BAKTI NUSANTARA KE IV DI SEGERAM NATUNA INSPIRASI MENGHIDUPKAN DAERAH.

NusanTaRa.Com
byBakuINunukaN, 28/09/2019

Bakti Nusantara (BN) tahun 2019 ke IV dilaksanakan di Kampung Segeram, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, merupakan wilayah paling utara Indonesia.  Kampung Segeram terancam menjadi daerah yang ditinggalkan penduduk akibat kurangnya pembangunan,  pada hal wwilayah ini simbol utama kedaulatan Indonesia ditengah Laut Natuna Utara atau di Laut China Selatan. Bakti Nusantara (BN) sendiri diadakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menjadi inspirasi dalam membangun sebuah peradaban yang maju dan berkarakter.

Bakti Nusantara diselenggarakan oleh Yayasan Tunas Bakti Nusantara  berkolaborasi dengan Kemendikbud, Pemerintah Kabupaten Natuna, TNI, Polri, juga sektor swasta, seperti Wardah, Bosch Indonesia, dan Medco E&P Natuna. Program Bakti Nusantara yang berlangsung sejak 23-25 September 2019, dalam kegiatnnya bersama rekan melaksanakan tiga misi utama yaitu misi kesejahteraan (Bangun Nusantara), misi kesehatan (Sehat Nusantara) dan misi pendidikan (Inspirasi Nusantara).

Seperti tahun-tahun sebelumnya BN dimeriahkan juga oleh penglibatan PGRI, PMI, Dokter dan Gerakan Pramuka yang turut mengirimkan para kadernya dari berbagai daerah dalam kegiatan Bakti Nusantara 2019 kali ini. Selain itu tentunya partisipasi aktif masyarakat yang sejak tahun lalu ikut mempersiapkan dan mengupayakan keberhasilan kegiatan demi membangun satu kesejahteraan bersama.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal memberikan apresiasi untuk para relawan yang ikut hadir,  “  Kami sangat berterima kasih dengan kehadiran kegiatan Bakti Nusantara di Kabupaten Natuna, yang melengkapi sekolah dengan pembangunan perpustakaan dan laboratorium. Semoga dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan literasi di Natuna  ”, Ujar SiDin Abdul Hamid Rizal.

Dengan adanya program digitalisasi ini, saya berharap muncul kesadaran bagi para guru untuk memanfaatkan teknologi informasi bagi kepentingan proses belajar mengajar. Saya berharap Kabupaten Natuna bisa menjadi contoh digitalisasi yang baik bagi daerah-daerah lain,” kata Muhadjir Effendy saat pembukaan rangkaian puncak kegiatan Bakti Nusantara 2019 sekaligus peresmian SMP N 3 Satu Atap (Satap) Bunguran Barat yang menjadi kolaborasi Kementerian dan Yayasan.

Di kesempatan yang sama Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembukaan acara BN menyatakan pemerintah siap untuk memulai penggunaan teknologi informasi di lingkungan pendidikan, dimulai dari wilayah pinggiran, dengan Kabupaten Natuna sebagai lokasi peluncuran pertama.  Di BN ke IV ini dilaksanakan kegiatan pembangunan sekolah, laboratorium, perpustakaan, laptop, pengadaan  buku (Bangun Nusantara), RS lapangan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (Sehat Nusantara), serta pelatihan guru, pengembangan kapasitas tenaga kesehatan, dan perkemahan (Inspirasi Nusantara).

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menutup Bakti Nusantara IV

Direktur Ekeskutif Yayasan Tunas Bakti Nusantara Teguh Dwi Nugroho menjabarkan, rangkaian puncak Bakti Nusantara yang berlangsung pada 19-25 September 2019 lainnya, terdiri dari penyuluhan tentang gizi (pencegahan stunting), kelas inspirasi, antologi cerpen dan pelatihan menulis, capacity building guru, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, taman baca masyarakat, kemah perdamaian, penyuluhan tentang parenting, RS lapangan, hingga sunatan massal.

 

Medco E&P menyemarakkan kegiatan ini dengan penyerahan buku, penyuluhan tentang gizi (pencegahan stunting), kelas inspirasi, antologi cerpen dan pelatihan menulis, capacity building guru, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, taman baca masyarakat, kemah perdamaian, penyuluhan tentang parenting, RS lapangan, hingga sunatan massal.  “  Perusahaan selalu mendukung kegiatan yang bersifat sustainable, berkelanjutan. Buku merupakan hal penting dan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Medco E&P selalu ingin menjadi tetangga yang baik, berkontribusi bagi wilayah di mana kami tinggal  ”,  Ujar SiDin  Drajat Panjawi, Vice President Relations & Security Medco E&P.

Himpunan Melayu Raya (Himelaya) Kabupaten Natuna, mengapresiasikan kegiatan Bakti Nusantara dengan turut memeriahkan kedatangan rombongan mereka sebanyak 70 orang, Minggu (22/9) di Bandara Pangkaalan Lanud Raden Sadjad Ranai.  "  Kami dari Himpunan Melayu Raya Natuna sangat mendukung kegiatan teman-teman dari Bakti Nusantara. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Natuna, desa segeram khususnya  ", Ujar Siswandi Ketua Himpunan Melayu Raya Natuna.

Wakil Bupati Ngesti resmi menutup kegiatan Bakti Nusantara Tahun 2019 di Dusun Segeram Natuna, Kepri, Rabu (25/09/2019). Dalam sambutannya mengatakan bahwa Bakti Nusantara merupakan Nawa cita Pak Jokowi yaitu pembangun Negara harus dimulai dari wilayah pesisir perbatasan daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (T3) untuk melakukan percepatan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat terus dikembangkan.  Menurutnya pemerintahan pusat telah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan wilayah perbatasan termasuk kegiatan Bakti Nusantara ini. 

  

Joget Melayu sangatlah sopan,

Bakti Nusantara gelar pembangunan kawasan.

WASI BERI KEBANGGAAN HUT RI KE-74 DENGAN TIGA REKOR SELAM DUNIA.

NusanTaRa.Com
byIndaHPalloranG, 18/08/2019

WASI  (Organisasi Wanita Selam Indonesia) berhasil memecahkan TIGA Guin-ness World Records Official Attemp hanya dalam hitungan hari saja dari tanggal 1 dan 3  Agustus 2019 di pantai Manado Kawasan Megamas Sulawesi utara.   Prestasi  yang dicapai  menjelang peringatan 74 tahun Ke­merdekaan Republik Indonesia ini,  sekaligus  menjadi  satu  kado terindah yang tak terlupakan bagi  Wasi dan Perayaan Hari Kemerdekaan RI  tahun 2019.   

Ketiga rekor Guinness World Records Official Attempt yang diraih WASI adalah rekor Rangkaian Penyelam Ter­panjang di bawah air dengan peserta 578 penyelam,  rekor Pembentangan Bendera Terbesar di Bawah Air dengan ukuran 1.014 meter persegi dan rekor Penyelaman Massal Terbanyak dengan jumlah peserta 3.131 orang. Penyera­han penghargaan rekor dunia tersebut diberikan langsung oleh Guinness Records Adjudicator, Solvej Malouf.

Frans Rattu Ketua Divisi 3 Bidang Penyelaman WASI,  menyatakan kegiatan pemecahan rekor Guinness World Records Official Attempt para penyelam latihan menyelam di kedalaman antara 7 hingga 9 meter.   Pihaknya melakukan pelatihan beberapa pelatihan, Termasuk pelatihan untuk mengibarkan bendera di dalam lautan.   “  Pada latihan pertama, ternyata kami mengalami kendala karena benderanya kami gulung dan saat dikibarkan bendera tersebut terlilit di bagian dalam dan tak bisa dibuka. Maka kemudian kami melipat bendera dan berhasil. Maka teknik ini yang kami pakai hingga dapat memecahkan rekor dunia  ”, Ujar SiDin  Frans.

Ketua WASI Tri Tito Karnavian menyatakan bangga dan senang atas keberhasilan Indonesia dalam memecahkan rekor dunia terse­but dan menjadi ini akan menjadi hadiah yang membanggakan di hari ulang tahun (HUT) ke-74 Indonesia.   “  Semoga apa yang kami persembahkan ini tidak berakhir di sini,  tapi bisa menjadi motivasi bagi semua orang untuk terus melakukan yang terbaik bagi bangsa dan Negara  ”, Ujar SiDin Tri di Jakarta, Kamis (15/8).

Tri menyebutkan  pemecahan rekor ini semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kemampuannya melebihi negara lain di bidang kelautan.  Untuk memecahkan rekor tersebut, WASI telah mempersiapkannya sejak setahun lalu,  mulai dari seleksi penyelam dari berbagai daerah Indonesia maupun luar negeri, hingga pemilihan Manado sebagai tempat pemecahan rekor.   Motivasi WASI memecahkan rekor tersebut karena ingin Indonesia sebagai Negara maritime dan memiliki potensi sumberdaya dan wisata laut yang banyak  berkeinginan menjadi bagian dunia dalam kegiatan selam.

“Kita sudah melakukan survei ke seluruh Indonesia, sebelum memilih Manado sebagai lokasi. Karena dalam pemecahan rekor berskala internasion­al seperti ini, harus dipenuhi beberapa persyaratan antara lain fasilitas hotel, penerbangan dan tentu saja lokasi (venue) yang harus memenuhi prose­dur keselamatan. Manado beruntung karena terpilih menjadi tempat terbaik dalam memecahkan rekor dunia ini. Kami berharap penduduk di sini tak hanya menjadi penonton, tapi juga dapat menjadi pencinta laut,” katanya.

Tak sekadar memecahkan rekor, WASI juga menginisasi kegiatan tersebut untuk memajukan pariwisata bahari di Indonesia hingga menjadi satu incaran wisatawan selam dunia untuk dikunjungi,  sekaligus  kegiatan ini menjadi  pendorong bagi masyarakat agar aktif menjaga kelestarian lingkungan laut di Indonesia. Sehingga setiap warga wajib untuk menjaga lingkungan masing-masing guna mendapatkan lingkungan bersih, sehat dan nyaman, baik di darat dan laut.

Organisasi yang berdiri sejak 2018,  tidak hanya berhenti  di situ  dilanjutkan ke beberapa daerah seperti di Manado, Sulut pada 23 Februari 2019, ke Banda Naira  Maluku hingga penanaman mangrove di Balik Papan akhir Juli 2019., semua itu sebagai rangkaian acara pokok menuju puncak acara Guinness World Records Official Attempt yang akhirnya Indonesia dapat memecahkan 3 rekor dunia.   Sebelumnya  Wasi ini juga sudah memecahkan beberapa rekor antara lain Rekor MURI 2018 untuk kategori Penyelaman Massal Wanita yang diikuti 928 penyelam wanita dan Pembentangan Bendera Terpanjang Dalam Laut Indonesia sepanjang 500 meter.

Main olah raga air dilaut dalam,

Wasi sukses cetak tiga Rekor dunia Selam.

TUNTUTAN REFERENDUM UNTUK PAPUA OLEH NEGARA DI PASIFIK SELATAN DITOLAK SIDANG MAJELIS UMUM PBB.

NusanTaRa.Com
byMapiroHBorrA, 18/09/2019

LP Marsudi, Selasa (7/5/2019), memimpin rapat di Dewan Keamanan PBB sebagai Presiden DK PBB. Sekjen PBB Antonio Guterres 

Hasil Pertemuan Wakil Tetap RI di PBB Dian Triansyah Djani dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di New York, Selasa 10 September 2019 yang pada dasarnya memutuskan bahwa ; PBB mendukung Kedaulatan dan Integritas wilayah Indonesia, PBB telah melihat OutCome pembangunan di Papua dan Papua Barat tapi perlu diperkuat dengan hal-hal simbolis dan menyadari adanya kelompok separatis yang selalu membuat berita hoax, demo anarkis, tindak kekerasan dan pihak polisi harap dapat menahan diri.

Bagi PBB, referendum di Papua sudah dilakukan tahun 1969 yang melahirkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504 tahun 1969 dan tidak bisa diulang lagi.  PBB menerima hasil referendum tersebut  yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Papera) dan lewat resolusi itu juga PBB telah menerima hasil Pepera sebagai hak menentukan pilihan secara bebas yang dilakukan rakyat Papua saat itu.  Sikap itu kembali ditegaskan kala Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat menerima Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani pada awal September 2019 di New York.

Bendera Merah Putih -  Belanda di PBB UNTEA 31/12/1962 Papua Barat

Sebagaimana diketahui bahwa setiap penyelenggaraan Sidang Majelis umum PBB Negara-negara dari Kepulauan Pasifik selalu memanfaatkan momen itu untuk membahas kemerdekaan Papua,   bagi mereka, forum sidang MU PBB dianggap sebagai momen penting untuk mengangkat isu Papua. Meski demikian, hukum dan tatanan internasional saat ini menutup peluang pemenuhan tuntutan pegiat dan pendukung isu Papua Merdeka, yang mengusung tuntutan pokok referendum untuk Papua.

Keputusan PBB tersebut, selain jawaban atas usulan Negara-negara Pasifik Selatan juga jawaban atas masuknya Petisi suara rakyat Papua ke PBB di New York, Amerika Serikat (AS) yang merupakan tuntutan 1,8 juta warga Papua Barat yang meminta adanya referendum untuk menentukan apakah provinsi ini bisa melepaskan diri dari Indonesia.   Petisi tersebut diterima Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diterima langsung Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet, jum’at (25/01/2019).

Benny Wenda, Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menyampaikan petisi tersebut berharap PBB dapat segera menindaklanjuti petisi dengan mengirimkan tim pencari fakta ke Papua Barat untuk mengecek kebenaran tentang adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia.  “ Hari ini adalah hari yang bersejarah bagiku dan untuk orang-orang Papua Barat. Aku telah menyerahkan sesuatu yang aku sebut sebagai tulang punggung penduduk (Papua Barat), setelah banyak warga yang terbunuh ”, Ujar SiDin Benny Wenda, Senin (28/1/2019).

Bermakna bahwa keputusan PBB telah menerima hasil Pepera tahun 1969 itu ataupun Papua sebagai wilayah Indonesia tidak bisa dibatalkan dengan sistem hukum internasional sekarang.  Hukum Indonesia pun tidak mengenal referendum, apalagi pemisahan wilayah, sementara dalam pemisahan suatu wilayah maka hukum internasional mewajibkan proses konstitusional real sebagai persyaratan yang mutlak.  ”  Dalam hukum internasional, tidak ada preseden resolusi Majelis Umum PBB yang dibatalkan. Tidak ada mekanisme yang mengatur pengujian produk hukum organ-organ PBB, termasuk resolusi Majelis Umum  ”,  Ujar SiDin Hikmanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Dengan kata lain, keputusan PBB menerima hasil Pepera ataupun Papua sebagai wilayah Indonesia tidak bisa dibatalkan dengan sistem hukum internasional yang ada sekarang.   Pendek kata, dibutuhkan klausul pemisahan diri dan referendum dalam konstitusi Indonesia untuk memenuhi keinginan referendum Papua sementara Klausul itu tidak ada di Undang-Undang Dasar Indonesia.

Benny Wenda terhadang untuk masuk ke Ruang Sidang PBB.

Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Diponegoro Eddy Pratomo menyebutkan bahwa hanya wilayah kolonial dan wilayah tanpa pemerintahan sendiri (NSGT) yang bisa menggelar referendum dan menurut hukum internasional Papua itu tidak termasuk kedua jenis ranah pandangan itu dan Papua tidak ada dalam daftar NSGT PBB.

Dalam konteks kolonialisme, fakta sejarah mencatat PBB menyerahkan Papua kepada Indonesia lewat upacara pada 1 Mei 1963 di Jayapura, kala itu bernama Hollandia, Otoritas Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA) menyerahkan pengelolaan Papua kepada Indonesia.  Penyerahan itu bagian dari pelaksanaan Kesepakatan New York antara Indonesia dan Belanda pada Agustus 1962 di New York.  Dalam kesepakatan itu, Belanda setuju menyerahkan Papua kepada Indonesia melalui PBB dan Indonesia setuju menggelar referendum di Papua setelah menerima penyerahan kendali dari PBB.

Selain itu, masih dalam konteks kolonialisme, Papua juga dianggap sudah menentukan nasib lewat proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Hal itu mengacu pada prinsip Uti Possidetis Juris.  Secara sederhana, prinsip itu menetapkan wilayah negara yang baru merdeka dari kolonialisme disesuaikan dengan wilayah penjajahnya.   ”  Karena itu, Malaysia tidak masuk (wilayah Indonesia), Singapura tidak masuk, karena bukan jajahan Belanda  ”,   Ujar SiDin Eddy Pratomo.

  

Lukas Enembe Gubernur Papua 2019-2024,

Papua tak dapat pisah terikat Papera 1969.