NusanTaRa.Com
byBakkaranGNunukaN, 22/Januari/2019
byBakkaranGNunukaN, 22/Januari/2019
Atas kebijakan menjadikan
Palestina sebagai ibukota negara Israel dan menjadikannya sebagai pusat
pemerintahan serta diikuti beberapa negara yang akan menempatkan Kantor Duta
besarnya di sana seakan mementahkan
berdirinya dua Negara disana (Palestina dan Israel). Malaysia
yang mendukung status dua Negara disana melarang warga Israel berpartisipasi
dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di negara tersebut, tulis kantor berita Reuters.
Malaysia telah
melarang atlet asal Israel berlaga dalam kejuaraan World Para Swimming, Juli
2019 mendatang. Menteri Luar Negeri Malaysia
Saifuddin Abdullah, Rabu (16/01) mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia
memutuskan untuk menerapkan larangan tersebut minggu lalu, hal ini sebagai satu
pernyataan kuat Malaysia untuk mendukung terwujutnya negara Palestina di Timur
tengah.
Negara Jiran dengan
penduduk mayoritas Muslim tersebut selama ini memang tidak menjalin hubungan
diplomatik dengan Israel, Malaysia juga mendukung solusi dua negara
sebagai penyelesaian konflik Israel-Palestina.
“ Bahkan jika kami jadi tuan
rumah acara, mereka (orang Israel) tidak diperbolehkan masuk (ke Malaysia) ”, Ujar SiDin Saifuddin Abdullah dalam
rekaman konferensi pers yang didengar oleh kantor berita Reuters.
Komite Paralimpik
Internasional dalam pernyataan tertulisnya mengungkapkan, “ kekecewaan
terhadap keputusan pemerintah Malaysia ”
dan “
Kejuaraan dunia harusnya terbuka untuk semua negara dan atlet ”. Karena
kejuaraan World Para Swimming sebagai
kejuaraan penting jelang Tokyo
Paralympics 2020 tahun hadapan, akan diikuti sekitar 70 negara di muka bumi ini
semestinya dapat berlaku kebersamaan tanpa membawa kepentingan politik dan “ Kejuaraan
dunia harusnya terbuka untuk semua negara dan atlet ”.
Presiden Palestina
Mahmoud Abbas mengemukakan di PBB hari Selasa (15/1) bahwa Israel menghambat
perkembangan di Timur Tengah karena menduduki wilayah Palestina, dan ia kembali
berseru bagi pendirian negara Palestina merdeka. Mahmoud Abbas mengemukakan hal ini dalam
upacara serah-terima jabatan ketua Kelompok 77 dan China dari Mesir kepada
Palestina di markas PBB, New York. Palestina berstatus peninjau di PBB tetapi
dengan mengetuai kelompok terbesar negara berkembang di badan dunia itu
profilnya naik.
Di hadapan hadirin
Abbas mengatakan “ kolonisasi dan
pendudukan Israel yang berlanjut di negara Palestina merongrong pembangunan dan
kemampuan Palestina untuk bekerjasama dan berkordinasi dan menghambat
pembangunan masa depan yang terpadu bagi semua bangsa di kawasan “.
Abbas mengatakan, ia tetap komit pada
“ penyelesaian damai dan
mengakhiri pendudukan serta perwujudan negara Palestina merdeka dengan
Yerusalem timur sebagai ibukotanya, hidup berdampingan secara damai dan aman
dengan negara Israel “.
Kebijakan Israel
yang tetap ngotot menjadikan Palestina sebagai ibukota negara mereka telah memicu
protes beberapa Negara di dunia yang mengakui adanya dua Negara di wilayah
tersebut, seperti sebelumnya atlet-atlet
Israel dilarang berkompetsisi oleh negara-negara yang tidak mengakui Israel
serta demonstrasi digelar dibeberapa negara.
Sehingga untuk
mengikuti beberapa kejuaraan dunia, mereka
kadang berlaga tanpa simbol nasional, misalnya dengan hanya menggunakan bendera
federasi yang menyelenggarakan kompetisi.
Pameran seni yang menampilkan ikon restoran Ronald McDonald yang disalib
di kota Haifa, Israel telah memicu kontroversi (14/1/2019). Islam El-Shehaby atlet Judo Mesir, pada 2016 dikeluarkan dari
Olimpiade Rio setelah menolak bersalaman dengan atlet Israel, Or Sasson sesudah
pertandingan keduanya.
Ribuan orang di
Malaysia dan Indonesia berunjuk rasa Desember 2017 lalu menyusul keputusan
Washington yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan akhir bulan
Desember 2018, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengkritisi keputusan
Australia yang mengikuti langkah Amerika, mengakui Yerusalem sebagai ibukota
Israel.
Saifuddin menyebut
Malaysia akan terus berupaya untuk memperjuangkan Palestina, yang disebutnya
tengah mengalami krisis kemanusiaan. “ Kami melihat isu Palestina tidak hanya dari
sudut pandang agama, ini masalah kemanusiaan, masalah hak asasi manusia ”, Ujar SiDin Saifuddin.
Tanah Palestina di
timur tengah,
Israel negeri
biadab masih tetap menjajah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar