HUMANITERA DI GAZA AUSTRALIA BERUBAH MENDUKUNG PUTUSAN GENJATAN SENJATA DAN PERLINDUNGAN DI PBB BERSAMA INDONESIA

NusaNTaRa.Com     

byGreaTBritteN,      K  a  m  I  s,    1   4     D  e  s  e  m  b  e  r     2   0   2   3

Perdana Menteri Selandia Baru, Australia, dan Kanada mengeluarkan pernyataan sebelum
pemungutan suara dilakukan di PBB dengan hasil kebanyakan mendukung gencatan senjata.

Australia melakukan move politik baru tidak sebagaimana biasanya yang dekat dengan dunia  barat lainnya  setelah  serukan gencatan senjata di Gaza,  Perdana Menteri Anthony Albanese menyerukan  "gencatan senjata berkelanjutan"  didaerah perseteruan  Gaza,  bersama dengan pemimpin Selandia Baru dan Kanada  sebagaimana  sebuah pernyataan bersama yang jarang dilakukan sebelumnya.   Australia juga memberikan suara mendukung gencatan senjata di Majelis Umum PBB hari ini, setelah abstain dalam pemungutan suara di PBB pada bulan Oktober 2023 lalu.

Kebijakan terbaru  tersebut membuat Australia  tentunya  akan  berselisih dengan Amerika yang pro pada Israel, yang memilih menentang gencatan senjata,   "  Kami ingin jeda kemanusiaan ini dilanjutkan dan mendukung upaya mendesak internasional menuju gencatan senjata yang berkelanjutan  ",   demikian bunyi pernyataan bersama  antara  PM Albanese  (Australia),  PM Christopher Luxon (Selandia Baru)  dan PM Justin Trudeau  (Kanada).    Pejabat Gaza mengatakan serangan ke Israel saat ini sudah menewaskan 18.000 orang, melukai 50.000 orang, sehingga menciptakan krisis kemanusiaan.

Presiden Amerika Joe Biden memperingatkan "serangan bom tanpa pandang bulu" yang dilakukan Israel terhadap Gaza akan membuat Israel kehilangan dukungan internasional.   Pernyataan Joe Biden, yang disampaikan kepada para donor untuk kampanye pemilihannya kembali pada tahun 2024, adalah pernyataan paling kritisnya sejauh ini mengenai cara PM Benjamin Netanyahu menangani perang Israel di Gaza,   "  Kamu tidak bisa mengatakan tidak akan ada negara Palestina sama sekali di masa depan. Dan ini akan menjadi bagian yang berat  ",   Ujar SiDin Joe Biden dengan Plabomoranya (Hebatnya).

Resolusi gencatan senjata di  Gaza  telahpun  disetujui  setelah  melewati  pemungutan suara di Majelis Umum PBB berjalan seru.    Dari  semua  negara  yang hadir 153 negara memilih untuk menyetujui dan menyokong  dilakukannya gencatan senjata, 10 negara menolak dan 23 abstain,  sementara Amerika Serikat  tidak  mempunyai  hak veto  di Majelis  Umum  dan  memberikan suara  menentang  resolusi tersebut, bersama dengan Israel.   Indonesia yang sejak dahulu kebijakan politik luar negerinya mendukung Palestian dengansednirinya turut  mendukung resolusi genjatan senjata di Gaza itu.

Sejak berakhirnya humanitarian pause  (jeda kemanusiaan) di Gaza pada 1 Desember 2023 lalu, situasi kemanusiaan semakin memburuk. Korban jiwa mencapai lebih dari 18.000 orang, di mana 70% merupakan anak-anak.  Data menunjukkan bahwa di Gaza, tiap 10 menit terdapat 1 anak korban jiwa. Situasi ini dan kekhawatiran atas korban yang terus bertambah, serta kondisi sistem kesehatan dan kemanusiaan yang nyaris kolaps di Gaza, telah disampaikan banyak pihak dalam beberapa pekan terakhir, termasuk dari Sekjen PBB dan Comissioner General UNRWA.

Riyad Mansour perwakilan Palestina di PBB,  menyebutkan unjuk rasa mendukung Palestina sudah digelar di seluruh dunia dan Amerika Serikat tidak bisa   "mengabaikan kekuatan besar ini",   "  Adalah tugas kita bersama untuk terus melakukannya sampai kami melihat berakhirnya agresi terhadap rakyat kami,  untuk melihat perang terhadap rakyat kami berhenti.   Ini adalah tugas kami untuk menyelamatkan nyawa  ",  Cakap SiDin Riyad Mansour tegas.

Dalam pembukaan Sidang Emergency Special Session ke-10, Presiden Majelis Umum (MU) PBB Denis Francis menegaskan bahwa,  "Tujuan kita di sini satu – hanya satu. Yakni menyelamatkan nyawa manusia".   Resolusi   "Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations"  yang diajukan Mesir atas nama Kelompok Arab dan OKI di Sidang ESS ke-10 tersebut sangat singkat, meminta agar segera dilakukan gencatan senjata, melindungi warga sipil, melepas seluruh sandera dan memastikan pemenuhan kewajiban hukum humaniter internasional.   Adapun resolusi "Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations" disepakati pada pertemuan Emergency Special Session ke-10 (ESS ke-10) Majelis Umum (MU) PBB, di New York pada Selasa 12 Desember 2023.

Sebanyak 153 negara mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menuntut agar segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.    Mengutip situs Kemlu RI, Kamis (14/12/2023), Indonesia diketahui turut menggalang dukungan 11 negara dari berbagai kawasan,  yakni  :  1.  Afrika Selatan   2.  Bangladesh  3.  Brunei Darussalam   4.   Kamboja   5.   Laos   6.  Malaysia   7.  Maladewa   8.  Namibia   9.  Timor Leste   10.  Turki  dan  11.  Thailand.

Situasi di PBB penetapan resolusi Genjatan senjata di Gaza

 

Kerusakan Humanitera terjadi  di Tanah Gaza.

Australia Indonesia sokong PBB genjatan senjata di Gaza.