REPUBLIK PAPUA BARAT NYATAKAN KEMERDEKAAN, BENNY WENDA PRESIDEN SEMENTARA.

 NusaNTaRa.Com                                                               byBambanGNunukaN,                               Rabu,  02    D e s e m b e r    2020.

Benny Wenda, tokoh gerakan kemerdekaan Papua  didaulat menjadi Presiden sementara Republik West Papua lepas dari Negara Kesatuan Indonesia pada  Selasa  01 Desember 2020,  setelah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara.   "  Dengan pengumuman ini, kehadiran negara Indonesia di West papua adalah illegal  ",  Ujar SiDin Benny Wenda Presiden sementara Republik Papua Benny Wenda.

 ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.  Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan dan   pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.

Benny Wenda sebagai presiden sementara  yang kekinian menjadi eksil di Inggris, menurut ULMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional dan  selain itu pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.   Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah illegal,    "  Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West papua adalah illegal  ",  Ujar SiDin betagas jar.

Langkah pembentukan pemerintah sementara ini sekaligus merupakan penolakan langsung apa yang disebut ULMWP sebagai  " usaha Jakarta untuk memperpanjang status otonomi khusus di Papua “.   Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara,   "  Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua ?  ",  Ujar SiDin Teuku Faizasyah.

Sebagai catatan kaki sejarah, Dr Richard Chauvel mengingatkan bahwa pada Oktober 2011 lalu Papua pernah memproklamasikan kemerdekaan,    "  Pada Kongres Rakyat Papua ke-3, terjadi proklamasi Papua sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, dengan Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden dan Edison Waromi sebagai PM  ".   "  Pertemuan itu dibubarkan dengan kekerasan, beberapa orang tewas, banyak yang ditahan dan Forkorus dihukum karena pemberontakan. Setidaknya Benny Wenda aman di Oxford atau Vanuatu  ",  Ujar SiDin  Dr Richard Chauvel.

Pernyataan Kemerdekaan Papua Barat membuat  warganet resah sampai mengingatkan para petinggi TNI dan jajarannya jangan hanya mengurusi persoalan Habib Rizieq saja.   "Selamat pagi Pak Jokowi, Pak Mahmud Md, Para Petinggi TNI dan semua j  ajarannya. Kalian terlalu sibuk dengn HRS, sampai ada kesempatan Papua Barat umumkan kemerdekaan. Tinggal nunggu bantuan negara asing aja dah tuh Papua Barat dalam menegakkan kemerdekaan secara de facto dan de jure  ",  Ujar SiDin  akun @Editektif.

Sementara itu, Rektor Universitas Ibnu Chaldun melalui cuitan twitternya menyampaikan Indonesia dalam ancaman disintegrasi.   "  Indoneisa dalam ancaman disinegrasi. Benny Wenda, Ketua United Liberation November For West Papua (ULMWP) umumkan pembentukan pemerintah sementara. Artinya Papua Merdeka. Ini sangat serius  ",  Ujar bunyi akun Tweet @musniumar,

Perlu diketahui  bahwa pembentukan pemerintahan sementara dari ULMWP yang diselenggarakan tertutup di Inggeris bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan, sekaligus sebagai penyelenggara pemilu demokratis di sana.   "  Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West Papua adalah illegal  ",  Ujar SiDin Benny Wenda dengan Plabomoranya (hebatnya).

"  Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami  ”,  Ujar SiDin Wenda melalui siaran pers berbahasa Inggris di laman resmi ULMWP, Rabu (2/12/2020) dan  sejak saat dideklarasikan   pihaknya tidak akan tunduk kepada pemerintahan Indonesia.   Dalam keterangan pers disebutkan, pengumuman tersebut menandai intensifikasi perjuangan melawan pemerintahan Indonesia di wilayah tersebut, yang berlangsung sejak 1963.

Tarian perang suku Sentani dari Papua,

01 12 2020 ULMWP Menyatakan  kemerdekaan Papua.

LAHAN GAMBUT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SESUAI SDGs 2015.

 NusaNTaRa.Com                                                                                                                                                                                                                       byMuhammaDBakrI,                                                                                                                                   Minggu,  29     N o v e m b e r     2020              

Lahan gambut yang  mulai banyak didiami oleh masyarakat di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua memberikan dampak positif tersendiri,   dampak La Nina yang menerpa penduduk di Pulau Jawa dan tempat lain seperti banjir dan longsor dianggap  sebagai kondisi lahan Gambut.   Di Pulau Papua, Kalimantan dan Sumatera justru anggapan ini terbantahkan karena terdapat lahan gambut yang mampu menyimpan air dan bila dikendalikan akan lebih baik untuk pemukiman dan pertanian.          

Ketua Pengurus Pusat Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Muhammad Ali Yusuf menuturkan,   lahan gambut merupakan ekosistem yang memberikan manfaat banyak untuk lingkungan,  saat musim hujan lahan gambut mampu menyimpan air sehingga mencegah terjadinya banjir dan sementara musim kemarau, gambut mampu menjaga ketersediaan air sehingga menccegah terjadinya kekeringan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan September 2015, ditetapkan pemimpin negara-negara di dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyepakati 17 tujuan penting perihal agenda dunia 15 tahun ke depan.     SDGS terdiri dari 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB. SDGS diputuskan PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Di antara tujuan tersebut ada tujuh tujuan yang berkaitan secara umum dengan rencana pemulihan ekosistem gambut melalui program Desa Peduli Gambut (DPG) oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) RI tepatnya tertuang pada tujuan 13, 15, 6, 1, 12, 2 dan 5 SDGs.   Tujuan ke-13, negara-negara di dunia berkomitmen untuk mengambil langkah penting dalam rangka melawan perubahan iklim serta dampak yang ditimbulkan dan  tujuan ke-15, negara-negara di PBB berjanji mengelola hutan secara berkelanjutan dan melawan perubahan lahan menjadi gurun,   menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan dan menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

Tujuan ke-6  komitmen dunia dalam menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua,   tujuan ke-1 SDGS, negara-negara di dunia akan berusaha melakukan pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat dan   Tujuan ke-12, dunia memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.      Pada Tujuan ke-2,  mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan dan  terakhir pada Tujuan ke-5, negara-negara di dunia berkomitmen serta berupaya mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayakan semua perempuan di dunia pada segala bidang.

Ke-Tujuh poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan September 2015 dari ke-17 point yang ditetapkan itulah yang menjadi dasar pemerintah RI untuk menetapkan pembangunan yang berkelnjutan di Area Lahan Gambut yang ada di Indonesia.    Begitu luas  lahan Gambut di Indonesia dan Begitu pentingnya pertanian bagi ketahanan pangan maka pemerintah mengajak berbagai element masyarakat untuk turut membangun lahan Gambut sebagaimana konsep tersebut.

Pemerintah melalui konsep besar-besaran  telah merevatilisasi lahan Gambut di berbagai daerah agar dapat mengurangi dampak bencana yang ditimbulkannya, menggunakan lahan sebagai pemukiman yang sehat dan  menjadi lahan yang dapat memproduksi berbagai sumber pangan nasional.   Lembaga keagamaan seperti NU telah aktip mengajak anggotanya dan masyarakat binaannya dalam memberdayakan Lahan Gambut sebagai lahan potensial sementara Pemerintah di Sumatera dan Kalimantan Tengah membuka jutaan ha lahan Gambut serta merevatitalisasi fungsi lahan agar dapat jadi lahan produktip baga para Transmigrasi dan penduduk.

Ali  Yusuf  mendorong masyarakat yang tinggal di perdesaan gambut untuk merawat dan menjaga ekosistemnya dengan mengusahakannya menjadi usaha yang sejalan dengan kondisi gambut  yang ada atau sesuai dengan kondisi lingkungan yang sehat,   langkah itu dapat dimulai dengan tidak mengalih fungsikan lahan gambut menjadi lahan perkebunan yang ditanami pepohonan tak ramah lingkungan seperti pohon sawit.   Ketua lembaga yang peduli dengan kelestarian alam ini mengkhawatirkan lahan-lahan gambut diubah fungsinya,   karena itu LPBINU mendorong Badan Restorasi Gambut (BRG) RI mencegah hal itu dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BRG RI, Nazir Foead mengatakan, sejak didirikan tahun 2016 silam, BRG menggandeng masyarakat langsung untuk memulihkan jutaan hektar lahan gambut yang rusak. Kata dia, solusi yang telah dijalankan antara lain dengan menguatkan program revitalisasi ekonomi untuk masyarakat yang tinggal di perdesaan gambut.    Di Kalimantan sana BRG melakukan revitalisasi pengelolaan lahan terbengkalai menjadi lahan sawah dengan perbaikan sistem tata air.  Pihaknya menggandeng Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Palang Karaya agar melakukan riset terlebih dahulu.           

Lahan baik hasil mengalir deras.                                                                                                                                    Lahan Gambut dikembangkan sesuai tujuan  2015 SDGs.

KARNI ILYAS DAN GORIES MERE DIPERIKSA KEJATI NTT TERKAIT ASET TANAH.

 NusaNTaRa.Com                                                                                byRaisALembuduT,                                         Kamis,  03    D e s e m b e r    2020

Kasus dugaan korupsi asset tanah Negara di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Pulau Flores  akan menyeret dua nama yang cukup popular di tanah air ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT),  yaitu mantan kepala BNN Gories Mere dan Pembawa acara TV Karni Ilyas.   "  Hari ini kita jadwalkan pemeriksaan terhadap Gories Mere dan Karni Ilyas sebagai saksi kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo  ",  Ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim di Kupang, Rabu (2/12/2020) pagi.

Selain Karni Ilyas yang turut diperiksa Gories Mere, jenderal purnawirawan polisi yang dikenal sebagai perintis Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) dan eks Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Keduanya berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut.   "  Hari ini kita jadwalkan pemeriksaan terhadap Gories Mere dan Karni Ilyas sebagai saksi kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo  ",  Ujar SiDin Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim di Kupang.

Pemeriksaan tersebut tindak lanjut dari perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemerintah Manggarai Barat di Kerangan Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo yang diduga merugikan negara Rp 3 triliun.   Sebelumnya, tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT telah mengirimkan surat pemanggilan pertama kepada Gories Mere dan Karni Ilyas untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Wartawan senior sekaligus Presiden Indonesia Lawyers Club (ILC), Karni Ilyas dan mantan Kepala BNN Gories Mere dipanggil Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur.   Keduanya dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan dan mereka diperiksa sebagai saksi  atas kasus dugaan korupsi  asset tanah yang merugikan   negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores.

“  Hari ini kita jadwalkan pemeriksaan terhadap Karni Ikyas dan Gories Mere sebagai saksi kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo  ”, kata Abful Hakim, Rabu, 2 Desember 2020.   Abdul Hakim mengatakan, hal itu terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemerintah Manggarai Barat di Kerangan Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo yang diduga merugikan negara Rp3 trilliun. 

Abdul Hakim mengatakan surat pemanggilan pertama dipastikan telah diterima oleh kedua saksi. Namun, lanjut dia, jika keduanya tidak menghadiri pemeriksaan pada hari ini, maka pihaknya akan mengagendakan kembali panggilan kedua.   "  Kami akan jadwalkan lagi jika kedua saksi tidak hadir sebagai saksi dalam pemanggilan pertama ini  ",  Ujar SiDin Abdul Hakim.

Abdul Hakim mengatakan hasil  penyidikan sebelumnya,  Kejaksaan NTT sudah mengantongi calon tersangka serta sejumlah barang bukti yang diperoleh selama penyidikan kasus tersebut.   Hasil penyidikan  juga telah menyita uang sebesar Rp 140 juta yang diduga sebagai uang pelicin untuk memperlancar proses penjualan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu,   "  Kami menargetkan berkas perkara kasus penjualan aset tanah pemerintah di Manggarai Barat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang pada Desember 2020  ",  Ujar SiDin Abdul Hakim dengan Plabomoranya (Hebatnya).

“  Kami menargetkan berkas perkara kasus penjualan aset tanah pemerintah di Manggarai Barat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang pada Desember 2020  ”,  Ujar SiDin Abdul Hakim.   Selain Karni Ilyas dan Gories Mere, polisi sebelumnya sudah menjalankan pemeriksaan awal yang melibatkan  sejumlah pejabat pemerintahan Manggarai Barat termasuk Bupati Agustinus Ch Dula.

Burung Indah makan bangkai,

Karni Ilyas Gories Mere tersangkut kasus korupsi.

OLIMPIADE AKAN DIGELAR DI TOKYO TAHUN 2021, CINCIN IKON OLIMPIADE TELAH DIPASANG KEMBALI.

 NusaNTaRa.Com                                                                                                                                          byLaDollHBantA,                                                                                        Sabtu,  14    N o v e m b e r    2020

Setelah penundaan  Olimpiade  Tokyo 2020 disebabkan penyebaran Pandemi Covid-19 di merata dunia  dan akan digelar  kembali pada tahun 2021  di Tokyo,  maka pada Selasa,  01 Desember 2020   rangkaian cincin Olimpiade raksasa kembali  ditempatkan ke tepi laut Tokyo.    Cincin itu mejalani perawatan kembali  kemudian ditampilkan menghias kota Tokyo,  sebagai ikon   Olimpiade   Pemerintah Jepang berharap simbol itu membantu membangun antusiasme untuk Olimpiade Tokyo 2021 rasa percaya diri para peserta nantinya dan masyarakat dunia khususnya. 

Penyelenggaraan Olimpiade Tokyo  kembali  akan digelar  setelah  hasil uji coba vaksin yang menjanjikan,   hasil itu menaikkan asa Tokyo dalam menggelar Olimpiade yang akan dibuka 23 Juli 2021.   Cincin yang saling berkaitan seberat 69 ton itu dipasang di area Teluk Odaiba di Tokyo pada Januari lalu bersamaan dengan waktu hitung mundur Olimpiade.   Seiring dengan itu beberapa Cincin ikon Olimpiade  dibeberapa tempat lainnya dipasang kembali dan  menjalani perwatan semestinya.

Pada Agustus lalu, cincin Olimpiade dilepas untuk perawatan dan keperluan inspeksi. Cincin itu kembali dengan lapisan cat yang baru dan bakal menyala pada malam hari.   "  Kami bekerja sangat keras sampai bisa menggelar Olimpiade di mana rakyat merasa aman  ",  Ujar SiDin  Atsushi Yanashimizu pejabat pemerintah Kota Tokyo.    Kata Yanashimizu, "  Dengan pemasangan simbol Olimpiade ini, kami ingin lebih banyak lagi masyarakat yang merasakan bahwa acara itu bakal segera tiba dan dan merasa bersemangat karenanya  ".

Wakil presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) John Coates menyatakan bahwa Olimpiade Tokyo yang ditunda akan digelar tahun depan  " dengan atau tanpa COVID-19 ".    John Coates mengKonfirmasi kepada kantor berita AFP bahwa Olimpiade akan dimulai pada 23 Juli 2021.Ia pun menyebut acara olahraga dunia tersebut sebagai "Olimpiade yang menaklukkan COVID-19".

Mulanya, Olimpiade Tokyo dijadwalkan untuk digelar pada Juli 2020, tetapi ditunda karena kekhawatiran penularan Virus Corona COVID-19,   IOC juga sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menunda Olimpiade lebih lama lagi dari 2021,  Senin (7/9/2020).   "  Acara tersebut itu merupakan Pertandingan Rekonstruksi setelah kehancuran akibat tsunami, yang melanda Jepang pada tahun 2011, kata Coates  dan  ujarnya,    "  Sekarang (olimpiade) ini akan menjadi Pertandingan yang menaklukkan COVID-19, cahaya di ujung terowongan  ".

Hanya satu dari empat warga Jepang yang ingin menyaksikan  Olimpiade diadakan pada 2021 ini hasil jajak pendapat  pada Juli silam,  dan sebagian besar menginginkan mendukung jika acara olahraga multicabang itu ditunda   bahkan  dibatalkan sama sekali.     Ketua Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach mengatakan sangat yakin penonton bisa hadir pada Olimpiade tahun depan,  keyakinan itu diungkapkan setelah ia memantau persiapan di Tokyo, Oktober lalu.    Para pejabat Olimpiade dan Jepang menyatakan tetap berkomitmen menyelenggarakan Olimpiade tahun depan. 

Penyelenggaraan Olimpiade  Jepang 2021 yang semestinya berlangsung tahun 2020  tersebut diikuti lebih dari 11.000 atlet dari sekitar 200 negara,  direncanakan juga bisa dihadiri –enonton warga Negara Asing alias non-Jepang sebagaimana  disampaikan panitia penyelenggara Olimpiade.     Meskipun penonton diizinkan hadir,   tetap akan ada pedoman ketat, aturan yang harus diikuti dan aplikasi kesehatan untuk melacak penonton dan memantau penyebaran infeksi virus Corona, sehingga acara  akan berjalan dengan aman.

Pengunduran jadwal Olimpiade Tokyo terpaksa dilakukan seiring wabah Covid-19  yang melanda dunia,    CEO panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo, Toshiro Muto, mengkonfirmasi bahwa sejumlah penggemar non-Jepang mungkin diizinkan untuk menonton dengan syarat  harus  mengikuti aturan yang ketat.    "  Pada musim semi mendatang, kami akan membuat langkah-langkah untuk semua penonton, termasuk warga non-Jepang  ",  Ujar SiDin  Toshiro Muto setelah  mengikuti rapat tindakan pencegahan infeksi virus Covid-19, seperti dilansir Associated Press, Jumat (13/11/2020).

Bunga Sakura berbunga dimusim Semi,

Cincin ikon Olimpiade 2021  Tokyo dipasang   kembali.