BUKIT SOEHARTO KEMUNGKINAN KUAT BATAL JADI PONGGANTI IBUKOTA NEGARA JUKARTA.

NusanTaRa.Com
byDannYAsmorO, 23/08/2019

Bukit Soeharto yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara di pastikan batal menjadi ibukota baru karena daerah ini sebagian besar masuk kawasan Hutan Lindung, haltersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro,   sejauh ini pihaknya terus melakukan pemetaan daerah yang potensial untuk dijadikan lokasi ibu kota baru.  Sebelumnya disebut-sebut Bukit Soeharto dan Kabupaten Gunung Mas Kalteng menjadi lokasi potensial dalam pemindahan ibu kota baru ini.

Presiden Jokowi sempat mengunjungi dua kandidat ibu kota baru di Kalimantan, kedua lokasi itu adalah Gunung Mas (Kalimantan Tengah) dan Bukit Soeharto (Kalimantan Timur).  " Sudah dicek semua. Risiko paling minimal, termasuk risiko dari kebakaran hutan. Kan jenis tanahnya yang penting itu bukan masalah hutan tapi masalah tanahnya. Kalau tanah gambut itu berisiko. Tanah batu bara berisiko. Kita cari yang lokasinya jauh dari gambut dan batu bara ",  Ujar SiDin Bambang, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Untuk Bukit soeharto meski Gubernur Kalimantann Timur Isran Noor telah menawarkan kawasan tersebut dengan mempresentasikannya pada pemerintah pusat beberapa waktu lalu.  " Itu hutan lindung jadi kita gak boleh sentuh itu sebagai tempat pemukiman gitu. Kan saya bilang Bukit Soeharto hutan lindung dan kita komit untuk gak ganggu lingkungan apalagi hutan lindung ", Ujar SiDin Bambang. 

Paling tidak dalam pemindahan ibu kota ini, struktur tanah yang akan dibangun nantinya tidak bermasalah sehingga memudahkan dalam pembangunan infrastruktur perkantoran yang sebagian besar akan dibangun di sana.  Kalau tanah gambut itu berisiko, Tanah batu bara berisiko. Kami cari yang lokasinya jauh dari gambut dan batu bara, Pak Bambang menimpali saat itu. 

Bambang mengatakan masyarakat perlu bersabar akan hal ini, 2020  Master plan baru bisa dibikin kalau ketahuan jolas lokasinya. Lokasi pasti akan ditentukan pada waktunya.  Saat Jokoei menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD/DPR RI diruang rapat paripurna, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2018) dan hanya menyebut Pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota pengganti Jakarta.

Pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar 33 milliar dolar AS atau setara dengan Rp 446 triliun untuk membangun pusat pemerintah yang diperkirakan mencakup kawasan seluas 2.000 hektare dan luas kota keseluruhan 40.000 hektare.   Dana tersebut akan digunakan pemerintah  untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya yang dibutuhkan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta izin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat berpidato  di sidang bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).  " Dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia ".

Jakarta sumpek oleh padatnya manusia,

Bukit Soeharto gagal jadi pengganti Jukarta.