MAHATHIR MOHAMAD BERNIAT JADI PM DAN TAK MENGHALANG PUTRANYA UNTUK JADI PM MALAYSIA.

NusanTaRa.Com

byMapiroHBorrA,                             22/06/2020

Mahathir Mohamad mantan PM Malaysia

Meski tak lagi menjabat,  mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad alias telah lengser paska kekisruhan para pendukungnya di koalisi Pakatan Harapan baru-baru ini, namun ia belum berminat untuk meninggalkan pentas perpolitikan negeri Jiran Malaysia karena ia masih memiliki pendukung yang loyal padanya.

Terkait putra Beliau  Datu Mukhriz Mahathir  ia tidak mengekangnya jika ia berniat untuk maju maju sebagai perdana menteri.   "  Ketika saya perdana menteri, saya tidak mengizinkan putra-putra saya terlibat di politik. Saya tidak ingin rakyat menuduh saya dengan nepotisme. Tetapi saya sudah turun. Mereka memiliki hak untuk masuk ke dalam politik dan Mukhriz tampak seperti yang paling tertarik  ",   Ujar SiDin Mahathir Mohamad dengan plabomoranya (hebatnya), Jumat (26/9/2020).

Mukhriz Mahathir saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Besar di Kedah. Mahathir berkata putranya memiliki gaya sendiri dalam memimpin,   "  Jika rakyat menyukainya, maka terserah mereka untuk memilih, bukan terserah saya. Saya tidak memilih. Saya selalu mengikut pilihan yang dibuat rakyat  ",  Ujar SiDin Mahathir Laji.

Mukhriz Mahathir dahulu pernah mengecam pemimpin oposisi karena menarik dukungan mereka untuk Mahathir Mohamad setelah awalnya mendukungnya sebagai perdana menteri.  Kemudian bereekor pada keputusan Mahathir memutuskan mengundurkan diri, sebelumnya akhirnya diminta Raja Malaysia menjadi perdana menteri sementara.

Perjalanan politik Mukhriz sudah dimulai sejak awal tahun 2000-an. Ia awalnya bergabung dengan Partai United Malays National Organisation (UMNO) sebelum pindah ke Partai Bersatu pada 2016.   Setelah Mahathir Mohamad lengser dari perdana menteri, Mukhriz keluar dari Partai Bersatu,   saat ini  ia masuk ke kubu independen dan tetap mendukung ayahnya di parlemen.

Popularitas Anwar Ibrahim Redup, Mahathir Mohamad Ogah Kerja Sama?,  meskipun  sebelumnya  Mahathir telah berjanji akan menyerahkan jabatannya kepada Anwar Ibrahim ketika berkoalisi bersama dalam Pakatan Harapan.   Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (kanan) berjabat tangan dengan Anwar Ibrahim di Putrajaya, Malaysia, Sabtu (22/2/2020).

Ketika mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memutuskan hengkang dari Pakatan Harapan. Ia hanya mau bekerja sama dengan dua partai dari koalisi tersebut  yaitu Partai Aksi Demokratis (DAP) dan Partai Amanah Negara, tetapi ogah bekerja sama dengan partai Anwar Ibrahim, Partai Keadilan Rakyat (PKR) terkait populariti Anawar Ibrahim yang semakin melorot.

"  Ini bukan masalah tidak percaya. Ini mengenai dukungan rakyat.  Meski Anwar dulu sangat populer, sekarang ia telah kehilangan cukup banyak dukungan  ", Ujar SiDin Mahathir Mohamad dalam wawancara bersama Asia Times.  Mahathir memandang Pakatan Harapan tak akan mendapat dukungan rakyat jika dipimpin Anwar Ibrahim  yang ingin comeback jadi perdana menteri.

Mahathir mengaku sebetulnya tak ingin kembali berkuat kuasa setelah bertahun-tahun menjadi perdana menteri, tapi ia mengaku masih mendapat dukungan rakyat yang tak boleh kita keiwakan.  Ia pun menegaskan tekadnya untuk menggeser pemerintahan saat ini yang dipimpin PM Muhyiddin Yassin.

Muchris Mahathir putra mahathir mohamad

Mahathir mundur dari Jabatannya,
Anwar Ibrahim menurun popularitas politiknya.

FAJRIN RASYID DARI BUKALAPAK DITETAPKAN SEBAGAI DIREKTUR TELKOM

NusanTaRa.Com

byBambanGBiunG,                             27/06/2020

Muhammad Fajrin Rasyid akhirnya ditetapkan sebagai Direktur Digital Business PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk menggantikan Faizal R. Djoemadi oleh Menteri BUMN Erick Thohir.    Di  usia yang belum genap 34 tahun  Fajrin  lulusan ITB menjadi  milenial pertama yang menduduki jabatan direksi Telkom, Fajrin pernah menjadi konsultan pada The Boston Consulting Group di tahun 2009 selama 1 tahun 6 bulan,  bertanggung jawab untuk memberikan masukan soal industri di Asia Tenggara.

M Fajrin Rasyid ini merupakan penggagas Bukalapak, bersama rekannya Ahmad Zaky pada 2010 lalu,  keduanya merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB).   Fajrin Rasyid sebelumnya berhasil membawa Bukalapak menjadi e-commerce yang memberdayakan lebih dari 5 juta pedagang online di seluruh Indonesia. Bukalapak juga memiliki lebih dari 70 juta pengguna di dalam negeri.   Muhamad Fajrin Rasyid ini merupakan penggagas Bukalapak, bersama rekannya Ahmad Zaky pada 2010 lalu. Keduanya merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dalam pelantikan tersebut posisi Direktur Utama Telkom masih tetap dijabat oleh Ririek Adriansyah sebagaimana ditetapkan dalam RUPST,  pelantikan ini  juga ditayangkan secara live di UseeTv.   Ririek Adriansyah sebagaimana kita ketahui telah menduduki posisi itu sejak dilantik  Erick Thohir  menjadi Dirut Telkom menggantikan Alex Sinaga pada RUPST Telkom, Jumat (24/5/2019)  yang  sebelumnya  menjabat sebagai  Dirut Telkomsel, anak usaha Telkom.

Penetapan tersebut berdasarkan hasil keputusan  yang  disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom yang digelar, Jumat (19/6/2020).    Usai penetapan ini, Fajrin akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab fungsional harian sebagai Presiden Bukalapak pada Dewan Direksi dan Manajemen Bukalapak.   Dalam kesempatan ini Menteri Erick menyampaikan dengan tantangan yang semakin besar, semua jajaran direksi Telkom yang baru memiliki key performance indicator dalam pemilihan direksi BUMN.

Dia mengharapkan Fajrin dalam tugasnya temasuk pejabat baru lainnya  dapat berkontribusi untuk merubah dan memperkuat strategi bisnis perusahaan telekomunikasi milik negara tersebut,   "  Fajrin merupakan figur anak muda yang sudah teruji kiprah dan karyanya di bisnis digital. Dengan rekam jejak dan pengalaman meski masih berusia muda,Fajrin adalah figur yang tepat untuk memimpin pengembangan bisnis digital Telkom  ",  Ujar SiDin Erick Thohir,  Jumat (19/6/2020).

Dalam pelantikan tersebut posisi Direktur Utama Telkom masih tetap dijabat oleh Ririek Adriansyah sebagaimana ditetapkan dalam RUPST,  pelantikan ini  juga ditayangkan secara live di UseeTv.   Ririek Adriansyah sebagaimana kita ketahui telah menduduki posisi itu sejak dilantik  Erick Thohir  menjadi Dirut Telkom menggantikan Alex Sinaga pada RUPST Telkom, Jumat (24/5/2019)  yang  sebelumnya  menjabat sebagai  Dirut Telkomsel, anak usaha Telkom.

Masuknya Fajrin Rasyid ke Telkom menjadi  satu kabar mengejutkan,  karena selama ini  ia menjadi direksi termuda Telkom yaitu di  usia baru 34 tahun serta  hasil keputusan ini juga di luar kebiasan karena jarang pendiri startup besar hijrah ke perusahaan raksasa konvensional.   Fajrin Rasyid, Ahmad Zaky, dan Nugroho Herucahyono merupakan tiga sekawan pendiri Bukalapak,   mereka berhasil membawa Bukalapak menjadi salah satu startup unicorn dengan valuasi US$ 2,5 miliar.

Selama tujuh tahun Fajrin Rasyid menjabat sebagai Chief Finance Officer (CFO) dan pada 2018 ia diangkat sebagai President Bukalapak. Selaku co-founder, Fajrin Rasyid juga memegang sejumlah saham Bukalapak.  Pengangkatan  posisi direktur digital business seorang yang berjasa dalam pendirian  Bukalapak  yakni Muhammad Fajrin Rasyid.  Pengangkatannya dilakukan untuk mewujudkan rencana Telkom yang ingin bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital.

Berikut jajaran direksi Telkom setelah RUPS hari ini, 19 Juni.

Komisaris 

Komisaris Utama : Rhenald Kasali 
Komisaris : Alex Denni 
Komisaris :  Ismail.
Komisaris :  Marcelino Pandin.
Komisaris : Rizal Malarangeng.
Komisaris Independen :  Marsudi Wahyu Kisworo

Komisaris Independen:  Ahmad Fikri Assegaf 
Komisaris Independen : Wawan Iriawan

Komisaris Independen :   Candra   Arie Setiawan


Direksi

Direktur Utama : Ririek Adriansyah 

Direktur Keuangan :  Heri     Supriadi 
Direktur Consumer Service :  FM Venusiana R. 
Direktur Network & IT Solution :  Herlan Wijanarko 
Direktur Digital Business :  Muhammad Fajrin Rasyid
Direktur Strategic Portfolio :  Budi Setyawan Wijaya
Direktur Wholesale & International Service ("WINS") :  Dian Rachmawan
Direktur Human Capital Management ("HCM")  :   Afriwandi
Direktur Enterprise & Business Service  :  Edi Witjara.

Direktur milineal  lama di online berniaga,
Fajrin Bukalapak Direktur Telkomsel termuda.

MENLU RI RETNO MARSUDI MENYERUKAN DUNIA INTERNASIONAL MENOLAK ANEKSASI ISRAEL ATAS PALESTINA DI DK PBB.

NusanTaRa.Com

byDannYAsmorO,                      26/Juni/2020

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta dengan tegas dunia internasional untuk menolak aneksasi Israel terhadap wilayah Tepi Barat di depan Dewan Keamanan (DK) PBB.   “  Sudah terlalu lama, rakyat Palestina mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM dan situasi kemanusiaan yang buruk. Aneksasi Israel merupakan ancaman bagi masa depan bangsa Palestina  ",  Ujar SiGaluh Retno Marsudi, Kamis (25/6/2020).

Dalam Pertemuan Terbuka DK PBB yang dilakukan secara virtual mengenai situasi di Timur Tengah, pada Rabu, 24 Juni 2020.    Pertemuan  dipimpin Prancis selaku Presiden DK PBB bulan Juni 2020 ini, Menlu Retno menyampaikan sebuah pertanyaan tajam,  "  Pilihan ada ditangan kita, apakah akan berpihak kepada hukum internasional  atau menutup mata dan berpihak di sisi lain yang memperbolehkan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional?  ",   Ucap SiGaluh Retno.

Sebelumnya  Jumat 10 mei 2019, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi berbicara di forum yang diinisiasi Indonesia di Markas Besar PBB yang mengajak dunia internasional untuk mendukung penghentian pembangunan permukiman ilegal milik Israel di Palestina.   "  Terus berlangsungnya pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima  ",   Ujar SiGaluh Retno Marsudi di DK PBB di Markas Besar PBB, New York.

Menlu Retno juga menyebutkan tiga alasan masyarakat internasional harus menolak rencana aneksasi Israel.

 Pertama, rencana aneksasi formal Israel terhadap wilayah Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional. Menurut Retno, memperbolehkan aneksasi artinya membuat preseden dimana penguasaan wilayah dengan cara aneksasi adalah perbuatan ilegal dalam hukum internasional.   “  Seluruh pihak harus menolak secara tegas di seluruh forum internasional baik melalui pernyataan maupun tindakan nyata bahwa aneksasi adalah illegal  ",  Ujar SiGaluh Menlu.

 Kedua, rencana aneksasi formal Israel ini merupakan ujian bagi kredibilitas dan legitimasi Dewan Keamanan PBB di mata dunia internasional. DK PBB harus cepat mengambil langkah yang sejalan dengan Piagam PBB.   “  Siapapun yang mengancam terhadap perdamaian dan keamanan internasional harus diminta pertanggungjawabannya dihadapan Dewan Keamanan PBB. Tidak boleh ada standar ganda  ",   Ujar SiGaluh.

Ketiga, aneksasi akan merusak seluruh prospek perdamaian. Aneksasi juga akan menciptakan instabilitas di Kawasan dan dunia. Untuk itu, terdapat urgensi adanya proses perdamaian yang kredibel dimana seluruh pihak berdiri sejajar.   Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai proses perdamaian dalam kerangka multilateral berdasarkan parameter internasional yang disepakati.

Menlu Retno juga menekankan pentingnya dunia mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina termasuk pengungsi Palestina,  Kondisi Pandemi yang memperparah penderitaan masyarakat Palestina sehingga lembaga2 Internasional khususnya  UNRWA sangat penting.    “  Ketidakadilan terjadi bukan karena absennya keadilan itu sendiri. Ketidakadilan terjadi karena kita membiarkan hal itu terjadi. Ini waktunya kita hentikan ketidakadilan tersebut  ",  Ujar SiGaluh Retno.

Bersama Tunisia dan Afrika Selatan, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan pertemuan DK ini di tingkat Menteri, guna membahas rencana aneksasi Israel.  Pertemuan dihadiri Sekretaris Jenderal PBB, Sekretaris Jenderal Liga Arab, UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Menteri Luar Negeri Palestina, dan Menteri Luar Negeri dari beberapa negara anggota DK PBB.

Palestina tanah penuh prahara,
Retno M  menolak aneksasi israel atas Palestina.

AKAN MENGABURKAN MAKNA PANCASILA, MASSA TUNTUT PEMBATALAN RUU HIP.

NusanTaRa.Com

byBambanGNunukaN,                              25/06/2020

Massa Aliansi Nasional Anti-Komunis menolak Pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR/MPR RI jalan gatot Subroto, Jakarta Solata, Rabu (24/06/2020),  karena menilai RUU tersebut akan mengganggu ideologi Pancasila dan time pembahasan yang kurang tepat.

"  Mereka mengklaim RUU HIP bila disahkan nanti akan mengganggu Pancasila menjadi Ekasila atau Trisila saja  "  dan   "  Mereka mengklaim ini tidak sesuai dengan adanya ideologi Pancasila  ",   Ujar SiGaluh Jonah Homanangan  jurnalis Kompas TV.   Meski kawasan Gedung DPR/MPR RI  sempat diguyur hujan aksi penolakan tersebut tetap berlangsung,   sebanyak 12 orang perwakilan massa diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk membicarakan tuntutannya.

"  Para demonstran mengklaim (RUU HIP) ini sangat terburu-buru, apalagi digelar dalam masa pandemi corona. Itu sebabnya meskipun masih dalam momen adanya PSBB transisi, mereka tetap melaksanakan aksi demo karena DPR sendiri menyelenggarakan RUU HIP ini di tengah masa pandemi  ",   Ujar siGaluh  Jonah Hamanangan di Gedung DPR/MPR RI.

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila  (RUU HIP) telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada 12 Mei 2020 telah diusulkan ke MPR untuk mendapat pengesahan.    Meski telah mendapat telah masuk Program legalasi MPR untuk mendapat pengesahan sebagai Undang-undang, beberapa tokoh, Organisasi Nasional menolak pengesahan RUU HIP tersebut. 

Hadirnya RUU HIP ini dinilai tidak tepat dibahas di tengah masa pandemi.   Sebab, hal itu bukanlah menjadi urgensi untuk dibahas saat ini,  RUU HIP belum mulai dibahas DPR bersama pemerintah karena DPR masih menunggu surat presiden (surpres) dan daftar inventarisasi masalah dan Pengesahan tersebut dikhawatirkan mengaburkan makna Pancasila dan memasukkan paham-paham yang tidak sejalan Pancasila.  

Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri mendesak DPR RI mencabut RUU HIP karena dianggap dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan dan dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).    Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad menilai, RUU HIP disusun dengan cara sembrono, kurang sensitif dengan pertarungan ideologi.

Sementara itu, Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah agar tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP,   karena tidak adanya  urgensi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pembahasan RUU yang menjadi inisiatif DPR tersebut.    

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya, menyampaikan bahwa seluruh kritik dan masukan terkait RUU akan ditampung oleh Baleg DPR.

Makna Pancasila akan dikembangkan,

RUU HIP ancaman Pancasila,   agar dibatalkan.