PGRI MUNDUR DARI POP KEMENDIKBUD MENYUSUL NU DAN MUHAMMADIYAH.

NusanTaRa.Com

byMuhammaDBakaranG,                                                                          26  Juli  2020

Pengunduran diri Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menambah jumlah organisasi yang  mengundurkan diri meski  telah terdaftar sebagai anggota.   Sebelumnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah menyatakan pengunduran diri mereka dari keanggotaan pada POP tersebut. 

Pengunduran Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama dan Majelis Pendidikan Dasar-Menengah PP Muhammadiyah   dari kepesertaan di program POP,   Padahal, kata Huda, PP Muhammadiyah dan PBNU adalah dua entitas dengan rekam jejak panjang di dunia pendidikan Indonesia kata Syaiful Huda Ketua Komisi X (bidang pendidikan) DPR RI.   "  Pengunduran diri NU dan Muhammadiyah dari program ini menunjukkan ada ketidakberesan dalam proses rekrutmen POP  ",   Ujar SiDin Syaiful Huda, Kamis, 23 Juli 2020.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengungkapkan adanya kejanggalan terhadap sejumlah organisasi kemasyarakatan yang lolos seleksi Program Organisasi Penggerak (POP).    “  Kami melihat organisasi masyarakat yang terpilih itu indikasinya tidak jelas  ”  Ujar SiDin Kasiyarno Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah,  Kamis, 23 Juli 2020.    Ormas-ormas tersebut akan mendapatkan bantuan yang dibagi berdasarkan tiga kategori,  Gajah memperoleh bantuan maksimal Rp 20 miliar per tahun. Lalu Macan memperoleh bantuan maksimal Rp 5 miliar per tahun. Kemudian Kijang memperoleh bantuan maksimal Rp 1 miliar per tahun.

Menurut Kasiyarno, ada ormas yang levelnya hanya bimbingan belajar, paguyuban  dan forum yang lolos untuk melaksanakan POP.   Kebanyakan organisasi ini juga tidak memiliki kantor dan rekam jejak yang jelas di bidang pendidikan sehingga bagi mereka kelembagaan POP ini sangat meragukan dapat melaksanakan misinya dan mencapai tujuan pengembangan duni pendidikan tanah air yang bertanggung jawab.

Unifah Rosyidi   ketua Umum Pengurus Besar PGRI,  mengatakan ada sejumlah pertimbangan mengapa PGRI mundur sebagai peserta Organisasi Penggerak Kemendikbud meski telah menjadi organisasi penggerak terpilih.    Banyak aspirasi dari bawah dari pengurus PGRI pusat sampai daerah seluruh Indonesia yang menyuarakan untuk tidak bergabung dalam POP Kemendikbud.

Salah satu pertimbangan PGRI untuk mundur ialah PGRI memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3 T, dalam menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi.    PGRI juga memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

“  Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari  ”,   Ujar SiDin Unifah Rosyidi, Jumat (24/7/2020).    Meski begitu, sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah, PGRI menyatakan berkomitmen terus membantu dan mendukung program pemerintah dalam memajukan Pendidikan Nasional.

Berikut 5 (lima) poin pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta Organisasi Penggerak Kemendikbud:

1. Pandemi Covid-19 datang meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua. Sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI bahwa semua pihak harus memiliki sense of crisis, maka kami memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3 T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini.

2. PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari.

3. Kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas. PGRI memandang bahwa perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan (Continuing Professional Development).

4. PGRI sebagai mitra strategis Pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen terus membantu dan mendukung program pemerintah dalam memajukan Pendidikan Nasional. Saat ini PGRI melalui PGRI Smart Learning & Character Center (PGSLCC) dari pusat hingga daerah berkonsentrasi melakukan berbagai program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dilakukan secara masif dan terus menerus khususnya dalam mempersiapkan dan melaksanakan PJJ yang berkualitas.

5. PGRI mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekrutmen selama 10 tahun terakhir, memprioritaskan penuntasan penerbitan SK Guru Honorer yang telah lulus seleksi PPPK sejak awal 2019, membuka rekrutmen guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat, dan perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang selama ini mengisi kekurangan guru dan sangat terdampak di era pandemi ini.

“  Demikian pernyataan sikap PGRI, dan dengan pertimbangan di atas kami mengharapkan kiranya program POP untuk tahun ini ditunda dulu. Dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua dalam pengabdian memajukan pendidikan  ”,   Ujar SiDin Unifah Rosyidi.

Tak Efektip Fungsi POP Kemendikbud,

PGRI Keluar dari keanggotaan POP Kemendikbud.

PROGRAM LUMBUNG PANGAN FERSI : NASIONAL VS DESA.

NusanTaRa.Com

byFariDGabaN,                       11  Juli  2020 

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan, antara lain dengan melibatkan tentara serta pengembangan food estate seluas 20.000 hektar di Kalimantan Tengah.   Kebijakan mengembangkan food estate sulit berhasil (seperti sudah ditunjukkan sejak zaman Soeharto). Tapi, lebih dari segalanya, bukan strategi bagus untuk menopang ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Cita-cita membuat food estate skala besar (lumbung pangan nasional) bukan cerita baru. Soeharto pernah mencanangkan lahan padi sejuta hektar. Susilo Bambang Yudhoyono mencetak Merauke (Papua) menjadi lumbung pangan; kebijakan yang dilanjutkan oleh Joko Widodo, baik di Merauke maupun kini tambah di Kalimantan.

Ketimbang membangun lumbung pangan nasional, pemerintah semestinya mendorong pengenalan kembali lumbung di setiap desa. Artinya: mendukung petani-petani kecil di pedesaan.

Badan Pangan Dunia (FAO) mengakui peran besar petani gurem (family farming). Sekitar 70% pangan dunia diproduksi oleh petani keluarga.

Di Indonesia sendiri, 96% kebutuhan beras dipasok oleh petani gurem. Dan pertanian masih merupakan sektor terbesar penyerap tenaga kerja: yakni 35% atau sekitar 40 juta orang pada 2013. Meski begitu, jumlah petani memang turun terus, sekitar 1 juta petani/tahun. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB juga terus merosot. Hanya sekitar 14-15% pada 2014.

Padahal, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB pertanian paling efektif menghapus kemiskinan dibanding pertumbuhan sektor lain, seperti manufaktur dan jasa.   Membantu petani kecil adalah cara mencapai ketercukupan pangan sekaligus memperkokoh ekonomi rakyat (menyerap tenaga kerja dan memperkecil kemiskinan).

Jika food estate cenderung akan menguntungkan usaha besar, pemberdayaan petani kecil punya dampak signifikans pada pengembangan ekonomi kerakyatan secara luas.  Pertanian skala besar juga cenderung monokultur, sementara pertanian kecil di desa-desa justru melestarikan keragaman pangan; yang membuat ketahanan pangan lebih kuat karena tidak tergantung pada satu-dua sumber.

Ketimbang membangun lumbung nasional, pemerintah seharusnya mendorong lumbung desa dan mengoreksi banyak kebijakan yang telah membuat pertanian kita terus-menerus mundur :

1. Pendapatan petani yang terus merosot sehingga sektor pertanian terus ditinggalkan orang. Keuntungan rata-rata petani hanya Rp 7,2 juta per hektar per musim tanam (atau Rp 1,8 juta per bulan per hektar). Jika cuma punya 0,2 ha, pendapatannya hanya Rp 360 ribu per bulan. Sama sekali tidak menarik.

2. Hampir tidak ada input manajemen dan pengetahuan dalam usaha tani kecil. Termasuk penguatan organisasi koperasi. Petani kecil bekerja sendiri-sendiri dan justru saling bersaling satu sama lain.

3. Serapan kredit usaha tani sangat kecil, antara lain akibat tak terjembataninya kesenjangan sektor formal (perbankan) dan sektor informal (petani).

4. Lahan pertanian yang terus merosot, khususnya di Jawa yang subur. (Rasio lahan pertanian per orang di Indonesia kalah dari Vietnam dan Thailand).

5. Reforma agraria yang cuma slogan dan omong kosong. Kementerian Agraria menyatakan rasio Gini tanah di Indonesia sudah mendekati 0,58. Artinya, 1% penduduk menguasai 58% total luas tanah. Di sisi lain, Kementrian Pertanian menyebut ada 12,4 juta hektar lahan dalam kondisi telantar.

6. Perhatian pemerintah yang sangat minimal terhadap sektor pertanian, yang antara lain (bukan satu-satunya) dicerminkan oleh kecilnya anggaran. Anggaran Kementrian Pertanian pada periode pertama Jokowi hanya 25% dari anggaran Polri; dan hanya 15% dari anggaran Kemenhan.

Dr. FB.FariDGabaN, 09/07/2020.

Lumbung program pangan teratasi,

Lumbung Pangan Nasional program Jokowi.

KALDERA DANAU TOBA DITETAPKAN SEBAGAI GLOBAL GEOPARK OLEH UNESCO.

NusanTaRa.Com

byKariTaLa  LA,                                                                               10  Juli  2020

 

Dewan Eksekutif UNESCO akhirnya menetapkan Kaldera Toba atau yang lebih dikenal sebagai Danau Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada Sidang ke-209 di Paris, Prancis, Selasa 2 Juli 2020.    Pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan itu bahwa Kaldera Toba memiliki kaitan geologis dan warisan tradisi yang tinggi dengan masyarakat lokal, khususnya dalam hal budaya dan keanekaragaman hayati.

Dalam konteks itulah, negara anggota UNESCO mendukung Kaldera Toba dilestarikan dan dilindungi sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. “  Melalui penetapan ini, Indonesia dapat mengembangkan geopark Kaldera Toba melalui jaringan Global Geoparks Network dan Asia Pacific Geoparks Network khususnya dalam kaitan pemberdayaan masyarakat lokal  ”,  Ujar SiDin Arrmanatha Nasir Duta Besar RI untuk UNESCO, Arrmanatha Nasir,  Rabu 8 Juli 2020.

Penetapan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark, Arrmanatha menerangkan, memberikan kesempatan dan sekaligus juga tanggung jawab bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat setempat ntuk menjaga dan mengebangkannya.   Penetapan itu dapat mendorong pengembangan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut.

Melalui pengembangan geo-pariwisata yang berkelanjutan, terbuka peluang bagi masyarakat setempat untuk promosi budaya, produk lokal serta penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Tapi pada saat yang sama, Arrmanatha menambahkan, adanya pengakuan dan perhatian dunia terhadap Kaldera Toba, pemerintah dan masyarakat setempat berkewajiban untuk meningkatkan dan terus menjaga kelestarian lingkungan dan keutuhan dari Kawasan Kaldera Toba.

Kaldera Toba berhasil masuk daftar UNESCO setelah dinilai dan diputuskan oleh UNESCO Global Geoparks Council pada Konferensi Internasional UNESCO Global Geoparks ke-IV di Lombok, Indonesia, pada 31 Agustus-2 September 2019.   Kaldera Toba, Provinsi Sumatera Utara terbentuk dari ledakan super vulkanik 74.000 tahun lalu. Dasar kaldera tersebut dipenuhi dengan air dan menjadi danau terbesar di Indonesia.   Keindahan Kaldera Toba dan kekayaan budaya yang dimiliki menjadikan Danau Toba sebagai salah satu tujuan wisata andalan Indonesia yang masuk dalam daftar " 10 Bali Baru ".

Penetapan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark,  merupakan proses panjang dari upaya bersama berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah Pusat dan daerah maupun masyarakat setempat yang tinggal di kawasan danau Toba.      “  Proses persiapan untuk mendapatkan pengakuan UNESCO bagi Kaldera Toba, menunjukkan komitmen tinggi dan kerja sama yang baik dari semua pihak di Indonesia sejak awal proses, dari pengumpulan data, menyelenggarakan berbagai workshop, penyusunan dan negosiasi dokumen nominasi untuk diajukan ke UNESCO  ”, Ujar SiDin Dubes RI.

Selain Kaldera Toba, Indonesia telah memiliki empat situs UNESCO Global Geopark lainnya, yakni, Danau Batur, Cileteuh, Gunung Sewu, dan Gunung Rinjani. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO antara lain 10 warisan budaya tak benda, 9 situs warisan budaya dan alam, serta 16 cagar biosfer yang telah tercatat di UNESCO.

Taman Geopark danau sangat menarik,

UNESCO menetapkan Kalder Toba sebagai global Geopark.

HANOI GOLDEN LAKE HOTEL DI VIETNAM, BERLAPIS EMAS PERTAMA DI DUNIA.

NusanTaRa.Com

byMapiroHBorrA,                                                                            10/06/2020

Hanoi Golden Lake Hotel, Vietnam

Di dunia telah banyak bermunculan hotel-hotel unik, lengkap dengan beragam fasilitas mewah yang tak ubahnya menjadi sebuah destinasi wisata,   karenanya hotel  tak hanya sekadar jadi tempat menginap sementara bagi wisatawan saat plesiran ke suatu tempat tapi jadi satu hiburan tersendiri.   Hotel Hanoi Golden Lake merupakan  salah satu hotel unik yang bisa kamu temukan di Vietnam dekat danau, keunggulan hotel  Vietnam ini karena menjadi hotel berlapis emas pertama di dunia. 

Dilansir Oddity Central,  Arsitektur Hanoi Golden Lake berlapis emas akan menyaingi hotel mewah di Dubai yaitu Burj Al Arab, yang juga dilapisi emas,  Cuman bedanya,   Hanoi Golden Lake tak hanya ornamen bagian dalam bangunannya yang berlapis Emas tetapi bagian luarnyapun berlapis emas sehingga dari luar bangunan tampak bangunan emas menjulang ke angkasa yang terlihat megah.  

Dilansir dari Vietnam Insider, Jumat (5/6/2020) proyek pembangunan hotel berlapis emas di Vietnam itu telah dimulai sejak 2009 oleh Hoa Binh Group. Letaknya strategis, ada di pusat kota distrik Ba Dinh di Hanoi dan berada di tepi Danau Giang Vo.   Hotel yang diberi nama Hanoi Golden Lake itu  memiliki ketinggian 25 lantai atau  setinggi 90 meter dengan bagian luar yang berlapis emas 24 karat memiliki  luas bangunan  mencapai 5.000 meter persegi.

Hotel tersebut juga  dilengkapi kolam renang di atap  bangunan,  Tak sampai di situ, hotel yang diklaim punya standar bintang 6 ini juga akan melengkapi furnitur interiornya dengan emas sebagai ciri eksotiknya,  kemegahan ini sengaja diciptakan sebagai objek wisata yang juga menjadi sumber ekonomi lokal.    Furnitur  interiornya kamar mandi bergaya Eropa seperti bathup, shower, wastafel, Closet, lift hotel dan lain-lain  berlapis  emas 24 karat pula.

"  Karena pariwisata telah diidentifikasi sebagai ujung tombak perekonomian lokal, sektor ini harus memiliki produk unik untuk menarik pengunjung. Hanoi Golden Lake akan menjadi tempat yang tidak boleh dilewatkan dalam hal ini  ",  Ujar SiDin Nguyen Huu Duong Direktur Umum Hoa Binh Group, Nguyen Huu Duong.   Untuk memastikan standar manajemen dan pelayanannya sesuai dengan standar internasional, Hoa Binh Group bekerja sama dengan Wyndham Hotel Group yang berbasis di Amerika Serikat.

Proyek pembangunan hotel berlapis emas di Vietnam ini sendiri telah dimulai sejak 2009 oleh Hoa Binh Group,  hotel ini berada di pusat kota distrik Ba Dinh di Hanoi dan berada di tepi Danau Giang Vo.    Hanoi Golden Lake juga akan menjual apartemen yang harganya dipatok mulai 6.500 dolar AS per meter persegi atau sekitar Rp 91 juta,  cuman  pembeli tidak dapat tinggal secara permanen di sana, tetapi harus menyewakan apartemen melalui agen penyewaan dengan mendapat tingkat pengembalian 6 persen per tahun,  agar kualitas konsistensi bangunan tetap terjaga.

"  Untuk saat ini tidak ada hotel seperti ini di dunia  ",  Ujar SiDin  Nguyen Huu Duong, pimpinan Hoa Binh Group,    penampilan hotel ini memang betul-betul mewah luar dalam  mulai dari tampilan eksterior hingga bagian interior hotel  sebagian besar berlapis emas 24 karat.   Duong yang merupakan veteran perang Vietnam mengaku, membangun hotel mewah ini sebagai salah satu bentuk penghormatan atas perjuangan rekan-rekannya yang meninggal saat perang.

"  Ini mengubah pemikiran saya karena hotel-hotel mewah lain biasanya menggunakan lantai marmer. Tapi semuanya di sini berlapis emas sampai ke wastafel  ", Ujar SiDin Luang Van Thuan, seorang tamu hotel.     Hanoi Golden Lake yang esklusip ini  akan mematok harga sewa per malam mulai dari 250 dolar AS atau Rp 3,5 juta,   harga ini setara dengan harga hotel bintang lima lainnya di kota tersebut.

Bermalam di hotel dengan gembira,

Hanoi Golden Lake,  Hotel emas pertama di dunia.