NusanTaRa.Com
Aliansi Militer Islam dengan dasar, " Merupakan kewajiban untuk melindungi negara Muslim dari kejahatan seluruh kelompok teroris dan organisasi apapun sekte dan nama mereka yang mendatangkan kematian dan kerusakan di muka bumi dan bertujuan untuk meneror orang tidak berrsalah ", pada selasa 15 Desember 2015 diresmikan. Pangeran Mohammad bin Salman selaku menteri pertahanan mengumumkan pembentukan Aliansi Militer Islam yang beranggotakan 34 negara, Aliansi ini dipimpin Arab Saudi selaku penggagas dan berpusat di Riyadh.
Gagasan Pendirian Aliansi ini tentunya tidak lepas dari semakin banyaknya tindak kejahatan dunia yang mengarah kedunia Islam seperti krisis ISIS yang bergolak di Irak dan Siriah dan tindakan golongan Radikal yang diperlengkapi persenjataan di Yaman, berakibat penderitaan masyarakt Islam hingga harus escafe ke luar negeri. Raja Salman dari Arab Saudi dengan PM Erdogan dari Turki sepakat membentuk Aliansi Militer Islam dipimpin Arab Saudi dalam memerangi Teroris dan segala kejahatan yang merugikan negara Islam, pusat operasi gabungan berbasis di Riyadh untuk mengkoordinasikan dan mendukung operasi militer tersebut.
Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia menolak untuk menyertai Aliansi militer ini karena tidak sejalan dengan asas negara. Sebagaimana hubungan luar negeri kita yang bersifat bebas aktip dan pembukaan UUD 45 salah satu poinya bermakna Indonesia menghendaki pergaulan Internasional tertib tanpa pertikaian, atau penjajahan oleh satu bangsa kepada bangsa lain. Sejarah hubungan luar negeri Indonesia selama ini sangat menghindari memasuki Aliansi militer tertentu, asas turut serta menjaga ketertiban dunia dalam hidup berdampingan dengan bangsa lain berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan dan setiap bangsa mempunyai status yang sama serta menjalin kerjasama dengan bangsa lain.
Arah kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah melaksanakan ketertiban dunia yan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Nasional termasuk penyelesaian masalah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia di Luar negeri. Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktip diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatakan peranannya dalam memberikan sumbangan untuk aktip serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera.
Raja Salman dan PM Erdogan dalam pernyataan bersama sebagaimana diberitakan SPA Selasa (15/12/2015), sepakat membentuk aliansi tersebut guna menampung kekuatan militer negara-negara Islam. " Negara-negara di sini disebutkan telah memutuskan pembentukan Aliansi Militer Islam yang dipimpin Arab Saudi untuk memerangi terorisme, dengan pusat operasi gabungan berbasis di Riyadh untuk mengkoordinasikan dan mendukung operasi militer ".
Aliansi Militer Islam akan dipimpin negara Arab Saudi selaku inisiator berdirinya, beranggotakan 34 negara Islam seperti Arab Saudi, Yordania, Palestina, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Malaysia, Mesir, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Republik Federal Islam Comoro, Qatar, Cote d'Ivoire, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Mali, Maroko, Mauritania, Nigeria dan Yaman. Menurut menteri luar negeri Indunisia Retno Marsudi, awalnya merupakan pembentukan pusat Internasional untuk melawan terorisme (International Center for Countering Terrorism), Indonesia dalam hal ini menolak untuk bergabung.
Retno Marsudi mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi pada senin (14 Desember 2015) malam, menurutnya inisiatif awalnya Arab Saudi ingin membentuk International Center for Countering Terrorism kemudian berkembang menjadi Aliansi Militer Islam sehingga secara otomatis Indonesia tidak mau masuk. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Indonesia Luhut Panjaitan dengan tegas menolak bergabung dengan mengatakn, " Kami tidak ingin bergabung dengan Aliansi Militer ".
Menteri
Luar Negeri Saudi, Adel al-Jubeir, mengatakan anggota Koalisi Islam akan berbagi data intelijen untuk melawan
kelompok militan seperti ISIS, Daesh, Ihwanul Muslim dan Al-Qaeda. ” Tidak ada yang dari meja ” katanya, mengacu kemungkinan pengerahan pasukan darat. Aliansi Militer Islam berpusat di Riyadh dibentuk dalam memerangi berbagai kelompok terorisme, organisasi atau sekte yang mengancam negara-negara Islam yang mendatangkan kematian dan kerusakan di muka bumi serta bertujuan meneror orang tidak bersalah. Namun demikian Indonesia sebagai negara berpenduduk
mayoritas muslim terbesar di dunia tidak bergabung dalam aliansi
tersebut, Mengapa? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan,
Indonesia memiliki garis politik luar negeri yang jelas untuk tidak ikut
dalam aliansi militer apa pun.
Meski awalnya banyak negara Islam yang menyertai Aliansi Militer ini mempertanyakan dan meragui akan keberadaannya seperti Indonesia, Irak, Pakistan dan Malaysia belum transparannya akan konsep Aliansi tersebut mengingat begitu cepatnya pembentukannya, namun akhirnya Pakistan dan Malaysi turut bergabung bersama, kecuali Indonesia yang menolak masuk karena bertentangan dengan Undang-undang negara yang tidak menyetujui masuk Aliansi Militer sementara Juru bicara kementerian Pertahanan Irak, Nasser Nauri mempertanyakan " Hal ini sangat membingungkan bagi kita. Siapa yang akan menjadi salah satu memimpin perang melawan terorisme di wilayah itu ? " .
byLasikuAgay
Tidak ada komentar:
Posting Komentar