INSIDEN PENGIBARAN BENDERA CHINA DI PULAU OBI MALUKU UTARA

NusanTaRa.Com  

Pengibaran dua Bendera China yang terjadi di Pulau Obi Prov.  Maluku Utara sempat menjadi ketegangan kecil  antara  warga setempat dan  pihak perusahaan,   adalah perusahaan PT  Wanatiara Persada yang memasang bendera China tersebut di  Smelther PT  Wanatiara Persada dan di dermaga Jeti Saguh perusahaan tersebut.   Ketegangan sempat terjadi ketika bendera yang dikibarkan pada saat peresmian Smelther PT  Wanatiara Persada akan diturunkan oleh warga dan kalangan wartawan namun dicegah oleh pekerja lapangan (Warga China) dan Kapolres Hasel agar dilakukan pekerja China sendiri agar tidak terjadi masaalah. 

  
Penurunan  bendera China  warna merah berbintang di Smelther PT Wanatiara Persada akhirnya dilakukan Security perusahaan  sementara yang di Dermaga perusahaan Jeti Saguh dilaksanakan Sertu Marinir  Agung Priyantoro setelah mendapat perintah dari atasan Pasintel Lanal Ternate pada Jum’at,  25 November 2016.    Kemudian Kapal KM Sumber Raya 04 yang mengangkut Gubernur Maluku  Utara dan Perwakilan Forkompinda Maluku Utara yang akan menghadiri acara peresmian tersebut merapat didermaga setelah penurunan bendera agak terkaget mendengar kalau sebelumnya telah ada penurunan Bendera China yang dikibarkan perusahaan yang setinggi dengan Merah putih.

Pengibaran  bendera China tersebut dinilai menyalahi aturan karena pertama, melanggar Undang-undang No 41 tahun 1958 tentang Lambang Negara. Kedua, bendera China tersebut dikibarkan sejajar dengan bendera kebangsaan Indonesia. Ketiga, ukuran bendera China tersebut lebih besar dibandingkan dengan Bendera Merah Putih serta dikibarkan di tempat umum.    Dalam kejadian pengibaran Bendera Merah Berbintang ini PT.  Wanatiara Persada akan bertanggung jawab dan meminta maaf atas kejadian pengibaran bendera China tersebut.  

UU 41 Tahun 1958, Pasal 1 ayat 3 ; Bendera kebangsaan asing dapat juga digunaan pada kesempatan-kesempatan lain dengan izin Kepala Daerah.  Jika menurut pendapatnya pada kesempatan-kesempatan itu bendera kebangsaan asing layak digunakan seperti pada pertemuan Internasional.   Penggunaan bendera kebangsaan asing itu dilakukan pada tempat-tempat dimana diadakan kesempaatan-kesempatan tersebut.    Bendera yang dikibarkan perusahaan di depan Smelther tempat acara peresmian ada tiga bendera yaitu Bendera China. Bendera Merah Putih dan Bendera peruusahaan, namun bendera China berukuran relatip lebih besar meski semuanya sama tinggi. 

Kasus Pengibaran Bendera China tersebut sampai ke Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara,  kemudian  Minggu 27 November 2016  melaporkan  pengibaran bendera China saat peresmian smelter PT Wanatiara Persada di Pulau Obi ke Polda Maluku Utara untuk  mengambil langkah hukum terkait kejadian tersebut.    KNPI Maluku Utara beranggapan, pengibaran bendera China oleh oknum-oknum pekerja China sudah melanggar PP Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing serta  mendesak Polda Maluku Utara mengusut sejumlah pihak yang dengan sengaja memberikan izin pengibaran bendera China.

“  Proses menurunkan bendera Merah Berbintang  China akhirnya berjalan aman dan lancar  ”,   kata Kadispenal Laksamana Pertama, Gig Jonias Mozes Sipasulta, Minggu (27/11/2016).   PT.  Wanatiara Persada sebuah perusahaan milik Indonesia  tapi mengapa harus mengibarkan bendera selain merah putih, kalau dia milik asing atau kantor Negara asing maka hal itu dibenarkan itupun harus mengikuti  peraturan Undang-Undang tentang Penggunaan Bendera Asing meski perusahaan ini menggunakan pekerja Asing atau Warga  China cukup banyak.

Sekretaris KNPI Maluku Utara Mohdar Bailussy menyesalkan laporan tersebut yang diterima Kepala SPKT Polda Maluku Utara Kompol Muhammad Rizal itu tidak langsung diproses oleh Mapolda Malut karena masih harus menunggu persetujuan kapolda.    Pihak KNPI Maluku Utara  mengatakan kalau kasus ini dalam penanganan Polda terkesan di acuhkan mereka akan mengalang kekuatan yang lebih besar untuk turun ke jalan.  

byAsniSamandaK

Bendera Simbol penanda bersatu,

Merah Putih bersatu dalam semangatku,

 

DATO NAJIB RAZAK PERDANA MENTERI MALAYSIA TERLEPAS DARI KORUPSI DI 1MDB

NusanTaRa.Com

"   Datok Najib Razak perdana menteri Malaysia yang menggantikan Dato Abdullah Badawi karena mengundurkan diri terkait korupsi dana pembelian Kapal selam tahun 2009 silam,  terlepas dari tuntutan Mundur dari pihak pembangkang dan pengkritik setelah Kejaksaan Agung Malaysia menyatakan bahwa Dato Najib Razak bersih dari hal korupsi tersebut   2016.   Korupsi yang ditujukan pada perdana menteri tersebut terkait  aliran dana pada perusahan 1MDB  (1Malaysia Development Berhad) sebesar USD 681 juta (setara Rp 10 trilliun) sebagai satu pemberian dari keluarga Kerajaan Arab Saudi dan bukan sebagai  Gratifikasi di Januari 2016   ".

Kasus ini mulai menyeruak kepermukaan manakala Pengadilan Federal Amerika menemukan adanya aliran dana ke sejumlah keluarga Dato Nazib Razak yang bersumber dari 1MDB sebesar USD 700 juta yang dianggap sebagai penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk peruntukan kesejahteraan Rakyat Malaysia.  Sebagai diketahu bahwa 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) yang didirikan tahun 2009 oeh Datu Nazib Razak sebagai satu perusahaan kerajaan yang berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat malaysia yang diperuntukan bagi pembangunan di Malaysia,  untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Malaysia dan perusahaan ini dikendalikan secara langsung oleh perdana menteri.

Keputusan tersebut masih menimbulkan ketidak puasan rakyat Malaysia seperti,  Presiden Partai Keadilan Rakyat Malaysia, Wan Azizah Wan Ismail, menyerukan Perdana Menteri Najib Razak mundur setelah Kejaksaan Agung Federal Amerika Serikat mengajukan tuntutan hukum terkait dugaan skandal mega korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB), serta mendorong komisi Independen untuk menyelidiki klaim korupsi tersebut Rabu 20/Juli/2016.   "  Saya percaya kalau masyarakat Malaysia ingin Dato' Sri Najib mundur sebagai perdana menteri agar tidak membuat persepsi negatif terhadap penyalahgunaan kekuasaan ", Ujar Sidin Wan Azizah seperti dikutip Channel News Asia, Kamis (21/7/2016).

Mundurnya Najib akan memudahkan bagi proses penyelidikan,  sementara, Sekretaris Pers Perdana Menteri Najib Razak, Datuk Seri Tengku Sharifuddin mengatakan 1MDB tidak melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan AS.   "  Setelah kajian komprehensif, Jaksa Agung Malaysia tidak menemukan adanya kejahatan. Saat ini kasus 1MDB masih diselidiki Polisi Malaysia  ", Ujar sidin  Tengku Sharifuddin.

Menanggapi sorotan kasus 1MDB serta aliran dana ke Datuk Najib yang berujung memintanya mengundurkan diri,   sebelumnya Datuk Najib pada Kamis 9/April/2015 menjawab,   "  Saya dipilih oleh partai saya, dan oleh rakyat negeri ini, untuk memimpin mereka. Karena itu, saya hanya dapat menjawab rakyat, bukan setiap individu  ",  Ujar Sidin Najib di siaran stasiun televisi kerajaan.   Najib telah berada dalam sorotan terkait sebuah perusahaan investasi milik negara tersebut yang berakibat terperosok dalam utang sebesar 11 miliar dollar dan berbagai tuduhan penipuan serta sejumlah besar uang yang hilang dari perusahaan tersebut.

Dato Najib R mulai  merespons kritik itu  manakala mantan pemimpin negara itu Dato Mahathir Mohamad,  melancarkan sebuah kampanye untuk menurunkan Dato Najib R, yang naik ke kekuasaan tahun 2009 dan menjanjikan pemerintahan yang bersih dan aturan yang lebih lunak pada April 2015 dengan menuntut pertanggung jawab dana Investasi kerajaan di 1 Malaysia Development Berhad yang telah mengguncang mata uang Ringgit Malaysia.   Untuk diketahui bahwa Perdana Menteri Abdulah Badawi mengundurkan diri juga karena ada desakan dari Dato Mahathir Mohamad tahun 2009.

Sejak skandal 1MDB mencuat, Najib telah menempuh berbagai langkah untuk mengamankan posisinya diantaranya mendepak rivalnya di ranah politik,  yaitu memecat Muhyiddin Yassin dari jabatan wakil perdana menteri dan menggantikannya dengan Dato Zahidi Hamidi serta menggantikan Jaksa Agung Dato Abdul Gani Patail atas alas an kesehatan dan menggantikannya dengan Mohamed Apandi Ali yang kemudian membersihkan namanya dari tuduhan Korupsi per Januari 2016 tadi.

Kasus ini hingga kini bagi sebagian masyarakt Malaysia masih menjadi tanda Tanya dan ketidak puasan sebagai mana yang terus di gelorakan Mantan Perdana Menteri Dato Mahathir Mohamad dan  Wan Azizah Wan Ismail dari Partai keadilan Malaysia.   Kasus ini juga bila dirunut jauh memiliki  kerumitan  yang runsing bahkan terkait dengan Meninggalnya seorang Artis Mongolia dan dapat merembes hingga pada pembelian sebuah kapal selam dari Pemerintah Prancis ketika itu Dato Nazib Razak selaku Menteri Pertahanan Malaysia.  Akankah ini berlanjut, atau terdedah kepada isu yang berkembang atau berakhir demikian dengan kebersihan Dato Najib Razak yang sangat dimuliakan Rakyat Malaysia.

byMcDonalDBiunG

Budak Melayu hidup dengan  jati diri,

Marwah menjadikan  kehidupan kuat dan dihargai.