ANGGARAN KARTU PRA-KERJA JOKOWI MENDAPAT KESIAPAN DANA Rp 10 TRILLIUN TAHUN 2020 OLEH SRI MULYANI.

NusanTaRa.Com
byBambanGBiunG, 15/07/2019

Kartu Pra Kerja merupakan insentif yang diberikan pada anak-anak muda yang baru tamat dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau lulusan perguruan tinggi yang akan mencari kerja. Melalui kartu ini, para lulusan sekolah bisa mendapatkan program pelatihan keterampilan atau vocational training, yang akan memudahkan mereka untuk mendapat kerja.  Pengembangan program Kartu Pra Kerja tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun yang akan di alokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

"  Anggarannya yang setidaknya dicadangkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp10 triliunan  ", Ujar SiDin Hanif Dakhiri Meneteri Ketenagakerjaan RI, usai rapat pagu indikatif RAPBN 2020 di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15/07/2019.  Kartu Pra Kerja merupakan salah satu “ program jualan “ Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, namun beliau belum menjelaskan apakah anggaran tersebut akan dimasukkan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau terbagi ke kementerian lain.

Jika Perioda sebelumnya Program Jokowi banyak teralokasi pada pembengunan Inrastruktur maka kedepan bersama Ma,ruf Amin beliau ingin fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM).  Menurut dia, hal tersebut belum benar-benar diputuskan lantaran konsep kartu tersebut masih difinalisasi lintas kementerian.  "  Kami hanya tinggal selesaikan desain yang tengah dibicarakan di bawah Pak Menko Perekonomian (Darmin Nasution)  ",    Ujar SiDin Hanif.

Kedepan setiap Program yang mengarah ke Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia akan mendapat tambahan anggaran seperti  program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dan pendidikan vokasional yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan.  Hanif mengatakan Sri Mulyani sudah merestui kenaikan anggaran untuk program BLK Komunitas dari Rp1 triliun pada APBN 2019 menjadi Rp2 triliun pada RAPBN 2020.

Meski belum final tentang skematis kerja Kartu Pra Kerja tersebut tpi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, sebelumnya pernah mencanangkan dalam dua skema. Skema pertama menggunakan anggaran negara alias APBN, sebagaimana sebelumnya pendidikan skill dan vokasi ini sudah banyak dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian lainnya, sehingga Kartu Pra-Kerja ini akan mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada.

Skema kedua adalah menggandeng swasta.  Pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja trampil dan siap pakai akan dilibatkan sehingga mereka mendapatkan tenaga kerja yang sesuai.   Kartu Pra-Kerja ini bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi para swasta yang dapat menjadi  pendorong perekonomian yang lebih mandiri.

Kendati begitu, ia belum bisa memberi bocoran berapa kemungkinan kenaikan anggaran untuk program vokasi pada tahun depan. Namun, ia menekankan penambahan anggaran juga bisa bertambah dari “ sumbangan “ perusahaan swasta yang terlibat dalam pengembangan ini.  Kebijakan Pemerintah yang mendukung program pengurangan pajak yang dikenal dengan istilah super deductiable tax sebesar 200 persen untuk perusahaan yang memberikan pendidikan vokasi bagi tenaga kerja di Indonesia dan insentif pengurangan pajak mencapai 300 persen bagi perusahaan yang mendirikan pusat riset di Tanah Air.

Naik bemo naik taksi,

Kartu Pra-Kerja mendukung ekonomi mandiri.