PRESIDEN JOKOWI DAN IBU IRIANA, DI 50 TAHUN SULTAN HASSANAL BOLKIAH BERTAHTA DI KESULTANAN BRUNEI

NusanTaRa.Com
byMachmudin, 06Oktober2017.

Ketika memasuki ruang pertemuan jamuan makan malam, alunan lagu   " Keroncong Kemayoran " dan " Kemesraan " terdengar didendangkan dalam acara resmi kerajaan Brunai tersebut yang digelar di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.   Dalam acara tersebut juga turut didendangkan beberapa lagu negara anggota ASEAN lainnya yang memberikan kesan khidmat dan meriah buat segenap peserta malam seketika itu, Sultan Hassanal Bolkiah sebagai tuan rumah mengenakan Jass Hitam dengan segenap atributnya tampak berwibawa serta menjamu semua tamu dengan ramah.

Tepatnya malam Jumat, 6 Oktober 2017, di Istana Nurul Iman saat itu memang sedang digelar acara Perayaan 50 Tahun Sultan Hassanal Bolkiah Bertakhta sebagai Sultan dikerajaan Brunai Darussalam dengan jumlah penduduk 454.518 jiwa.   Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia, utamanya dari negara-negara anggota ASEAN yang turut memeriahkan pesta tersebut serta mendoakan akan kemulian beliau dalam menjalankan tugas beliau sebagai sultan atau Raja .

Tak terkecuali Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang tiba pada pukul 20.25 waktu setempat (WS) untuk menghadiri perayaan tersebut. Presiden hadir dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam, sedangkan Ibu Iriana tampak anggun mengenakan balutan busana khas tanah Minang, Sumatera Barat.   Setibanya di tempat acara, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju ruang tunggu yang telah disiapkan, diruangan ini Presiden bertemu dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte kemudian mereka menyempatkan diri berbincang dengan akrab mengisi waktu.   Sekitar  pukul 20.55 WS, seluruh pemimpin negara menuju ruang jamuan santap malam digelar  dan lima menit kemudian, tepatnya pukul 21.00 WS jamuan santap malam pun dimulai. Presiden duduk di samping kanan Sultan Hassanal Bolkiah saat jamuan santap malam berlangsung.

Perayaan hari kebesaran Sultan Hassanal Bolkiah juga dimeriahkan dengan bunyi dentuman meriam sekitar pukul 22.30 WS sebanyak 50 kali dentuman.   Bunyi dentuman tersebut menandakan 50 tahun Sultan Hassanal Bolkiah memimpin Brunei Darussalam  dan bunyi dentuman tersebut sekaligus mengakhiri acara Perayaan 50 Tahun Sultan Hassanal Bolkiah Bertakhta.   Sebelum meninggalkan Istana Nurul Iman, Presiden dan Ibu Iriana kembali menuju ruang tunggu untuk menunggu antrian rangkaian kendaraan,  sembari menunggu keberangkatan Presiden menyempatkan diri berswafoto dengan tamu-tamu kehormatan dari berbagai negara.

Tampak diantaranya tamu kehormatan yang hadir adalah Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Raja Yordania Abdullah II, Yang Dipertuan Agong Malaysia Sultan Muhammad V, Prince Edward dan Princess Sofia selaku wakil khusus Ratu Inggris, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, hingga State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi.   Sedangkan Presiden dan Ibu Iriana hadir dengan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Sejarah keberadaan Kerajaan Sultan berdasarkan Batu Tarsilah yang memuat silsilah Raja Brunei dimulai dari Awang Alak Betatar (1363) dan Islam masuk sejak tahun 1368 M.   Sejak berdiri Kesultanan Brunei telah di perintah sebanyak 29 Sultan, pertama Sultan Muhammad Shah  (1383-1402 M), hingga kini Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (1967-kini) sebelumnya yang ke-28 Sultan Omar 'Ali Saifuddien II (1950-1967). 

Kerajaan Brunei Darussalam negara berdaulat di Asia Tenggara yang yang memiliki pemerintahan Monarki absolut dengan  “ SULTAN “  sebagai kepala Negara dan Kepala Pemerintahan merangkap Perdana Menteri dan menteri Pertahanan di bantu Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri.   Kerajaan ini terletak di pantai utara pulau Kalimantan dengan luas wilayah  5.765 km² diapit Negara Malaysia dan menghadap pantai Laut China Selatan.

dr.KBRI Brunei Darussalam. 

Kerajaan Melayu dengan Budaya Melayu dan Islamnya,
Sultan Hasanal Bokian bertahta di Kesultanan Brunei Darussalam.

DUA PENGHARGAAN PEMDA DKI DI BIDANG KEUANGAN DARI UGM.

NusanTaRa.Com
byMcDonalDBakuI,30/9/2017

Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai satu lembaga pendidikan dan Riset yang menggelar pemberian penghargaan diantaranya bagi peningkatan kinerja keuangan Negara dan daerah, telah  memberikan dua penghargaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.   Pemprov DKI Jakarta menyabet peringkat terbaik pertama dalam Indeks Kondisi Keuangan Daerah dan Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberian penghargaan ini diberikan berdasarkan riset dari Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM.

Bersamaan dengan itu 81 Pemeritah Daerah (Pemda) juga mendapat penghargaan indeks transparansi dan kondisi keuangan daerah terbaik dari Universitas Gadjah Mada. Pemberian penghargaan tersebut meliputi 28 pemda yang mendapat penghargaan indeks transparansi keuangan daerah terbaik serta 53 pemda yang mendapat penghargaan indeks kondisi keuangan daerah terbaik.   Beberapa kepala daerah yang hadir menerima penghargaan tersebut, diantanya Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, dan Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, yang mendapat penghargaan untuk kategori indeks kondisi keuangan daerah terbaik dan Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano, yang mendapat penghargaan pengelolaan transparansi keuangan daerah terbaik.

Prof. Dr.  Abdul Halim  MBa Fakar Akuntansi FEB UGM mengatakan pengelolaan keuangan daerah sudah saatnya  mengutamakan prinsip transpransi, akuntabel dan sehat. Namun, kenyataannya APBD yang dianggarkan defisit tapi pada kenyataannya selalu surplus. “  Akibatnya SiLPA (Sisa lebih Pembiayaan Anggaran) menjadi masalah nasional  ”, Ujar.    Kepala SKPD beserta anggota legislataif lebih memahami secara mendalam terkait pembiayaan pemnbangunan daerah serta mampu menerapkan teknologi informasi untuk penggunaan teknologi e-government system, e-planning dan e-budgeting agar pengelolaan keuangan lebih transparan  dan  untuk mencapai pengelolaan keuangan yang dapat menyejahterakan masyarakat, semua prosedur dan aturan yang berlaku harus berjalan dan sesuai dengan kriteria pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan, penghargaan diberikan karena inovasi dalam akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi anggaran.   “  Kami publish semua. Nggak ada yang kami tutupi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan alokasi penyerapan  ”, Ujar Michael Rolandi, Jumat, 8 September 2017.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemprov DKI melakukan berbagai inovasi pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.   "  Kami berkomitmen melakukan pembenahan pengelolaan keuangan  ", Ujar SiDin Michael,  Kamis (8/9).    Michael menjelaskan, Indeks Kondisi Keuangan Daerah dalam penelitian ini meliputi tujuh dimensi, diantaranya kemandirian keuangan dan fleksibilitas anggaran yang tersaji dalam anggaran pembangunan DKI selama setahun.  Sementara Indeks Transparansi Keuangan Daerah meliputi empat dimensi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban.

Staf ahli Kemendagri  Hamdani, mengatakan pemahaman daerah dalam memahami peraturan dan implementasi pengelolaan keuangan masih sangat rendah.  “  Pemahaman peraturan masih rendah dan masih banyak yang ragu dengan impelementasi peraturannya.   Banyak sekali teman daerah berkonsultasi terkait regulasi yang ada  ”, Ujar SiDin Hamdani.  Penghargaan tersebut diberikan oleh Rektor UGM Panut Mulyono dan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri di Graha Sabha Pramana (GSP) UGM, Yogyakarta, pada Kamis, 7 September 2017. Pemberian penghargaan ini bersamaan dengan Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ke-62 dan Dies Natalis Magister Akuntansi ke-15.

Michael menyatakan, masih seputar latar pemberian penghargaan, semua proses penganggaran dapat dilihat masyarakat melalui website pemerintah provinsi. Selain itu, DKI Jakarta juga memiliki pelbagai sistem informasi berbasis teknologi dalam proses penganggaran seperti e-budgeting dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Pemerintahan satu pelayan publik,

Transparansi meningkatkan kepercayaan Publik.