan penduduk di sana diprediksi sekitar 5-7 juta jiwa dalam 10 tahun, bandingkan dengan keberadaan penduduk pasir disekitar wilayah tersebut yang hanya berjumlah 200 ribu jiwa.  Arsiran ini tentunya membuat Masyarakat Adat Paser di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), merasa terancam dengan keputusan pemindahan tersebut ke sebagian wilayah mereka. Eksistensi mereka sebagai warga lokal dikhawatirkan bakal tergerus oleh eksodus sekitar 1,5 juta penghuni baru ibu kota pada tahap awal.

Musa Kepala Lembaga Adat Paser mengatakan, keberadaan Suku Paser sudah tersisih dalam dominasi pembangunan di Kalimantan timur dan  ia khawatir kemajuan ibu kota baru malah memunahkan eksistensi Suku Paser di tanah kelahirannya.  “  Pemindahan ibu kota akan lebih mengancam keberadaan kami  ", Ujar SiDin Musa di Penajam, Jumat (5/10/2019) dan  "  Kami terancam bahkan bisa semakin terpencar dan punah keasliannya  ", Ujarnya laji. 

Pemerintah diminta memprioritaskan warga Paser dalam penerimaan pegawai aparatur sipil negara (ASN) di kementerian, BUMN hingga unsur TNI/Polri. Termasuk pula peningkatan masyarakat lokal agar mampu bersaing menghidupkan ibu kota baru.  "  Mengisi lowongan di pemerintahan, TNI, dan Polri. Memberikan peningkatan SDM seperti beasiswa jenjang pendidikan hingga strata 3 atau kursus dan modal usaha  ", Ujar SiDin Musa.

Mayoritas warga Adat Paser pun paham keputusan Romorentah untuk memindahan ibu kota yang padat demi kepentingan bersama, bagi mereka heterogenitas penduduk yang akan tercemin dalam ibukota baru nanti karena itu telah ada dalam nuansa bumi Kalimantan Timur.  Keadaan itulah yang membuat Tetua Adat Paser menggelar pertemuan khusus untuk membahas agenda pemindahan ini dengan  tujuan utamanya agar aspirasi warga lokal didengar pemerintah.  "  Kami meminta presiden melibatkan secara langsung Lembaga Adat Paser dalam proses pemindahan ibu kota  ", Ujar SiDin Musa.

Musyawarah ini juga menyoal terkait Tanah Ulayat Paser di Panajam yang telah dalam izin konsesi hak pemanfaatan hutan (HPH), hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB).   Mayoritas tanah Adat Paser dikuasai perusahaan BUMN dan swasta; Inhutani, ITCI Kartika Utama, ITCI Hutani Manunggal, Agro Indomas, dan Palma. Ironisnya, masyarakat Adat Paser malah tersingkir dari wilayah ini,  "  Lokasi hak ulayat Adat Paser terdapat di 11 desa dan 4 kelurahan  ", Ujar SiDin Laji. 

Dalam hal ini pemerintah pun diminta mengevaluasi area konsesi perusahaan yang malahan diduduki warga nonlokal.  "  Melanggar aturan dan tidak memberi manfaat bagi warga dan negara. Pengurusan tanah adat juga tanpa dipungut biaya  ", Ujar SiDin Musa. Kawasan adat ulayat Paser nantinya menjadi lokasi keberlangsungan warga adat Paser di Kaltim. Keberadaannya pun mampu dimaksimalkan menjadi zona pengembangan seni budaya dan pariwisata adat Paser.

Komposisi masyarakat

Di tempat terpisah, Guberbur Kaltim Isran Noor menyatakan, Kaltim dengan luas wilayah 127 ribu km2 jumlah penduduk 3,8 juta jiwa memiliki kondisi sosial kependudukan yang unik,  masyarakat suku Jawa mendominasi Kaltim hingga 35 persen, disusul etnis Sulawesi sebesar 26 persen dan sisanya  barulah penduduk asli Kaltim seperti Kutai, Banjar, Dayak, dan Paser," ungkap Isran.  "  Tidak pernah ada masalah selama bertahun-tahun. Kalau pun nanti disebut masyarakat asli tersingkir adanya ibu kota baru, itu sudah biasa. Karena selama ini memang sudah tersingkir  ", Seloroh Si Isran.

Masyarakat Kaltim menyambut terbuka pemindahan ibu kota Negara ke Sepaku Panajam dn Semboja Kutai Kartanegara.  "  Menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan luar biasa bagi Kaltim ditunjuk menjadi lokasi ibu kota. Sehingga tidak ada penolakan itu  ", Ujar SiDin Isran Noor.

 

Halim dengan Sumpit pergi berburu,

Masyarakat Paser terancam akan ibukota Negara baru.