KADIN MENGINGINKAN REPATRIASI MESKI DIRAYU PERBANKAN SINGAPURA

NusanTaRa.Com

“ Kami katakan ingin membangun negara. Selama ini kan sudah banyak uang ke Singapura dari Indonesia. ” (KataData.Com)

       Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan tetap akan membawa pulang dananya ke Tanah Air dari Singapura. Hal ini terkait kabar sejumlah bank di Negeri Singa itu yang mengajak warga Indonesia hanya mendeklarasikan asetnya tanpa ikut repatriasi. Imbalannya, mereka membayar selisih uang tebusan yang harus dibayarkan wajib pajak. 

       Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani menganggap bahwa sikap perbankan Singapura menunjukan besarnya dana warga Indonesia yang berada di negara tersebut. Ia pun menyatakan sudah bertemu dengan Kadin Singapura. Kepada mereka, Rosan menginformasikan bahwa anggotanya tetap memilih membawa pulang uang ke Tanah Air.

       Harapannya, dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur. “Kami katakan ingin membangun negara. Selama ini kan sudah banyak uang ke Singapura dari Indonesia,” kata Rosan usai sosialisasi tax amnesty kepada pengusaha di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2016. 

       Menurut dia, potensi dana repatriasi semestinya besar, meskipun ia tak bisa memperkirakan. Rosan meminta pengusaha tidak ragu-ragu membawa dananya jika ada kepastian bahwa uang tersebut tidak diungkit lagi oleh pemerintah. Dia juga meminta kepastian informasi dananya tidak ‘bocor’, terutama ke lembaga hukum.

       “ Pengusaha atau yang akan menikmati tax amnesty ini membutuhkan kepastian, dan kepastian itu dirasa sudah cukup meyakinkan. Pemerintah sudah menyediakan wadahnya, terutama yang berkaitan dengan pasar modal, ” Rosan menuturkan.

       Repatriasi merupakan upaya menarik kekayaan warga Indonesia di luar negeri ke Tanah Air.  Ini merupakan bagian dari kebijakan pengampunan pajak yang akan dijalankan hingga kuartal pertama 2017. Mereka yang mengikuti tax amnesty akan mendapat sejumlah keuntungan seperti penghapusan pajak terutang. Syaratnya, mesti membayar tarif tebusan. 

        Bila hanya melaporkan seluruh aset di luar negeri, pengusaha terkena tarif empat hingga 10 persen. Jika kekayaan tersebut dibawa ke Indonesia atau repatriasi, tarifnya hanya dua sampai lima persen. Skema kedua inilah yang dikhawatirkan Singapura, lalu mencoba memberi insentif tandingan.  

" Kebijakan beberapa pengusaha dan pemodal tanah air yang telah menyimpan keuangan mereka di luar negeri untuk menghindari pajak dan melindungi keuangan mereka dari sumber  yang tidak legal tentunya dengan satu perlindungan dari pihak perbankan LN Tax Amnesty, agar keuangan mereka aman tentunya sangat merugikan keuangan negara dan harus ditarik meski dengan menembus sistem perbankkan dunia  ", Ujar sidin La HabinG Pakar perbankan LeGendary.  

       Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyampaikan bahwa sikap perbankan Singapura menegaskan besarnya dana milik warga Indonesia di sana. Tetapi dia mengingatkan bagi pihak manapun bahwa dunia akan bekerja sama mencari dan mengadili pengemplang pajak dengan adanya perturakan data secara otomatis, Automatic Exchange of Information (AEoI) terkait pajak. 

       Kalla memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan bertindak tegas bagi pihak yang menghambat kebijakan ini. Juga terhadap pembayar pajak yang tidak mengikuti tax amnesty.

“Kami menjalankan undang-undang dengan keras. Kalau datanya ada, tangkap orangnya, bayar dendanya. Kalau ditangkap, justru dinaikkan dendanya,” kata Kalla.

byAriefKamaludin.

Jeruk Bali besarnya di negeri Ethopia,
Mengapa mesti hasil dalam negeri dinikmati negara tetangga. 

IMA MATUL MAISOROH DARI PEMBANTU JADI PENASEHAT PRESIDEN BARACK OBAMA

NusanTaRa.Com

Untuk menjadi seorang pigur penting di Amerika Serikat bukanlah hal yang mudah dan merupakan satu keberuntungan besar bagi yang mendapat peluang tersebut,  terlebih bila dari seorang yang punya perjalan hidup yang sulit dan dari desa kecil di luar Amerika.    IMA MATUL MAISAROH putri kelahiran  Gondanglegi  Kota Malang 33 tahun yang lalu merupakan satu Putri Nusantara  yang mendapat penghargaan tersebut karena saat ini ia menjabat salah satu Penasehat Presiden AS Barack Obama untuk urusan Traficking.

Karena tugasnya itu pula Ima M Maisoroh, baru – baru ini (Selasa, 26/7/2016) menjadi pembicaraan hangat, karena ia dipercaya menjadi salah satu pembicara dalam Konvensi Partai Demokrat dii Kota Stadion Wells Fargo, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika serikat.    Dalam Konvensi yang dihadiri ribuan orang dari Demokrat  AS  dengan agenda Memilih calon Presiden dukungan partai yang hamper pasti Hillary Clinton, ia dipercayakan mempresentasikan pengalaman dan upaya melawan Perdagangan manusia yang mungkin akan menjadi isu utama dalam kampanye pemilihan nanti.    “  Saya juga menyampaikan program – program penanggulangan perbudakan dan perdagangan manusia yang telah dilakukan Hillary Clinton “  Ujar Si Galuh Ima M Maisoroh.

Perjalanan hidup Ima M Maisoroh sebelum mendapat kepercayaan tersebut merupakn satu perjalanan yang cukup berat berawal ketika ia harus meninggalkan sekolah karena akan dikawinkan orang tuanya dengan orang yang tidak dikenalnya dan berumur 12 tahun lebih tua.  Meski ia telah menolak pernikahan itu tetap berlangsung dan pernikahan terpaksa itupun harus berakhir dengan perceraian.   Pernikahan keduanya tejadi saat ia telah bekerja  di Amerika Serikat  dengan seorang pria Meksiko, dari pernikahan ini ia dikarunia dua anak namun karena perbedaan pribadi pernikahan inipun kandas lagi setelah dikaruniai dua anak.   Pernikahan ketiganya hingga sekarang dengan seorang pria asal Jawa Barat  diberikan satu anak.   " Kemudian menikah dengan pria Meksiko dikaruniai dua anak, tetapi kembali pisah. Kemudian dengan pernikahannya yang sekarang, dengan pria Jawa Barat diberi satu anak  "  Ujar Sidin Turio ayah Ima M Maisoroh.

Sejak gagal dalam perkawinan pertama ia merasa malu  dan  berhasrat untuk pergi jauh dari kampung, sebagai mana katanya  “  Rumah tangga gak bahagia karena gak cinta. Saya kabur dari rumah tapi orang tua temuin saya. Terus saya pisah sama suami, habis itu merasa malu jadi saya pingin pergi jauh-jauh dari kampong ".     Kemudian ia mendaftar dan Latihan Kerja di Perusahaan TKI untuk kerja ke Hongkong, karena pemilik perushaan itu memiliki sepupu yang tingga di AS yang memerlukan pembantu iapun bekerja di sana dengan gaji USD 150 per bulan, tentunya ini sangat menggembirakan. 

  

Ima Matul Maisoroh dan Shandra Woworuntu

Selama bekerja di AS sebagai pembantu rumah tangga,  ia merasakan pekerjaan itu sudah masuk kategori perbudakan,  bekerja selama 18 jam sehari bahkan lebih, tak pernah punya libur akhir pekan. Majikan Ima memaksanya membersihkan rumah, mencuci, merapikan taman, hingga mencuci mobil.  Suatu ketika ia memberanikan untuk kabur setelah kerja selama tiga tahun dan sering tak digaji setelah mendapat pertolongan dari sesama pembantu rumah tangga yang ada disekitar kediamannya.  Lewat komunikasi surat akhirnya Pembantu didepan rumahnya bersedia membawa ima  lari dari rumah dan mengantarkannya ke Kantor CAST di Lost Angeles,  disana ia mendapat perawatan, pelajaran bahasa Inggeris, belajar Komputer dan keterampilan lainnya.  Tahun 2005 Ima M Maisoroh bergabung sebagai aktivis lembaga CAST berkampanye melawan perbudakan serta perdagangan manusia.

“ Nggih niku larene, yogo kulo. (Ya itu anaknya, itu anak saya) " Ujar  Alima (50)  dan Turio (55) orang tua Ima M Maisoroh di rumahnya berseri-seri (Senin,  25/7/2016), sambil memperlihatkan  Ponselnya yang memperlihatkan foto  Ima tengah berbincang hangat dan berpelukan dengan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.   Alima bangga lantaran putrinya sukses, keluarga pun kerap dikirimi uang  dan Ima M Maisoroh pun ikut membantu pembiayaan pembangunan rumah dan memberangkatkan umrah kedua orang tua.

" Katanya ke mana-mana diajak Presiden, tidak tahu kerjanya apa pokoknya di kantor. Kerjanya menolong orang yang terlantar di sana ",  ujar  Alima dengan nada polos. Menjelaskan kerja anaknya di AS yang sejak tahun 2012 dipercayakan oleh Presiden AS menjadi salah satu anggota Gugus Tugas Pemberantasan Perdagangan Manusia (PITF), dimana semua pidatonya nanti akan mencakup kapasitas sebagai penasehat Presiden AS.

Shandra Woworuntu juga merupakan satu warga Indonesia di AS yang aktif menentang Perbudakan Seks dan perdagangan manusia.   Ia juga tidak lepas dari sejarah kelam kehidupan AS dengan menjalani kehidupan sebagai penjaja seks  yang selalu berpindah-pindah dari Germo ke Germo.  Berawal tahun 2001 ia kehilangan kerja sebagai Analis keuangan  disebuah Bank, dan kemudian melamar pekerjaan berdasarkan iklan Koran di Chicago, namun pekerjaan tersebut tidak ada ia malah dipaksa kerja  sebagai Pelacur dari satu tempat ketempat lain (Kasino, Hotel), berkali-kali Shandra melarikan diri  bahkan pernah melaporkan ke Polisi dan FBI tapi ia tak dipercaya dan kembali ke mucikari.   Ia berhasil meninggal  dunia hitam tersebut  setelah melapoor ke organisasi SAFE HORIZON, sebuah lembaga yang melindungi korban perbudakan seks dan perdagangan manusia. 

Sehari-hari, Turio dan Alima bekerja sebagai petani sayur-sayuran. Keduanya mengaku bangga dengan kesuksesan putrinya,  walaupun keduanya mengaku tidak tahun  pasti tentang kiprah dan perjalanan putrinya hingga menjadi orang dekat Obama.  Ima M Maisoroh sejak ke AS tahun 1997 baru pertama kali pulang tahun 2011 setelah 14 tahun disana. 

byKariTaLa LA

TKI pahlawan Devisa Negara,

Kejujuran dan Kekuatan hati akan membuat anda berharga. 

 

PENGADILAN ARBRITASE INTERNASIONAL DEN HAAG, KLAIM CHINA ATAS LCS TIDAK BERDASAR

NusanTaRa.Com

Kisruh di Kawasan Perairan Laut China Solata (LCS) antara Filipina dengan China, dipicu  klaim sepihak China atas beberapa pulau tanpa persetujuan Negara yang berada dikawasan tersebut serta reklamasi pulau - pulau tersebut sebagai basis militer,  tragedi pengusiran nelayan Filipina dari perairan tersebut dan Kebebasan nelayan China beroperasi di Laut China Selatan dengan perlindungan Militer.   Pemerintah Filipina mengajukan Pengadilan Arbritase Internasional di DenHaag Belanda tahun 2013 atas klaim China di LCS secara sepihak tersebut,  Selasa 12 Juli 2016 Pengadilan Arbritase Internasional Den Haag mengeluarkan putusan, bahwa  “  Klaim Pemerintah China atas sejarah penguasaan mereka di LCS  berdasarkan Nine-Dash Line “  adalah tidak berdasar.

Arogansi Negeri Tirai Bambu atas klaim penguasaannya di LCS tanpa persetujuan Negara yang berada di sekitar kawasan tersebut seperti Taiwan, Vietnam, Brunai, Filippina dan Malaysia memicu ketegangan politik dan militer dikawasan itu seperti Pengusiran Kapal Nelayan China dari Perairan LCS oleh Pengawas perairan Vietnam dan Filippina demikian sebaliknya serta tragodi penangkapan kapal nelayan China oleh Kapal pengawas perikanan Indonesia serta ketegangan antara kapal Pengawas perikanan Indonesia dan Kapal pengawas Pantai China yang berusaha melindungi kapal Nelayan China yang akan di tangkap. 

Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag Belanda, Selasa 12 Juli 2016  memutuskan  China tak punya hak dalam sengketa di Laut China Selatan.  Pengadilan Arbitrase juga menemukan Beijing telah melanggar kedaulatan Filipina terhadap hak menangkap ikan di wilayah perairan sengketa serta merusak terumbu karang yang menjadi identitas wilayah.

 "  Pengadilan menyimpulkan tidak ada landasan hukum bagi China untuk mengklaim wilayah di Laut China Selatan ",  pernyataan Pengadilan Arbitrase Internasional serta  "  Klaim mereka (China) terkait NINE-DASH LINE  di Laut China Selatan sangat bertolak belakang dengan konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) ".  

Presiden China Xi Jinping (Saluran Televisi BBC, Rabu 13 Juli 2016),  menolak putusan pengadilan tersebut.   Menurutnya, kedaulatan Beijing di Laut China Selatan tidak bisa diganggu gugat putusan manapun.     "  Kedaulatan teritorial dan hak di Laut China Selatan tidak bisa dipengaruhi oleh keputusan apapun  " Tandas sidin Jinping.   Sementraa Pejabat Kemenlu China Liu Zhenmin di Beijing,  China memiliki hak pertahanan udara di zona territorial yang mereka klaim atas laut China Selatan, pernyataan tersebut dikeluarkan sehari setelah putusan mahkamah Internasional mengatakan tak ada basis legal untuk klaim China.  ".

Sebelumnya, Menjelang keputusan akan dikeluarkan (12/7/2016),  Sejumlah media mengabarkan China menyatakan kesiapan untuk bernegosiasi, hanya apabila Filipina berjanji untuk mengabaikan hasil yang dikeluarkan pengadilan internasional di Den Haag.  Beijing mengklaim bila jalur LCS yang dipermasalahkan Filipina mengandung nilai perdagangan sejumlah USD 5 miliar tiap tahunnya.     "  Saya menekankan sekali lagi bahwa pengadilan arbitrase tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus ini.  Tidak seharusnya mereka membuat keputusan tersebut,  China dengan tegas tidak menerima adanya penyelesaian sengketa dengan menggunakan orang ketiga," Ujar  Sidin Hong Lei.   

Beijing menafsirkan secara pribadi apa yang disengketaakan di kawasan LCS oleh negara lain seperti Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunai sebagai sesuatu yang tidak memiliki yurisdiksi.    Pendekatan unilateral yang dilakukan pemerintah Filipina atas kasus Laut China Solata justru mencemoohkan hukum internasional.  

Herminio Colona Jr,  Sekretaris Komunikasi Kepresidenan Filipina, menyebutkan "  Filipina hanya berharap keadilan dan perdamaian serta stabilitas dikawasan tersebut " pungkas sidin.    Senada dengan itu terkait kasus putusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Laut China Selatan,  Beijing meminta Amerika Serikattidak ikut campur di LCS agar perdamaian dan stabilitas dikawasan tersebut tidak terganggu, sebagamana diungkapkan langsung Menlu China Wang Yi kepada Menlu AS  John Kerry pada Rabu 13/7/2016.

" Sangat jelas pada isu LCS, China bukanlah pelaku kejahatan melainkan korban, tetapi beberapa pihak menginginkan untuk menodai China dengan memutarbalikkan fakta dan menyetir masaalah yang ada  " tegas pemberitaan dilansir the Guardian sebelumnya, Senin (11/7).   Surat kabar local China Daily juga menyatakan Beijing tidak akan mundur dan tidak akan tunduk pada putusan yang dikeluarkan Arbitrase Internasional pada Selasa 12/72016.

Vietnam sebagai satu negara dikawasan tersebut yang  sebagian besar wilayahnya di Laut China Selatan diklaim Beijing,   begitu tahu Filipina mengadukan hal ini kepada Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag,  meminta agar keputusan yang nantinya dikeluarkan adil dan objektif sehingga dapat menyelesaikan semua sengketa di perairan tersebut secara damai, sebagaimana ungkap Kemenlu Vietnam Le Hai Binh yang memantau jalannya peradilan tersebut, Sabtu (2/7/2016).  Menurut beberapa pakar bahwa keputusan yang di keluarkan Pengadilan Arbritase Internasional ini otomatis berdampak positip pada semua negara yang bertikai dengan China seputar Laut China Selatan, karena otomatis klaim China yang diajukan Filipina batal semua.

KonJen  China di Denpasar Hu Yinquan mengatakan,  negaranya menolak cara yang dilakukan Filipina dalam konflik perbatasan di Laut China Selatan bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.     " United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) menghendaki penyelesaian sengketa maritim melalui jalur musyawarah dan perundingan antara negara-negara yang berhubungan langsung, sedang arbitrase hanyalah pelengkap dan sekunder," kata Yinquan dikutip dari Antara, Sabtu (25/6).

byBakriSupian

Melintasi perairan tidak bermakna pemilik kawasan,
Sejarah Nine-Dash Line China dengan Konvensi Hukum Laut tak padan.

" MACET ", ALUR PELAYARAN SELAT MALAKA DIUSULKAN PINDAH KE ALKI II

NusanTaRa.Com

Alur Pelayaran Selat Malaka, jalur penghubung pelayaran dari Samudera Hindia dan Samudera Fasipik dan jalur pelayaran terpenting di dunia sebagaimana Terusan Suez dan Terusan Panama, serta menghubungkan tiga Negara terbanyak penduduknya di duia India, China dan Indonesia serta Negara - negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan Industri yang pesat .   Dari data sebanyak 60.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia,  kondisi ini tentunya sangat padat untuk kawasan seluas 1,5 mil laut pada titik tersempit yang menjadi salah satu sebab kemacetan pelayaran serta dapat memicu berbagai kendala dalam pelayaran.

Untuk mengatasi problem kemacetan dan tindak kriminalitas di jalur pelayaran Selat Malaka, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya menginginkan jalur utama perdagangan dunia saat ini bergeser ke jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melewati Selat Lombok, karena selama ini jalur yang melintasi Selat Malaka dirasa sudah terlalu padat trafiknya oleh lalu lintas kapal niaga.

" Kan gini, selama ini mayoritas kapal kapal perdagangan, tanker, semua lewat Selat Malaka. Padahal di beberapa lokasi Selat Malaka itu sempit, dangkal, trafiknya makin padat, resiko terhadap kemungkinan tabrakan, tumpahan minyak dsb cukup besar " kata Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli usai rapat di Ruang Badan Anggaran Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (13/06/16).

ALKI ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. ALKI ini digunakan sebagai alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal.

Untuk itu, pemerintah saat ini mendorong agar ALKI 2 lebih banyak digunakan untuk jalur perdagangan kapal-kapal besar, melewati Selat Lombok, Selat makassar, lalu ke utara melewati samping Bitung dan Filipina.

" Kalau kita lihat perkembangan 10-20 tahun yang akan datang, Selat Malaka jelas tidak akan memadai lagi. Pemerintah mendorong agar lebih banyak yang lewat ALKI II melalui Selat Lombok. Kalau itu terjadi, Selat Lombok itu kan jauh lebih dalam, lebar dan aman sehingga risiko terhadap perdagangan dunia, dan lingkungan hidup makin kecil, " tambahnya.    

Keseriusan pemerintah dalam hal ini terlihat dengan akan dibangunnya dua pelabuhan besar di Kawasan ini yaitu di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi.   Pemerintah Juga menawarkan pada Yunani untuk menanamkan modalnya di kawasan ALKI II khususnya dibidang Perkapalan termasuk dalam pembangunan dua pelabuhan besar tersebut serta penggunaan jalur ALKI II bagi kapal mereka.  

 

 Yunani merupakan Negara terbesar yang memproduksi kapal-kapal besar dan pemiliki kapal kargo yang banyak, menyambut baik tawaran Indonesia tersebut dan akan mempelajarinya serta akan membicarakannya dengan pelaku bisnis perkapalan di negaranya, sebagaimana kata Menteri Perkapalan dan Kebijakan Kepulauan Yunani Theodoris Drista, “ Tawaran ini Sangat menarik  “.

Rizal berujar  "  Saat ini sudah mulai ada sejumlah Kapal tanker besar yang melewati Selat Lombok ".   Namun sidin menambahkan, jika ingin perekonomian Indonesia khususnya di bagian Timur lebih baik lagi, pemerintah harus terus berusaha agar lebih banyak lagi kapal yang melewati alur ini.   " Karena kalau itu terjadi, Ekonomi Indonesia timur akan sangat diuntungkan, kaarena akan banyak fasilitas maintenance service, supply, air minum, makanan dll yang akan berkembang di seputar jalur  ALKI II.    Secara strategis kita ingin ada pergeseran dari Selat Malaka ke ALKI  II  sehingga  kita perlu bicara dengan pemain-pemain besar di dalam bidang perkapalan dunia.  Kalau yang komersial nomor satu Yunani menguasai 30% perkapalan dunia. Selanjutnya Norwegia, Denmark, dan negara Eropa lainnya  " tutupnya.

byBakuiNunukaN

 

Selat Malaka antara Sabang dan Batam,

Alur pelayaran memperlancar transportasi Maritim.