Dengan thema “ Melalui koordinasi dan
sinkronisasi semua pihak kita tingkatkan ketersedian untuk memenuhi kebutuhan
Konsumsi Kaltim yang mantap dan berkelanjutan “, Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluh Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Tahun
2013 yang diikuti oleh seluruh Badan/Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh
Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur yaitu
14 kab./Kota, Instansi terkait Dinas Peternakan Prov Kaltim, Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Prov Kaltim dan Badan Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Prov
Kaltim serta beberapa jajaran instansi Kementrian Pertanian RI.
Kegiatan Ratek tahun 2013 di buka langsung oleh Wakil
Gubernur Kalimantan Timur Ir. Farid
Wadjidi di Gedung Lamin Etam Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada 6 – 7 maret
2013, Program Pembangunan Pertanian Kalimantan Timur tahun 2013 adalah
mewujutkan Swasembada Pangan Kalimantan timur yaitu mampu menghasikan produk
pangan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat yang berjumlah 3,8 juta dengan tantangannya sangat tingginya laju
pertambahan penduduk berkisar 3,73 % sedangkan angka laju pertumbuhan nasional
1,49 % tingginya laju pertumbuhan karena besarnya pertambahan
penduduk migrasi dari luar daerah, ujar Farid Wadjidi. Ir. Fuad Assiddin, MSi, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Prov Kalimantan Timur menyampaikan bahwa Peranan Lembaga Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Ketahanan Pangan (PP 68 tahun 2002) Pasal 13 - Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan di wilayah masing-masing. - Mendorong keikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan, dilakukan dengan : a. Memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan b. Meningkatkan motivasi masyarakat c. Membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan d. Meningkatkan kemandirian ketahanan pangan.
Koordinasi dan sinkronisasi data kegiatan
merupakan inti Ratek tahun ini dengan Pembahasan Program kegiatan yang telah
berlangsung tahun 2012, Pelaksanaan Program tahun 2013 dan Rencana Kegiatan
Tahun 2014 oleh Instansi terkait di tingkat Provinsi, seluruh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Daerah
se Kaltim dan Kementrian Pertanian Jakarta serta pengarahan dari Pusat seputar kebijakan
Pembangunan Pertanian yang bertumpu pada 4 pilar yaitu : 1. Peningkatan swasembada dan swasembada
berkelanjutan (kadelai, gula, daging sapi, jagung dan padi). 2. Peningkatan diversifikasi pangan. 3. Pengwasan dan pembinaan keamanan
pangan. 4. Penangan daerah kerawanan
pangan. Ir. Hamzah dari Kementrian Pertanian RI dengan
materi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional dan Daerah tahun 2013,
Kebijakan Umum Pembangunan Ketahanan Pangan meliputi 1. Meningkatkan Ketersedian Pangan, Penangan
Rawan Pangan dan Akses Pangan. 2. Meningkatkan system distribusi dan
stabilisasi harga pangan serta Cadangan pangan. 3.
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan. Data tahun 2011 Jumlah Penduduk RI sangat rawan
pangan < 70 % AKG dengan jumlah penduduk miskin 30,02 juta jiwa dan Jumlah
penduduk sangat rawan pangan 42,08 juta jiwa.
Ir. Sudirman Maman, M.Si Ketua Tim Asistensi Dewan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI dalam pemateriannya menyampaikan bahwa Tujuan
penyelenggaraan Pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan
manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan,
kemandirian pangan dan kebutuhan pangan sedang target produksi pangan RI tahun 2013 meliput Padi 72,06 juta ton, Jagung 26,08 juta ton, Kedelai
2,25 juta ton, Gula 3,21 juta ton dan Daging Sapi 0,566 juta ton.
Pada kesempatan ini dilakukan
Launching Gerakan Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal yang dilaksanakan
Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Timur oleh Ir. Farid
Wadjidi Wagub Kaltim dengan Penyematan Logo Gerakan pada Kepala Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluh daerah Nunukan dan Pasir masing-masing Ir.
Jabbar, M.Si dan Ir. H. Iskandar N., M,Si. Gerakan ini melibatkan seluruh instansi
terkait dan masyarakat dalam pengawasan dan pengamanan peredaran Obat dan
makanan illegal di Kalimantan Timur, khusus Kalimantan Timur yang memiliki daerah perbatasan langsung
dengan Negara tetangga rawan akan kemasukan Obat dan Makanan luar negeri yang
tidak memiliki izin dan dapat berbahaya bagi pengguna untuk itu kepala Badan
POM mengajak seluruh masyarakat untuk memberantas peredaran barang illegal
tersebut. Ir. Jabbar, M.Si ditengah
pemateriannya menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan
Negeri Sabah Malaysia yang sedang mengalami komplik bersenjata dengan Para
Pengikut Kesultanan Sulu mengharapkan perhatian khusus dalam hal kebutuhan
pangan terutama bila konplik tersebut berlangsung dalam jangka panjang diduga
akan terjadi penampungan warga Sabah terutama TKI dalam jumlah besar yang datang
untuk menghindari konplik tersebut.
By Bakri Supian.
Ikan Haruan nan seksi mengundang
selera,
Kita berkumpul dan bersua untuk
kemajuan bersama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar