PUTUSAN HAKIM PN JAKPUS SOAL PENUNDAAN PEMILU, ISTANA MINTA PUBLIK MENGHORMATI PUTUSAN ITU

NusaNTaRa.Com

byDannYAsmorO,   M  i  n  g  g  u,   0  5   M  a  r  e  t   2  0  2  3

Istana Minta Publik Hormati Putusan Hakim PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu

 

Ade Irfan Pulungan ,  Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP),  Anak buah Moeldoko   meminta semua pihak menghargai  yang ditempuh oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang saat ini melakukan upaya hukum.   Sebab gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat semata-mata untuk mencari keadilan agar bisa ikut sebagai peserta pemilu  dan  menurutnya  berdasarkan ketentuan yang ada pihak-pihak yang berperkara bisa menggunakan haknya, termasuk KPU sebagai tergugat.

Selain itu, menurutnya putusan PN Jakpus juga memiliki dasar sehingga apapun putusan tersebut harus dilihat dari substansinya dan tafsir hukum yang ada.   “  Nah pertanyaan kita, apa yang salah kalau Partai Prima menggunakan hak hukumnya.   Kalau tadi Feri Amsari menyatakan ini tidak ada kompetensi relatif dan kompetensi absolutnya, itu kan tafsiran kita. Tapi kan tafsiran PN Jakpus, mereka mengatakan ini kami mempunyai objek hukum yang disampaikan kepada PN ada kan gitu  ”,  Ujar SiDin Ade Irfan di Jakarta, Sabtu (04/03/2023).   Dalam hal itu, KPU bisa menjelaskan jika kasus sengketa pemilu itu tidak bisa ditangani oleh pengadilan biasa,   “  Saya sebagai orang hukum, sebagai lawyer dalam berperkara kita harus menghormati dong   ”,  Ujar Tandas Irfan dengan Soppengernya (Jumawanya)..

Irfan menegaskan pihak Istana tidak mengetahui dan merasa kaget dengan keluarnya putusan PN Jakpus ini,  sebab putusan ini berkaitan dengan isu nasional yang belakang terus berkembang yakni penundaan pemilu.   “  Saya bukan dalam konteks membela ya,  tapi kita harus bisa mencermati kenapa misalnya kita sekarang ini kaget.  Saya juga kaget, kita semua dikagetkan dengan hasil putusan itu, tapi kan kita tidak boleh toh mengkritisi membuat narasi terhadap lembaga peradilan  ”,   Terang Irfan Pulungan.

Selain itu, dia meminta semua pihak tidak terus menyerang hakim PN Jakpus yang mengeluarkan putusan soal penundaan pemilu ini.,  sebab para hakim hanya menjalankan tugas yakni memutuskan sesuatu perkara berdasarkan gugatan yang masuk.   “  Jangan menyalahkan, terus mengkambinghitamkan oh ini ada kekuatan besar, tidak fair juga dong. Tidak, negara pemerintah tidak tahu menahu soal masalah itu. Kita tetap taat kepada konstitusi, kita tetap taat pada yang diputuskan oleh KPU,” tutup Irfan.

 

Respons PN Jakpus soal Mahfud MD Sebut Tak Berwenang Tunda Pemilu 2024

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutus mengabulkan permohonan Partai Prima dan memerintahkan KPU menunda proses dan tahapan Pemilu 2024  dan  Menkopolhukam Mahfud MD ikut berkomentar terkait putusan Penundaan Pemilu 2024 itu.  Mahfud mengatakan PN Jakpus tak berwenang menunda Pemilu.    Terkait komentar Mahfud itu, Humas PN Jakpus, Zulkifli Atjo, mengatakan boleh-boleh saja mengomentari putusan perkara gugatan Partai Prima tersebut. Namun ia menegaskan bahwa putusan itu sudah melalui pertimbangan majelis hakim  dan  terkait  soal PN Jakpus dinilai tidak berwenang mengadili perkara ini, Zulkifli mengatakan itu sudah diputus dalam putusan sela.

Dalam putusan sela, majelis hakim mengatakan perkara gugatan Partai Prima atas KPU, boleh disidangkan PN Jakpus,   "  Boleh-boleh saja berkomentar, tapi faktanya ada putusan sela tentang itu. Ada eksepsi tentang itu, pengadilan menilai itu, majelis menyatakan bahwa untuk perkara 757 ini boleh disidangkan oleh Pengadilan Negeri. Dan itu ada putusannya  ",  Ujar SiDin Zulkifli kepada wartawan di PN Pusat, Jumat   (03/03/2023).

Dia mengatakan, karena sudah menjadi putusan pengadilan, maka putusan itu hanya bisa dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi yaitu banding yang akan diajukan oleh KPU.   "  Silakan saja. Tapi mekanisme pembatalan ada diatur hukum, undang-undang. Jadi putusan itu adalah putusan pengadilan, yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Untuk pembatalannya, ada mekanisme yang diatur Undang-undang, banding  ",   Ungkap  Zulkifli  dan menambahkan,  “  .Boleh publik mengatakan itu melanggar apa segala macam, enggak ada masalah, karena itu memang konsumsi publik. Putusan itu terbuka untuk umum, ya,  "..

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Maret 2023 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penundaan Pemilu 2024 dalam gugatan perdata yang diajukan Partai Prima sebab tak lolos verifikasi parpol.   Usai putusan diketok, berbagai pihak beramai-ramai mengkritik keputusan tersebut  dan mereka menganggap hakim PN Jakarta Pusat telah melanggar yurisdiksi dengan memutuskan perkara yang seharusnya tak ditangani Pengadilan Negeri.   Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan kewenangan Pengadilan Negeri dalam penanganan perkara perbuatan melanggar hukum (PMH) telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 10 dam Pasal 11.

Ade Irfan Pulungan Stap Ahli KSP

PN tempat upaya mendapatkan keadilan hukum sejati.

Istana minta penundaan Pemilu PN Jakpus  di hormati.

 

 

 

RESPONS PUTUSAN PN JAKPUS PENUNDAAN PEMILU 2024, JOKOWI MENDUKUNG KPU NAIK BANDING !!!.

NusaNTaRa.Com

byRyaNSyaHPutrA,   S  e  l  a  s  a,   0  7    M  a  r  e  t    2  0  2  3

Kantor Pemilihan Umum (KPU)  Jakarta

Terkait Putusan PN Jakpus pada KPU terkait Penundaan Pemilihan umum  dua tahun lagi,  Presiden Le Joko Widodo (Jokowi) mendukung upaya banding Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda proses pemilihan umum atau Pemilu 2024.   “  Isu penundaan pemilu] ini memang sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra tetapi sikap pemerintah adalah mendukung KPU untuk naik banding  ”,  Ujar SiDin Le Joko Widodo dengan Plabomoranya (hebatnya) kepada wartawan usai meresmikan Mayapada Hospital Bandung,  Senin   (06/03/2023).

Dalam putusannya, majelis hakim PN Jakpus  menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum,  adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu.  Selain penundaan, pengadilan juga menghukum KPU membayar ganti rugi materiil sebanyak Rp 500 juta. Pengadilan juga menyatakan bahwa penggugat, yakni Partai Prima adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan komitmen Pemerintah masih sesuai dengan  pernyataan sebelumnya bahwa akan tetap melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) secara serentak 2024 agar digelar sesuai jadwal, karena kegiatan ini menyangkut penetapan demokrasi negara.    “  Ya, sudah saya sampaikan bolak bolik,  komitmen pemerintan untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik.  Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik, saya kira tahapan pemilu kita harapkan berjalan dan kita harapkan memang itu  ”,  Ujar SiDin Joko Widodo  Laji.

Namun sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga menyatakan bahwa pemerintah masih dalam jalur yang tepat untuk melaksanaan pesta demokrasi pada tahun mendatang.   “  Persiapan tentu berlanjut, semua-semua [tahapan] apa yang dibutuhkan berlanjut, ini kan baru ada putusan yang belum tentu nanti itu memperoleh legitimasi kan putusan itu, itu nanti akan ada proses, kita tunggu saja, pemerintah juga nanti bersikap nanti  ”,   Ujar SiDin Ma’ruf Amin dengan sumringahnya kepada wartawan di Istana Wapres, Jumat (03/03/2023).

Lebih lanjut, Wapres RI Ke-13 ini menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut melakukan banding akibat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan KPU RI mengulang tahapan Pemilu dari awal hingga berpotensi mengakibatkan penundaan Pemilu.   “  Sekali lagi, saya kira itu kan putusan dari PN ya, dari pihak yudikatif, ya kita tunggu kan sekarang KPU banding, banding, karena memang masalah ini kan bukan masalah mudah, apakah ada kewenangan PN untuk menetapkan penundaan pemilu itu? Ini yang sedang dilakukan pengkajian, saya kira Menko Polhukam sudah bereaksi, saya kira kemudian KPU juga banding, karena itu kita tunggu saja  ”,  Pungkas Ma’ruf Amin dengan Soppengernya (Jumawanya).

Sekadar informasi, perintah penundaan pemilu dari PN Jakpus berawal dari gugatan Partai Prima, di mana PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU sehingga PN Jakpus pun menghukum komisi tersebut untuk menunda Pemilu hingga Juli 2025.  Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis (2/3/2023) itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst,  Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

Apalagi, akibat verifikasi tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual, padahal setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS, ternyata juga dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan.   Partai Prima juga menyebut KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi yang menyebabkan keanggotaannya dinyatakan TMS di 22 provinsi, sehingga kesalahan tersebut bagi mereka di tekankan pada penuntutan penyelenggaraan Pemilu 2024, Ngono gitu..

Oleh sebab itu, imbas dari kesalahan dan ketidaktelitian KPU, Partai Prima mengaku mengalami kerugian immateriil yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia.   Sehingga, Partai tersebut meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan,  sementara disisi lain KPU dalam penyelenggaran Pemilihan umum hanyalah melaksanakan amanah yang diserahkan oleh Pemerintah dan kesalahan tersebut tidak terkait pada Pemilu melainkan proses penetapan pemilu.

Presiden Le Joko Widodo

 

Peripikasi KPU Partai Prima ditolak ikut Pemilu mendatang.

Le Joko Widodo atas putusan PN setuju KPU  naik  Banding.

 

 

DIUSIR ASKAR LAUT AUSTRALIA, 13 IMIGRAN ASAL IRAK SELUNDUPAN NELAYAN ROTE NDAO DITAHAN DI KUPANG

NusaNTaRa.Com

byJoneDPringgoNDandI,   S  a  b  t  u,   2 4   D e s e  m b e r   2 0 2 2    

Imigran asal Irak, berada di Markas Polres Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (17/12/2022)

Para imigran asal  Irak  sebanyak 13 orang berhasil diamankan pihak kapolisia  di Pantai Masi Dae Titik Nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Rote Ndao, NTT pada Rabu (14/12/2022).   Para imigran yang diamankan tersebut,  terdiri dari delapan pria dewasa dan lima perempuan dewasa serta tiga anak-anak yang berusia 9 tahun, 3 tahun dan satu tahun,   mereka ditangkap karena melintas tanpa izin  masuk wilayah Indonesia dan dalam pemeriksaan  mereka tak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian baik paspor maupun visa.

Dari penjelasan mereka terungkap bahwa sebelumnya  jika para imigran asal Irak tersebut diusir tentara keamanan laut  Australia saat akan masuk perairan negeri Kanguru dan dipaksa pulang ke Indonesia.   Selain mengamankan 13 imigran, polisi juga mengamankan tiga nelayan asal Rote Ndao. Mereka adalah IP (29), AD (28) dan RHG (30) yang diduga sebagai  pemilik  perahu yang akan menyeberangkan mereka  untuk memasuki  daerah  Australia.

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan warga yang melihat kapal berisi warga negara asing di tepi pantai. Lokasinya cukup jauh dari pemukiman dan tak dijangkau jaringan ponsel.   Polisi menduga tiga nelayan asal Rote Ndoa yang ikut diamankan tersebut diduga membawa para imigran tersebut dengan bayaran Rp 50 juta per orang,   sebelumnya, mereka diamankan sementara di Markas Kepolisian Resor Rote Ndao setelah ditangkap aparat kepolisian saat berlabuh di Pantai Masi Dae Titik Nol, Kabupaten Rote Ndao, Rabu (14/12/2022).

Terkait kasus penyelundupan tersebut yang dilakukan warga Indonesia, polisi menetapkan empat tersangka yang tiga di antaranya nelayan asal Desa Papela, Kecamatan Rote Timur yang membawa para imigran.masuk wilayah Australia.    "  Mereka sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita tahan  ",   Ujar SiDin Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao Ajun Komisaris Besar Polisi I Nyoman Putra Sandita,  Minggu   (18/12/2022) petang.

Sementara tersangka keempat adalah Hanafi Laduma, warga desa Papela,  diketahui  bahwa  Hanafi berperan sebagai koordinator dalam membawa imigran Irak ke Australia.  Jenis mob      "  Koordinator HL perannya mencari nakhoda dan anak buah kapal (ABK), untuk membawa 13 imigran Irak menuju Australia  ",   Ujar SiDin I Nyoman Putu S  dengan Plabomoranya  (hebatnya).   Saat petugas mengamankan para imigran, Hanafi sempat kabur,  namun Alhamdulillah  ia berhasil ditangkap kembali  dan saat ini keempat tersangka ditahan di Mapolres Rote Ndao untuk proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu para imigran rencananya akan diserahkan oleh polisi ke pihak Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kupang.   Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Kupang Melsy IY Fanggi, mengatakan, beberapa staf Rudenim sudah berada di Kabupaten Rote Ndao, untuk bertemu dan mendata para imigran,   "  Rencananya mereka nanti akan dibawa ke Kupang. Tapi untuk informasi detailnya, akan kita sampaikan nantinya  ",  Ujar  SiDin Melsy IY Fanggi dengan Ahmadernya (Manisnya).

Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kupang Melsy IY Fanggi mengatakan, 13 imigran ini dibawa ke Kupang menggunakan Kapal Fery lambat sebelumnya  untuk dapat  sampai ke Kupang, lanjut Melsy.   Mereka akan dikawal tujuh orang personel dari Kepolisian Resor Rote Ndao dan empat orang dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao,   "  Rencananya sebentar sekitar pukul 12.00 Wita, 13 imigran Irak tiba di Pelabuhan Bolok Kupang  ",   Ujar  SiDin Melsy Fanggi menambahkan, Sabtu pagi.

Setelah tiba di Kupang, lanjut Melsy, mereka akan dibawa ke Kantor Imigrasi untuk dimintai keterangan,   "  Setelah dari Imigrasi, baru mereka akan dibawa ke Rudenim  ",   Ujar SiDin Melsy Fanggi Laji.

 Kapal kayu ditumpangi 13 imigran gelap asal Irak akan  menyusup lewat
jalur tikus ke Australia  diamankan di Mapolres Rote Ndao.

 

Mencari kehidupan lebih baik di daratan Australia.

13 warga Irak di Rote Ndao terusir dari Australia.

 

NusaNTaRa.Com  Adverstesment 

                   Melayani pemasangan Iklan 

                                            Sila Dail Talian  0821 5385 8932 

PEMERINTAH RI MENGIRIM NOTA PROTES KE FIJI ATAS PERTEMUAN STIVENI REBUKA DENGAN BENNY WENDA TOKOH PAPUA MERDEKA

NusaNTaRa.Com

byMcDonalDBiunG,   J  u  m  a  t,   0  3   M  a  r  e  t   2  0  2  3

Pertemuan Benny Wenda Tokoh Papua Merdeka  dan Stiveni Rebuka PM Fiji

Pemerintah Indonesia mengirim nota protes diplomatik kepada Fiji menanggapi pertemuan Perdana Menteri  Stiveni Rebuka dan Pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda.   Teuku Faizasyah Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI  Kamis,  02 Maret 2023, mengkonfirmasi pengiriman nota diplomatik kepada pemerintah Fiji itu,   "  Kurang lebihnya dalan nota tersebut Indonesia menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas pertemuan PM Fiji dengan seseorang yang mengklaim secara sepihak dirinya mewakili masyarakat Papua, Indonesia  ",  Ujar SiDin Teuku Faizasyah dengan Plabomoranya (hebatnya).

Menanggapi hal tersebut   Benny Wenda  dalam unggahan di Twitter, mempertanyakan alasan  kemarahan Indonesia itu yang ditujukan pada Perdana Menteri Fiji.   "  Pemerintah Indonesia dengan marah memprotes keputusan Fiji yang mendukung ULMWP menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). Namun pemerintah yang sama ini berulang kali menyatakan dukungannya terhadap perjuangan Palestina  ",  Ujar Benny  Wenda,   Jumat   (03/03/2023).

Hingga kini,  baik kantor perdana menteri dan Kementerian Luar Negeri Fiji belum menanggapi secara publik surat diplomatik Indonesia itu.   B Wenda dan  S Rebuka  berjumpa dalam sela pertemuan negara-negara Pasifik di Nadi, Fiji, pada pekan lalu  dan  B Wenda, melalui media sosialnya mengatakan hubungan Fiji dan Papua Barat diperbaharui,  menyusul terpilihnya  S Rebuka jadi perdana menteri negara itu.   "  Suatu kehormatan untuk bertemu dengan Anda berdua dan mendiskusikan masa depan Melanesia dan Pasifik yang lebih luas  ",   Ujar SiDin  Benny  Wenda yang juga bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Fiji Biman Prasad.

Benny Wenda yang berpose dengan  kedua tokoh Fiji  di akaun Twitternya mengungkapkan,   "  Suatu kehormatan untuk bertemu dengan Anda berdua dan mendiskusikan masa depan Melanesia dan Pasifik yang lebih luas  ",  Ujar SiDin Benny Wenda dalam cuitannya.   Sementara  pose bersama  Benny  Wenda di Twitter, PM Fiji mengaku mendukung United Liberation Movement for West Papua karena mereka adalah orang Melanesia,   "  Saya lebih berharap (ULMWP mendapatkan keanggotaan penuh Melanesian Spearhead Group atau MSG).  Saya tidak menerima begitu saja.  Dinamikanya mungkin sedikit berubah tetapi prinsipnya sama  ",  Ujar  SiGaluH Stiveni  Rebuka dengan Soppengernya (Jumawanya).

ULMWP sudah 10 tahun  mengajukan permohonan untuk menjadi anggota di kelompok MSG,  hingga saat ini hanya mendapatkan status sebagai pengamat,  sama seperti Timor Leste.   Sejauh ini belum pernah ada yang terang-terangan mendukung kelompok separatis Papua Merdeka di Indonesia  meski sejumlah negara Pasifik kerap membawa isu kekerasan HAM di Papua ke PBB.   Radio Free Asia, mengutip sumber, juga mengatakan, Pemerintah Fiji sebelum Stiveni Rebuka juga tidak pernah menyampaikan dukungan seperti ini.

Menanggapi polemik politik itu  Teuku Rezasyah  pengamat hubungan internasional  mengatakan pertemuan Perdana Menteri Fiji Stiveni Rabuka dengan pimpinan gerakan separatis Papua Benny Wenda bisa menimbulkan ketegangan bilateral kedua negara.   Sebab, menurut dia, pertemuan dua pihak itu bisa merusak hubungan yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan Fiji,   "  Kontak antara Rabuka dengan Wenda ini bisa merusak hubungan bilateral Fiji-Indonesia yang berdasarkan prinsip saling menghargai kedaulatan dan keutuhan wilayah   ",  Ujar  T Rezasyah pengajar Universitas Padjadjaran,   Sabtu   (04/03/2023).

T Rezasyah  mengatakan dalam jangka pendek, pertemuan antara Stiveni Rabuka dan Benny Wenda bisa menguntungkan gerakan separatis Papua,  karena  hal tersebut bisa menjadi simbol  dukungan sehingga bisa menguatkan posisi Benny Wenda.   "  Dimana Wenda akan mendapat dukungan dari kalangan Melanesia di Pasifik Selatan, yakni pemerintah, kalangan dunia usaha, agama, dan masyarakat umum  ",   Ujar SiDin T  Rezasyah dalam pesan tertulisnya. 

Stiveni Rebuka dan Benny Wenda

Disela pertemuan negara Pasifik B Wenda-S Rebuka  bertemu.

Nota Protes RI  rasa kocewa atas pertemuan itu.

 

TURIS WARGA NEGARA ASING (WNA) MAKIN LIAR BERKENDARAAN DI BALI, PELAT NOMOR MOTOR DIGANTI NAMA ORANG.

NusaNTaRa.Com

byBakrIRoYMarteN,   J  u  m  a  t,   0  3   M  a  r  e  t   2  0  2  3

Turis Asing banyak melakukan pelanggaran dalam berkendaraan motor

Turis Warga Negara Asing (WNA)  akhir-akhir ini dalam berkendaraan motor  di Bali berkelakuan  semakin menjadi-jadi  dan kali  ini yang jadi bahan perbincangan masyarakat karena banyak WNA mengendarai motor sewaan dengan pelat nomor palsu.   Sejumlah netizen mengungkap ada pelat motor  yang  dipakai WNA tertangkap kamera memakai pelat nomor yang tidak diterbitkan resmi oleh kepolisian  karena  pelat nomor itu tampak berupa susunan huruf menyerupai nama seseorang, Gundul banget.

Sebagaimana yang ditunjukkan akun @moscow _cabang _Bali, motor Yamaha Xmax terlihat ditempel pelat nomor latar belakang putih bertuliskan 'TSYPLINOV',  dan  akun yang sama juga mengunggah foto-foto lainnya motor memakai pelat nomor 'ANA_BUKAI'  berwarna merah-putih dan 'EDWARD'  warna hitam-putih.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, merespons pelat nomor kendaraan tidak resmi yang digunakan turis di Bali.   "  Kami berharap kepada pemilik rental pelat kendaraan itu jangan dirubah, disesuaikan dengan aturan yang ada, sesuai dengan STNK. Karena itu, menyalahi aturan itu nanti bisa dilakukan tindakan kepolisian terutama dari pihak Satuan Lalu lintas  ",  Ujar SiDin Stefanus Satake  BS, saat ditemui di Kuta, Kabupaten Badung, Bali,  Jumat   (03/03/2023).

Stefanus Sataka BS  juga mengimbau kepada pemilik rental agar tidak mengubah pelat nomor tersebut dan melarang WNA mengganti pelat nomor resmi dan iapun  mengatakan pihaknya masih menelusuri motor memakai pelat nomor palsu tersebut dan akan menertibkan pelanggaran tersebut untuk kemanan bersama.   "  Kita baru lihat di instagram di media sosial, tetapi kita belum tau nanti kita cek pemiliknya siapa saja, kita bisa memberikan imbauan kepada yang bersangkutan  ",  Cakap SiDin Stefanus Sataka BS dengan Soppenernya (Jumawanya). 

Terkait banyaknya pelanggaran berkendaraan motor oleh Turis Warga Negara Asing (WMA) di Bali maka Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali akan memasang  Spanduk peringatan memakai bahasa Rusia dan Ukraina akan dipasang di sepanjang jalan yang mudah dibaca para pengendara di Pulau Dewata.   Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, mengatakan, billboard atau spanduk yang dipasang selain berbahasa Rusia dan Ukraina, juga menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris.

Alasan Dispar Bali menggunakan bahasa Rusia dan Ukraina di spanduk karena dari data yang disampaikan Polda Bali warga Rusia dan Ukraina paling banyak melanggar lalu lintas di Bali.   "  Kemarin itu, ada beberapa data yang disampaikan dari Polda yang memang ada beberapa dari Rusia dan Ukraina dalam angka-angka itu (tidak) menggunakan helm dan sebagainya. Sehingga, kita mencoba mungkin dari Rusia dan Ukraina itu dalam sisi komunikasi bahasa Inggrisnya kurang, kita coba pasang itu  ", Ujar Tjok Bagus Pemayun Laji.

"  Makanya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Ukraina dan Rusia dan menyusul lagi bahasa yang lain, kalau seandainya kita lihat datanya seperti apa  ",  Cakap Tjok Bagus Pemanyun menambahkan.   "  Ketua GIPI (Bali Tourism Board atau Gabungan Industri Pariwisata Indonesia)akan memasang billboard atau spanduk-spanduk di tempat strategis di kawasan strategis, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris bahasa Rusia dan Ukraina yang akan dipasang  ",  Ujar Tjok Bagus Pemayun, di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat  (03/03/2023).

        

Stefanus Satake BS  juga menegaskan kalau  pihaknya untuk tahap awal akan memberi imbauan kepada WNA, namun bila tetap tidak mematuhi peraturan akan ditindak lebih tegas.   "  Setidaknya nanti dari pihak pemilik kendaraan tersebut terutama rentalnya intinya diimbau jangan melakukan pergantian pelat itu kan identitas dari kendaraan  ",  Cakap SiDin Stefanus  Satake BS  Laji dan  "  Nanti kita beri imbauan kepada mereka dan kendaraan kalau berjalan di jalan umum harus mematuhi aturan yang berlaku  ",  Ujarnya menambahkan.

Kelakuan aneh WNA berkendara di Bali terus-terusan jadi sorotan.  Sebelumnya telah viral WNA pengendara Yamaha Nmax tanpa helm menggendong depan wanita,  selain itu pada Januari 2023 lalu ada dua WNA tewas karena kecelakaan lalu lintas. Satu WNA Ukraina tewas karena kecelakaan di Jembatan Shortcut Canggu dan satu WNA Rusia tewas karena kecelakaan jatuh ke jurang di Ubud.

 

Naik motor terlihat bagai manusia lari dikejar. 

Turis Asing di Bali berkendaraan makin liar.

 

 

 

PENYANDERAAN PILOT SUSI AIR OLEH TPNPB-OPM BAK SENJATA MAKAN TUAN BAGI PERJUANGAN MEREKA

NusaNTaRa.Com

byBahrIHasupiaN,    J  u  m  a  t,    0  3    M  a  r  e  t    2  0  2  3

Gambar Philip Mark Mehrtens Pilot SusiAir dan penyandera dari TPNPB - OPM

Tapi,  Aksi penyanderaan ini seakan menjadi senjata makan tuan bagi Tentara OPM  bila dikaitkan dengan salah satu tujuan politiknya dalam menarik dukungan lebih dari komunitas internasional untuk mendukung  perjuangan mereka  untuk mencapai  kemerdekaan bagi  negara mereka yang berdaulat,  Mengapa demikian  ?.   Setidaknya, saat ini terdapat sembilan negara yang diketahui mendukung gerakan OPM  yaitu Selandia Baru,  Inggris,  Australia,  Vanuatu,  Tuvalu,  Nauru,  Kepulauan Solomon,  Pulau Marshall  dan  Republik Palau.

Dukungan bagi gerakan-gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM ini sebenarnya tidak hanya berasal dari berbagai pihak di internal masyarakat,  tapi  dukungan juga datang dari dunia internasional atas dasar perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua  serta beberapa negara yang simpati tersebut.    Dua pekan sejak Kapten Philip disandera oleh OPM,  Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengonfirmasi bahwa pihak pemerintah Selandia Baru telah mengirimkan perwakilan ke Timika, Papua,  untuk memantau perkembangan kondisi pilot Susi Air tersebut.

Perwakilan tersebut terdiri atas tiga diplomat Selandia Baru, yaitu wakil Kepala Misi Diplomatik Selandia Baru untuk ASEAN Brendan Andrew Stanbury, serta Patrick John Fitzgibbon dan Alexander Mcsporran dari Kedutaan Besar Selandia Baru.   Selain itu, mereka juga didampingi staf Kementerian Luar Negeri Dionisius Elvan Swasono dan Nicolas Hendrik Theodorus,  sehingga  tak ayal lagi  kalau  penyanderaan yang dilakukan terhadap pilot berkebangsaan Selandia Baru ini justru berpotensi menjadi backfire bagi kelompok OPM itu sendiri.

Berkembangnya kasus penyanderaan ini menjadi urusan diplomatik berpotensi menghasilkan preseden dan narasi yang buruk bagi OPM di mata negara pendukungnya, khususnya Selandia Baru,  dan tentunya menjadi angin segar bagi Indonesia dalam membuka mata dunia terkait tindakan OPM yang justru mengancam keselamatan masyarakat, tak peduli apapun latar belakangnya.   Selain itu, Presiden Sementara Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP), Benny Wenda, justru menjadi sorotan setelah pernyataannya yang tidak mendukung gerakan penyanderaan yang dilakukan OPM terhadap Pilot Susi Air tersebut.

Benny Wenda  justru meminta kepada TPNPB-OPM agar Kapten Philip dibebaskan,  karena menilai bahwa Selandia Baru bukanlah ancaman bagi Papua Barat,  sayangnya  seruan itu  justru tidak diindahkan sama sekali oleh kelompok TPNPB-OPM, dengan menyebut bahwa mereka tidak mengakui Benny Wenda sebagai bagian dari mereka.   Ketidakpaduan gerakan separatis ini juga dapat diamati dari banyaknya faksi-faksi dari OPM, yang meskipun arah perjuangannya sama, akan tetapi berbeda dalam hal pendekatan yang dilakukan.

Benny Wenda diketahui sebagai salah satu tokoh yang sangat memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua Barat melalui metode-metode diplomatis, seperti melakukan seruan-seruan kepada dunia internasional akan isu HAM Papua.    Akan tetapi, selain perjuangan melalui jalur diplomatik dan propaganda media, gerakan pembebasan Papua Barat diketahui memiliki beberapa sayap kelompok militer yang dipimpin oleh panglima yang berbeda-beda.

Pada Januari 2023 lalu, juru bicara TPNPB-OPM menyebut bahwa pihaknya menolak eksistensi dari kelompok Benny Wenda, Damianus Yogi, dan Manaseh Tabuni, serta menegaskan bahwa pihaknya bukan bagian dari mereka,  bahkan menyebut   Damianus Yogi, Panglima West Papua Army, telah melakukan manipulasi dokumen yang menjadi dasar arah perjuangan mereka.    Hal ini seakan menegaskan bahwa sesungguhnya gerakan perjuangan OPM tidaklah sentralistis   dan bahkan terkesan egosentris.

SusiAir yang disandera pasukan TPNPB-OPM di Nduga

Ketidaksepahaman antarpemimpin masing-masing kelompok inilah yang seharusnya menjadi bukti bahwa gerakan pembebasan Papua Barat sangat sporadis dan terpecah, layaknya konflik antaretnis yang saling berebut kekuasaan.    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, sempat menyampaikan bahwa titik lokasi penyanderaan Kapten Philip sebenarnya sudah ditemukan dan dikepung oleh pasukan TNI-Polri,  belum ada reaksi terlebih  Pemerintah Selandia Baru justru datang dan memohon agar tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan.

 Permohonan ini didasarkan atas kekhawatiran Pemerintah Selandia Baru pada keselamatan jiwa pilot tersebut.   Sudah seharusnya pemerintah dapat menggunakan momen penyanderaan ini, dengan tentunya tambahan justifikasi yang tepat, sebagai momentum untuk dapat membuka mata dunia bahwa gerakan OPM tidaklah didasari atas keinginan kolektif masyarakat Papua untuk merdeka, melainkan oleh ketidakpuasan sebagian kelompok saja.

Stabilitas wilayah Papua harus tetap dikedepankan, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah di wilayah timur Indonesia tersebut.

Utusan Pemerintah Selandia Baru datang untuk cari tahu
persoalan Pilot SusiAir yang disandera TPNPB-OPM

Untuk kemerdekaan OPM berjuang politis dan militere.

Penyanderaan Pilot SusiAir bagi OPM bak  BackFire.

 

 

WAPRES KHAWATIR RAKYAT TIDAK PERCAYA AKAN PAJAK BUNTUT PEMUKULAN DAVID OLEH ANAK RAFAEL ALUN TRISAMBODO

NusaNTaRa.Com

byPunGKadA,   J u m a t,   2  4    F  e  b  r  u  a  r  i    2  0  2  3

Ma'ruf  Amin  Wakil Presiden  RI

Ma’ruf Amin Wakil Presiden (Wapres)  mengutarakan  khawatirnya  kalau  masyarakat jadi tidak percaya untuk membayar pajak karena kasus anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP),  Rafael Alun Trisambodo, yang punya gaya hidup mewah.   Mario Dandy Satriyo  putra dari  Rafael Alun T,  menjadi tersangka kasus penganiayaan  karena  kasus penganiayaannya  atas Putra pejabat GP Ansyor, selain itu beliau juga  menjadi sorotan publik  atas  gaya hidup mewahnya  yang   kerap  terlihat diunggahan  aktivitasnya menunggangi motor gede (moge) Harley Davidson dan mobil Jeep Rubicon di media sosial.

Menurut Wapres,  kasus tersebut bisa menimbulkan anggapan di tengah masyarakat bahwa pajak yang warga bayarkan justru digunakan untuk kepentingan pegawai-pegawai  DJP.   "  Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak, kemudian mereka menjadi ada ketidakpercayaan, 'Pajak saya digunakan untuk kepentingan orang per orang  “,  Ujar sidin Ma'ruf  amin di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat   (24/02/2023).   Katanya, pajak yang dibayarkan publik harus dipastikan digunakan untuk melayani masyarakat, baik itu di sektor pendidikan,  infrastruktur  dan  bantuan sosial.

Ia juga mendukung sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mengecam gaya hidup mewah pegawai-pegawainya,   "  Kepercayaan itu penting.  Karena itu, kalau ada (pejabat bermewah-mewahan), saya kira tindakan Bu Menteri tepat sekali  ",   Ujar  SiDin Wapres.   Ma'ruf  A  kemudian menekankan agar seluruh pejabat publik dari tingkatan teratas hingga ke bawah, mesti menunjukkan gaya hidup yang sederhana,   "  Saya kira tindakan Bu Menteri itu sudah benar ya. Kalau ada pejabat yang memamerkan, hidup hedonis, itu perlu diingatkan ya  ",  Ujar SiDin  Ma'ruf Amin dengan Plabomoranya (hebatnya).

Sebelumnya diberitakan pemuda bernama David, anak salah satu pengurus pusat GP Ansor, menjadi korban penganiayaan oleh pengemudi mobil Jeep Rubicon bernama Mario Dandy Satriyo.   Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihak kepolisian telah menangkap Mario usai melakukan aksi penganiayaan terhadap David,   "  Tersangka MD  (Mario Dandy S)  telah ditahan  ”,   Cakap Kapolres Metro Jaksel Kombes Ade melalui keterangan resminya di Jakarta  pada  Rabu   (22/02/2023).

Tindakan ini mengakibatkan korban  (David) sampai masuk ICU dan mengalami koma, sebagaimana tertayang   viral di media social,  aksi penganiayaan dilakukan Mario bermula saat mantan pacar David berinisial A, mengadu kepada Mario jika dirinya mendapat perlakuan kurang baik.   Setelah kasusnya viral, gaya hidup mewah Mario Dandy S  juga jadi perhatian public,  mobil Jeep mewah yang harganya berkisar  Rp1,5 miliar juga belakangan diketahui menggunakan nomor pelat palsu dan Pajak kendaraan juga belum dibayar.

Gaya hidup mewah  anak dari  pejabat Ditjen Pajak   Rafael Alun T  bahkan menjadi atensi  khusus Menkeu Sri Mulyani.   Sri Mulyani  YANG  secara tegas menyatakan pegawai-pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak boleh mengkhianati kepercayaan masyarakat.  Dia juga menyoroti anggota Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah dan menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja  dan kepercayaan kementeriannya.

"  Jajaran Kemenkeu yang punya gaya hidup mewah sudah membuat persepsi negatif dan erosi kepercayaan terhadap Kemenkeu dan Ditjen Pajak. Menimbulkan pertanyaan dari masyarakat soal dari mana sumber kemewahan itu diperoleh  ",   Ujar  SiGaluH  Sri Mulyani dalam konferensi pers yang ditayangkan Kompas TV, Jumat   (24/02/2023).   Dia mengatakan tindakan pamer harta seperti itu merupakan bentuk pengkhianatan dan mencederai jajaran Kemenkeu,   "  Pengkhianatan yang dilakukan siapapun di dalam Kementerian Keuangan adalah pengkhianatan kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan yang sudah bekerja baik, bekerja jujur dan bekerja professional  ",  Cakap  Sri Mulyani menegaskan.

Mario Dandy Satrio anak Dirjen Pajak

 

Premanisme dan  hidup mewah kehidupan  Anak Dirjen keuangan.

Ma’ruf Amin,  rakyat bisa tak percaya kinerja  Dirjen keuangan.