JEND. WIRANTO : PEMBANGUNAN PERBATASAN SEBAGAI CERMIN BANGSA

NusanTaRa.Com

"  Pembangunan kawasan perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia atau membangun dari pinggiran perbatasan menjadi satu agenda penting yang masuk dalam NawaCita  dalam pemerintah  Jokowi-JK, pembangunan dalam berbagai sektor yang dapat menciptakan kawasan perbatasan menjadi sama dengan pembangunan daerah lain di Indonesia  ",  Kata Jenderal (Purn) Wiranto SH  Menko polhukam RI di Nunukan  Rabu, 31 Agustus 2016.

Keberadaan Pembangunan di Kawasan Perbatasan menjadi cerminan bagi negara Indonesia, sehingga dengan melihat pembangunan dan kesejahteraan yang ada di sana saja maka negara lain akan kagum dan menghormati kedaulatan negara RI, salah satu penjelasan pak Wiranto dalam kunjungan kerjanya ke Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara di Nunukan.   Kunjungan kerjanya tersebut bertujuan melakukan peninjauan hasil Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbang Dutas) 2015 dan Rencana Tahun Anggaran 2016 sekaligus sebagai Kunker pertama beliau setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Resulf Kabinet Kerja ke II) pada 27 Juli 2016.   Sebelumnya, dalam rangkaian awal beliau telah mengunjungi kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Pulau Alor NTT.

Bupati Nunukan Ibu Hj. Asmin Laura Hafid SE MM, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan NKRI di Kalimantan Utara memerlukan berbagai penangan pembangunan dari berbagai sektor seperti Ekonomi, Pertahanan, Hukum, Budaya, Sosial dan Keamanan, yang harus dijalankan secara terkoordinasi dan sinergis sehingga dapat mewujutkan beranda yang membanggakan.   Pembangunan ini tidak saja dapat dilakukan oleh Pemda Nunukan dan Pemprov Kalimantan Utara tapi juga harus mellibatkan pemerintahan Pusat yang tentunya membutuhkan pembiayaan pembangunan yang banyak.

Pak Wiranto dalam paparannya di Kantor Bupati Nunukan, menyinggung berbagai persoalan yang ada di daerah perbatasan seperti Illegal Logging, Illegal trappicing, Penyelundupan barang illegal hingga kepersoalan Narkoba.  Beliau juga heran ketika mendapat laporan dari Ibu Bupati A Laura Hafid, bahwa daerahnya Kab. Nunukan banyak ditemukan kasus penyelundupan Narkoba dari Luar negeri serta Kapasitas Lapas yang tidak mampu menampung para tahanan.  Untuk semua itu Jend. Wiranto memberikan solusi bahwa menggiatkan pembangunan di Perbatasan harus lebih digiatkan dan berjalan sukses dengan itu masyarakat akan menjadi lebih baik.

Pemprov Kalimantan Utara akan terus mendukung pembangunan di Daerah perbatasan yang berjarak sekitar 1.000  km di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan mendukung program NawaCita pemerintahan sekarang, agar terbentuk satu perbatasan sejahtera dan maju serta berusaha menangani berbagai kasus yang banyak muncul di daerah tersebut, sebagaimana dikatakan Wakil Gubernur Kalimantan Utara H. Udin Hianggio dalam mendampingi kunjugan kerja Menko Polhukam.   Plt.  Sekretari BNPP pusat mengatakan bahwa pembangunan kawasan perbatasan baru dimulai dengan serius selama dua tahun terakhir ini di bawah Pemerintahan Jokowi-JK sesuai NawaCita program pembangunan.   

Pembangunan Perbatasan di Kalimantan meliputi areaal Darat dan Laut sepanjang 2.103 km yang membentang dari P Sebatik Kalimantan Utara hingga Tanjung Daatu di Kalimantan Barat.  Alokasi dana pembangunan Kawasan Perbatasan di Kalimantan Utara sebesar SEKITAR Rp 520 milyar untuk Kabupaten Malinau dan Rp 310 milyar untuk Kabupaten Nunukan, beliau juga menambahkan ada beberapa titik perbatasan yang masih menjadi persoalan antara Indonesia dan Malaysia untuk Kaltar seperti di Sungai Simantupal, Sungai Sinapad, SeiMenggaris dan P Sebatik dan masih tetap dalam proses pencarian kesepakatan.     Jenderal Wiranto juga menyaksikan  proyek pengadaan BNPP pusat di daerah yang diserahkan ke Pemerintaah Daerah Nunukan yaitu Pengadaan Speedboad 30 GT 40 seat Tasbara dan Perbaikan dua unit ponton (Jeti Apung) untuk dermaga Liem Hie Jung dari BNPP Provv. Kaltara.  Speed Boad Tasbara akan melayani rute Internasional P Sebatik dan Tawau Malaysia  namun pengaturan pelaayaran tersebut hingga kini maasih dalm proses menunggu kesepakatan.

Dalam kunjungan kerja tersebut Menko Polhukam juga menyaksikan pemusnahan Minuman Keras (Miras) hasil tangkapan yang diseludupkan dari Tawau Malaysia sebanyak 2.510 botol dan kaleng miras senilai Rp 34 juta hasil tangkapan selama tiga bulan.  Kepala KPPBC Nunukan, Max Franky Karel Rori dalam laporannya ke Wiranto, kerugiaan yang ditimbulkan kegiatan illegal ini selain nilai material yang tinggi, tak kalah penting bahwa kerusakan inmaterial bagi masyarakat, tapi kejadian ini dapat meminimalisir kerugian tsbt.

byBakriSupian.

Pak Wiranto menatap jauh ke Perbatasan,
Pembangunan Beranda NKRI  untuk menjadi cermin bangsa.