NusanTaRa.Com
byDannYAsmorO, 26/Juni/2020
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta dengan tegas dunia internasional untuk menolak aneksasi Israel terhadap wilayah Tepi Barat di depan Dewan Keamanan (DK) PBB. “ Sudah terlalu lama, rakyat Palestina mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM dan situasi kemanusiaan yang buruk. Aneksasi Israel merupakan ancaman bagi masa depan bangsa Palestina ", Ujar SiGaluh Retno Marsudi, Kamis (25/6/2020).
Dalam Pertemuan Terbuka DK PBB yang dilakukan secara virtual mengenai situasi di Timur Tengah, pada Rabu, 24 Juni 2020. Pertemuan dipimpin Prancis selaku Presiden DK PBB bulan Juni 2020 ini, Menlu Retno menyampaikan sebuah pertanyaan tajam, " Pilihan ada ditangan kita, apakah akan berpihak kepada hukum internasional atau menutup mata dan berpihak di sisi lain yang memperbolehkan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional? ", Ucap SiGaluh Retno.
Sebelumnya Jumat 10 mei 2019, Menteri Luar Negeri Retno
Lestari Priansari Marsudi berbicara di forum yang diinisiasi Indonesia di
Markas Besar PBB yang mengajak dunia internasional untuk mendukung penghentian
pembangunan permukiman ilegal milik Israel di Palestina. "
Terus berlangsungnya pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di
wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima ",
Ujar SiGaluh Retno Marsudi di DK PBB di Markas Besar PBB, New York.
Menlu Retno juga menyebutkan tiga alasan masyarakat internasional harus menolak rencana aneksasi Israel.
Pertama, rencana aneksasi formal Israel terhadap wilayah Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional. Menurut Retno, memperbolehkan aneksasi artinya membuat preseden dimana penguasaan wilayah dengan cara aneksasi adalah perbuatan ilegal dalam hukum internasional. “ Seluruh pihak harus menolak secara tegas di seluruh forum internasional baik melalui pernyataan maupun tindakan nyata bahwa aneksasi adalah illegal ", Ujar SiGaluh Menlu.
Kedua, rencana aneksasi formal Israel ini merupakan ujian bagi kredibilitas dan legitimasi Dewan Keamanan PBB di mata dunia internasional. DK PBB harus cepat mengambil langkah yang sejalan dengan Piagam PBB. “ Siapapun yang mengancam terhadap perdamaian dan keamanan internasional harus diminta pertanggungjawabannya dihadapan Dewan Keamanan PBB. Tidak boleh ada standar ganda ", Ujar SiGaluh.
Ketiga,
aneksasi akan merusak seluruh prospek perdamaian. Aneksasi juga akan
menciptakan instabilitas di Kawasan dan dunia. Untuk itu, terdapat urgensi
adanya proses perdamaian yang kredibel dimana seluruh pihak berdiri
sejajar. Menurutnya, saat ini adalah
waktu yang tepat untuk memulai proses perdamaian dalam kerangka multilateral
berdasarkan parameter internasional yang disepakati.
Menlu Retno juga menekankan pentingnya dunia mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina termasuk pengungsi Palestina, Kondisi Pandemi yang memperparah penderitaan masyarakat Palestina sehingga lembaga2 Internasional khususnya UNRWA sangat penting. “ Ketidakadilan terjadi bukan karena absennya keadilan itu sendiri. Ketidakadilan terjadi karena kita membiarkan hal itu terjadi. Ini waktunya kita hentikan ketidakadilan tersebut ", Ujar SiGaluh Retno.
Menlu Retno juga menekankan pentingnya dunia mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina termasuk pengungsi Palestina, Kondisi Pandemi yang memperparah penderitaan masyarakat Palestina sehingga lembaga2 Internasional khususnya UNRWA sangat penting. “ Ketidakadilan terjadi bukan karena absennya keadilan itu sendiri. Ketidakadilan terjadi karena kita membiarkan hal itu terjadi. Ini waktunya kita hentikan ketidakadilan tersebut ", Ujar SiGaluh Retno.
Bersama Tunisia dan Afrika Selatan, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan pertemuan DK ini di tingkat Menteri, guna membahas rencana aneksasi Israel. Pertemuan dihadiri Sekretaris Jenderal PBB, Sekretaris Jenderal Liga Arab, UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Menteri Luar Negeri Palestina, dan Menteri Luar Negeri dari beberapa negara anggota DK PBB.
Palestina tanah penuh prahara,
Retno M menolak aneksasi israel atas Palestina.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar