PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA RI KE KALIMANTAN TENGAH

NusanTaRa.Com

Menjadikan Indonesia sebagai salah satu the emerging countries, maka kota Jakarta yang sudah overload harus dibenahi terlebih dahulu, demikian ungkapan Presiden SBY saat memberikan kuliah tamu dalam rangka Dies Natalis Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Selasa (14/12/2010).   Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menyiapkan lahan seluas 500.000 hektare (ha) untuk memfasilitasi wacana pemindahan Ibu Kota Pusat Pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalteng. Hal itu dikemukakan langsung oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.    Berdasarkan sebuah studi untuk menyelesaikan masalah Jakarta dibutuhkan 1,4 Jakarta lagi.  Jika itu ada, maka masalah Jakarta bisa diselesaikan.    “  Dan itu tidak mungkin. Kita harus memikirkan solusi untuk transportasinya, mungkin ide membangun pusat pemerintahan yang baru mari kita lanjutan. Sehingga Jakarta bisa  lebih besar, lebih baik dan semua bisa happy  ”,  ujar SiDin SBY.

"  Kita sedang mengidentifikas lokasi, mengkaji status lahan dan letak kawasan, serta menyinkronkan dengan tiga wilayah tersebut, dan pada dasarnya kepala daerah di tiga wilayah itu telah bersedia untuk menyiapkannya  ",   Ujar SiDin Sugianto Sabran di Palangka Raya, seperti dikutip Antara, Jumat (30/12/2016).   Lahan 500.000 ha itu, menurut dia, tersebar di tiga wilayah meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas. 

Kunjungan kenegaraan Presiden  RI,  Joko Widodo  ke provinsi Kalimatan Tengah beberapa waktu  lalu merencanakan  Kota Palangkaraya ibukota Provinsi Kalimantan Tengah  sebagai sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia  yang disambut positif oleh masyarakat Kalimantan Tengah.  Pernyataan ini diungkapkan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto  Sabran  saat Rapat  Paripurna  ke 19  Masa Persidangan III 2016 belum lama ini di Palangkaraya.

Orang nomor satu di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" itu mengatakan disiapkannya lahan tersebut sebagai upaya menindaklanjuti penegasan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait  wacana memindahkan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Palangka Raya.   Ia mengemukakan, langkah lain yang disiapkan Kalteng terkait wacana perpindahan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Palangka Raya adalah mengembangkan potensi wilayah berkomoditas unggulan baru di wilayah sekitar.

Sejarah negeri ini juga mencatat bahwa Presiden RI periode 1945–1966 Soekarno (Bung Karno) pada 1950-an mewacanakan pemindahan kegiatan Pemerintahan RI ke Palangka Raya.  Bung Karno kala itu memperhitungkan jumlah penduduk Jakarta akan tumbuh tak terkendali, sehingga perlu alternatif pemindahan kegiatan pemerintahan pusat.   Pemindahan pusat pemerintahan RI ke daerah bukan hal baru karena sebelumnya pernah di ungkapkan bahwa daerah Jonggol Jawa barat juga dicanangkan sebagai pusat pemerintahan mengingat padatnya kota Jakarta sekarang yang sulit mengatasi hal tersebut.

Pengembangan Palangkaraya  sebagai ibukota Negara,  jauh sebelumnya pernah di ungkapkan Soekarno kemudian akhir tahun 2013 pernah juga di ungkapkan presiden ke 6 RI Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata juga menjadi satu agenda kerja bagi Presiden Jokowi dalam masa pemerintahannya kedepan khususnya dalam lebih meningkatkan kapasitas Ibukota negara sebagai pusat pemerintahan.   " Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang diselenggarakan di Palangka Raya, Selasa [20/12/2016]. Jadi, kita mulai mempersiapkannya dari sekarang  ",  Ujar SiDin Sugianto.

Selain mempersiapkan lokasi, Pemprov Kalteng juga berupaya mengoptimalkan pemeliharaan jalan. Langkah yang akan dilakukan adalah membuka akses jalan ke berbagai daerah, dan peningkatan tonase jalan dari 8 ton menjadi 12 ton.   Mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014 itu menyebutkan bahwa sebelum terealisasinya peningkatan tonase jalan tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan pembatasan muatan terhadap kemampuan jalan untuk mengurangi kerusakan.

"  Kita juga tetap akan menganggarkan kegiatan pemeliharaan rutin jalan pada APBD tahun 2017. Harapannya DPRD Kalteng dan semua pihak mendukung rencana yang telah disusun Pemprov demi Kalteng BERKAH  ",  Ujar SiDin Sugianto Sabran, merujuk semboyan Pemprov Kalteng yang Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis (BERKAH).

byFarhaDTukirmaN

Ibukota pusat penyelenggaraan pemerintahan,
Kalimantan Tengah akan jadi pusat pemerintahan.