WIWEKO SOEPONO PERANCANG PESAWAT INDONESIA PERTAMA

NusanTaRa.Com

Mungkin kita tak menyangka bahwa Perusahaan Penerbangan Kebanggaan bangsa Indonesia sekarang Garuda Indonesia Airways (GIA), mempunyai sejarah pertumbuhan awal tahun 1949 di Negara tetangga Birma (Myanmar) dengan nama Indonesia Airways tapi demikianlah kenyataannya bahkan dinegara tersebut  sempat berkembang menjadi dua Pesawat C-47 (DC-3 Dakota versi militer).   Wiweko Soepono tahun 1949 ditugaskan Presiden Soekarno ke Siam (THAILAND) untuk membeli pesawat DC-3 Dakota dari dana hasil sumbangan masayarakat Aceh, ketika akan dibawah ke Indonesia Pihak Belanda tidak menyetujui dan memblokade kehadirannya, karena pihak Birma saat itu membutuhkan pesawat untuk mengatasi keperluan penerbangan di negaranya (sprt menangani sparatis), maka pesawat tersebut dioperasikan sebagai badan usaha dengan nama Indonesia Airways. 

Wiweko Soepono putra Jawa Timur kelahiran Blitar 18 Januari 1923 dan meninggal 8 September 2000,  seorang pejuang bangsa yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia Airways tahun 1968 – 1984.   Penglibatannya dalam penerbangan membuatnya banyak mendapat gelar seperti sebagai Perintis Industri Dunia Penerbangan Indonesia barengan R.J. Salatun,  Nurtanio Pringgoadisuryo dan Yum Soermarsono (perintis dunia helicopter Indonesia) yang dikenal sebagai “ Tiga Serangkai Penerbangan Indonesia “,  Sebagai penemu pesawat Two-maan Cocpit yang kemudian diterapkan pabrik Airbus Industrie. Sebagai Perancang pesawat pertama Indonesia dengan salah satu karyanya Helikopter kepresiden Indonesia tahun 1951.

Wiweko Soepono seorang  penerbang handal Indonesia sempat berkarier di TNI AU kemudian berhenti karena perselisihan paham dengan Komodor Udara Soejono.   Selama kariernya pernah bersama awak pesawat DC-3 Dakota RI-001 " Seulawah " Indonesian Airways berhasil dua kali menembus blokade udara Belanda, menyelundupkan senjata, peralatan komunikasi dan obat-obatan dari Birma ke Pangkalan Udara Lhok Nga dan Pangkalan Udara Blang Bintang (Bandar Udara Iskandar Muda) Aceh.   

Sebagai Bapak Aeromodeling, pernah merancang sebuah pesawat ringan  eksperimental RI-X  (1963-1941) jenis pesawat luncur NWG-1 (Nurtanio-Wiweko Glider) yang terbang pertama kali 27 oktober 1984   atau  jenis " Zogling " yang digunakan sebagai pesawat latih pada masanya dan berhasil memodifikasi pembom Guntei peninggalan Jepang, menjadi pesawat angkut dalam upaya untuk mempersiapkan bila sewaktu-waktu didirikan penerbangan niaga ketika menjabat di AURI. 

Kepribadiannya yang lahir dari dasar pengalamannya selama bertugas membuatnya menjadi seorang pemimpin yang kuat dan disenangi sesama karyawan serta sangat menguasai secara tehnis bidang kerjanya.   Ketika ia menjadi Direktur Garuda tahun 1968 ia berhasil menyehatkan kembali kehidupan Perusahaan Garuda yang hampir kolaps dengan melaksanakan system Menejeman secara ketat serta peremajaan pesawat sehingga Garuda tumbuh sehat dengan Asset usaha yang kuat dan menjadi Penenerbangan terbesar di Asia ketika itu. 

Atas jasa Wiweko Soepono terhadap perkembangan dunia penerbangan selama hidupnya Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Utama,  Penganugerahan bintang jasa tersebut diberikan dalam peringatan tahun emas 50 tahun Garuda Indonesia, 26 Januari 1995.  Uniknya (co-incidence) dengan perginya Wiweko Soepono, pesawat two-man cockpit Airbus A300-B4 juga “ menghilang ” dari armada Garuda Indonesia dijual.  Apakah tidak sebaiknya  satu diantaranya pesawat itu dipertahankan di museum terbang sebagai pesawat badan lebar pertama dunia diawaki oleh dua pilot guna mengenang penggagasnya  Wiweko Soepono  putra Blitar yang juga menjadi tempat kelahiran sama Anthony Fokker pembuat pesawat Fokker. 

Moment yang cukup bersejarah bagi Wiweko Soepono tentulah saat Perjamuan makam malam Para saudagar Aceh menyambut Soekarno di Hotel Aceh samping Mesjid Raya yang berlangsung kaku.   Sukarno tiba-tiba  berUjar,  “ Saya tidak akan makan sebelum orang Aceh berjanji menyumbang sebuah pesawat terbang kepada pemerintah untuk memperlancar perjuangan mempertahankan kemerdekaan  ”,  sambil menunjukkan miniatur pesawat kepada para saudagar Aceh. “ Saya berharap agar pesawat model yang terbuat dari kayu ini lekas menjelma menjadi pesawat terbang sungguhan ”,  Ujar SiDin menambahkan,  miniature pesawat tersebut dibuat oleh Wiweko Soepono merupakan replika pesawat Angkut Dakota dari Amerika.

byRyaNSyahputrA.
 

Tinggi Melayang Burung Besi di Angkasa,

Wiweko Soepono Sang Jagoan Perancang Pesawat pertama.

BUPATI NUNUKAN, HJ. ASMIN LAURA HAFID, MELANTIK PEGAWAI PASCA 6 BULAN MENJABAT

NusanTaRa.Com

Bupati  Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM,  melantik Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk pertama kali dimasa jabatannya  tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 600 orang,  Pelantikan ini masih bersifat Pengukuhan untuk mengisi jabatan di Organisasi Perangkat  Daerah (OPD)  terutama yang baru terbentuk.   Sekretaris Daerah Drs. Tummy Harun MSi berUjar bahwa, “  Pelantikan ini hanya berupa Pengukuhan dalam rangka mengisi pejabat pada OPD  yang baru disyahkan berdasarkan Perda No. 18 tahun 2016  meliputi 50 SKPD “, disamping itu lanjut Sekda bahwa “ Pengukuhan ini berguna bagi Pemda atau SKPD terkait untuk membuat kebijakan terkait pengelolaan anggaran tahun kerja 2017 nantinya, namun Pelantikan atau Mutasi sesungguhnya baru digelar pada awal Januari tahun 2017 “.  

Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk berdasarkan Perda memuat 50 SKPD meliputi  OPD lama dan OPD baru diantaranya Dinas Pertanahan, Dinas Kebakaran,  Badan LHD dan Kebersihan, BAPPEDA,  Dinas Informatika, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Tiga Kecamatan pemekaran Krayan dan lainnya.   Pengukuhan tersebut dilakukan Bupati Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM pada Jumat 30 Desember 2016 termasuk juga pengukuhan  semua kepala SKPD yang ada di lingkungan Pemda Nunukan. 

Awal 2017,   10 Januari Pemkab Nunukan melaksanakan Mutasi besar-besar dengan melantik pejabat daerah sebanyak 512 orang pegawai meliputi Eselon III dan IV yang dilantik oleh Bupati HJ. Asmin LAURA Hafid, SE, MM,  Sementara untuk Eselon II baru  akan dilaksanakan  pada waktu yang akan datang  melalui mekanisme sistem Assesmen untuk mendapatkan pimpinan yang benar-benar sesuai dengan SKPD yang bersangkutan. 

Sebagaimana diketahui bahwa di akhir tahun 2016 dan awal  tahun 2017 merupakan satu sejarah tersendiri bagi pemerintahan di Indonesia khususnya di Daerah baik Povinsi maupun Kabupaten dan Kota, karena untuk pertama kali terjadi Mutasi besar-besaran pada setiap daerah,  kegiatan ini terjadi secara serentak untuk beberapa daerah sehingga dalam kurun waktu tersebut media massa baik TV maupun media surat kabar selalu dipenuhi dengan berita Mutasi pegawai dalam jumlah besar hingga mencapai 800 pegawai.   Pada hal biasanya pelaksanaan pelantikan di lingkungan Pemerintah daerah dilaksanakan dalam jumlah jauh lebih sedikit sekitar 200 pegawai serta waktu pelaksanaanya antara pemda sangat berbeda.

Keadaan ini memungkinkan terjadi tidak lepas dari beberapa perubahan tatanan Birokrasi pemerintahan daerah yang berawal dari ditetapkannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara bersamaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia meski dalam beberapa tahapan yang kemudian diharapkan bahwa kedepan pemilihan Kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan secara serentak di Seluruh Indonesia.  Kebijakan ini mulai di tetapkan ketika Gunawan Fauzi menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Pelaksanaan Pemilukada secara Serentak dipandang lebih bijak baik secara tehnis, Ekonomis dan Politis karena akan memudahkan bagi Partai Politik, Masyarakat, Peserta dan Pemerintah dalam penyelenggaraaan pemilu disamping akan lebih menyingkatkan waktu.    

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 Pelantikan di maknai sebagai upaya penyegaran dan penambahan pengalaman kerja, sehingga nantinya mengemban amanah dalam cakupan tanggung jawab yang lebih luas.    "  Saya berharap kiranya momentum dari setiap pelaksanaan mutasi seperti ini, dimaknai sebagai upaya kita untuk mampu melahirkan aparatur pemerintah yang lebih responsif, mempunyai etos kerja yang tinggi, dan mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kinerjanya sesuai dengan sasaran pembangunan dan memiliki etika dan moral yang baik pula  ",  Ujar Bupati  Hj. Asmin Laura Hafid dalam sambutannya.  

Pelantikan Pegawai secara serentak dibeberapa daerah di akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017, disamping tidak terlepas dari kebijakan pelaksanakan pemilukada secara serentak, kemudian kebijakan ini didukung dengan kebijakan tentang Aparat pemerintah yang tertuang dalam  UU No. 8/2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khususnya pasal 162 ayat (03)  “ Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam jangka waktu Enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikannya, serta Surat Edaran No. 02/2016 Tentang Penggantian Pejabat yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Karena Pemilukada secara serentak gelombang pertama  yang diselenggarakan oleh beberapa daerah Seperti Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan lainnya, umumnya pelantikan sebagai Kepala daerahnya sekitar bulan Juni 2016 praktis pejabat kepala daerah tesebut baru dapat melantik pejabat di lingkungannya sesuai surat Edaran No.02/2016 pada Bulan Desember 2016 dan Januari 2017.   

Pelantikan yang diselenggarakan pada 10 Januari 2017, ternyata meninggalkan satu persoalan baru karena sebanyak 28 orang Pejabat struktural sebelumnya dari Eselon IV dan III tidak mendapatkan jabatan yang tentunya menimbulkan rasa kurang senang dan protes dari pejabat tersebut seperti Drs. Sudihermanto mantan Kabag Umum, Yance Tambaru, SE mantan Kabag Ekonomi, Firnanda S.Ip mantan Sekretaris Kesbang, Maryala Djollo, SE mantan Kabid Perdagangan, dan  Yoslin Biantong, SE Mantan Kasubid di Bappeda.  Ketidak puasan tersebut membawa para pejabat tersebut untuk berdialoh dengan anggota Dewan dan Pihak Pemda untuk mendapatkan solusi yang terbaik, meski Wakil Bupati telah mengatakan bahwa Pelantikan Pejabat adalah hak Preagratip Bupati melalui mekanisme yang ada.

Usaha dialoh para pejabat yang tak mendapat jabatan pada pelantikan 10 Januari 2017 tersebut serta dukungan anggota Dewan dengan mengajukan permasalahan ini kepihak pemda untuk mendapatkan solusi terbaik,   Akhirnya bupati memberikan penetapan tugas baru bagi Mantan pejabat yang tidak mendapat jabatan  sebagai Pelaksana dan Pengawas di beberapa SKPD Daerah dalam membantu pelaksanaan tugas yang ada disana.  Penetapan sebagai Pelaksana dan Pengawas tersebut seperti, Yance Tambaru, SE Jabatan lama Kabg Ekonomi menjadi Pelaksana pada bagian umum dan Protokol, Budi Prasetya Sekretaris Inspektorat menjadi Pelaksana di Kec. Nunukan, Marnyalla Djollo Kabid Pedagangan mmnjadi Pelaksana Kec. Sebatik, Yoslin Biartong Kasubid di Bappeda menjadi Pelaksana di Bappeda, penetapan ini tentunya akan memudahkan proses status kepegawaian dan penggajian.

byKariTaLa LA

Mutasi Pejabat penyegaran dan penambah wawasan,
Asmin Laura, pejabat harus lebih responsip dalam pelayanan.

SITI AISYAH DIDUGA TERLIBAT KEMATIAN KIM JOM NAM, ALA SPIONASE

NusanTaRa.Com    

 

Pasca pembunuhan  Kim Jong Nam yang merupakan kakak tiri Presiden  Korea Utara  Kim Jong Un di Bandara udara Subang Kuala Lumpur (Senin,  13/2/2017),  seorang wanita Warga Negara Indonesia Siti Aisyah kelahiran 11 Februari 1992 (25) berpaspor Indonesia diduga terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut.   Siti Aisyah diduga melakukan pembunuhan tersebut  bekerjasama dengan  seorang  wanita lain yang menggunakan pastport Vietnam, demikian laporan sementara pihak kepolisian Malaysia.

Kalau ini benar maka satu lagi WNI bakal terancam hukuman mati,   beberapa anggapan mengatakan bahwa kemungkinan Siti  Aisyah melakukan itu hanya karena rekayasa atau penipuan yang dilakukan pihak tertentu,   "  Apa yang terjadi di Kuala Lumpur itu korban dari korban. Jadi ,Kim itu ya korban dari korban karena ini Aisyah korban juga.  Korban dari semacam rekayasa atau penipuan  "   Ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla,  Jumat (17/2/2017).    Menurut M Iqbal dari Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI,  Pihaknya tetap mengupayakan bantuan hukumterhadap Siti tanpa memandang status  dan Timnya juga  di KBRI Kuala Lumpur  telah menyampaikan nota diplomatic ke pemerintah Malaysia guna mendapatkan akses kekonsuleran terkait kasus itu.    "  Tapi terlepas dari itu, dari apa pun statusnya, bagi kami, Kemlu dan perwakilan, selama dia WNI, dia menghadapi masalah hukum di luar negeri, maka kami akan memberikan bantuan kekonsuleran  ", Ujar SiDin Iqbal. (CNN/AFP/The StarThe Guardian/Reuters).

Kejadian penyerangan tersebut menurut Lee Byung-ho Kepala Dinas Rahasia Korea Selatan,  bermula ketika Kim Jong Nam yang diperkirakan berusia  45 tahun sedang berjalan di terminal keberangkatan Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA)  untuk berangkat menuju Makau,  "  Dia (kurban) mengatakan kepada resepsionis bahwa seseorang memegang wajahnya dari belakang dan menyemprotkan cairan kepadanya  ",  Ujar SiDin Fadzil Ahmat  komandan badan reserse Selangor, Fadzil Ahmat/The Star.   "  Dia meminta tolong dan langsung dikirim ke klinik bandara.  Di sana, dia mengalami pusing dan hampir pingsan. Di klinik, korban merasa tidak enak badan. Dia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Putrajaya, tetapi nyawanya tak tertolong  ",  Ujar SiDin  Fadzil  lagi.

Menurut Inspektur Kepolisian Malaysia Tan Sri Khalid Abu Bakar , Siti Aisyah (25) memiliki paspor Indonesia yang beralamat Serang  Provinsi Banten Indonesia,  ditangkap kepolisian Kuala Lumpur, Malaysia  Kamis (16/2/2017) dini hari pasca-tewasnya kakak tiri pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-Un, Kim Jong Nam.  "  Berdasarkan paspornya, dia berasal dari Serang, Indonesia. Dia ditangkap  setelah sosoknya muncul dalam rekaman CCTV  ",  Ujar SiDin  Abu Bakar.   Doan Thi Huong wanita berpaspor  Vietnam diciduk polisi Rabu (15/2/2017).   Kepala Kepolisian Selangor Abdul Samah mengatakan pengadilan setempat mengajukan perintah penahanan selama tujuh hari atas Siti Aishah termasuk Doan Thi Huong.

Polri belum akan mengambil langkah mengingat belum ada konfirmasi dari KBRI di Malaysia maupun permintaan bantuan investigasi dari pemerintah negara tetangga tersebut melalui Kementerian Luar Negeri,   "  Jadi, proses investigasi yang dilakukan sebuah negara apabila melibatkan warga negara asing, itu pasti akan menghubungi KBRI kita yang ada di sana. Di kedutaan kita juga ada LO (liaison officer; penghubung).  Di sana ada atase kepolisian dan kami belum menerima infonya seperti itu  ",  Ujar SiDin  Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar.   Terkait pembunuhan tersebut  turut tertangkap seorang  Pria berusia 26 tahun berkewargaan Negara Malaysia bernama  Muhammad Farid bin Jalaluddin yang juga diyakini kekasih dari Siti Aisyah.

Sumber dari harian lokal  Malaysia mengatakan  Polisi Malaysia sedang mengejar empat agen Korea Utara  yang kemungkinan terlibat pembunuhan dengan memperalat  pembunuh serta  beberapa orang lain yang terlibat,   Wakil Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur Andreano Erwin tidak tahu-menahu keterkaitan terduga pembunuh Kim Jong-Nam, Siti Aishah   dengan empat  agen Korea Utara, jadi informasih yang mengatakan kalau Siti Aisyah adalah agen spionase perlu dipertanyakan lagi.

Andreano belum bisa memastikan kapan bisa bertemu dengan Siti Aishah. "Informasi ke kami belum ada tetapi kami sudah mengajukan surat resmi baik melalui telepon maupun jalur lain yang kita miliki untuk membuktikan bahwa kita serius meminta akses konsuler untuk bisa bertemu Siti Aishah," katanya.    Dia menegaskan, kalau akses konsuler sudah diberikan Tim Satgas Perlindungan WNI akan mendatangi dimana Siti Aishah berada sekarang.   "  Kita akan menanyakan sejauh mana Malaysia telah memenuhi hak-hak dia dan kita akan menanyakan kepada dia, motif apa dan kenapa tentang tuduhan pada dirinya  "  Ujar SiDin Andreano lagi, Kalau nanti dia akan menjalani proses hukum  baru Siti berhak mendapatkan pendampingan Pengacara.

byRaisaLembudut  

 Si Kartini melakoni dunia Spion,

Siti Aisyah dalam kematian anak mantan Perdana Menteri Korut.

PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA RI KE KALIMANTAN TENGAH

NusanTaRa.Com

Menjadikan Indonesia sebagai salah satu the emerging countries, maka kota Jakarta yang sudah overload harus dibenahi terlebih dahulu, demikian ungkapan Presiden SBY saat memberikan kuliah tamu dalam rangka Dies Natalis Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Selasa (14/12/2010).   Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menyiapkan lahan seluas 500.000 hektare (ha) untuk memfasilitasi wacana pemindahan Ibu Kota Pusat Pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalteng. Hal itu dikemukakan langsung oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.    Berdasarkan sebuah studi untuk menyelesaikan masalah Jakarta dibutuhkan 1,4 Jakarta lagi.  Jika itu ada, maka masalah Jakarta bisa diselesaikan.    “  Dan itu tidak mungkin. Kita harus memikirkan solusi untuk transportasinya, mungkin ide membangun pusat pemerintahan yang baru mari kita lanjutan. Sehingga Jakarta bisa  lebih besar, lebih baik dan semua bisa happy  ”,  ujar SiDin SBY.

"  Kita sedang mengidentifikas lokasi, mengkaji status lahan dan letak kawasan, serta menyinkronkan dengan tiga wilayah tersebut, dan pada dasarnya kepala daerah di tiga wilayah itu telah bersedia untuk menyiapkannya  ",   Ujar SiDin Sugianto Sabran di Palangka Raya, seperti dikutip Antara, Jumat (30/12/2016).   Lahan 500.000 ha itu, menurut dia, tersebar di tiga wilayah meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas. 

Kunjungan kenegaraan Presiden  RI,  Joko Widodo  ke provinsi Kalimatan Tengah beberapa waktu  lalu merencanakan  Kota Palangkaraya ibukota Provinsi Kalimantan Tengah  sebagai sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia  yang disambut positif oleh masyarakat Kalimantan Tengah.  Pernyataan ini diungkapkan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto  Sabran  saat Rapat  Paripurna  ke 19  Masa Persidangan III 2016 belum lama ini di Palangkaraya.

Orang nomor satu di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" itu mengatakan disiapkannya lahan tersebut sebagai upaya menindaklanjuti penegasan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait  wacana memindahkan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Palangka Raya.   Ia mengemukakan, langkah lain yang disiapkan Kalteng terkait wacana perpindahan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Palangka Raya adalah mengembangkan potensi wilayah berkomoditas unggulan baru di wilayah sekitar.

Sejarah negeri ini juga mencatat bahwa Presiden RI periode 1945–1966 Soekarno (Bung Karno) pada 1950-an mewacanakan pemindahan kegiatan Pemerintahan RI ke Palangka Raya.  Bung Karno kala itu memperhitungkan jumlah penduduk Jakarta akan tumbuh tak terkendali, sehingga perlu alternatif pemindahan kegiatan pemerintahan pusat.   Pemindahan pusat pemerintahan RI ke daerah bukan hal baru karena sebelumnya pernah di ungkapkan bahwa daerah Jonggol Jawa barat juga dicanangkan sebagai pusat pemerintahan mengingat padatnya kota Jakarta sekarang yang sulit mengatasi hal tersebut.

Pengembangan Palangkaraya  sebagai ibukota Negara,  jauh sebelumnya pernah di ungkapkan Soekarno kemudian akhir tahun 2013 pernah juga di ungkapkan presiden ke 6 RI Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata juga menjadi satu agenda kerja bagi Presiden Jokowi dalam masa pemerintahannya kedepan khususnya dalam lebih meningkatkan kapasitas Ibukota negara sebagai pusat pemerintahan.   " Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang diselenggarakan di Palangka Raya, Selasa [20/12/2016]. Jadi, kita mulai mempersiapkannya dari sekarang  ",  Ujar SiDin Sugianto.

Selain mempersiapkan lokasi, Pemprov Kalteng juga berupaya mengoptimalkan pemeliharaan jalan. Langkah yang akan dilakukan adalah membuka akses jalan ke berbagai daerah, dan peningkatan tonase jalan dari 8 ton menjadi 12 ton.   Mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014 itu menyebutkan bahwa sebelum terealisasinya peningkatan tonase jalan tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan pembatasan muatan terhadap kemampuan jalan untuk mengurangi kerusakan.

"  Kita juga tetap akan menganggarkan kegiatan pemeliharaan rutin jalan pada APBD tahun 2017. Harapannya DPRD Kalteng dan semua pihak mendukung rencana yang telah disusun Pemprov demi Kalteng BERKAH  ",  Ujar SiDin Sugianto Sabran, merujuk semboyan Pemprov Kalteng yang Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis (BERKAH).

byFarhaDTukirmaN

Ibukota pusat penyelenggaraan pemerintahan,
Kalimantan Tengah akan jadi pusat pemerintahan.