DESAKAN AKTIVIS PAPUA ATAS PROYEK SATU JUTA HEKTAR SAWAH AGAR DI HENTIKAN

NusaNTaRa.Com      

bySolanaNEnembE,         S   a   b   t   u,    2   8      O  k  t  o  b  e  r     2   0   2   4

Presiden Jokowi dan Amran Sulaiman (mentan) berbicara dengan Petani di Merauke.

Di Merauke,  Provinsi Papua Selatan  tengah digalakkan Proyek Strategi Nasional (PSN),  ketika Menteri Lingkungan Hidup  Kehutanan  (MLHK) Siti Nurbaya pada 12  Juli  2024 menerbitkan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup  dan Kohutanan  RI No. 835 tahun 2024.   Surat Koputusan berisi Persetujuan penggunaan kawasan  hutan  untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan.   Persetujuan diberikan dalam rangka,  pertahanan dan keamanan,  atas nama  Kementerian Pertahanan  RI.  Luarnya melingkupi  13.540  hektar,  dikawasan hutan lindung,  Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke,  Provinsi Papua Solata.

Dimana Proyek ini termasuk bagian dalam Proyek Strategi Nasional  (PSN)  Kawasan Pengembangan  Pangan  dan Energi Merauke,  untuk mencetak satu juta hektar  Sawah.    Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA)  mencatat,  lokasi proyek ini berada pada kawasan  Hutan Adat  dan terdapat lokasi  dengan nilai konservasi tinggi.   Perwakilan Pemilik Tanah di Distrik 'Ilwayab',  Marga Gebze Moyuend dan Gebze Dinaulik,  menyatakan tanah mereka telah  digusur Dang. 

"  Proyek ini melanggar hak hidup,  Hak Masyarakat Adat  dan erusak lingkungan hidup  sebagaimana  terkandung  dalam konstitusi  dab Peraturan Perundang - Undangan ,  serta prinsipFree Prior Informed Consent  ",   Ujar  SiDin Franky  Samperante,  Direktur PUSAKA.    Prinsip FPIC  adalah ketentuan,  bahwa sebelum sebuah proyek dimulai,  masyarakat diberikan dan mendapat Informasi Proyek Pembangunan yang akan berlangsung di wilayah adat mereka,  serta diberikan  kebebasan  berunding dan membuat koputusan,  apakah menerima atau menolak proyek  tersebut Dang.  

"  Hal ini tidak dilakukan Pemerintah,  Pengembang Proyek  dan Perusahaan  ",   Cakap Besar SiDinFranky Samperante dengan Plabomoranya  (Hebatnya).    Bahkan PUSAKA  menduga,  Proyek PSN Merauke cetak Sawah baru Satu juta hektar  dan  pembangunan sarana dan prasaran ketahanan pangan tersebut  belum memiliki dokumen lingkungan  dan  persetjuan lingkungan.    "   Masyarakat terdampak langsung,  maupun  organisasi lingkungan hidup tidak  dilibatkan  sejak sejak  awal pembahasan  kerangka acuan  dan penilaian  AMDAL  dan belum mendapatkan informasi  dokumen lingkungan  ",  Cakap Besar SiDin Frangky dengan Boneernya  (Tegasnya).

Desakan LBH Papua  

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
 (Mentan Amran) mengunjungi lahan pertanian modern di Distrik Kurik,
Kabupaten Merauke, Selasa (23/7/2024)

"  Romorentah (pemerintah) pusat dan daerah,  beserta 10 perusahaan pengembang Proyek  Strategis Nasional  di Merauke,  kami minta segera Menghentikan penghancuran Taman Nasional Suaka Margasatwa dan Cagar Alam yang dilindungi,  dalam Rencana Tata Ruang Wilayah  Provinsi Papua dan Kabupaten Merauke  ",   Ujar SiDin Emanuel Gobay Direktur LBH Papua dalam pernyataan rosminya.    dan mencakapkan  perlindungan TN Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam di Merauke  telah terlindungi oleh  MenHut  jauh sebelum Proyek  MIFFE 2009  maupun PSN Pengembangan Tebu,  Biotanol  dan Padi tahun  2023.

Setidaknya ada tujuh Kepmen yang menjamin perlindungan kawasan ini.   Begitu pula Pemda Papua dan Kab Merauke yang turut dang mengeluarkan aturan hukum yang memberikan perlindungan, demikian catatan LBH.   PSN Mereuke  sendiri berkonsentrasi pengembangan Produksi Pangan.   Pemerintah setuju memberikan hak pada 10 perusahaan  dengan luas lahan lebih  setengah juta hektar.   LBH Papua mencakapkan bahwa sayangnya  semua kawasan pengembangan PSN di Merauke yang ditangani ke 10 perusahaan masuk dalam wilayah Taman Nasional,  Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam.

"  Sehingga Jelas - jelas menunjukkan,  bahwa pengembangan PSN Tebu, Bioetanol dan Padi di Kab. Merauke akan menghancurkan eksistensi Taman Nasional,  Suaka Marga Satwa dan  Cagar Alam di Kab. Merauke  ",  Ujar SiDin Emanuel Gobay menambahkan Cakap Besarnya.   Bertindak selaku kuasa hukum Marga Kwipalo,  Gebze dan Moiwend LBH Papua meminta kopada Presiden untuk menghentikan PSN di Merauke.  Tututan ini juga disampaikan kepada MLHK,  Pemprov Papua Selatan dan Pemda Kab. Merauke  serta Perusahaan Pengembang  PSN.

Pemerintah Teruskan PSN  

Sudaryono Wakil Menteri Pertanian bahwa PSN yang dijalankan  Kemenpert saat ini berjalan baik,  "  Kita akan sampaikan Progres food estate di Humbang Hasundutan dan juga Cetak sawah di Merauke yang saat ini berjalan dengan sangat baik  ",   Ujar SiDin Sudaryono dengan Ahmadernya (Manisnya).   Wamentan mengatakan,  Food Estate dan cetak Sawah  adalah dua program penting  untuk  memperkuat  ketahanan pangan  sekaligus mempercepar ekselerasi swasembada dan juga menjadikan Indonesia  Lumbung Pangan Dunia.

Amran Sulaiman menginstruksikan pembuatan plot pertanaman padi seluas satu hektar di sepanjang jalan setiap lima Kilometer.  Plot ini akan mendadi bukti kesesuaian lahan di Merauke untuk mendukung pertumbuhan padi.   Juga Optimalisasi lahan tahap pertama di Distrik Merauke,  Tanah Miring, Semangga,  Kurik,  Janggebob,  dan Malind  akan diperluas  dari  49 ribu hektar menjadi 100 ribu hektar.    Untuk  mempercepat program ini telah dimobilisasi  berbagai sarana pendukung dan  tambahan 20  Combine Harvester  besar serta benih segera akan direalisasi bulang ini.

"Secara total hutan alam Papua seluas 700 ribu hektare telah rusak. "

Butuh Pangan maka area pengembangan di perluasi.

Masalahnya kadang mengorban kawasan yang dilindungi.