NusanTaRa.Com
byMuhammaDBakkaranG, 11/10/2018
byMuhammaDBakkaranG, 11/10/2018
Presiden Joko Widodo menyerukan
diterapkannya 'sentuhan ringan' dalam mengatur sektor teknologi keuangan, yang
diagendakan dalam KTT IMF Bank Dunia di Bali di sebutnya “
light touch “ dan “
safe harbor “ diperlukan karena sektor itu baru berkembang,
dan karenanya " tidak usah terburu-buru membuat regulasi, dan lebih baik
membiarkan inovasi berkembang terlebih dahulu
", Ujar SiDin Jokowi dalam Pembukaan panel Bali Fintech Agenda di pertemuan Bank
Dunia/IMF di Bali pada Kamis (11/10/2018).
Teknologi keuangan (fintech) adalah fenomena terbaru setelah munculnya
internet 25 tahun yang lalu.
Pertemuan tahunan Bank Dunia - dana Moneter Intrnasional (IMF) menyepakati “ Bali Fintech Agenda “ untuk membantu negara-negara di dunia dalam mengatur teknologi keuangan. Teknologi ini membuka akses bagi banyak orang terhadap layanan keuangan - menyimpan, meminjam dan berinvestasi - tanpa harus terdaftar di perbankan disampin itu juga menyebut perlunya 'pelabuhan yang aman' (safe harbour) bagi para inovator dan pengusaha untuk menciptakan alat ekonomi yang baru yang radikal untuk masyarakat.
Sementara sebelumnys Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde memastikan Indonesia saat ini tidak membutuhkan bantuan maupun pinjaman dari IMF karena kondisi ekonomi dalam keadaan baik. Lagarde mengatakan, pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini telah dilakukan dengan optimal melalui koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia maupun pihak-pihak terkait. " Ekonomi Indonesia dikelola dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi, Gubernur Perry, Menteri Sri Mulyani, Menteri Luhut, dan rekan-rekan mereka ", Ujar SiDin Largarde. "Pinjaman dari IMF bukan pilihan, karena ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya," kata Lagarde dalam pernyataannya di Nusa Dua, Bali.
Pelaksanaan kegiatan IMF-di Bali koalisi Prabowo menyampaikan kritiknya terhadap penyelenggaraan IMF di Bali, karena selain dianggap akan menghambur-hamburkan uang juga dikhawatirkan akanmenimbul utang baru. Untuk itu, Sebagai bentuk keprihatinan kepada pemerintah yang keluarkan anggaran hingga nyaris menyentuh angka Rp 1 Triliun, kubu Prabowo melalui Koalisi Indonesia Adil dan Makmur memutuskan tidak mengirimkan perwakilannya ke ajang tahunan IMF - World Bank yang berlangsung pada 8-14 Oktober 2018.
Pertemuan tahunan Bank Dunia - dana Moneter Intrnasional (IMF) menyepakati “ Bali Fintech Agenda “ untuk membantu negara-negara di dunia dalam mengatur teknologi keuangan. Teknologi ini membuka akses bagi banyak orang terhadap layanan keuangan - menyimpan, meminjam dan berinvestasi - tanpa harus terdaftar di perbankan disampin itu juga menyebut perlunya 'pelabuhan yang aman' (safe harbour) bagi para inovator dan pengusaha untuk menciptakan alat ekonomi yang baru yang radikal untuk masyarakat.
Sementara sebelumnys Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde memastikan Indonesia saat ini tidak membutuhkan bantuan maupun pinjaman dari IMF karena kondisi ekonomi dalam keadaan baik. Lagarde mengatakan, pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini telah dilakukan dengan optimal melalui koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia maupun pihak-pihak terkait. " Ekonomi Indonesia dikelola dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi, Gubernur Perry, Menteri Sri Mulyani, Menteri Luhut, dan rekan-rekan mereka ", Ujar SiDin Largarde. "Pinjaman dari IMF bukan pilihan, karena ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya," kata Lagarde dalam pernyataannya di Nusa Dua, Bali.
Pelaksanaan kegiatan IMF-di Bali koalisi Prabowo menyampaikan kritiknya terhadap penyelenggaraan IMF di Bali, karena selain dianggap akan menghambur-hamburkan uang juga dikhawatirkan akanmenimbul utang baru. Untuk itu, Sebagai bentuk keprihatinan kepada pemerintah yang keluarkan anggaran hingga nyaris menyentuh angka Rp 1 Triliun, kubu Prabowo melalui Koalisi Indonesia Adil dan Makmur memutuskan tidak mengirimkan perwakilannya ke ajang tahunan IMF - World Bank yang berlangsung pada 8-14 Oktober 2018.
 |
| Satu Stand Paviliun Indonesia di IMF-2018 Bali |
Untuk membantu Negara-negara dalam
mengambil manfaat dari teknologi keuangan serta mengatur resiko gangguan yang
muncul Bank Dunia, IMF dan Pemerintah Indonesia
“ Bali Fintech Agenda “ untuk
mendapatkan keseimbangan kedua hal (manfaat dan risiko). 12 pokok Bali Fintech Agenda ; 01. Mengakui potensi fintech, 02.
Mengaktifkan teknologi baru untuk meningkatkan layanan keuangan, 03.
Memperkuat kompetisi dan komitmen untuk pasar yang terbuka dan
bebas, 04. Membesarkan fintech untuk mempromosikan inklusi
keuangan dan mengembangkan pasar keuangan,
05. Memantau perkembangan secara
dekat untuk memperdalam pemahaman akan sistem keuangan yang berevolusi, 06.
Mengadaptasi kerangka regulasi dan praktek pengawasan untuk perkembangan
dan stabilitas sistem keuangan, 07. Menjaga integritas dari sistem keuangan, 08.
Memodernisasi kerangka hukum untuk menyediakan lansekap hukum yang
memampukan, 09. Memastikan stabilitas moneter domestik dan
sistem keuangan, 10. Mengembangkan infrastruktur keuangan dan data
yang kuat untuk mempertahankan manfaat fintech dan 11.
Mendorong kerja sama internasional dan berbagi informasi dan 12. Meningkatkan
pengawasan kolektif sistem moneter dan keuangan internasional.
Bali Fintech Agenda adalah adalah pedoman bagi para regulator negara-negara angota Bank Dunia dan IMF untuk memajukan fintech, memastikan ketahanan sektor keuangan, mengantasipasi resiko dan mempromosikan kerjasama internasional. Dua hal penting yang perlu diformulasikan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah perpajakan dan perlindungan data, menurut Sri Mulyani. Indonesia sendiri masih belum memiliki aturan jelas untuk perpajakan fintech - karena terkendala sulitnya menentukan subjek pajak dan menentukan sumber pendapatan apakah dari dalam negeri atau luar negeri. Sejauh ini, sebagian fintech di Indonesia berangkat dari e-commerce, seperti Traveloka (travelokaPay) dan Tokopedia (TokoCash).
Ketua Task Force Bank Indonesia untuk IMF-World Bank Annual Meetings 2018 di Bali Peter Jacobs mengatakan sejumlah gubernur bank sentral dan menteri keuangan berbagai negara menyatakan akan hadir mengikuti Agenda ini yang terdiri dari beberapa Meeting. Seperti mulai dari Gubernur The Fed Jerome Powell hingga Gubernur Bank Central Trinidad and Tobago. " Beberapa meeting sudah mulai tanggal 8 Oktober dan makin lama makin banyak dan pada 10-13 Oktober. Paling banyak acara itu. Tapi IMF meeting dibuka tgl 11 Oktober 2018 ", Ujar SiDin Peter di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Bali, Senin (8/10/2018).
Bali Fintech Agenda adalah adalah pedoman bagi para regulator negara-negara angota Bank Dunia dan IMF untuk memajukan fintech, memastikan ketahanan sektor keuangan, mengantasipasi resiko dan mempromosikan kerjasama internasional. Dua hal penting yang perlu diformulasikan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah perpajakan dan perlindungan data, menurut Sri Mulyani. Indonesia sendiri masih belum memiliki aturan jelas untuk perpajakan fintech - karena terkendala sulitnya menentukan subjek pajak dan menentukan sumber pendapatan apakah dari dalam negeri atau luar negeri. Sejauh ini, sebagian fintech di Indonesia berangkat dari e-commerce, seperti Traveloka (travelokaPay) dan Tokopedia (TokoCash).
Ketua Task Force Bank Indonesia untuk IMF-World Bank Annual Meetings 2018 di Bali Peter Jacobs mengatakan sejumlah gubernur bank sentral dan menteri keuangan berbagai negara menyatakan akan hadir mengikuti Agenda ini yang terdiri dari beberapa Meeting. Seperti mulai dari Gubernur The Fed Jerome Powell hingga Gubernur Bank Central Trinidad and Tobago. " Beberapa meeting sudah mulai tanggal 8 Oktober dan makin lama makin banyak dan pada 10-13 Oktober. Paling banyak acara itu. Tapi IMF meeting dibuka tgl 11 Oktober 2018 ", Ujar SiDin Peter di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Bali, Senin (8/10/2018).
Ekonomi masa depan berwawasan
Fintech.
Fintech kolaborasi Trade, Moneter dan
Internet,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar