CHINA ILLEGAL WORKER MEMBANJIRI LAPANGAN KERJA INDONESIA.

NusanTaRa.Com

Data resmi pihak imigrasi menunjukkan bahwa sekitar 1,6 juta warga China  yang masuk ke Indonesia secara resmi pada tahun 2016, angka ini tentunya menjadi satu perhatian serius bagi bangsa Indonesia karena hanya terjadi dalam setahun jauh melebihi jumlah tahun sebelumnya.   Kejadian ini menjadi perhatian serius mana kala pemerintah atau Imigrasi dalam operasi pengawasan warga asing menemukan banyak warga China tersebut bekerja di Proyek-proyek dengan cara tidak sesuai prosedur keimigrasian dan dapat mengancam pekerja dalam negeri.    Keberadaan Pendatang Ilegal China di Indonesia diperkirakan akan melebihi dari data diatas karena banyak diantara mereka yang masuk secara Ilegal,  diperkirakan keseluruhan Pendatang Ilegal China di Indonesia mencapai 3 juta jiwa.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengaku sulit mencegah masuknya warga Cina ke Indonesia secara ilegal, karena banyaknya pintu masuk  baik melalui pintu-pintu resmi atau melalui jalur tidak resmi serta di ageni pengurus-pengurus tertentu untuk tujuan kedatangan yang  juga beragam.     Wiranto mengamati jumlah warga negara Cina yang datang ke Indonesia semakin besar,   kalau ditotal keseluruhan kedatangan tersebut  dengan berbagai tujuan, itu bisa mencapai dua juta jiwa per tahun.       " Yang perlu kita waspadai adalah kunjungan wisata dari Cina yang untuk tahun ini sudah mencapai dua juta orang  ",  Ujar Sidin Wiranto di kantornya, Kamis (15/12).

Meski akhirnya menteri Tenaga Kerja RI Hanief Dhakiri menyatakan bahwa Isue Tenaga Kerja Ilegal China itu tidak benar yang benar Tenaga Kerja Asing Ilegal dan Tenaga Kerja Asing China memang ada.    " Saya tidak pernah bilang tidak ada TKA China. Saya juga tidak pernah bilang tidak ada TKA ilegal. Tapi saya menolak istilah yang digunakan untuk framing isu TKA China. Misalnya istilah serbuan, banjir, serangan, kepungan dan semacamnya yang jelas melebih-lebihkan dan membesar-besarkan. Padahal faktanya nggak begitu. Jelas terlihat framing politiknya  ",  Ujar Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri saat berbincang, Jumat (23/12/2016).

“  Investasi dari luar negeri harus menggerakkan ekonomi Indonesia dan menampung tenaga kerja lokal - bukan menggerakkan ekonomi Tiongkok/China dari Indonesia dan menampung tenaga kerja China di Indonesia  “, Ujar SiDin Muhammad Said Didu mantan praktisi di Kementrian ESDM.  Perbedaan pandangan baik mengenai anggapan Pekerja Ilegal dan angka keberadaannya di Indonesia yang ada tapi kita harus mewanti-wanti keadaan itu, Karena Keberadaan Pekerja Ilegal China tentunya akan mengancam tenaga kerja Indonesia yang mencarai kerja mencapai 5 juta orang, kerugian lain bahwa pekerja tersebut sama sekali tidak memasukkan pendapatan Devisa bagi Negara.

Dalam dialog tenaga Tenaga Kerja Asing Ilegal dari China di TVOne bersama Dirjen Imigrasi dan Ketua Komisi IX DPRI,  dikemukakan bahwa  masalah TKA ilegal ini dapat berdampak serius pada ;  1. Penguasaan sumber daya ekonomi,   2. Mengurangi kesempatan kerja,   3. Menyebabkan ketegangan social,   4. Berpengaruh pada sosial politik,   5. Berpotensi timbulnya gejolak social,  6. Aneksasi pasar dalam negeri.   Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sedang berjalan di Jeneponto Sulawesi Selatan  dikerjakan perusahan dari China ditemukan menggunakan tenaga kerja Warga China sebanyak 65 persen dan telah berjalan selama enam bulan.   Permasalahan ini telah menjadi perhatian bagi Mukhtar Tompo selaku perwakilan DPR-RI dari tempat kelahirannya tersebut.   “ Ini sangat kita sayangkan, Pemdanya tidak tahu dan kecolongan. Di Jeneponto itu banyak yang nganggur, kenapa tidak diberdayakan tenaga lokal, padahal jenis pekerjaan itu bisa dilakukan oleh tenaga lokal  ”,  Ujar SiDin  Mukhtar, Rabu (23/11/2016).

Dia memahami bahwa warga Jeneponto masih memegang budaya lokal yang kental, sehingga mereka tidak bisa menerima jika kemurnian budaya dirusak oleh pendatang, menurutnya ini akan mudah menyulut konflik social.   Sementara di sana sudah terjadi beberapa kali unjuk rasa untuk mengusir warga asing ilegal,  ini tidak bisa dibiarkan,  “ Kita minta Kementerian ESDM melakukan tindak lanjut persoalan ini dalam tempo paling lama satu bulan  ”, tandasnya.   Kejadian ini sudah cukup banyak terjadi di tanah air seperti buruh ilegal China di Papua, Sulawesi dan Kalimantan  yang tentunya sangat merugikan Negara dan pekerja kita.

Kemasukan Tenaga kerja Ilegal China mulai terasa sejak Asean menerapkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 dimana kerjasama tersebut berdampak pada Aliran barang yang bebas,  Aliran jasa yang bebas,  Aliran investasi yang bebas,  Aliran modal yang lebih bebas  dan Aliran tenaga kerja ahli yang bebas, guna mewujutkan percepatan kemajuan ekonomi, social dan Budaya, Perdamaian dan stabilitas, Kerjasama yang efektif dan menyediakan bantuan dikawasaan ASEAN.   China sebagai mitra sposial MEA tentulah mengambil peran khusus ini melalui kerjasama serta bantuan dana dan kegiatan pembangunan yang berdampak banyaknya tenaga kerja Ilegal China masuk sejak saat itu.

Wiranto mengatakan pemerintah Cina berharap Indonesia memahami persoalan tersebut. Sukar bagi pemerintah Cina untuk membuat dua juta jiwa itu semuanya mentaati peraturan di Indonesia. "Meski begitu, Cina tetap akan menghormati proses hukum di Indonesia jika ada warganya yang terbukti bersalah," kata Wiranto.   Lebih jauh Gde Siriana,  seorang pengamat mengatakan bahwa leju pertumbuhan warga China yang cepat dapat berdampak pada politik tanah air serta politik penguasaan china atas kawasan Asean melalui kebijakan OBOR (One Belt One Road) For One China dengan jalan mendorong kepentingan China yang ada seperti bantuan modal pembiayaan pembangunan suatu Negara.

Menyikapi akan hal sikap  Pekerja Ilegal China di Indonesia Dubes China Xie Feng mengatakan bahwa, “  Selama ini pihaknya selalu meminta kepada warga negaranya yang berkunjung ke berbagai negara untuk mentaati peraturan di negara tujuannya, termasuk Indonesia.   Mereka harus melakukan hal yang bisa mendorong kerja sama antara kedua Negara “.  Sulit bagi China untuk mengawasi warganya yang ada dinegara lain tetapi mereka tetap  menghargai dan mengikuti asas hukum Negara di mana warganya berada

byBakuiNunukan

Bayar upah sebelum keringat Kering,
Pekerja Ilegal China tidak berdasarkan Undang-undang.