NusanTaRa.Com
byFariDGabaN, 08/03/2019
byFariDGabaN, 08/03/2019
JALAN
TOL.
Setidaknya ada dua aspek yang perlu dibicarakan tentang jalan-jalan tol
yang kini demen diresmikan Presiden Jokowi
: Pertama, layakah
pemerintah/presiden sekarang ini mengklaim
itu sebagai prestasinya ? dan Kedua,
apakah itu proyek yang bermanfaat bagi bangsa kita, terutama dilihat dari
ongkosnya ?.
Jalan tol Trans Jawa dan Sumatra dibangun oleh BUMN dari utang. Waskita Karya, yang banyak membangun ruas tol Jawa, kini sedang giat menjual ruas itu kepada swasta dan pengguna untuk membayar utang dan jualan itu tentunya bisa laku atau tidak laku. Agar laku tarifnya harus cukup bagus (Konsumen harus merogoh kocek lebih dalam), Tapi jika tarif terlalu tinggi, jalan tol akan sepi (seperti sekarang) dan calon pembeli mungkin akan pergi sedang murah atau mahal, itu murni pertimbangan pasar.
Tarif tol kini ditentukan Menteri PU tanpa harus berkonsultasi dengan DPR. Artinya tidak ada deliberasi publik. Oke oke ….. taruhlah jualan itu laku, maka jalan tol akan dioperasikan oleh swasta yang berorientasi profit. Kita tahu hubungan yang mungkin timbul dari situ adalah semata hubungan jual-beli antara konsumen (pemakai jalan tol) dengan operator tapi bukan hubungan antara warga negara dengan penyelenggara negara.
Jalan tol Trans Jawa dan Sumatra dibangun oleh BUMN dari utang. Waskita Karya, yang banyak membangun ruas tol Jawa, kini sedang giat menjual ruas itu kepada swasta dan pengguna untuk membayar utang dan jualan itu tentunya bisa laku atau tidak laku. Agar laku tarifnya harus cukup bagus (Konsumen harus merogoh kocek lebih dalam), Tapi jika tarif terlalu tinggi, jalan tol akan sepi (seperti sekarang) dan calon pembeli mungkin akan pergi sedang murah atau mahal, itu murni pertimbangan pasar.
Tarif tol kini ditentukan Menteri PU tanpa harus berkonsultasi dengan DPR. Artinya tidak ada deliberasi publik. Oke oke ….. taruhlah jualan itu laku, maka jalan tol akan dioperasikan oleh swasta yang berorientasi profit. Kita tahu hubungan yang mungkin timbul dari situ adalah semata hubungan jual-beli antara konsumen (pemakai jalan tol) dengan operator tapi bukan hubungan antara warga negara dengan penyelenggara negara.
Dari situ, apa peran yg bisa
diklaim pemerintah atau presiden?.
Jika
jualan tidak laku, BUMN seperti Waskita Karya terancam bangkrut, lantas siapa yang akan menanggung utang ? Pemerintah ?.
Dari mana uang pemerintah? Dari
pajak atau memangkas alokasi anggaran sosial yang semestinya dinikmati warga
negara.
Dari segi ini, lagi-lagi, apa yang
bisa diklaim sebagai sukses pemerintah/presiden
?, karena laku atau tidak laku,
konsumen dan warga negaralah yang membayar !!.
Dulu, di pinggir Jagorawi (tol pertama zaman Soeharto) ada tulisan besar : " Jalan ini dibiayai dengan obligasi (utang) yang Anda bayar ". Bahkan pemerintah Orde Baru yang korup itupun tidak mengklaim jalan tol sebagai prestasinya, melainkan memberi pengakuan bahwa konsumen lah yang membiayai pembangunan jalan itu.
Dulu, di pinggir Jagorawi (tol pertama zaman Soeharto) ada tulisan besar : " Jalan ini dibiayai dengan obligasi (utang) yang Anda bayar ". Bahkan pemerintah Orde Baru yang korup itupun tidak mengklaim jalan tol sebagai prestasinya, melainkan memberi pengakuan bahwa konsumen lah yang membiayai pembangunan jalan itu.
Bagaimana dengan aspek kedua
menyangkut manfaat vs mudharat?.
Jalan tol memperlemah sistem transportasi public, jalan tol ikut memicu naiknya jumlah mobil pribadi. Di era Jokowi, jumlah mobil penumpang kecil naik dari 12,5 juta pada 2014 menjadi 16,5 juta sekarang 2019 (peningkatan 1 juta unit setiap tahun), dari jumlah itu lebih dari 70% ada di Jawa.
Tak hanya peningkatan itu yang memperparah kemacetan, tapi juga meningkatkan konsumsi bensin. Konsumsi bensin kita naik dua kali lipat dari 25 juta liter pada awal Pak Jokowi berkuasa menjadi 55 juta liter pada 2018. Sampai sekarang kita masih mengimpor bensin dari Singapura (produksi dalam negeri hanya separo kebutuhan), konsumsi yang meningkat jelas makin membuat kita tergantung pada bensin impor. Neraca perdagangan kita, yang sekarang sudah defisit, akan bertambah tekor.
Dampak ekonominya bisa sangat jauh: defisit transaksi berjalan; melemahnya rupiah; rentan utang dan peka terhadap gejolak harga minyak dunia. Belum lagi jika kita menghitung biaya tersembunyi: polusi, pemborosan energi dan ekonomi biaya tinggi akibat macet.
Jadi Jalan tol bukan solusi transportasi dan logistic sehingga dalam soal ini pemerintah keliru : selalu mengikuti trend, membangun jalan tol untuk mengimbangi kenaikan jumlah kendaraan (yang akan terus keteteran). Yang semestinya dilakukan adalah mengubah trend, memperkuat transportasi publik massal dan membatasi transportasi probadi.
Alih-alih memecahkan masalah, jalan tol justru memicu masalah baru, baik dalam sistem transportasi maupun dampaknya terhadap ekonomi negeri kita.
Jalan tol memperlemah sistem transportasi public, jalan tol ikut memicu naiknya jumlah mobil pribadi. Di era Jokowi, jumlah mobil penumpang kecil naik dari 12,5 juta pada 2014 menjadi 16,5 juta sekarang 2019 (peningkatan 1 juta unit setiap tahun), dari jumlah itu lebih dari 70% ada di Jawa.
Tak hanya peningkatan itu yang memperparah kemacetan, tapi juga meningkatkan konsumsi bensin. Konsumsi bensin kita naik dua kali lipat dari 25 juta liter pada awal Pak Jokowi berkuasa menjadi 55 juta liter pada 2018. Sampai sekarang kita masih mengimpor bensin dari Singapura (produksi dalam negeri hanya separo kebutuhan), konsumsi yang meningkat jelas makin membuat kita tergantung pada bensin impor. Neraca perdagangan kita, yang sekarang sudah defisit, akan bertambah tekor.
Dampak ekonominya bisa sangat jauh: defisit transaksi berjalan; melemahnya rupiah; rentan utang dan peka terhadap gejolak harga minyak dunia. Belum lagi jika kita menghitung biaya tersembunyi: polusi, pemborosan energi dan ekonomi biaya tinggi akibat macet.
Jadi Jalan tol bukan solusi transportasi dan logistic sehingga dalam soal ini pemerintah keliru : selalu mengikuti trend, membangun jalan tol untuk mengimbangi kenaikan jumlah kendaraan (yang akan terus keteteran). Yang semestinya dilakukan adalah mengubah trend, memperkuat transportasi publik massal dan membatasi transportasi probadi.
Alih-alih memecahkan masalah, jalan tol justru memicu masalah baru, baik dalam sistem transportasi maupun dampaknya terhadap ekonomi negeri kita.
drFB.FaridGaban8/3/2019
Jalan Tol nyaman dilalui,
Jokowi bangun Trans Tol dari utang luar negeri.
Melihat infrastruktur yang hampir berkels dunia sejujurnya kukatakan " I am Proud ", But disebalik itu apakah kita mampu membayar utang itu nanti dengan mudah ???, ini yang menjadi keraguan !!!.
BalasHapus